Jakarta – Imbas Covid-19, Indonesia menghadapi banyak permasalahan. Tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat literasi yang masih rendah, kasus kekerasan dan perundungan yang kerap terjadi, bencana alam setiap tahun, fanatisme dan sikap intoleransi dan berbagai permasalahan yang akhirnya menimbulkan perpecahan, menambah peliknya pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat, serta berdampak panjang dengan masuknya budaya dan produk asing yang mengancam keberlangsungan budaya dan produk dalam negeri. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng, M.Ed. dalam sambutannya pada Upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VI Tahun 2023, di Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari, Lantai 2, ASN Corporate University, Pejompongan, Jakarta Pusat (8/3).
“Semua permasalahan tersebut perlu kita selesaikan dan ditangani bersama-sama dengan serius melalui tindakan nyata dan terorganisir. Kebijakan yang ada harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang telah melalui penempaan dalam kawah Reformasi Birokrasi yang telah berlangsung sejak 2009,” kata Basseng.
Lanjut Basseng, proses reformasi belum optimal dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Dalam mempercepat pencapaian agenda prioritas pemerintah, dampak dan hasil capaian RB yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui program RB Tematik yang berdampak (RB Tematik) yang berfokus pada isu-isu prioritas pemerintah untuk menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.
“LAN sebagai instansi pembina pelatihan aparatur di seluruh Indonesia menginisiasi adanya perubahan terkait kebijakan pengembangan kompetensi (Bangkom) yang terintegrasi dengan RB Tematik sebagai upaya mendorong percepatan RB Tematik tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2023 ini, tema yang diusung dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional adalah tema yang mendukung keberhasilan RB Tematik, dan proyek perubahan sebagai produk aktualisasi kepemimpinan diarahkan harus yang memiliki dampak langsung ke masyarakat sesuai tema RB Tematik tersebut,” pukas Basseng.
Para peserta PKN Tingkat II adalah calon pemimpin perubahan yang digadang-gadang dapat menjadi penggagas, pemimpin proses pematangan kebijakan yang berdampak, sekaligus menjadi pelayan publik yang sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat. “Tidak ada lagi istilah mengikuti pelatihan hanya karena untuk memenuhi persyaratan menduduki suatu jabatan atau sekedar belajar saja. Alumni dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional diharapkan mampu membuat terobosan dan mampu menyesuaikan diri dalam kancah perkembangan teknologi yang super dinamis dan canggih demi menghasilkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan pada kesempatan inilah para calon pemimpin perubahan dibekali pengetahuan yang cukup serta kesempatan membangun jejaring (networking) dengan berbagai instansi dalam menghasilkan produk atau karya yang berdampak dan dirasakan kebermanfaatannya,” tutup Basseng.
Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN, Dr. Caca Syahroni, S.IP., M.Si dalam laporan penyelenggaraannya menguraikan durasi penyelenggaraan pelatihan yang dimulai pada Rabu, tanggal 8 Maret 2023 dan akan berlangsung selama kurang lebih 16 (enam belas) Minggu ke depan. Dalam pada kesempatan itu, Caca mendeskripsikan dasar hukum, tujuan, kepesertaan, tema, kurikulum, metode pembelajaran yang akan berlangsung mengaplikasikan blended learning, evaluasi pembelajaran sebagai dasar proses pelatihan.
Sebagai bukti komitmen para peserta, dilaksanakan prosesi Pembacaan Pakta Integritas oleh seluruh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 6, yang akan dipimpin perwakilan peserta yakni Dedy Diantolani, S.Sos., M.M. (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) dan dilaksanakan Penyematan secara simbolis Tanda Peserta kepada 2 orang perwakilan dari keseluruhan peserta pelatihan yang berjumlah 60 orang yang berasal dari lintas Kementerian, LPNK/LTN, dan Pemerintah Daerah.