Jakarta – Kebijakan merupakan instrumen yang sangat penting bagi sebuah negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin berkualitas sebuah kebijakan maka akan semakin efektif sebuah negara, sehingga mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang berkualitas dan jangka panjang serta memiliki dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Tri Widodo, MA saat memberikan sambutan dalam acara Ekspose Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi (RB) Melalui Kebijakan Yang Membumi yang diselenggarakan secara blended di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Kamis (8/12).
“Sebagai upaya mendorong kebijakan yang berkualitas, LAN menginisiasi program yang bernama Laboratorium Kebijakan yang pada tahun ini telah diikuti oleh beberapa Kementerian dan Pemerintah daerah sebagai piloting project dalam upaya mendorong penguatan RB tematik yang digagas oleh Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ada 4 (empat) prioritas utama reformasi birokrasi tematik yang diusung pemerintah yaitu, pertama, reformasi birokrasi untuk penanganan permasalahan kemiskinan sehingga seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama. Kedua, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi sehingga pelayanan perizinan maupun non perizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit-belit. Ketiga, reformasi administrasi pemerintah harus mulai beradaptasi dengan iklim digital yang saat ini sudah berkembang pesat, dan yang keempat terkait dengan program prioritas presiden seperti stunting dan lain-lain.
“Gagasan laboratorium kebijakan ini terinspirasi dari pelibatan seluruh aktor kebijakan dalam merumuskan seluruh tahapan kebijakan publik, karena kebijakan tidak hanya terjadi di dalam ruang-ruang instansi pemerintah semata, tetapi kebijakan harus ada didalam ruang-ruang aktivitas publik. Maka melalui laboratorium kebijakan ini juga berpikir bagaimana sebuah kebijakan dapat dilakukan exercise, di uji cobakan, dilakukan perdebatan dan pertukaran pengetahuan, sehingga kebijakan bukan mencerminkan kepentingan pihak tertentu melainkan hasil dari proses keputusan bersama yang didasarkan pada knowledge,” tambahnya.
Lebih jauh Tri menjelaskan, dalam Laboratorium Kebijakan ini diinisiasi model metode BIJAK dalam laboratorium kebijakan yang merupakan akronim dari, Bangun komitmen dalam melakukan kebijakan, Identifikasi terhadap permasalahan melalui internal asesmen, Jajap Target yang harus dicapai dalam jangka pendek, menengah dan panjang terkait dengan kebijakan yang diinisiasi tersebut, Aktualisasi kebijakan, dan terakhir adalah keberlangsungan inisiatif kebijakan sehingga sebuah kebijakan dapat berumur panjang dan berdampak bagi masyarakat.
“Maka melalui laboratorium kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada knowledge based dan evidence based serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si menyampaikan, selama 2 (dua) dekade pemerintah telah berupaya merubah sosok birokrasi yang berkelas dunia melalui program reformasi birokrasi yang melingkupi 8 area perubahan namun selama itu juga masih ditemukan adanya permasalahan birokrasi serta belum menghasilkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, pemerintah hanya sekedar disibukkan memenuhi tuntutan naskah administrasi saja.
Ia juga menambahkan, reformasi birokrasi yang telah dilakukan belum berimplikasi pada penyelesaian persoalan di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan data atas keberhasilan reformasi birokrasi di level instansi pemerintah daerah belum secara simultan mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut, maka Presiden Joko Widodo mendorong Reformasi Birokrasi di setiap instansi pemerintah dapat berimplikasi pada pengentasan kemiskinan, percepatan berinvestasi, digitalisasi administrasi serta percepatan program presiden seperti mengurangi stunting dan problem masyarakat lainnya.
Setidaknya terdapat 4 prasyarat untuk mendorong percepatan RB tematik ini, antara lain : komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan dan jajaran di instansi pemerintah, penyelesaian akar masalah yang diangkat terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, kolaborasi seluruh unsur pemerintah, swasta, akademisi, NGO, masyarakat, serta melakukan inovasi dalam rangka penyelesaian persoalan tersebut. melalui keempat prasyarat ini diharapkan upaya pemerintah mewujudkan birokrasi berkelas dunia dapat tercapai.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Dr. Widhi Novianto, M.Si menyampaikan LAN akan terus mendorong penguatan pelaksanaan RB tematik melalui laboratorium kebijakan dengan membangun kolaborasi antara analis kebijakan yang berada di instansi pusat dan daerah dengan berbagai stakeholders guna memperbaiki kualitas kebijakan di negeri ini.
Ada beberapa daerah yang telah berhasil menjadi piloting laboratorium kebijakan LAN, antara lain provinsi Jawa Tengah dan Kota Tasikmalaya yang berhasil menyusun regulasi yang sangat relevan dengan tema pengentasan kemiskinan, sedangkan untuk Kabupaten Gunung Kidul dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkat tema digitalisasi pemerintahan, dan kedepannya LAN akan terus mendorong kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi dan beberapa program presiden lainnya.
Dalam kesempatan ini pula dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan kepada mitra kerja LAN yang telah bersedia menjadi piloting Laboratorium Kebijakan antara lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. (humas)