Jakarta-Evaluasi kebijakan adalah unsur yang sangat penting dalam ranah keilmuan Kebijakan Publik demi terwujudnya perumusan kebijakan itu sendiri. Hal tersebut terurai dalam sambutan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA. saat membuka kegiatan Virtual Public Lecture (Seri ke-5 yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, pada Rabu (20/7).
“Dalam dunia Analis Kebijakan terdapat tahapan-tahapan perumusan kebijakan. Tahapan tersebut bermula sejak ter formulasinya masalah hingga evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan ini acapkali dianggap berdiri secara parsial tanpa berkaitan padahal suatu proses analisis kebijakan adalah proses dinamis dimana seluruh tahapan sangat berperan” tambahnya.
Tri Widodo juga menyampaikan suatu kebijakan bersumber dari tersarinya informasi yang menjadi suatu gap atau permasalahan, ceruk permasalahan tersebut dieksplorasi dan dirangkum menjadi sebuah informasi yang akan diproses sebagai sebuah agenda setting hingga nantinya dirumuskan dan menghasilkan policy outcome dan policy performance yang kelak bermuara pada terciptanya sebuah kebijakan dengan tujuan mengecilkan gap yang ada.
“Saat ini, para analis kebijakan cenderung masih pada tahap proses perumusan dan pembuatan draft kebijakan, belum ada konteks perumusan kebijakan yang lengkap hingga tahap mengusulkan rekomendasi kebijakan. Maka pada hari ini segenap Analis Kebijakan diundang untuk membuka wawasan untuk mengisi ruang evaluasi kebijakan sehingga nantinya dapat menghasilkan kebijakan berkualitas dengan evaluasi kebijakan dan memastikan sampai ke derajat kualitas kebijakan,” ujar Tri Widodo.
Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Tanoto Foundation ini menghadirkan Hartoto, S.I.P., M.Si. selaku Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara sebagai Moderator. “Agenda yang yang akan berlangsung hari ini adalah materi penting bagi seluruh Analis Kebijakan. Dalam penerapannya, kebijakan public memiliki unsur yang saling terkait sejak agenda setting hingga evaluasi kebijakan. Rangkaian ini merupakan sebuah siklus kebijakan (sebuah lingkaran) yang saling berkaitan dan membutuhkan pemahaman yang komprehensif,” jelas Hartoto membuka jalannya diskusi.
VPL Seri ke-5 yang mengusung tema Metode Evaluasi Kebijakan ini menghadirkan Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., M.Paff., Ph.D, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dalam paparannya, Fadilah menjelaskan bahwa bagian integral dari keseluruhan proses kebijakan publik baik itu yang bersifat siklus maupun yang bersifat simultan pada kebijakan publik itu sendiri adalah sebuah fenomena. Tidak bisa dipisahkan setiap saat waktu dan tempat.
“Setiap hari, minimal para analis kebijakan publik menambah satu poin terhadap isu kebijakan apapun yang menjadi perhatian. Tidak hanya analis kebijakan yang harus memiliki awareness, para pimpinan juga harus memiliki awareness terhadap tugas dan fungsi analis kebijakan,” ungkap Fadilah.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ini mendapat respons positif ditandai dengan animo kepesertaan para analis kebijakan dan diskusi yang berlangsung baik melalui Zoom Meeting maupun kanal Youtube Lembaga Administrasi Negara.