Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi administrasi negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan di bidang administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, serta pengkajian manajemen kebijakan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, serta pengkajian manajemen kebijakan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara terdiri atas:

1. Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara
2. Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
3. Pusat Inovasi Administrasi Negara

Alamat:

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara, Lantai 5 Gedung B,

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Telp.: (021) 3455021 ext. 103

Link ke LPSE

Pada awal tahun 2019 ini, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia kembali menorehkan prestasi dengan meraih ANRI Award 2019 sebagai Juara Harapan III Kategori Unit Kearsipan Terbaik LN dan LPNK. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini diterima langsung Kepala LAN RI Dr. Adi Suryantio, M.Si pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2019 dan Penyerahan ANRI Award dalam rangka Hari Kearsipan Nasional Ke-48 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/4).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si didampingi Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan. Dalam sambutannya Menpan RB mengatakan bahwa tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP dan RB. Melalui penggunaan teknologi dalam sistem kearsipan diharapkan akan dapat menghadirkan data arsip yang terintegrasi, dinamis, dan melindungi kepentingan negara.

Proses pemilihan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2019 ini diikuti oleh 50 Lembaga Non Kementerian. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, Lembaga Administrasi Negara lolos bersama 15 Lembaga lain ke tahap penilaian lapangan.

Tahap penilaian lapangan dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan arsip aktif: pemberkasan, penggunaan sarana penataan, penggunaan kode klasifikasi dan indeks, uji penemuan kembali arsip, dan verifikasi ke Record Centre.

Tim penilai dari ANRI yang diketuai oleh Supranti, S.AP (Arsiparis Madya) melakukan visitasi penilaian dan uji penemuan kembali arsip ke beberapa unit kerja, yaitu: Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Bagian Arsip dan Dokumentasi, Bagian Humas dan Protokol serta STIA LAN Jakarta.

Setelah melalui tahap penilaian lapangan, selanjutnya terpilih 6 nominasi, yang kemudian diharuskan melakukan presentasi terkait pengelolaan kearsipan pada lembaga masing-masing. Mewakili LAN dalam presentasi ini adalah Dra. Reni Suzana, MPPM selaku plt Kepala Biro Hukum dan Humas. Beberapa materi yang disampaikan antara lain kebijakan kearsipan, kebijakan sarana dan prasarana, kelembagaan kearsipan, SDM kearsipan, kegiatan/program kearsipan, dukungan anggaran dan inovasi tentang kearsipan.

Secara lengkap, pemenang lomba ANRI Award dalam kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah sebagai berikut: Juara I diraih oleh Mahkamah Konstitusi, Juara 2 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Juara 3 BPJS Ketenagakerjaan, Juara Harapan 1 BPJS Kesehatan, Juara Harapan II Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Juara Harapan III Lembaga Administrasi Negara. (humas)

Download disini

Jakarta- Sejalan dengan impian untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang didukung oleh Birokrasi Berkelas Dunia, pemerintah saat ini terus melakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Salah satu aspek terpenting dari proses Reformasi Birokrasi tersebut adalah upaya untuk terus mengembangkan profil ASN yang berkinerja tinggi, professional, stratejik, dan inovatif, melalui manajemen ASN yang berbasis sistem merit sejak proses perencanaan, rekruitmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karier, sistem penggajian, hingga pemberhentiannya.

Dalam mendukung agenda pengembangan kompetensi ASN, LAN RI melalui Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional dengan tema Pengembangan Kompetensi ASN dalam Mewujudkan World Class Government pada tanggal 2 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Mercure, Jl. Hayam Wuruk Jakarta.  Kegiatan ini dihadiri oleh 300 undangan berasal unsur Sekretariat Utama/Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga, Sekretariat  Daerah, BPSDM/BKPSDM, dan Biro SDM/Kepegawaian K/L.

Rakornas dibuka secara resmi oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si didampingi oleh Sekretaris Kementerian PAN & RB dan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN. Selanjutnya, Kepala LAN memberikan  keynote speech dengan tema “Pengembangan Kompetensi ASN dalam Membangun World Class Government”.  Dalam paparannya, Kepala LAN menyampaikan bahwa transformasi menuju ampu beradaptasi terhadap berbagai dinamika kehidupan bangsa. Agile government tersebut diharapkan menjadi paradigm baru, mengingat kondisi birokrasi saat ini yang belum memuaskan. Oleh karenanya penataan dan perubahan mutlak untuk dilakukan secara terpadu, sistematis dan sinergis, terutama penataan terhadap manajemen ASN sebagai komponen utama birokrasi. World Class Government memerlukan pemerintahan yang gesit (agile government), yang m

Kepala LAN juga menyampaikan bahwa Rakornas ini ditujukan untuk mendiskusikan berbagai isu dan permasalahan sekaligus untuk menyamakan persepsi terkait paradigm baru dalam pengembangan kompetensi ASN.

“Dengan Forum Rakornas Pengembangan Kompetensi ASN inilah,  sekali lagi kita samakan persepsi dan dilanjutkan dengan membangun komitmen bersama dalam rangka melakukan perumusan kebutuhan perencanaan pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan melakukan evaluasi pengembangan kompetensi PNS baik di tingkat instansi dan tingkat nasional. Paradigma yang sebelumnya hanya berorientasi ke dalam untuk memenuhi kebutuhan institusi, harus digeser kepada pemenuhan kebutuhan nasional. Pengembangan kompetensi yang tadinya hanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) klasikal, kini mulai mengarah pada model-model pelatihan non klasikal. Demikian juga dengan metoda yang digunakan. Jika dulu pengembangan pegawai bersifat konvensional, saat ini telah dikembangkan berbagai metoda baru berbasis blended learning maupun fully e-learning, program magang, coaching, mentoring, dan sebagainya”, demikian disampaikan Kepala LAN.

Sementara itu Menteri PAN RB, Drs. Syafruddin, M.Si dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Men PAN RB Drs. Dwi Atmaji, MPA, menyampaikan bahwa perbaikan Manajemen ASN selaras dengan Road Map Pembangunan ASN yang mengarah pada terwujudnya Birokrasi Berkelas Dunia 2024 melalui perwujudan Smart ASN. Oleh karenanya, SDM aparatur dituntut untuk mempunyai karakteristik yang berintegritas, professional, berjiwa nasionalis, berwawasan global, berkemampuan bahasa asing dan IT, berjiwa hospitality dan entrepreneurship, serta memiliki networking yang luas.

“Jaminan utama bagi masa depan bangsa, bukanlah sumber daya alam yang dimiliki negara itu, tetapi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Studi World Bank menyatakan bahwa di negara-negara maju, kekayaan SDM adalah proporsi terbesar dari total kekayaan negaranya. Beberapa contoh seperti Singapura, Swiss, New Zaeland dan banyak negara lainnya yang bisa maju bukan karena sumber daya alamnya, tetapi karena keunggulan sumber daya manusianya. Oleh karenanya ASN dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi, baik kompetensi manajerial, teknis, maupun sosio-kultural melalui adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kompetensi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.” tambahnya.  

Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Kompetensi ASN ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN Dr. Muhammad Taufiq, DEA, Deputi SDM KemenPAN RB, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng., Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, SE., MA, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum, Kepala BPSDM Kemendagri Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd, dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan BAPPENAS Dr. Ir. Subandi, MSc.

Dalam kegiatan Rakornas ini, peserta dibagi ke dalam dua kelompok diskusi, yaitu Komisi I yang membahas mengenai Perencanaan Pengembangan Kompetensi dan Komisi II yang membahas mengenai Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi. Selanjutnya Rakornas diakhiri dengan Pleno untuk menyepakati hasil-hasil diskusi yang didapat dari kedua komisi, beserta rencana tindak lanjut dari hasil Rakornas.

Infografis diatas adalah agenda rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II periode bulan Februari hingga Maret 2019.
.
#lanuntuknegeri

LAN Mengundang ASN Indonesia! Untuk mengikuti Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik Angkatan I!
#KawanLAN #lanuntuknegeri

Bagi ASN penyelenggara pelatihan, LAN mengundang anda untuk mengikuti Pelatihan Training Officer Course (TOC) yang akan dilaksanakan sebanyak empat angkatan. 
Untuk info lebih lanjut, segera hubungi contact person Pusbangkom Teknis dan Sosial Kultural ASN!

Bagi ASN pengelola pelatihan, LAN mengundang anda untuk mengikuti Pelatihan Management of Training (MoT) yang akan dilaksanakan sebanyak empat angkatan. Untuk info lebih lanjut, segera hubungi contact person Pusbangkom Teknis dan Sosial Kultural ASN!