Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Jakarta – Perkembangan ekonomi yang kian menegasi batas-batas negara membutuhkan kolaborasi dengan semua sektor. Kerjasama dan keterlibatan antara sektor publik, masyarakat, serta pemerintah menjadi kunci untuk mendorong keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

“Indonesia kini dihadapkan kepada era kolaboratif yang satu sama lain menjadi penopang. Untuk itu sektor publik yang ditunjang dengan tata kelola pemerintahan yang baik saling terkait satu dengan yang lain,” kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat acara “Pelepasan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLII, Kelas I, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jumat (10/11).

Menurut Taufiq, keterlibatan ketiga sektor tersebut penting dilakukan guna menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi sektor publik dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator perlu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan untuk memberikan jalan tengah bagi penyelesaian sejumlah masalah tersebut.

“Keterlibatan intensif antara ketiga aktor ini perlu dilakukan mengingat dinamika yang berkembang kini kian kompleks. Pemerintah dihadapkan pada perkembangan yang luar biasa di sektor publik,” kata dia.  

Menurut dia, kompleksitas persoalan di ruang publik ini harus dijawab dengan kemampuan para aparatur sipil negara untuk menginisiasi sejumlah terobosan yang inovatif dan kolaboratif. Inisiasi diharapkan semakin menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan publik

Taufiq mengungkapkan, saat ini pemerintah sendiri tengah berupaya mengimplementasikan konsep reformasi birokrasi melalui tiga target yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, serta kualitas pelayanan yang baik. Jika ketiga hal ini telah berjalan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya merasa ini merupakan tanggung jawab sparatur sipil negara, terutama para pemimpin di level apapun untuk mampu menggerakkan serta merangkul para pemangku kepentingan guna mendukung berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” pungkasnya.  (choky/budiprayitno)

Jakarta - Pejabat eselon III sebagai unsur pengawasan diharapkan selalu menciptakan gagasan, ide, dan inovasi untuk memberi keteladanan pada bawahan guna mewujudkan birokrasi yang lebih baik.

Kepala Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, Dra. Purwastuti, MBA mengatakan, sebagai ujung tombak di sektor lini, para pejabat administrator harus mampu membuat terobosan dan inovasi yang berorientasi ke depan untuk meningkatakan kinerja pelayanan publik.

“Pimpinan administrator merupakan front liner dalam suatu institusi. Untuk itu, diperlukan kemampuan membangun relasi dan komunikasi baik dengan pimpinan, pemangku kepentingan, bawahan dan juga masyarakat luas,” jelasnya saat  memberikan sambutan dalam upacara Pelepasan Diklatpim Tingkat III angkatan XV, di Graha Makarti Bhakti Nagari,  Kampus PPLPN LAN Pejompongan,  Jakarta,  Jumat (3/11).

Menurut Purwastuti, pada tataran makro, perlu ada penguatan koordinasi dan sinergitas kebijakan antara pusat dan daerah yang mencakup penyempurnaan tata kelola birokrasi, pemberantasan korupsi, serta percepatan peningkatan pembangunan insfrastruktur.

“Selaras dengan hal tersebut, perlu juga ada kapabilitas instansi dalam mengelola sumber daya aparatur,” jelasnya.

Purwastuti mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya untuk menstimulasi, memfasilitasi serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi meningkatnya daya saing.

“Peran tersebut akan mencapai optimal apabila birokrasi aktif mendorong upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan edukasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing,” jelasnya.

Menyadari beratnya tugas yang harus diselesaikan, Purwastuti mengakui, bahwa perubahan itu sangat sulit dilakukan. Namun, melalui proses pembelajaran dan inovasi perubahan di berbagai sektor publik, hal itu dapat dilakukan. 

“Upaya perubahan dapat dilakukan dengan inovasi agar terjadi perubahan. Melalui diklat ini, saya yakin para pemimpin di level administrator dapat mengawal perubahan di instansi masing-masing dengan baik. Pengalaman yang diperoleh dalam diklat saya harapkan bisa menambah kepercayaan diri sehingga perubahan yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang dihadapkan,” jelasnya. (choky/budiprayitno).

Sulawesi Tengah – Profesionalisme aparatur sipil negara saat ini menjadi harga yang tidak bisa ditawar lagi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di tengah kompetisi terbuka di antara negara ASEAN.

“Kita saat ini terus berbenah menyadari makin kompetitif-nya persaingan di antara negara-negara ASEAN. Saat ini berdasarkan data Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 41, berada di bawah Singapura dengan peringkat 2, Malaysia peringkat 25 dan Thailand peringkat 34. Kita masih ketinggalan jauh. Apalagi jika kita melihat Global Innovation Index tahun 2016 yang mendudukkan Indonesia di peringkat 88, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara “Pembukan Pelatihan Dasar CPNS Pengangkatan Tenaga Dokter, Bidan PTT, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Guru Garis Depan,” yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (3/11).

Menurut dia, untuk mewujudkan profesionalisme aparatur maka hal itu harus dimulai dari pembentukan mental dan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak perekrutan awal. Dengan demikian, dalam perjalanan pengabdiannya para PNS dapat menjalaninya dengan profesional dan disertai dengan dedikasi yang tinggi.

Kepala LAN berpesan kepada para peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang saat ini diterima melalui jalur khusus untuk memanfaatkan waktu belajar sebaik-baiknya dan melakukannya dengan disiplin yang tinggi.

“Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung anda semua. Karena itu kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur PNS ini harus disyukuri dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Karena itu manfaatkan lah waktu belajar dengan baik serta bangun jejaring kerja perkuat silaturahmi kebangsaan serta jaga kesehatan baik-baik sehingga saudara semua dapat menjalani proses Latsar dengan baik hingga memperoleh hasil yang baik. Saya doakan semua nya lulus dengan hasil terbaik,” kata dia.

Dalam kesempatan itu Kepala LAN juga meminta kepada para Widyaiswara yang mengajar para CPNS dari jalur khusus ini untuk memberikan performa terbaiknya. Sehingga transfer nilai dan pengetahuan yang diberikan para Widyaiswara kepada para CPNS dapat bermanfaat ketika mereka nantinya bertugas di tempat kerja.

“Kita harus membangun iklim belajar yang kondusif yang memungkinkan peserta dapat menjalaninya dengan suasana hati yang menyenangkan. Harapannya tentu agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat,” pesannya.(budiprayitno)

Sulawesi Tengah – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) peningkatan kapasitas administrasi pemerintahan dengan menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN). LAN nantinya akan memberikan dukungan pengembangan administrasi negara yang meliputi asistensi dan advokasi dalam pengembangan kapasitas ASN, kajian kebijakan publik, pengembangan inovasi administrasi negara, dan pengembangan ilmu administrasi negara.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya sangat mengapresiasi langkah strategis dan sinergis yang dilakukan Kab. Parigi Moutong. Menurut dia, perlu segera ada tindak lanjut dalam bentuk kegiatan nyata setelah dilakukannya penandatanganan piagam kerjasama.

“LAN akan segera menindaklanjuti dengan mengakselerasi Pengembangan Inovasi Administrasi Negara, yang akan dimulai pada beberapa waktu ke depan serta program-program lainnya,” jelasnya saat memberikan sambutan di hadapan Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolutu, jajaran DPRD, serta Kepala OPD di lingkungan Kab. Parigi Moutong, Jumat (3/11).

Menurut Kepala LAN, penguatan kapasitas pemerintah daerah saat ini sangat penting. Terlebih jika memperhatikan semakin maraknya praktik-praktik inovasi di berbagai daerah, menurut dia, hal itu menjadi momentum bagi kabupaten Parigi Moutong untuk mendorong tumbuhnya inovasi di lingkungan pemerintahannya.

“ASN Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong harus didorong untuk meninggalkan cara kerja Business as Usual atau yang biasa-biasa saja. Seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD di Kabupaten Parigi Moutong perlu melakukan revolusi mental, yaitu mengubah cara kerjanya menjadi cara kerja yang lebih inovatif, cara kerja baru, dan hasil kerja baru, yang dampak dan manfaatnya jauh lebih besar dan jauh lebih cepat dapat dirasakan oleh masyarakat, dibandingkan dengan cara kerja dan hasil kerja yang lama,” jelasnya.

Kepala LAN mengatakan, melalui program Akselerasi Pengembangan Inovasi ini, Lembaga Administrasi Negara berupaya membantu OPD kabupaten Parigi Moutong untuk menciptakan gagasan inovasi dalam praktik-praktik pemerintahannya. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan nilai inovatif dan solutif kepada program kerja Kabupaten Parigi Moutong dan meningkatkan kinerja aparatur sipilnya.

“Sehingga pada akhirnya dapat membuahkan kepuasan masyarakat sebagai stakeholder utama dalam pelayanan publik pemerintah,” pungkasnya. (budiprayitno)

 

 

 

 

 

Jakarta – Widyaiswara sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN memiliki peran strategis dalam menciptakan SDM aparatur yang kompeten dan profesional. Untuk itu, Widyaiswara harus melek teknologi agar mampu menghadirkan berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran kediklatan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, Widyaiswara sebagai sentral dalam kegiatan kediklatan harus memberikan peran tidak hanya mengajar dan melatih tetapi juga menghadirkan ide dan gagasan dalam rangka mewujudkan Smart ASN dan World Class Bureaucracy ada dipundak Widyaiswara.

“Widyaiswara harus memberikan ide atau gagasan yang konstruktif sehingga mampu memperkuat kebijakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelasnya dalam Acara Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Pusat, Jakarta, Senin (30/10).

Menurut Kepala LAN, sebagai pencetak kader-kader ASN, Widyaiswara harus mendidik ASN memiliki kompetensi sebagai pelayan publik. Di samping juga menanamkan nilai-nilai integritas sebagai aparatur sipil negara.

“Memajukan sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari kualitas aparaturnya. Oleh karena itu, melalui Diklat yang baik akan dihasilkan aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga meminta agar Widyaiswara mampu memformulasikan materi pembelajaran dengan konten yang menarik, baik itu melalui animasi dan grafik.

“Dalam pendidikan, pengajaran dan pelatihan, Widyaiswara dituntut untuk melek teknologi. Sehingga mampu mengkreasikan berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran kediklatan. Harapannya tentu kompetensi ASN yang dihasilkan lebih berkualitas,” ujarnya.

Kepala LAN mengungkapkan, dalam waktu dekat juga akan melakukan perubahan dalam diklat penjenjangan Widyaiswara.  Model training klasikan di kelas rencananya akan diganti dengan model e-learning. Nantinya bahan ajar diklat penjenjangan Widyaiswara akan di unggah di sistem aplikasi dan dapat dipelajari dengan cara diunduh.

“Bahan ajar akan diunggah dan dapat dipelajari oleh setiap Widyaiswara. Jika telah siap dapat ke LAN untuk ujian penjenjangan Widyaiswara. Terobosan ini dilakukan untuk mengurangi beban antrian diklat penjenjangan Widyaiswara,” jelasnya.

Meski demikian, Kepala LAN mengingatkan, perekrutan Widyaiswara tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi dan yang berhak melakukan seleksi adalah instansi yang bersangkutan. (choky/budipayitno).