Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Jakarta - Di tengah era disrupsi teknologi, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi digital bagi para Widyaiswara sangat diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, maka diharapkan dapat menjadi ‘jembatan’ bagi para Widyaiswara dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dalam mendapatkan akses informasi dan bahan pengajaran yang berkualitas, sehingga diharapkan akan tercipta ASN yang unggul dan profesional. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Aswad, M.Si. saat membuka Community of Practice (CoP) Widyaiswara Edisi Ketiga yang bertema “Langsung Praktik Bikin Video dalam 15 Menit”, dengan fasilitas video conference, Senin (29/6).

“Widyaiswara haruslah memiliki kemampuan yang mumpuni serta harus update dengan teknologi yang terkini. Dengan demikian, Widyaiswara akan dapat bersaing secara global dan menjadi pilar kemajuan bangsa, terutama dalam memajukan ASN di seluruh Indonesia,” tambah Aswad.

Lebih lanjut, Aswad menjelaskan bahwa saat ini LAN memfasilitasi penerbitan regulasi terkait CoP dan pembangunan sistem yang akan menjadi sarana bagi para Widyaiswara untuk saling belajar. Pembangunan sistem yang bernama Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia (RCWI) tersebut saat ini telah mencapai 75% dan rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun 2020.

“Sebagai instansi pembina Widyaiswara, LAN ingin membudayakan interaksi antar instansi pembina, Widyaiswara dan ASN yang berjalan terus-menerus. Diharapkan dengan adanya transfer knowledge yang dilaksanakan secara berkala melalui sistem tersebut, maka akan tercipta Widyaiswara yang semakin berkualitas,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia (DPP IWI), Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME, menyatakan bahwa pembangunan RCWI sejalan dengan gagasan dan program kerja DPP IWI, yakni pengembangan ruang belajar dari, oleh, dan untuk Widyaiswara serta menjadi ruang komunikasi antara Widyaiswara dengan ASN. 

“Kunci kesuksesan RCWI tergantung pada komitmen dan keaktifan Widyaiswara dalam memproduksi konten. Konten yang ada pada RCWI harus secara berkala dikembangkan dalam berbagai lini kompetensi, baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi sosial kultural,” tambahnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN ini merupakan forum ketiga setelah forum pertama yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2020 dan forum kedua yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2020 lalu. Kegiatan yang dimoderatori oleh Ir. M. Maliki Moersid, MCP., (Wakil Ketua DPP IWI) ini dihadiri oleh 264 Widyaiswara dari seluruh Indonesia. (humas)

Jakarta - Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi ranah teknologi dan sistem pemerintahan dan menjadikan negara-negara di seluruh dunia, melaksanakan penyesuaian untuk mewujudkan kualitas pejabat publik yang lebih adaptif melalui pemanfaatan teknologi agar dapat menciptakan pelayanan publik yang optimal, efisien, dan efektif. Hal tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. Kondisi saat ini, lebih dari 1,6 juta  ASN hanya memiliki kemampuan  sebatas administrasi. Kondisi demikian dapat mengurangi percepatan reformasi birokrasi yang saat ini tengah berjalan. Hal tersebut diungkapkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumulo, SH pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN yang mengambil tema “Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN di Era New Normal” yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (30/6)

“Jadi saya tekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam visi tersebut, pengembangan ASN menjadi salah satu prioritas kerja 5 tahun ke depan. Presiden menginginkan SDM aparatur yang bekerja keras, melayani masyarakat, dinamis, terampil serta memiliki kemampuan dalam  penguasaan IPTEK, hal ini menjadi dasar untuk mewujudkan ASN berkelas dunia pada tahun 2024” ungkapnya.

Tjahjo juga menyampaikan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) harus memiliki strategi untuk membangun pola pikir ASN yang komprehensif integral, memiliki integritas yang tinggi, profesional dan melayani. Terlebih di tengah situasi krisis pandemi covid-19, pola pelatihan yang diselenggarakan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Dalam forum Rakornas ini, kita harus memunculkan ide, gagasan dan terobosan baru. ASN harus lebih produktif dengan menerapkan protokol kesehatan. Strategi baru adalah dengan menerapkan protokol Kesehatan. Kunci ke depan: meningkatkan profesionalisme, peningkatan skill teknologi informasi, taat kebijakan pemerintah pusah dan daerah.” tutupnya.

Sejalan dengan itu, Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya menjelaskan bahwa LAN telah mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan pengembangan kompetensi ASN terutama di masa pandemi Covid-19.Salah satu yang dikembangkan di LAN adalah melalui pendekatan flexible learning yaitu pembelajaran dilakukan lebih lentur, fleksibel, dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Flexible learning digunakan oleh LAN sebagai strategi pengembangan kompetensi yang menfaatkan TIK baik synchronous maupun asynchronous.

“Lembaga pelatihan dapat mengembangkan TIK nya. Masa pandemi mengajarkan kita untuk bekerja dan belajar secara gesit (agile), dimana saja dan kapan saja. Memasuki New Normal, metode distance learning akan terus dikembangkan dengan memberikan opsi yang lebih fleksibel kepada lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan secara jarak jauh baik online ataupun offline.” ungka Adi

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA menyampaikan beberapa metode pengembangan kompetensi dalam kondisi new normal. Beberapa metode tersebut antara lain fulltime online, distance learning online dan offline, micro mobile learning, working place learning dan juga corporate university. Untuk mendukung beberapa metode tersebut dibutuhkan kesiapan fasilitator widyaiswara dana juga kesiapan dari lembaga pelatihan tersebut.

“Kami telah mengeluarkan kebijakan, maka para WI perlu dibekali, misalnya ada Community of Practive untuk WI saling share dan beradaptasai dengan situasi yang ada. Karena virtual ini sangat beda dengan klasikal. Selain itu, kesiapan lembaga pelatihan seperti masalah internet atau device untuk komunikasi perlu disiapkan dengan lebih baik lagi.” tambah Taufiq

Sejalan dengan itu Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN, Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm menyampaikan secara garis besar sudah banyak kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi pada masa pandemi. Sejauh ini, distance learning adalah yang paling aman dan banyak digunakan, nantinya kalau memang daerah lembaga pelatihan sudah hijau maka fleksibel bagi lembaga pelatihan tersebut untuk menyelenggarakan pelatihan secara normal seperti sebelumnya. Fleksibel diberikan sepenuhnya untuk tataran kebijakan ini. (humas)

Jakarta - Dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumulo, SH mengajak seluruh pimpinan tinggi di jajaran instansi pemerintah untuk lebih gesit dalam bertindak dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang berdampak luas bagi masyarakat. Pada masa pandemi ini, birokrasi harus lebih fleksibel dan agile terhadap segala perubahan. Terlebih, saat ini kita dihadapkan pada masa pandemi covid-19 yang memaksa kita agar mampu berpikir dan bertindak secara cepat dan tepat. Hal tersebut disampaikan Menpan RB saat memberikan ceramah umum di hadapan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLIV Tahun 2020 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pejompongan, Jakarta, Senin (29/6).

“Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, kami telah mengeluarkan tujuh kebijakan dalam rentang waktu cukup singkat yang tertuang dalam Surat Edaran terkait penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa pandemi menuju tatanan normal baru. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan melihat kondisi perkembangan yang terjadi” ujarnya.

Tjahjo juga menegaskan, hal tersebut dapat diikuti oleh beberapa pimpinan organisasi yang dituntut untuk tanggap dan bertindak cepat ketika dihadapkan pada permasalahan organisasi. Disinilah dibutuhkan pemimpin yang adaptif menghadapi perubahan. Pemerintah juga telah  memiliki target membentuk pemimpin yang memiliki kompetensi paripurna  dalam rangka mewujudkan birokrasi yang unggul dan berkelas dunia (world class bureaucracy) tahun 2024. Sehingga, atas dasar tersebut, Tjahjo mengungkapkan, langkah penting untuk menciptakan ASN yang unggul pasca-pandemi adalah mengubah sistem pengembangan pegawai yang berbasis pada literasi digital.

“ASN harus beradaptasi terhadap perkembangan dunia digital, karena di masa depan sistem kerja pemerintahan akan berbasis pada elektronik. Mulai dari sistem aplikasi perencanaan penganggaran, monitoring dan evaluasi, sistem informasi kepegawaian, e-office dan lain sebagainya” tambahnya.

LAN sendiri telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan kompetensi ASN masa pandemi. Terobosan yang diambil dalam mewujudkan ASN unggul dengan merubah pola pengembangan kompetensi melalui distance learning dan e-learning.

“Pandemi ini adalah momentum yang tepat bagi LAN untuk terus melakukan langkah-langkah inovatif tersebut, hal ini untuk memastikan pengembangan pegawai tidak terhenti pada masa krisis pandemi saat ini” tutup Menteri PANRB.

Ceramah umum yang dimoderatori oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto ini merupakan kegiatan pembelajaran klasikal pertama yang diselenggarakan LAN pada masa pandemi Covid-19 dengan mengutamakan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta mewajibkan setiap panitia dan peserta pelatihan untuk menggunakan masker dan penutup wajah (face shield).

Jakarta - Tatanan kenormalan baru (new normal) menuntut pemerintah untuk menemukan cara baru dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang telah di tetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah mengambil langkah untuk membuka kembali aktivitas perekonomian yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya dari segi ekonomi, kesehatan masyarakat juga tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi new normal. Hal ini diungkapkan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka kegiatan Webinar Ikatan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKAPIMNAS) yang bertema “COVID-19 dan Tantangan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan melalui video conference, Sabtu (27/6).

"Statanan normal baru menekankan pada produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Hal tersebut berlaku pula pada penyelenggaraan pemerintahan, yang mengharuskan instansi pemerintahan untuk menyesuaikan kebijakan agar survive dalam menjaga kinerjanya terutama memberikan pelayan publik kepada masyarakat. Work From Home (WFH) merupakan salah satu wujud penyesuaian birokrasi dalam upaya menuju tatanan kenormalan baru” ungkapnya.

Adi juga menambahkan pemimpin yang merupakan pionir-pionir agen perubahan dalam birokrasi dituntut untuk mampu beradaptasi dan menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Diibaratkan seperti anak panah yang melesat menuju sasaran yang telah ditentukan, seorang leader harus adaptif menghadapi perubahan, cepat merespon masalah, dan tepat memberikan solusi. Pandemi ini merupakan momentum pimpinan dalam birokrasi untuk menemukan inovasi baru dalam memberikan pelayanan masyarakat yang lebih efisien dan efektif.

“LAN membekali para alumni pelatihan kepemimpinan nasional dengan kompetensi kepemimpinan adaptif yang diharapkan mampu melakukan perubahan-perubahan besar menuju tatanan kenormalan baru” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Suhariyanto yang menjadi narasumber pada acara ini menyampaikan hasil survey yang dilakukan BPS kepada 87.000 (delapan puluh tujuh ribu) responden terkait kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan, diketahui bahwa terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap tingkat mobilitas, pendapatan, dan pola konsumsi pada masa pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu merubah pola pelayanan publik kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB, antara lain pengaturan pembagian sistem kerja pegawai, penerapan protokol kesehatan dalam pelayanan masyarakat, penerapan aplikasi layanan administrasi pemerintah yang berbasis pada elektronik, dan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam peningkatan pelayanan publik.

Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko, yang menyatakan bahwa pada tahun ini pemerintah mengakselerasi pembangunan berkelanjutan pada sektor kesehatan dan jaringan pengaman sosial, serta stabilitas ekonomi.

Sementara pada tatanan daerah, Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H.M Nurdin Abdullah mengatakan masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya masyarakat yang rentan miskin, sehingga pemerintah daerah khususnya terus berupaya menanggulangi permasalahan tersebut

Jakarta - Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan New Normal yaitu tatanan baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh sebab itu, kerjasama dan peran dari seluruh stakeholders dalam upaya melawan Covid-19 senantiasa kita perbaiki dan tetap berlaku disiplin terhadap protokol kesehatan yang ada untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan tetap aman dari Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, S.H., didampingi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si., pada acara Webinar bertajuk "Learning from Covid-19 Experiences: State and Society's Perspective" yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta melalui fasilitas video conference, Sabtu (27/6).

“Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berupaya agar tingkat kesembuhan masyarakat selalu meningkat dan dapat dijalankan secara maksimal. Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo telah mengambil kebijakan yang berfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu: kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk memutus mata rantai Covid-19. Pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memilih melakukan lockdown namun membatasi kegiatan sosial dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Selain itu, penambahan jumlah kapasitas pemeriksaan tes swab terus ditingkatkan”, tambah Tjahjo Kumolo.

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo mengatakan kebijakan pemerintah terkait aspek ekonomi adalah dengan memberikan relaksasi pembayaran kredit, diskon pembayaran pajak, pembebasan pembayaran listrik untuk golongan miskin, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini dengan pemberian bantuan langsung setidaknya untuk 6 bulan ke depan. Dengan apa yang telah dilakukan tersebut diharapkan kurva dapat menjadi landai sehingga pada bulan Agustus pemerintah dapat melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kehidupan new normal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak melakukan lockdown namun memberlakukan PSBB dan menganjurkan bagi para karyawan kantor untuk dapat memulai bekerja dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain bantuan tunai, ada juga program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dijalankan di Ibukota dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. KSBB sendiri merupakan gerakan bantu sesama yang membutuhkan bantuan pangan di tengah masa pandemi Covid-19. Penerima manfaat program ini meliputi warga kurang mampu, anak-anak di panti asuhan dan pesantren, panti jompo dan panti sosial lainnya.

“Sebagai komitmen Pemerintah dalam melawan Covid-19 beberapa agenda besar seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 harus ditunda, karena dinilai berisiko memicu penyebaran Covid-19 yang melibatkan banyak orang”, jelasnya

Dari Korea Selatan, Dr. Young Hoon Ahn (Korea Research Institute for Local Administration) mengatakan bahwa dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Korea Selatan dibuatlah smart quarantine framework untuk mengetahui persebaran virus Covid-19. Kinerja sistem ini didasarkan pada informasi yang diterima menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat terpetakan mengenai informasi tentang kedatangan seseorang dari berbagai negara yang terpapar Covid-19. Informasi ini kemudian diteruskan kepada Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah setempat, penyedia jasa telekomunikasi, perusahaan asuransi, dan Pusat Pencegahan dan Penanganan Bencana Korea Selatan untuk ditindaklanjuti, sehingga yang bersangkutan harus dikarantina jika terpapar Covid-19 atau dapat melanjutkan perjalanan apabila negatif.

“Pemerintah Korea Selatan telah memperbaharui alat tes rapid PCR, sehingga dapat diketahui hasilnya setelah 30 menit. Alat ini lebih cepat dari yang sebelumnya yang harus menunggu 6 jam. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan sangat bergantung dengan penggunaan teknologi digital untuk memantau perilaku masyarakatnya. Pemerintah dapat melacak pergerakan masyarakatnya menggunakan smart phone”, jelasnya.

Beralih ke Filipina, Dr. Eva Tuzon dari Kementerian Reformasi Agraria (Ministry of Agrarian Reform) mengatakan bahwa sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, pemerintahnya juga harus melakukan revisi anggaran yang sebagian besar telah teralokasikan untuk masyarakat golongan miskin dan masyarakat yang terinfeksi Covid-19. Kebijakan lockdown yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina telah berdampak pada menurunnya pendapatan terutama bagi masyarakat kelas bawah. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Filipina memberikan sejumlah paket makanan lengkap dan desinfektan.

“Program Recover as One” merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina dalam rangka mempersiapkan new normal dengan berfokus pada program fiskal, pertanian dan perikanan, UMKM, dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Filipina sangat mendorong para petani untuk tetap produktif dengan memberikan beberapa stimulus yang dimaksudkan agar ketahanan pangan tetap terjaga”, tambahnya.

Lanjut ke India, Dr. Vasanthi Rajendran (Director, Information & Communication Div. of CIRDAP) menjelaskan bahwa Negara India saat ini merupakan salah satu negara dengan kasus Covid-19 paling tinggi di wilayah Asia. Kasus infeksi Covid-19 itu sendiri bermula dari wilayah India bagian selatan bernama Kerala dengan kasus penyebaran yang sangat cepat. Namun yang menarik di sini adalah bagaimana Pemerintah Daerah dapat segera melakukan tindakan cepat, sehingga mampu membalikkan keadaan menjadi daerah dengan kasus infeksi penularan Covid-19 rendah dan tingkat angka kesembuhan tertinggi di India.

“Pemerintah segera melakukan rencana dan aksi yang responsif dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Segera setelah kasus pertama muncul, Pemerintah India secara intensif melacak siapa-siapa saja yang telah melakukan kontak dan dibuatlah semacam map untuk memudahkan Pemerintah mengontrol penyebaran Covid-19. Langkah selanjutnya Pemerintah India memberlakukan lockdown untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Pemerintah India telah menggelontorkan paket bantuan senilai 303 juta Dollar Amerika berupa beras, masker, dan disinfektan secara gratis kepada masyarakat dengan golongan pendapatan rendah”, tambahnya.

Sementara itu, Dr. Shahbaz Hossein dari Kementerian Pembangunan Desa (Ministry of Rural Development) dari Iran mengatakan bahwa saat ini kondisi yang sulit. Disamping masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19, Iran juga harus bertahan dari hukuman embargo Amerika Serikat. Dalam upaya melawan Covid-19, Pemerintah Iran secara intensif memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang apa itu Covid-19, bagaimana gejalanya, bagaimana cara melindungi diri dari infeksi virus, apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang terinfeksi, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait rumah sakit rujukan.

“Pemerintah Iran juga sangat gencar mengkampanyekan “We Stay at Home” atau anjuran untuk tetap tinggal di rumah dengan beberapa kebijakan seperti menggratiskan jaringan internet rumahan, mengurangi jam kerja bagi para karyawan, menutup restoran dan pertokoan, mengurangi volume transportasi publik dan menutup tempat peribadatan. Selain itu, Pemerintah Iran juga mendukung produksi masker dan desinfektan secara mandiri, memberikan bantuan tunai kepada para masyarakat yang terdampak, dan menggratiskan biaya perawatan”, ungkapnya.

Terakhir, Dr. Durga Paudyal (Former Director General of CIRDAP in 2004-2012) dari Nepal mengatakan bahwa penanganan terhadap Covid-19 di Nepal dirasa kurang dibanding negara-negara lainnya. Kendala proses pelacakan dan rapid test merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Nepal. Masalah lain yang muncul adalah tempat karantina yang tidak mempunyai fasilitas layak untuk pasien Covid-19 seperti toilet yang tidak terpisah dan ketersediaan air bersih.

“Pemerintah Nepal mengalami kesulitan dalam upaya mengontrol pergerakan masyarakat. Sebagai contoh, orang dapat dengan bebas pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya untuk alasan melakukan bisnis. Kebanyakan masyarakat Nepal bekerja di kota dan kembali lagi ke daerah pinggiran. Pemerintah Nepal saat ini sedang bersiap untuk mengantisipasi kedatangan warganya yang akan kembali setelah bekerja dari luar negeri”, tutupnya.

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong setiap pemangku kebijakan agar memiliki kepemimpinan berempati dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan secara inklusif yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng, M.Ed., saat membuka kegiatan Sarasehan Inklusi Sosial dalam Penanganan Bencana melalui fasilitas video conference, Rabu (17/6).

“Pada dasarnya kebijakan publik adalah produk pemerintah dalam upaya memecahkan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut jarang menyentuh masalah-masalah mendasar di masyarakat,” ujar Basseng.

Basseng menambahkan, faktor paling penting dalam tataran proses pembuatan kebijakan adalah partisipasi publik. Melalui partisipasi publik, diharapkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat marjinal dapat terakomodasi. Harus diakui bahwa dalam proses kebijakan publik selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (gap) antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan yang dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan. Salah satu upaya meminimalisir gap tersebut adalah dengan mengurangi adanya jarak antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga diharapkan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dibutuhkan empati yang kuat dari seorang pemimpin untuk turun langsung dan memahami kebutuhan masyarakat. Empati disini adalah dengan mendengarkan berbagai keluhan serta mencari jalan keluar terhadap permasalahan sosial tersebut. Basseng mencontohkan, kebijakan pembangunan insfrastruktur jalan, perlu memperhatikan dampak lingkungan serta masyarakat sekitar, sehingga tidak muncul permasalahan baru dikemudian hari. Disinilah empati menjadi penting untuk melihat faktor humanisme, terlepas dari pertumbuhan ekonomi semata.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural Aparatur Sipil Negara LAN bekerjasama dengan Global Green Growth Institute Indonesia. Dalam kesempatan ini juga diselenggarakan Walking Tour secara virtual dengan mengundang narasumber dari beberapa tokoh masyarakat di daerah Komplek Pondok Gede Permai, Kecamatan Jati Asih, Bekasi yang merupakan daerah yang sering tertimpa musibah bencana banjir.

Yogyakarta - Pemerintah berencana akan menerapkan kebijakan new normal yang bertujuan untuk tetap membuat masyarakat produktif dan aman dari Covid-19. Hal ini tentunya akan sedikit banyak merubah wajah Pelayanan Publik sebagai muara dari Reformasi Birokrasi yang sekarang masih menjadi prioritas utama program Pemerintah. Pada era New Normal Public Service ini, masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah merupakan pihak yang membuat, merancang, dan mengawasi pelayanan publik atau yang disebut dengan co-creation. Selain itu, peran crowdsourcing atau orkestrasi sumber daya (dari masyarakat untuk masyarakat) dapat dijadikan sebagai distribusi untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara mewakili Kepala LAN, Dr. Tri Widodo, MA, pada Webinar “Berdamai dengan Covid-19? Agenda Kebijakan dan Pelayanan Publik di Era New Normal” yang diselenggarakan Institute of Governance and Public Affairs (IGPA), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada melalui fasilitas video conference, Selasa (16/6).

“Kondisi perlambatan ekonomi dan tuntutan fleksibilitas kerja, membutuhkan program pengembangan kompetensi model baru untuk mendukung kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam beradaptasi dengan kondisi New Normal. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam hal ini berupaya merespon perubahan yang ada melalui 4 literasi yang meliputi: Literasi Kesehatan diri dan Lingkungan Kerja, Literasi Organisasi New Normal; Literasi teknologi  penunjang flexible working arrangements, dan Literasi Data dan Informasi”, ungkap Tri Widodo.

Tri Widodo menambahkan, bahwasanya masa pandemi telah mengajarkan kita bagaimana bekerja dan belajar secara gesit (agile), dimana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, pengembangan kompetensi di era new normal dirancang untuk mengedepankan pendekatan yang fleksibel, efisien, adaptif, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan  kompetensi ASN secara individu maupun kebutuhan organisasi.

Pada kesempatan yang sama Wakil Walikota Tegal, Muhamad Jumadi, S.T., M.M. membagikan pengalamannya bagaimana Pemerintah Kota Tegal membuat kebijakan ‘Jakwir Pentol’ dalam upaya mempersiapkan era new normal. Kebijakan tersebut meliputi: menjalankan protokol kesehatan pada semua lini, wirausaha dan ekonomi harus tetap berjalan dengan interaksi, koordinasi, dan cross notifikasi lintas batas. Kemudian penguatan monitoring, tolak ukur efektivitas pada anggaran dan sumberdaya dijadikan indikator keberhasilan utama. Terakhir, lingkungan yang aman, bersih, aman dan kondusif harus diciptakan dengan semangat gotong royong.

“Pemerintah Kota Tegal dalam upaya menghadapi era new normal ini adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terkait kebijakan daerah yang dilakukan. Apabila kebijakan tidak berhasil, maka seketika itu pula akan segera diperbaiki karena tidak ada satupun Kota di dunia ini yang kita dapat ambil contoh pembelajaran bagaimana menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Tegal melakukan evaluasi di semua lini sampai tingkat RT RW”, tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Mantra, SE., M.Si., bahwa pelayanan publik di Kota Denpasar sudah diarahkan menuju pelayanan berbasis digital secara online. Pemerintah Kota Denpasar sedang mempersiapkan metode tracking personality bagi para ASN dengan presensi/kehadiran berbasis lokasi. Kebijakan pembatasan pergerakan juga dikeluarkan kepada para ASN untuk tidak keluar dari lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Selain itu format tracking bagi masyarakat juga sedang dipersiapkan sehingga pergerakan masyarakat dapat mudah terpantau.

“Kami melakukan strategi peningkatan skala tes yang cukup signifikan, baik swab maupun rapid, sehingga terjadi peningkatan-peningkatan kasus yang lebih bersifat pengamanan kepada masyarakat. Hal ini memudahkan kita bagaimana memisahkan orang yang sehat dan sakit. Pengecekan tersebut terjadi secara masif dengan tracking dari RT, adat, kelurahan, dan kecamatan. Kami tidak menutup-nutupi karena kami ingin masyarakat paham dan agar saling berhati-hati”, jelasnya.

Terkait dengan kinerja ASN, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA mengatakan bahwa dalam menyambut new normal ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian seperti: penyesuaian sistem kerja (WFH dan WFO) sebagai wujud kinerja yang adaptif dan fleksibel, dukungan SDM yang meliputi penilaian kinerja dan disiplin pegawai, dan co-working space yang harus sudah mulai dikembangkan.

Pernyataan serupa juga diungkapkan Kepala BKN, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS yang menyatakan dalam kurun waktu 3 bulan telah terjadi perubahan ke arah digitalisasi di sektor pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan kiat-kiat agar pelayanan publik di K/L/Pemda dapat berjalan dengan baik seperti: penyesuaian regulasi internal instansi yang terkait dengan new normal dalam pelayanan mengacu pada SE Menteri PAN RB, melakukan monitoring output yang dikerjakan oleh pegawai WFH dan WFO, melakukan Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK) dan menyusun kebutuhan pegawai di Era New Normal, memantau posisi pegawai dan kondisi kesehatan pegawai, dan Instansi harus mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 dengan penerapan Protokol Kesehatan di Kantor.

Menutup kegiatan webinar ini, Ketua Program Doktor dalam Administrasi Publik Fisipol UGM, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP memberikan pesan bahwa dalam penyesuaian menuju new normal hendaknya mempertajam sensitivitas pada fakta di lapangan. Sebagai contoh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dilonggarkan jika sebuah daerah tidak ada kasus baru selama 14 hari berturut-turut. Selain itu pelonggaran PSBB perlu dibuat secara bertahap dengan mempertimbangkan penurunan jumlah kasus. Sedangkan penentuan prioritas dapat mempertimbangkan pada sektor penularan rendah tetapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi seperti sektor pertanian dan manufaktur. (humas)

Jakarta - Di masa pandemi Covid-19 dimana semua kegiatan pelatihan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), Widyaiswara dituntut mampu berpikir kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan menyiapkan bahan ajar digital yang berbasis pada teknologi informasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat membuka Community of Practice (CoP) Widyaiswara yang bertema “Pembuatan Video Mudah Tanpa Ribet”, dengan fasilitas video conference, Senin (15/6).

“Memasuki fase new normal, widyaiswara sebagai ujung tombak pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus meninggalkan pola pikir lama, dimana pembelajaran dilakukan bersifat klasikal dan prosedural. Sebaliknya widyaiswara harus dapat menyesuaikan diri dengan tatanan normal baru,” tambah Taufiq.

Lebih lanjut Taufiq menjelaskan tatanan normal baru ini ditandai dengan birokrasi yang lebih fleksibel, dinamis, dan lincah (agile bureaucracy). Dalam dunia pengembangan ASN birokrasi yang lincah ditandai dengan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan (needs driven).

“Jadi, peserta pelatihan harus dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ia inginkan di manapun dan kapan pun. Disini pentingnya widyaiswara harus mempersiapkan bahan ajar yang berbasis digital” ujarnya.

Taufiq menambahkan, penggunakan cara-cara cerdas (smart power) juga dibutuhkan dalam menghadapi tantangan new normal saat ini, widyaiswara harus bisa memanfaatkan teknologi untuk membuka cakrawala berpikir dan memandang teknologi sebagai peluang untuk meningkatkan kompetensi ASN dimasa mendatang. Smart power ini merupakan cara pengembangan kompetensi ASN yang sifatnya lebih berbasis pada digital literasi, jadi widyaiswara mampu mengolah informasi digital dan menyiapkannya menjadi sebuah bahan ajar yang dapat diakses dengan berbagai media misalnya melalui media sosial, podcast, vlogger weblog dan lainnya.

“Pembelajaran kali ini kita fokuskan pada pembuatan video, nanti akan diajarkan teori praktis dalam mengambil gambar video, mengolahnya serta meng-upload dalam berbagai media. Saya berharap dengan kegiatan ini widyaiswara mampu berpikir secara kreatif, inovatif dan entrepreneur dalam mempersiapkan diri menuju tatanan normal baru, dan tetap berkinerja untuk terus berupaya mengembangakan kompetensi ASN di negeri ini ” tutupnya.

Kegiatan yang di selenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN ini merupakan forum kedua setelah forum pertama yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2020 lalu. Kegiatan ini awalnya dibuka untuk kuota 100 peserta, namun karena animo yang cukup tinggi, akhirnya kegiatan ini diikuti kurang lebih 350 widyaiswara dari seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Taufiq mengharapkan widyaiswara mampu berpikir secara kreatif, inovatif dan entrepreneur dalam mempersiapkan diri menuju tatanan normal baru, dan tetap berkinerja untuk terus berupaya mengembangkan kompetensi ASN di negeri ini, tutupnya.

 

Jakarta – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempunyai semangat membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Dengan kondisi saat ini, ASN juga harus dapat keluar dari rutinitas dengan menciptakan ide inovasi baru, sehingga diharapkan wajah kinerja birokrasi pemerintahan akan berubah menjadi lebih baik. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat membuka Laboratorium Inovasi di Kabupaten Pandeglang melalui fasilitas video conference, Senin (15/6).

“Perlu kita pahami bersama bahwa dalam kegiatan ini, kita tidak hanya dituntut untuk mengeluarkan output berupa inovasi[a], namun diharapkan dengan kegiatan ini kita dapat belajar, saling bertukar pengalaman, gali ide sebanyak-banyaknya, sehingga nantinya inovasi yang dihasilkan betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat”, tambah Adi Suryanto.

Adi Suryanto juga menyampaikan, bahwa kunci sukses inovasi yang pertama adalah kemampuan dari ASN dalam melakukan inovasi. Kedua adalah kultur organisasi atau budaya organisasi yang harus disemai agar menjadi behavior, sehingga kesadaran berinovasi akan muncul sebagai suatu kebiasaan. Dan yang ketiga adalah dukungan pimpinan.

“Hari ini sangat luar biasa, Ibu Bupati sangat memberikan dukungannya terhadap kegiatan Laboratorium Inovasi ini. Semoga dengan ini dapat mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di Kabupaten Pandeglang.” Ujar Kepala LAN.

Terakhir, Adi Suryanto juga mengajak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mengambil hikmah dari pandemi Covid-19. Banyak hal yang perlu dijaga dan diperbaiki bersama agar semua bisa keluar dari pandemi Covid-19 menuju era baru (new normal). Semua harus tetap tetap produktif dengan saling menjaga protokol keamanan bersama.

“Tentunya kita ingin inovasi bisa menular cepat seperti covid yang ketika dia menempel langsung mau tergerak untuk berinovasi. Pesan penting untuk kita semuanya, bahwa inovasi yang berhasil adalah inovasi yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Indeks keberhasilan inovasi sangat tergantung bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari inovasinya.” Tutup Adi.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita S.E., M.M., menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Laboratorium Inovasi ini. Melalui kegiatan Laboratorium Inovasi ini, Irna Narulita berharap untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya. Selain itu, melalui inovasi diharapkan alur pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat, mudah, dan murah.

“Kami berterima kasih kepada LAN, melalui kegiatan pendampingan ini semoga dapat membantu mengawal proses jalannya pemerintahan di Kabupaten Pandeglang menjadi semakin lebih baik lagi. Sebagai pimpinan, tentunya saya memberi dukungan sepenuhnya untuk seluruh jalannya kegiatan pendampingan kepada Kabupaten Pandeglang.” tambah Irna Narulita.

Kegiatan pembukaan Laboratorium Inovasi dilanjutkan dengan pemberian materi bertajuk “Membangun Komitmen Bersama untuk Berinovasi di Kabupaten Pandeglang" yang disampaikan oleh Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo. Dalam materinya, Tri Widodo menekankan pentingnya bagi semua ASN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk bergerak maju bersama dengan memastikan tidak ada satupun OPD yang tidak berinovasi, atau ASN yang tidak mau berinovasi. Pimpinan pada setiap level bertanggungjawab untuk menjadi role model untuk perubahan unit kerjanya. Mulai dari kemauan (willingness) dan disusul dengan kemampuan (ability) untuk berinovasi. Acara ditutup dengan pemaparan materi tahapan 'diagnose' dalam Laboratorium Inovasi yang disampaikan oleh tim dari Pusat Inovasi Administrasi Negara.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara LAN, Dra. Isti Heriani, MBA dan 60 peserta dari 33 OPD yang ada di Kabupaten Pandeglang melalui fasilitas video conference. (humas).

Jakarta - Data memiliki peranan fundamental di dalam pembangunan suatu negara. Bahkan, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa data merupakan sumber engine baru dan sangat mahal, data is new oil. Sebagai implementasi nyata pentingnya data, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan agar pemerintah bisa melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang terintegrasi dengan baik. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) kemudian mengoperasionalkannya ke dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Satu Data LAN. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama (Sestama) LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM. saat membuka Sosialisasi Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Satu Data LAN dan Portal Satu Data LAN yang digelar Pusat Data dan Informasi LAN melalui teleconference, Rabu (10/6).

“Agar tercapai Satu Data LAN maka harus didukung dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data yang telah tersentral tersebut kemudian dapat dijadikan rujukan bagi para decision maker untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis pada bukti dan data,” ujar Reni Suzana.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan unit kerja dan person in charge (PIC) yang melakukan pengelolaan data di unit masing-masing tersebut, Sestama LAN juga mengharap agar semua pihak dapat turut terlibat dalam proses pengelolaan, verifikasi dan validasi data. Kemudian juga harus secara berkala melakukan pembaharuan terhadap data yang dimiliki oleh LAN di dalam Portal Satu Data LAN. Terutama data-data yang bersifat dinamis, seperti data alumni pelatihan dan data terkait Jabatan Fungsional yang dibina oleh LAN.

“Diharapkan data yang selalu tersaji pada Portal Data LAN adalah data hasil validasi yang bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan. Hal ini akan sangat memberikan manfaat dan dampak yang signifikan  bagi pengembangan administrasi negara umumnya dan pengembangan komptensi ASN pada khususnya.” Ungkap Reni.

Lebih lanjut Reni menyampaikan, Portal Satu Data LAN dirancang untuk dapat menyajikan data administrasi negara yang menjadi tugas dan fungsi. Data tesebut meliputi antara lain, data alumni diklat, data analis kebijakan, hasil kajian dan produk ilmiah, data laboratorium inovasi, data lembaga diklat, data pengembangan kompetensi, data widyaiswara, dan lain-lain.

“Dalam hal tugas fungsi pengembangan kompetensi ASN, Portal Data LAN akan menyajikan data alumni diklat, tidak hanya secara jumlah total  namun di rinci sesuai dengan metadata yang terstandard sehingga diharapkan data ini dapat mendukung perencanaan pengembangan kompetensi ASN secara lebih komprehensif.” Tutup Reni  

Pada kesempatan tersebut, dilakukan overview Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Satu Data LAN oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Ismayanti, DFM., DEA. dan dilanjutkan overview Portal Satu Data LAN oleh Stastisi Ahli Madya LAN, Pujiatmo Subarkah, SE.Ak., M.Sc. (humas)