Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Pada Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Link ke LPSK

Download File : 

Jakarta – Penyusunan standar kompetensi nasional bidang analis kebijakan publik memegang peran vital dalam rangka memenuhi kebutuhan analis kebijakan yang berkualitas di setiap instansi pemerintah. Standar kompetensi analis kebijakan juga penting di susun agar mampu memberikan status, ruang lingkup dan standar yang jelas bagi analis kebijakan sebagai sebuah profesi.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Analisis Kebijakan Publik merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki agar bangsa Indonesia memiliki kebijakan publik yang berkualitas.

“Tentu kita semua tahu bahwa kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang baik  merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap bangsa di dunia agar memiliki daya saing di era globalisasi. Kompetensi adalah common platform yang melekat dalam setiap profesi di berbagai sektor dunia,” kata  Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Konvensi Nasiona Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Analis Kebijakan Publik, di Auditorium Lt. 8 Gedung B Kantor LAN, Rabu (28/3).

Konvensi dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, NGO, asosiasi profesi, perwakilan analis kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, serta berbagai pihak yang berkepentingan dengan SKKNI bidang analisis kebijakan publik.

Menurut Kepala LAN, kemajuan peradaban yang ditandai dengan Revolusi Industri 4.0 telah membawa arah baru dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk juga kompleksitas masalah kebangsaan dan kompetisi tingkat global yang kian ketat.

“Kondisi ini tentu memaksa kita bersiap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang sangat cepat. Pada posisi ini banyak sekali kebijakan yang harus kita tinjau kembali agar sesuai dengan semangat jaman,” kata dia

Tinjauan terhadap kebijakan publik, lanjut Kepala LAN, sangat beralasan. Pasalnya, dari data yang disitir White Government Indicators terlihat bahwa kualitas kebijakan publik di Indonesia apabila diukur dari kualitas regulasi selama satu dasawarsa terakhir selalu berada di bawah Filipina, Brunei Darusallam, ataupun Singapura.

“Jika kita ingin meningkatkan daya saing kita, maka analis kebijakan di Indonesia harus mampu menyodorkan kebijakan publik yang berkualitas. Di samping itu perlu digarisbawahi bersama bahwa kebijakan publik tidak berjalan di area hampa. Proses perumusan kebijakan publik berada di antara area teknokratis dan politis. Tentu ini menjadi tantangan bagi para analis kebijakan,” kata dia.

Menurut Kepala LAN, analis kebijakan tidak cukup menguasai level teknokratis perumusan kebijakan. Namun juga harus mempunyai kompetensi politis dalam proses penetapan kebijakan. Karena jika tidak memahami ruang lingkup proses perumusan kebijakan tersebut, hasil kerja keras yang dilakukan para analis kebijakan akan sia-sia. Meskipun telah menghasilkan analisis kebijakan yang baik namun pada proses politis akan diintervensi atau diubah sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

“Melihat urgensi dan besarnya lingkup pekerjaan dalam proses penyusunan kebijakan publik inilah kita membutuhkan profesi yang secara teknis dapat berfokus melakukan pengawalan yang baik dalam melakukan kajian dan analisis untuk memberikan bukti-bukti kepada policy maker dalam setiap proses siklus kebijakan publik.Profesi ini kemudian dikenal sebagai profesi analis kebijakan.” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Erna Irawati S.Sos, M.Pol. Admin mengatakan, penyusunan standar kompetensi jabatan analis kebijakan ini cukup krusial. Pasalnya, standar kompetensi ini dibutuhkan oleh seluruh lembaga atau institusi.

“Kegiatan penyusunan standar kompetensi ini telah melalui proses yang lumayan lama. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan dan juga melakukan analisis terhadap standar yang disusun,” tutup dia. (rima/budiprayitno)

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Biro PHHP LAN RI, Dra. Elly Fatimah, M.Si membuka acara Sosialisasi PMK Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2018 & Standar Biaya Keluaran Tahun 2018 di Gedung A, Kantor LAN, Jakarta, Rabu (21/3).

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si memimpin rombongan Peserta Pim Tk. I Angkatan XXXVIII yang sedang melakukan benchmarking menemui Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Drs Umar Hadi, MA di KBRI Seoul, Jumat (23/3)

Sekretaris Utama LAN, Sri Hadiati WK, MBA menerima kunjungan dari Minister of Personnel Management Republic of Korea, Professor Kim Pan Suk dalam rangka penjajakan kemungkinan kerjasama antara Ministry od Personnel Management Korea dengan Lembaga Administrasi Negara dalam hal pengembangan SDM aparatur kedua negara, di Ruang Sidang Pimpinan, Kantor LAN, Jakarta, Jumat (23/3). 

129 Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Administrasi Negara rekrutan Tahun 2017 mengikuti dengan seksama arahan dari Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo dalam acara Presidential Lecture Bagi CPNS "Bersatu Dalam Harmoni: Menuju Birokrasi Kelas Dunia Tahun 2024" di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini tengah melakukan penyempurnaan sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan kapasitas ASN.

“Kami sedang mendorong transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis Human Capital Management melalui pengembangan ASN Corporate University. Skema diklat terobosan ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti e-learning, coaching, mentoring dan on the job training (OJT)," kata Asman di sela acara Presidential Lecture bagi CPNS yang bertajuk 'Bersatu Dalam Harmoni : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3). Selain diisi oleh pembekalan dari Presiden, acara ini juga diperkaya oleh sesi inspiring lecture dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CEO Gojek Nadiem Makarim, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief.

Asman mengatakan penataan sistem pendidikan dan pelatihan bagi ASN ini dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta membuka perspektif Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar memahami tantangan tugas di era industri 4.0.

Menurut dia, fokus perbaikan manajemen ASN untuk menyongsong era industri 4.0 harus komprehensif, mulai dari perencanaan, rekrutmen dan orientasi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan reward, promosi dan rotasi, sampai dengan purnabhakti.

Sementara itu, menanggapi pembekalan yang diberikan Presiden Joko Widodo, Asman mengatakan, para CPNS diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi dan tulang punggung bangsa menuju terwujudnya birokrasi berkelas dunia tahun 2024.

Asman mengatakan, rekrutmen CPNS merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memperbaiki kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi.

“Karena itu, kita harus mempersiapkan modal SDM Aparatur yang berintegritas dan profesional, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship, serta daya networking, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut. Itulah SMART ASN,” kata dia. (budiprayitno)