Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas pegawai, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengadakan sosialisasi dengan tema "Membangun SDM Madani dan Berkualitas dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan" dibuka oleh Kepala Biro Umum Sudardi, SE, MM dan dihadiri Pegawai LAN. Pada kesempatan ini pula diserahkan SK. UPZ Lembaga Administrasi Negara dari BAZNAS, di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Gedung B lt.8, di Jln. Veteran no. 10 Jakarta Pusat, Senin (22/5)

Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si membuka acara Talkshow "Perjalanan Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan" sekaligus Launching "Modul Pelatihan Analis Kebijakan" di Aula Lantai 2, Gedung A, Kantor LAN, Jakarta, Senin (22/5). Hadir sebagai narasumber dalam talkshow Dr. M. Taufiq, DEA, Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA, Dra. Eva Rahmi Kasim, M.Ds, dan Dra. Sri Murhandini, Apt.M.Pil.

Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si mendampingi Menpan RB Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si menyerahkan sertifikat akreditasi kepada BPSDM Prov Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara Edwin H. Silangen, SE, MS sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Kompetensi ASN di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (18/5).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono dan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen. Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum menjadi pembahas dalam acara Pra Seminar Policy Brief Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXV Tahun 2017 dengan tema "Pemanfaatan Media Sosial Melawan Hoax" di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5).

Kepala Biro Perencanaan Hukum Humas dan Protokol, Dra. Elly Fatimah, M.Si. memimpin jalannya rapat Trilateral Meeting antara LAN dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan di Kantor LAN Veteran, Jakarta, Kamis (18/5). Rapat ini membahas tentang penyusunan RKP dan Renja K/L untuk Tahun Anggaran 2018.

Lembaga Administrasi Negara menerima kunjungan wisata ilmiah dari STSIP Widyapuri Mandiri, Sukabumi di Kantor LAN RI, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (18/5). 
Para mahasiswa sangat antusias menyampaikan pertanyaan mereka terkait Administrasi Negara.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si memimpin jalannya rapat pimpinan (rapim) terkait tentang evaluasi kegiatan dan program kerja LAN Tahun 2017 yang dihadiri oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan LAN di ruang Rapim, Kantor LAN Pejompongan, Jakarta, Senin (15/5).

Jakarta – Kehadiran profesi analis kebijakan diharapkan dapat mengikis preseden buruk yang selama ini menilai bahwa proses perumusan kebijakan publik hanya menjadi proses eksklusif di level elite. Kehadiran profesi analis kebijakan di lingkungan organisasi pemerintahan juga menjadi bukti kuatnya dorongan menciptakan proses deliberative dalam pengambilan kebijakan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, jabatan fungsional analis kebijakan saat ini merupakan profesi yang bernilai strategis bagi pemerintah. Selain jabatan ini membutuhkan standar kompetensi khusus, peran analis kebijakan sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan dalam proses kebijakan publik di Indonesia.

Lahirnya jabatan fungsional analis kebijakan merupakan bagian dari strategi pengembangan perspektif rasional dalam proses analisis kebijakan dengan memperkuat bukti-bukti sebagai basis penyusunan kebijakan,” jelasnya saat membuka "Talkshow Perjalanan Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Launching Modul Pelatihan Analis Kebijakan, di Gedung A Lantai II, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (22/5).

Menurut dia, persoalan kebijakan publik di Indonesia sangat kompleks. Banyak sekali tantangan yang dihadapi para analis kebijakan untuk memperbaiki kualitas kebijakan.

Di masa mendatang, para pembuat kebijakan akan dihadapkan pada pertanyaan kebijakan yang sangat kompleks. Analis kebijakan tidak hanya muncul setelah kontroversi kebijakan terjadi, tetapi harus mampu melakukan proyeksi sebelum penetapan sebuah kebijakan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik dalam implementasi kebijakan,” kata dia.

Menyadari peran penting itu, Kepala LAN mengatakan, jabatan fungsional analis kebijakan setidaknya memegang tiga peran sentral, yaitu menjadi produser dan manajer pengetahuan, melakukan advokasi kebijakan, dan melakukan pengembangan kompetensi dan profesi.

Kepala LAN merinci, dalam perannya sebagai produser dan manajer pengetahuan, seorang analis kebijakan harus menguasai metodologi riset dan melakukan analisis kebijakan. Pemahaman terhadap konsep dan teori yang relevan dengan isu kebijakan yang dikaji menjadi sangat penting dipelajari oleh analis kebijakan.

Kemampuan mendokumentasikan, mengelola, dan mendistribusikan pengetahuan kepada aktor-aktor yang relevan merupakan modal kompetensi inti yang harus dimiliki analis kebijakan,” jelasnya.

Peran kedua, lanjut dia, analis kebijakan berperan penting untuk menjembatani penelitian dan kebijakan melalui advokasi kebijakan berbasis bukti dari rekomendasi kebijakan yang dihasilkannya. Dengan bukti-bukti yang solid, analis kebijakan melakukan advokasi terhadap rekomendasi kebijakan yang disarankan kepada pemangku kepentingan agar rekomendasinya dapat diterima atau diadopsi oleh pengambil keputusan.

Analis kebijakan juga memiliki tantangan untuk menguasai mekanisme institusi, mekanisme proses perundangan, dan memahami kultur birokrasi.

“Disamping itu, analis kebijakan juga perlu memahami bahwa pekerjaannya tidak semata-mata pada aspek teknis, tetapi juga pekerjaan ilmiah dan politis. Oleh sebab itu, kemampuan komunikasi dengan berbagai aktor di arena kebijakan harus terus diasah,” jelas Kepala LAN.

Sementara tantangan terakhir dalam melakukan peran pengembangan kompetensi dan profesi, menurut Kepala LAN, seorang analis kebijakan dituntut untuk selalu memperbaharui kompetensinya dengan membangun akses-akses terhadap berbagai pelatihan yang berkualitas.

“Tentu tidak bisa disandarkan pada tiga faktor ini saja. Ada banyak faktor yang nantinya mempengaruhi peningkatan kualitas kebijakan, terutama oleh para pejabat fungsional analis kebijakan itu sendiri untuk mampu menunjukkan kompetensi dan kredibilitasnya dalam memperbaiki kualitas proses-proses di dalam siklus kebijakan,” jelasnya.

Kepala LAN mengingatkan, analis kebijakan harus mengubah cara pandangnya terhadap persoalan publik. Jika dulu mungkin hanya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kepentingan sektoral, maka mulai saat ini pola pikir tersebut harus dirubah.

Analis kebijakan harus melihat persoalan publik secara utuh dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar. Saya juga ingin agar eksistensi analis kebijakan terus semakin terlihat, baik dari segi kualitas produk maupun jejaring atau network,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Kepala LAN, pengembangan profesi analis kebijakan harus dilakukan secara terus menerus seiring dengan semakin dinamisnya perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijakan yang didorong oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya pengembangan profesi  tidak hanya secara formal tetapi melalui mekanisme-mekanisme informal,” jelasnya.

Di akhir kesempatan, Kepala LAN mengingatkan keberadaaan organisasi profesi analis kebijakan yang ada dalam wadah Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) harus dioptimalkan fungsinya agar mampu memenuhi kebutuhan pengembangan profesi analis kebijakan.

AAKI saya harap bisa menjadi organisasi profesi yang inklusif dengan melibatkan pejabat fungsional analis kebijakan dan analis kebijakan dari luar birokrasi. Network dengan perguruan tinggi dan lembaga think tank kebijakan di luar pemerintahan merupakan langkah strategis untuk membangun kapasitas profesi analis kebijakan dan membantu upaya membuka katup-katup penghambat terciptanya kebijakan publik yang berkualitas,” tutupnya. (budiprayitno/humas)

 

 

                                                                               


 

 

 

 

 

Jakarta - Lemahnya kapasitas pembuat kebijakan dalam mengolah informasi menjadi evidence berpengaruh terhadap rendahnya efektifitas kebijakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan tuntutan publik. Disamping juga aktor-aktor pembuat kebijakan di pusat dan daerah sering terperangkap dalam perspektif jangka pendek, kepentingan sektoral, dan kurang memiliki informasi yang memadai ketika mengambil keputusan. Akibatnya, intervensi pemerintah selama ini belum cukup efektif dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) DR. Adi Suryanto, M.Si saat membuka “Talkshow Perjalanan Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Launching Modul Pelatihan Analis Kebijakan,” di Gedung A Lantai II, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (22/5).

Kepala LAN mengatakan, kurangnya evidence base atau bukti lapangan dalam pengambilan kebijakan telah menimbulkan keprihatinan tersendiri. Kebijakan yang dihasilkan tidak menyelesaikan masalah namun justru sebaliknya menimbulkan masalah baru. "Kondisi ini membawa keprihatinan bagi kita semua. Oleh karena itu, LAN berkomitmen untuk melakukan transformasi terhadap praktik-praktik dalam proses kebijakan publik dengan mendorong terbangunnya mekanisme penyusunan kebijakan berbasis pada bukti atau evidence based policy making," jelasnya.

Menurut Kepala LAN, sudah saatnya birokrasi melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan regulasi. Jika ditilik lebih jauh, pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik. Hanya saja, kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi dan informasi yang memadai tentang pilihan tindakan yang seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan berimplikasi pada timbulnya masalah baru dalam masyarakat.

“Alhasil, intervensi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik belum cukup efektif. Padahal usaha dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Bahkan tak jarang yang terjadi adalah munculnya kontroversi di ranah publik atas kebijakan yang diambil pemerintah,” jelasnya.

Kepala LAN menyitir sejumlah persoalan mendasar yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan di Indonesia. Menurut dia, sebagaimana pernah diungkapkan Prof. Agus Dwiyanto, proses pengambilan kebijakan di Indonesia masih lemah dalam membangun evidence based policy, khususnya terkait ketersediaan evidence dan penggunaan evidence. Padahal, lanjut dia, membanjirnya informasi yang dapat diakses dengan mudah dan murah sebagai akibat dari semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, belum memberikan kontribusi signifikan pada perbaikan proses kebijakan.

“Hal ini utamanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas pembuat kebijakan dalam mengolah informasi menjadi evidence. Sehingga berpengaruh terhadap rendahnya efektifitas kebijakan tersebut dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan tuntutan publik,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, birokrasi pemerintah harus segera melakukan transformasi dan reposisi dengan cepat. Impian jangka panjang pemerintah dalam membangun World Class Government menuntut perubahan birokrasi untuk bergerak secara dinamis dan progresif, terutama dalam upaya melakukan perbaikan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

"Kita harus menciptakan lingkungan birokrasi yang sehat. Karena kian kuatnya arus globalisasi yang seringkali menghadapkan pada ketidakpastian, perubahan yang cepat, dan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap efektivitas kebijakan publik yang dilakukan pemerintah menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi," tutupnya. (budiprayitno/humas)