Jakarta – Transformasi birokrasi menuntut adanya ketangkasan dan kelincahan (agile) serta adaptasi yang tinggi terhadap struktur kerja yang semakin fleksibel yang berorientasi pada hasil, hal ini sebagai upaya mengakomodir tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu sebagai analis kebijakan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya dalam menciptakan kebijakan yang cepat dan tepat. Hal ini diungkapkan Deputi bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr. Basseng, M.Ed, pada pembukaan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (KAK) angkatan XVIII dan XIX yang diselenggarakan secara daring, Senin (20/3).
“Konsep agile dalam birokrasi ini berfokus pada kecepatan dan kemudahan sebagai perwujudan dari dynamic governance, yang tidak lagi bersandar pada personalisasi hirarki dan eselonisasi yang bersifat top down akan tetapi ekosistem birokrasi yang dapat membangun organisasi pembelajar untuk pencapaian tujuan organisasi”. lanjutnya
Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo merombak birokrasi menjadi lebih flat dengan melakukan delayering yang tujuannya tidak lain adalah birokrasi yang lebih agile dan Tangguh, namun tentu saja hal ini memberikan dampak pada peralihan jabatan eselon III dan eselon IV kepada jabatan fungsional. “Dan salah satu jabatan fungsional yang paling diminati adalah analisis kebijakan karena merupakan satu rumpun dengan rumpun manajemen” jelasnya.
Basseng juga mengatakan, pelatihan KAK ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peserta guna meningkatkan kompetensi terkait dengan teknis pembuatan kebijakan, yang harapannya kelak dapat menganalisis kebijakan di lingkungan kerja masing-masing, harapannya tentu saja dengan meningkatkan kuantitas AK akan memastikan juga peningkatan kualitas kebijakan karena sebuah bangsa dikatakan maju jika kebijakannya berkualitas.
Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Dra. Isti Heriani, MBA dalam laporan tersebut menyampaikan, tujuan penyelenggaraan pelatihan KAK adalah untuk penguatan kompetensi para Analis Kebijakan yang diangkat melalui proses inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai Analis Kebijakan secara profesional.
Adapun Pelatihan KAK angkatan XVIII dan XIX ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari 38 peserta berasal dari Kementerian/Lembaga dan 22 peserta berasal dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.