Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Banyumas – Kabupaten Banyumas meluncurkan 92 inovasi yang telah dihasilkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banyumas. Acara peluncuran yang berlangsung di Pendopo Sipanji Banyumas, Selasa (10/10) itu dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si, Bupati Banyumas Achmad Husain, Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Andi Taufik serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Banyumas.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, inovasi yang dihasilkan Pemkab Banyumas merupakan langkah maju dalam rangka menghadirkan kualitas layanan publik yang baik.

“Keberhasilan inovasi diukur bukan dari jumlah inovasi atau out put-nya. Namun juga kemanfaatan inovasinya, jelasnya saat memberikan sambutan.

Kepala LAN mengatakan, saat ini Aparatur Sipil Negara harus mampu berinovasi agar dapat memenuhi ekspektasi publik, khususnya kehadiran pemerintah yang memudahkan masyarakat di semua sektor.

“Program Laboratorium Inovasi yang diasisteni oleh tim ahli dari LAN harus benar-benar memberikan dampak yang bisa dirasakan manfaatnya, baik secara internal ataupun eksternal,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyumas H. Ir. Achmad Husain sangat mengapresiasi berbagai capaian inovasi yang telah dilakukan oleh seluruh ASN di kabupatennya.

“Saya berharap agar seluruh ASN jangan hanya berhenti pada tataran ide dan rencana inovasi saja. Tetapi inovasi yang dilakukan harus benar-benar diimplementasikan,” jelasnya.

Peluncuran 92 Inovasi di Kabupaten Banyumas ini merupakan hasil program Laboratorium Inovasi yang diasisteni Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bulan Oktober dan November ini merupakan tahap monitoring implementasi hasil inovasi. Pemkab Banyumas sendiri rencananya akan menggelar Pameran Inovasi pada Rabu 22 November mendatang.  Pameran ini nantinya akan dikolaborasikan dengan berbagai pameran hasil pembangunan Kabupaten Banyumas. (suripto/intan)

Jakarta - Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satunya perlu didukung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang kompetitif serta Widyaiswara yang mumpuni. Hal itu dibutuhkan karena tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi dan peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam Upacara Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Gedung A, Kantor LAN Pusat, Jakarta, Rabu (27/9)

Menurut Kepala LAN, pengembangan kompetensi ASN saat ini dan kedepan diarahkan untuk membentuk para pemimpin perubahan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan good and clean governance

“Kami menyadari bahwa peningkatan daya saing negara tidak terlepas dari proses pelayanan publik yang cepat dan efisien. Untuk mencapainya diperlukan SDM aparatur yang berkualitas. Disinilah peran strategis Widyaiswara dalam upaya percepatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Kepala LAN mengatakan, Widyaiswara dapat memainkan peran penting dengan tidak sekedar melakukan transfer pengetahuan saja. Lebih jauh dari itu, Widyaiswara harus mampu menjadi kreator, motivator, serta provokator dalam terciptanya inovasi di sektor publik.

“Harapannya adalah akan semakin banyak inovasi sektor publik yang berdampak pada kualitas pelayanan publik yang kian baik,” jelasnya.

Kepala LAN juga mengingatkan agar Widyaiswara tidak berpuas diri.Namun harus terus belajar dan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan pengetahuan.

"Sehingga proses pembelajaran dalam pengembangan kompetensi ASN semakin lebih baik," pungkasnya. (choky)

 

 

Jakarta -  Aparatur Sipil Negara dinilai belum memahami konsep pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi hijau. Padahal, upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

“ASN itu aktir penting pembangunan pada pemerintahan. Mereka yang mengonsepkan pembangunan. Masalahnya, mereka tidak punya cara berpikir pertumbuhan ekonomi hijau. Sehingga masih banyak pembangunan yang tidak memikirkan faktor lingkungan dan sosial,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto seusai acara peresmian peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau, Selasa (19/9) di Kampus PPLPN LAN, Jakarta Pusat.     

Adi mengatakan, ASN harusnya fokus pada konsep pertumbuhan ekonomi hijau, di mana pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Para pengambil keputusan juga perlu mempertimbangkan daya dukung alam. Sebab, jika tidak memikirkan itu, malah bisa menjadi bencana alam,” kata Adi.

Menurut Adi, ASN masih memfokuskan pertumbuhan hanya dari sisi ekonomi, tanpa memikirkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Tidak bisa memikirkan ekonomis saja, Mereka sering melepas tanggung jawab pembanguna ke pihak swasta karena hanya memedulikan uang. Setelah itu, mereka tidak mengontrol pembangunan itu, yang bisa saja merusak lingkungan,” katanya.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengakui, selain ASN, kepala daerah juga masih sedikit yang memikirkan ekonomi hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Hal itu dikarenakan sebagian besar masih mengejar pendapatan asli daerah sebagai sumber pemasukan APBD.

“Sehingga kurang memikirkan keberlanjutan daerahnya,” ujarnya.

Nirwono menambahkan, masa kepemimpinan yang hanya lima tahun dan waktu kerja optimal tiga tahun membuat kepala daerah kerap memilih kebijakan yang instan, seperti kemudahan perizinan dengan biaya kompensasi tinggi. Namun, mereka tidak memikirkan dampak perizinan pembangunan tersebut.

“Seperti reklamasi dan permukiman yang memakan persawahan,” kata Nirwono.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas Josaphat Rizal Primana mengatakan, untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN), setiap pembangunan harus bertumpu pada tiga syarat, yaitu bertumbuh, berkualitas dan hijau.

“Pertumbuhan kita saat ini sudah 5,1 persen. Namun, belum tentu semuanya berkualitas dan hijau. Padahal untuk bisa jadi pembangunan jangka panjang, dibutuhkan dua syarat itu,” ujar Josaphat.  (Sumber : Harian Kompas)

Jakarta – Bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada tahun 2035 mendatang harus dimanfaatkan secara optimal agar menjadi sumber tenaga kerja yang produktif. Jika tidak kelola, bonus demografi justru menjadi sumber masalah yang menyebabkan permasalahan sosial bagi pemerintah di kemudian hari.

“Bonus demografi yang mulai sejak tahun 2013 ini belum disikapi secara serius oleh pemerintah. Oleh karena itu, peserta Diklatpim Tk. I Angkatan XXXVI mengangkat topik bonus demografi dalam policy brief- nya dan telah diserahkan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pekan lalu,”jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto,  M.Si dalam laporannya pada upacara pelepasan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVI di Aula Prof.Dr. Agus Dwiyanto, Jakarta,  Jumat (15/9).

Menurut Kepala LAN, cepatnya pertumbuhan bonus demografi akan membawa Indonesia pada kondisi windows of opportunity, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncaknya pada 2030.

“Dalam periode tersebut, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia,” kata dia.

Melihat kondisi tersebut, lanjut Kepala LAN, peserta Diklatpim lantas berupaya menyelesaikan permasalahan demografi dengan berbagai kebijakan yang relevan sesuai dengan instansinya masing-masing.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengatakan, hal strategis yang harus dilakukan dalam menghadapi bonus demografi ialah membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas.

“Tugas pemerintah dengan memperhatikan bonus demografi yang ada adalah menyiapkan strategi pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja layak dan berkelanjutan bagi angkatan kerja yang terus bertambah,” jelasnya.

Menurut Menpan, para pimpinan tinggi instansi pemerintah harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi bonus demografi yang akan mengalami puncaknya pada 2030 nanti. 

“Inovasi harus menjadi nafas setiap ASN agar lebih fleksibel terhadap perubahan yang dinamis di tengah masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menpan RB Asman Abnur juga mengapresiasi policy brief yang telah dihasilkan para peserta diklatpim tingkat I. Dia berharap setiap proyek perubahan yang telah dihasilkan dapat terus diimplementasikan secara berkelanjutan. (choky/budiprayitno)