Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan terus mendorong seluruh Analis Kebijakan untuk senantiasa menghasilkan kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai kepublikan atau publicity, hal ini penting di tengah tuntutan masyarakat akan kualitas kebijakan terutama dalam hal pelayanan yang cepat, mudah dan sederhana. Hal ini diungkapkan, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur, Dr. Basseng, M.Ed saat memberikan sambutan pada Pembukaan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (KAK) Angkatan XIV dan XV yang diselenggarakan secara daring, Senin (13/3).
Lebih jauh, Basseng menyampaikan, kita saat ini dihadapkan pada tantangan dan dinamika lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah, yang tentu saja hal ini menuntut birokrasi untuk senantiasa berbenah dan bertransformasi kearah yang lebih baik. Salah satu tantangannya adalah penyetaraan jabatan struktural eselon III dan eselon IV kedalam jabatan fungsional yang menjadikan birokrasi lebih ramping yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lincah.
“Penyetaraan dari pejabat struktural kepada pejabat fungsional dibutuhkan tidak hanya penguasaan konten melainkan juga karakter seorang pembelajar yang proaktif dalam mengembangkan kompetensi dirinya. Oleh karena itu saat ini pelatihan KAK ini menjadi suatu upaya menumbuhkan karakter pembelajar pada setiap pemangku JFAK” tambahnya.
Ia juga menjelaskan, tantangan lainnya, adalah terbitnya permenpan 1/2023 yang menempatkan pejabat fungsional untuk dapat berkontribusi penuh terhadap pencapaian tujuan organisasi, jadi saat ini sudah tidak ada lagi dikotomi antara kinerja individu dan kinerja organisasi, seluruh elemen secara proaktif mencapai tujuan organisasi, ungkapnya.
Selain itu, Basseng mengatakan, peran analis kebijakan dalam menciptakan kebijakan publik yang berkualitas akan berkorelasi kepada maju mundurnya suatu bangsa, maka harapannya para analis kebijakan ini kelak dapat menjadi tujuan konsultasi lahirnya kebijakan berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan publik.
“Karena, sebuah kebijakan yang didasarkan pada studi dan pertimbangan yang kuat, mampu memotret realitas secara utuh, sehingga dapat membawa negara kita menjadi negara sejahtera, tidak hanya welfare, tetapi juga well being,” pungkasnya.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Dra. Isti Heriani, MBA dalam laporannya menyampaikan, penyelenggaraan pelatihan KAK yang diselenggarakan secara distance learning ini merupakan kolaborasi antara Pusbangkom TSK ASN dan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka).
Pelatihan KAK angkatan XIV dan XV diikuti oleh 30 peserta untuk masing-masing angkatan yang terdiri dari 50 peserta berasal dari Kementerian/Lembaga dan 10 peserta berasal dari Pemerintah Daerah/Kabupaten.