Jakarta – Dalam rangka mewujudkan Indonesia emas 2045 mendatang perlu didukung dengan birokrasi yang handal dan profesional tidak terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Menyikapi hal tersebut maka pengembangan kompetensi (bangkom) bagi ASN di provinsi Papua sudah menjadi sebuah urgensi pemerintah yang harus dilakukan sesegera mungkin. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN, Dr. Basseng, M.Ed saat memberikan sambutan pada Penutupan Piloting Magang bagi ASN Provinsi Papua, di Auditorium Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Selasa (20/12).
Lebih jauh Basseng menjelaskan, pembentukan 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, membutuhkan berbagai kesiapan di beberapa bidang salah satunya sumber daya manusia aparatur yang profesional untuk menjalankan roda pemerintahan di DOB tersebut. Kebutuhan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui magang dalam rangka percepatan transformasi pemerintahan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua.
“Maka piloting magang bagi ASN provinsi Papua ini menjadi langkah strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan di bidang tata kelola pemerintahan yaitu perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta akuntabilitas dan SPIP” jelasnya.
Lebih jauh Basseng mengatakan, piloting magang telah dilaksanakan selama enam minggu sejak 7 November sampai dengan 20 Desember 2022 dengan metode pembelajaran secara klasikal dan non klasikal yang dimulai dengan tahapan persiapan magang di LAN dan praktek langsung di beberapa instansi mitra.
Basseng juga memberikan apresiasi terhadap instansi mitra yang telah berkolaborasi dalam mensukseskan program magang bagi ASN provinsi Papua ini antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, LKPP, dan BPKP sedangkan pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Tangerang, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi.
“Instansi mitra telah memberikan pemahaman terhadap cara pandang, cara berpikir dan cara kerja ASN yang harapannya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan SDM di provinsi Papua, serta menjadi best practice yang dapat diimplementasikan di tempat kerja masing-masing” tambahnya.
Basseng juga berharap kepada 41 alumni peserta piloting magang ini, dapat menjadi agent of change, inovator-inovator muda bagi pemerintah Provinsi Papua di SKPD-nya masing-masing sehingga proses transformasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua dapat segera dilakukan, hal ini juga merupakan harapan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin saat memberikan ceramah pada presidential lecture beberapa waktu lalu
Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua Dr. Y Derek Hegemur menyampaikan jumlah ASN di Papua induk saat ini berjumlah lebih dari sebelas ribu dan pada masing-masing DOB ada sekitar 1035 orang, jumlah yang demikian besar yang tentu saja membutuhkan bimbingan dan arahan dari pemerintah.
“Kami mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya piloting magang bagi ASN provinsi Papua, harapannya dengan bekal pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan papua terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua” harapnya.