Jakarta – Presiden Joko Widodo senantiasa berpesan bahwa birokrasi haruslah memberikan dampak. Hal tersebut juga dipandang perlu dan penting dalam pendidikan dan pelatihan ASN. Oleh karena itu, hasil pelatihan ASN khususnya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN Tk. 1) harus senantiasa di monitor progresnya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas pada saat memberikan sambutan sekaligus menutup rangkaian kegiatan PKN Tk. 1 Angkatan LV Tahun 2022 di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada Jumat (9/12).
”Amanat Presiden ialah bahwa birokrasi harus berdampak. Tinggal Bapak/Ibu keluar dari sini berdampak atau tidak? Saya sudah meminta untuk memonitor apakah proyek perubahan Bapak/Ibu berjalan atau tidak. Kalau perlu yang terbaik pun bisa disurati, diingatkan kembali apabila proyek perubahannya tidak berjalan,” ujarnya.
“Kami sangat senang dari LAN telah berupaya membuat proyek perubahan. Mudah-mudahan semua proyek perubahan ini di monitor. Saya minta monitoringnya 3 bulanan, apakah proyek perubahan ini berdampak di lapangan dan dikerjakan. Kalau memang proyek perubahannya hebat tetapi pimpinannya tidak merespon, saya kira ini juga perlu dilaporkan,” tegasnya.
Selanjutnya, Menteri PAN RB juga juga menyampaikan bahwa Presiden juga meminta agar birokrasi tidak lagi menjadi tumpukan kertas semata serta haruslah pendek. Oleh karena itu, Ia menekankan bahwa inovasi menjadi hal yang sangat penting. Menurutnya, Inovasi khususnya digitalisasi dapat mendorong upaya-upaya tersebut.
”Yang ketiga arahan bapak presiden adalah birokrasi itu pendek. Bagaimana kita bisa memangkas birokrasi yang panjang jadi pendek. Tentu dengan digitalisasi, target kita ke depan akan ada efisiensi. Mudah-mudahan PKN Angkatan 55 akan membawa dampak yang hebat dan mudah-mudahan akan menjadi arah kebijakan yang baru bagi Bapak Presiden yang dapat dieksekusi dengan baik,” tutupnya.
Senada dengan Menteri PAN RB, Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si juga memaparkan bahwa proyek perubahan yang telah dilaksanakan oleh para peserta PKN Tk.1 selama pelatihan akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala pelaksanaannya.
”Tentu masih banyak kekurangan yang masih perlu kita sempurnakan. Ini adalah angkatan ke-2 PKN Tk. 1 dengan kurikulum baru. Tentu ke depannya akan ada penguatan dengan terus melakukan pemantauan pasca diklat. Jadi setelah ini tidak kemudian proyek perubahannya disuruh tidur, harapannya akan terus dikembangkan, diimplementasikan bahkan ditularkan,” paparnya.
Selain itu, Adi juga mengemukakan dalam laporannya bahwa tujuan penyelenggaraan PKN Tk. I adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan kolaboratif pada JPT Madya. Kompetensi ini diharapkan dapat memobilisasi seluruh potensi pemerintah dan masyarakat, guna meningkatkan daya saing bangsa dan percepatan pembangunan nasional secara adil dan merata.
”Kompetensi yang dibangun dalam PKN Tingkat I adalah kompetensi kepemimpinan kolaboratif. Dengan demikian kita memiliki kesadaran yang sama bahwa kita semua bekerja di pemerintahan yang sama sehingga dapat bekerja bersama-sama dan tidak ada lagi silo mentality,” ujarnya.
Peserta PKN Tk. I Angkatan LV Tahun 2022 juga secara kolaboratif telah menghasilkan sebuah policy brief dengan judul ‘Transisi Energi Sebuah Langkah Menuju Ketahanan Energi Nasional dan Nett Zero Emission.’ Policy brief tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada 13 Oktober 2022 lalu.
Sebanyak 42 orang peserta yang berasal dari Kementerian, LPNK, Pemerintah Daerah dan Kepolisian dinyatakan lulus seluruhnya. Dari ke-42 peserta tersebut, sebanyak 14 peserta berhasil mendapatkan predikat sangat memuaskan dan 5 diantaranya berhasil menjadi peserta terbaik dengan predikat teristimewa. Adapun 5 peserta teristimewa tersebut adalah:
- dr. Irma Ardiana, MAPS. (BKKBN): Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Berbasis Masyarakat Guna Percepatan Penurunan Stunting
- Drs. Herman Suryatman, M.Si. (Pemprov Jabar): Indonesia Digital Services Living Lab (Disrupsi Penerapan SPBE Kabupaten Sumedang Sebagai Role Model Nasional Menuju Indonesia World Class Government)
- Wishnu Buddhaya, S.H., S.I.K., M.H. (BIN): Strategi Kolaboratif Penanganan Ancaman Radikalisme di Perguruan Tinggi dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Situasi Keamanan Nasional
- Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd. (Kemendes PDTT): Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas Penggerak Swadaya Masyarakat untuk Optimalisasi Penggerakan Keswadayaan Masyarakat
- Solehan, S.I.K., M.H. (Polri): Kolaborasi Intelkam Polri Dengan Kementerian Lembaga Dalam Mendeteksi Pengelolaan Dana Filantropi. (humas)