Jakarta – Sustainable Development Goals Report 2022 menjelaskan pencapaian SDGs di kawasan Asia Pasifik mengalami kemajuan yang signifikan terutama pada pencapaian ke tujuh, affordable and clean energi, dan tujuan ke sembilan, industry, innovation and infrastructure.
Dimana terdapat peningkatan anggaran internasional terkait dengan program energi baru dan terbarukan, keberhasilan penyediaan listrik untuk penduduk perkotaan, dan pedesaan serta pencapaian perluasan jaringan internet, dan perluasan infrastruktur di negara berkembang. Namun disisi lain terdapat terdapat tren negatif pada tujuan ke dua belas dan tiga belas yaitu responsible consumption and production dan climate change, dimana efek gas rumah kaca masih terus meningkat yang menimbulkan kenaikan suhu bumi.
Oleh karena itu analis kebijakan perlu mengamati dan mengoreksi berbagai kebijakan terkait SDGs ini yang mungkin luput dari perhatian pembuat kebijakan untuk memberikan saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung ke tujuh belas tujuan SDGs tersebut. Hal ini diungkapkan, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Yogi Suwarsono, Ph.D pada Virtual Public Lecture seri-IX “Pencapaian Target MDGs Melalui Evidence Based Policy di Bidang Penanganan Perubahan Iklim”, Kamis (20/10).
“Sebagaimana diketahui bahwasanya MDgs merupakan sebuah rencana aksi global yang disepakati oleh sebagian besar pemimpin dunia termasuk indonesia yang berguna untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melestarikan lingkungan hidup, maka sudah selayaknya pemahaman SdGs ini tidak hanya terkait dengan pemahaman kognitif tetapi juga bagaimana prakteknya dalam mencapai 17 tujuan dan 139 target yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2030”, ungkapnya
Yogi menambahkan berdasarkan target agenda SDGs tersebut hanya tinggal menyisakan 8 tahun, oleh karenanya ia mendorong analis kebijakan mampu menerjemahkannya ke dalam instrumen-instrumen kebijakan yang lebih terintegrasi, dimana kebijakan-kebijakan sektoral dapat merespon tujuan SDGS dengan peningkatan taraf hidup, peningkatan kualitas lingkungan serta kolaborasi antar aktor kebijakan.
“Disinilah peran analis kebijakan menjadi sangat penting untuk bisa menghasilkan input-input saran kebijakan yang berkualitas guna mendorong pencapaian tujuan SDG’s, tegasnya.
Sementara itu UN Special Ambassador For The MDG’s in Asia Pacific (2003-2007), Erna Witoelar, menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwasanya forum G20 yang akan diselenggarakan mendatang harus menjadi contoh bagaimana dunia bekerja sama dalam penanganan perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan melalui aksi-aksi konkret dan terutama dalam pencapaian tujuan SDGs ini.
“Evidence based policy sendiri untuk saat ini dinilai masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, karena belum adanya data yang terintegrasi dengan baik maka perlu didorong adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan aktor kebijakan baik dari pemerintah, sektor swasta, serta akademis untuk menyusun sebuah kebijakan yang berkualitas guna terwujudnya SDG’s di tahun 2030 mendatang”, harapnya.
Policy Analyst Virtual Public Lecture merupakan Seri Ke-IX ini merupakan yang kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Tanoto Foundation dan rencananya akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2022. Dalam Virtual Public Lecture ini menghadirkan berbagai pakar dan akademisi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia. (humas)