Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Makassar - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meluncurkan "Makassar Training City" atau Makassar sebagai pusat pelatihan. Kegiatan launching ini dirangkaikan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Makassar dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tentang peningkatan kapasitas aparatur di daerah dan pelaksanaan akreditasi Badan Diklat Kota Makassar, di Gedung PKK, Jalan Anggrek, Jumat (11/9).

Ramdhan Pomanto mengatakan, aparatur pemerintah saat ini harus memiliki kemampuan aktif, bisa mengikuti zaman dengan memperbanyak training untuk menunjang kapasitas dan kompetensinya.

"Kita harus bangga karena di Makassar ada LAN yang mengemban tugas mendidik dan melatih aparatur. Ada pula dari provinsi yang selalu melaksanakan berbagai diklat peningkatan sumber daya manusia. Di Makassar banyak pusat latihan dan nantinya akan lebih dikenal lagi," katanya.

Danny juga mengatakan bahwa keberadaan badan diklat antara Diklat Pemprov Sulsel, Pemkot dan LAN tidak akan saling tumpang tindih. Justru itu menjadi nilai tambah bagi Makassar.

Plt. Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan dirinya sangat mengapresiasi dan terinspirasi kepada Kota Makassar atas segala kegiatan pelatihan yang dilakukan, sehingga dirinya menganggap Makassar sangat pantas menjadi kota pelatihan.

"Gagasan ini merupakan terobosan luar biasa dari Wali Kota Makassar yang menyodorkan diri sebagai kota pelatihan dan belum ada kota yang menjual kotanya sebagai kota pelatihan selain Makassar, semoga kota lain bisa mencontoh Makassar," katanya. 

Menurut dia, peningkatkan SDM aparatur merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan kedepan yang kian kompetitif. Melalui berbagai pelatihan itu diharapkan aparatur pemerintah bisa memberikan pelayanan dinamis untuk tampil di masyarakat secara luar biasa.

"Dalam tata kelola perbaikan harus banyak yang terlibat, sehingga satu sama lain harus selalu bekerja sama. Jika SDM semakin profesional maka saya yakin bahwa Makassar akan menjadi kota nomor satu di Indonesia," kata dia.

Jakarta – Seluruh instansi pemerintah, baik Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah harus saling bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Hal ini penting mengingat konektivitas antar instansi pemerintah selama ini sangat lemah bahkan tak jarang diwarnai kecenderungan ego sektoral. 

“Adanya ego sektoral antar instansi pemerintah tentu akan mengurangi efektifitas pemerintahan. Padahal kita bisa duduk bersama untuk mengurai persoalan publik yang menjadi pekerjaan rumah kita sebagai pelayan publik,” jelas Plt. Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan Diklat Reform Leader Academy Angkatan III yang bertema : “Connectivity for Better Sinergy, Alignment Between Transportation, Logistic, Information Technology, and Regional Development”, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Senin (14/9). Diklat RLA angkatan III ini diikuti oleh 25 peserta dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Menurut dia, sinergitas antar entitas pemerintah sangat penting untuk menyelesaikan berbagai keruwetan persoalan publik yang saat ini dihadapi masyarakat. Kondisi ini tidak akan bisa berjalan optimal tanpa ada kerjasama dan dukungan lintas instansi.

“Persoalan publik yang menyangkut kualitas layanan pemerintah banyak yang belum memuaskan masyarakat. Ini perlu kita carikan solusinya dengan membangun inovasi-inovasi baru yang mampu menjadi terobosan di sektor publik. Diklat RLA ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengurai persoalan publik yang saat ini dihadapi semua pihak,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Menpan & RB Dwi Wahyu Atmaji mengakui, selama ini ego sektoral antar instansi pemerintah masih dominan dalam mengurai persoalan publik. Akibatnya, banyak sekali persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara singkat.

“Tidak hanya konektivitas antar instansi yang lemah, regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini masih tumpang tindih. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk memperbaiki itu semua,” jelasnya.

Dia menyadari, di era sosial media sekarang ini masyarakat semakin kritis. Pemerintah pun mau tidak mau harus adaptif dan responsif terhadap segala kritik dan masukan dari masyarakat. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang saat ini dijalankan pemerintah harus terus didorong agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain.

“Keberhasilan program RB dan tata kelola pemerintahan ini juga penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional,” jelasnya. (nofel/thopa/humas)

Jakarta – Birokrasi pemerintah tidak hanya dituntut untuk cerdas dan pandai dari segi pengetahuan saja namun juga harus memiliki karakter melayani demi kemajuan bangsa dan negara.

Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional LAN, Dr. Andi Taufik mengatakan, karakter birokrasi yang melayani ini penting untuk menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Revolusi mental yang digagas pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla bertujuan untuk membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang memiliki karakter kuat, jujur dan beretos kerja tinggi.

“Revolusi mental itu merupakan upaya merubah pola pikir, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemaslahatan umum,” jelasnya saat memberikan sambutan Diklat Revolusi Mental Bagi ASN dalam Membangun Budaya Kerja Pelayanan, di Gedung Makarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (6/10).

Andi Taufik menambahkan, selama ini masih banyak persepsi dan pemahaman yang berbeda terkait revolusi mental. Sehingga perlu ada pemahaman yang sama agar revolusi mental yang digagas  pemerintah mencapai tujuannya.

“Persamaan persepsi revolusi mental dalam melayani masyarakat perlu didasari dengan pengetahuan dasar(basic knowledge) agar tujuan melayani masyarakat dapat tercapai,” jelasnya. (choky/humas)

Seleksi Terbuka JPT Pratama dan Madya di Badan Kepegawaian Negara

Seleksi Terbuka JPT Pratama di Sekretariat Negara

Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Surat Edaran E-Procurement

Jakarta – Kenaikan laju pertambahan penduduk yang mencapai 2,6 juta per tahun di Indonesia harus dikendalikan agar kualitas SDM dan persebaran penduduk di Indonesia pada masa yang akan mendatang dapat merata.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, tingginya angka pertumbuhan penduduk ini berimbas pada melorotnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Sinyalemen ini terbukti dari peringkat IPM Indonesia yang berada di posisi 108 dari 187 negara.

“Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, konsekuensi ke depan adalah semakin menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan. Karena itu, sudah selayaknya kita melakukan langkah antisipatif agar permasalahan ini bisa teratasi dengan baik,” jelasnya saat memberikan sambutan usai penandatanganan MoU antara LAN dan BKKBN tentang Pengembangan Pengembangan Kapasitas BKKBN melalui Pengkajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Penandatanganan MoU itu juga berbarengan dengan acara “Temu Nasional dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Berbasis Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga bagi Mitra Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah se-Indonesia”, di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Senin (5/10).

Kepala LAN mengatakan, kontribusi nyata yang bisa diberikan LAN selaku instansi pembina diklat adalah mempersiapkan bahan pembelajaran kasus pada Diklatpim dan Prajabatan yang berbasis Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

“Pembelajaran Diklat dengan metode experiental learning akan sangat terbantu jika kita memiliki stok kasus dari berbagai perspektif. Variasi kasus ini akan memperkaya peserta dalam memahami berbagai permasalahan riil di berbagai sektor pemerintahan kita,” jelasnya.

Dr. Adi Suryanto berharap, para peserta temu nasional ini dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan baik dan mengubah cara pandang yang selama ini didominasi persoalan ego sektoral.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menambahkan,  kerjasama dengan LAN dalam bidang Diklat yang melibatkan widyaiswara dari seluruh Indonesia ini dilakukan karena persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks.

“Jumlah penduduk Indonesia sangat besar dengan laju pertumbuhan pendudukan sangat tinggi. Namun kualitasnya sangat rendah dan persebarannya tidak merata,” jelasnya.

Surya Chandra mengatakan, persebaran penduduk yang tidak merata itu terlihat dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Hasil sensus menunjukkan sebanyak 57,5 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas wilayah Pulau Jawa hanya sekitar 7 persen dari luas Indonesia.

Jika melihat proyeksi kependudukan pada sepuluh tahun mendatang, lanjut dia, Indonesia dikaruniai dengan bonus demografi penduduk. Bonus ini harus bisa dimanfaatkan dengan menyiapkan SDM yang berkualitas, kebijakan ekonomi yang identik terhadap penciptaan lapangan kerja, meningkatkan peran perempuan, dan terciptanya tabungan di tingkat keluarga dan masyarakat untuk membiayai pembangunan.

“Karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait untuk bekerja sama agar pemanfaatan bonus demografi dapat kita realisasikan. Jika tidak, maka kita harus bersiap-siap, alih-alih mendapat bonus, kita malah mendapat bencana demografi,” pungkasnya. (reni/choky/humas)

Jakarta -  Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui Program TRANSFORMASI telah melaksanakan Pelatihan Teknis “Coaching Skills For Leadership Trainers In LAN’s Leadership Program (Advanced Course)” pada tanggal 7 – 11 September sebagai kelanjutan dari Basic Course yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

Makassar - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meluncurkan "Makassar Training City" atau Makassar sebagai pusat pelatihan. Kegiatan launching ini dirangkaikan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Makassar dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tentang peningkatan kapasitas aparatur di daerah dan pelaksanaan akreditasi Badan Diklat Kota Makassar, di Gedung PKK, Jalan Anggrek, Jumat (11/9).

 

Ramdhan Pomanto mengatakan, aparatur pemerintah saat ini harus memiliki kemampuan aktif, bisa mengikuti zaman dengan memperbanyak training untuk menunjang kapasitas dan kompetensinya.

"Kita harus bangga karena di Makassar ada LAN yang mengemban tugas mendidik dan melatih aparatur. Ada pula dari provinsi yang selalu melaksanakan berbagai diklat peningkatan sumber daya manusia. Di Makassar banyak pusat latihan dan nantinya akan lebih dikenal lagi," katanya.

Danny juga mengatakan bahwa keberadaan badan diklat antara Diklat Pemprov Sulsel, Pemkot dan LAN tidak akan saling tumpang tindih. Justru itu menjadi nilai tambah bagi Makassar.

Plt. Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan dirinya sangat mengapresiasi dan terinspirasi kepada Kota Makassar atas segala kegiatan pelatihan yang dilakukan, sehingga dirinya menganggap Makassar sangat pantas menjadi kota pelatihan.

"Gagasan ini merupakan terobosan luar biasa dari Wali Kota Makassar yang menyodorkan diri sebagai kota pelatihan dan belum ada kota yang menjual kotanya sebagai kota pelatihan selain Makassar, semoga kota lain bisa mencontoh Makassar," katanya. 

Menurut dia, peningkatkan SDM aparatur merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan kedepan yang kian kompetitif. Melalui berbagai pelatihan itu diharapkan aparatur pemerintah bisa memberikan pelayanan dinamis untuk tampil di masyarakat secara luar biasa.

"Dalam tata kelola perbaikan harus banyak yang terlibat, sehingga satu sama lain harus selalu bekerja sama. Jika SDM semakin profesional maka saya yakin bahwa Makassar akan menjadi kota nomor satu di Indonesia," kata dia.