Bandung – Visi dan misi pembangunan aparatur sipil negara saat ini difokuskan dalam rangka mendukung efektifitas pemerintahan. Hal ini penting mengingat efektifitas pemerintahan menjadi tolok ukur profesionalisme aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sesuai dengan indikator efektifitas pemerintahan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, setidaknya ada beberapa indikator yang diukur, antara lain : kualitas pelayanan publik, pelayanan aparatur, kemandirian dari tekanan politik, rumusan kebijakan dan kredibilitas komitmen pemerintah,” jelas Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN – RB Setiawan Wangsaatmaja saat memberikan materi Konferensi Nasional Ilmu Administrasi bertema : Kebijakan ASN dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa, yang diselenggarakan STIA Lembaga Administrasi Negara, Rabu (18/7).

Menurut dia, dari hasil evaluasi yang dilakukan Bank Dunia terhadap sejumlah indikator itu, posisi Indonesia saat ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan Asia, seperti Vietnam, India, Philipina, maupun Malaysia.

“Dibandingkan dengan Jepang atau Singapura, posisi efektifitas pemerintahan kita sangat jauh. Jika berpijak pada penilaian itu, masih banyak yang harus kita benahi dari aspek SDM aparatur kita,” jelasnya.

Setiawan mengatakan, langkah konkret yang saat ini ditempuh untuk memperbaiki kualitas aparatur agar dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara di kawasan adalah membangun sistem merit bagi ASN. Menurut dia, hal ini sudah dirumuskan melalui milestone arah pembangunan nasional dan ASN.

“Sesuai RPJM hingga 2024 mendatang, merit sistem yang dibangun ini diharapkan akan menghasilkan keunggulan kompetitif, SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK, serta mendorong perekonomian berbasis sumber daya aparatur. Jadi pada akhirnya ASN akan menjadi human capital bagi pembangunan bangsa ini menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Lembaga Administrasi Negara,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Unpad Budiman Rusli mengatakan, konsepsi ideal mengenai pembangunan sumber daya aparatur sipil negara masih dihadapkan pada beberapa persoalan. Ia menyebut arogansi kekuasaan seringkali membuat birokrasi menjadi susah profesional karena adanya intervensi politik.

“Birokrasi menjadi tidak bebas nilai dan dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Misalnya saja dalam kasus mutasi maupun promosi jabatan yang seringkali menabrak aturan-aturan yang ada. Tapi karena ada unsur kedekatan dengan penguasa, maka kualifikasi dan kompetensi jabatan menjadi dikesampingkan,” jelasnya.

Budiman menilai, upaya untuk mendorong profesionalisme aparatur sipil negara merupakan pekerjaan berat. Bukan karena hanya faktor politik semata, namun juga berkaitan dengan ketrampilan kerja secara fisik serta psikis.

“Disinilah peran LAN sebagai instansi pemegang mandat pengembangan kompetensi ASN untuk terus melakukan pembaharuan terhadap kurikulum dan bahan ajar diklat sesuai dengan dinamika yang berkembang. Sehingga ke depan, aparatur sipil negara benar-benar mampu menjadi penopang pembangunan nasional,”tutupnya. (budiprayitno/choky)

Bandung - Ikhtiar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif sejauh ini masih berkutat pada level gagasan saja. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Bank Dunia yang menunjukkan efektifitas pemerintah baik di pusat maupun daerah masih menyisakan persoalan dan memerlukan pembenahan di segala aspek.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si saat menjadi Keynote Speech dalam rangka Konferensi Nasional Ilmu Administrasi yang mengambil tema “Peran Lembaga Administrasi Negara dalam Perspektif Kebijakan ASN untuk Mewujudkan Governance Effectiveness” di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu (19/7). Konferensi Nasional dalam rangka Peringatan HUT LAN ke 60 itu juga menghadirkan Guru Besar FISIP Unpad Prof. Dr. Budiman Rusli, MS, Deputi Bidang SDM Aparatur Menpan RB Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, serta Ketua STIA LAN Dr. Joni Dawud, DEA.

Menurut Kepala LAN, perlu langkah konstruktif untuk memperbaiki hal tersebut agar birokrasi Indonesia mampu hadir di tengah masyarakat dan bersaing di era global. Dia menyebut setidaknya ada lima indikator efektifitas tata pemerintahan yang masih memerlukan perbaikan lebih jauh. Pertama, akuntabilitas pejabat publik, stabilitas politik, efektifitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, kualitas peraturan, hukum dan perundang-undangan, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi yang masih memerlukan perbaikan terus menerus.

“Pada aspek ini kita masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand dan Singapura. Angka pemberantasan korupsi dari 2012 – 2016 memang mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak menyurutkan perilaku korupsi. Padahal, salah satu agenda utama pemberantasan korupsi adalah untuk mewujudkan good government,” jelasnya.

Hal senada juga terjadi pada aspek efektifitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Kepala LAN, ditinjau dari beberapa hal seperti kualitas pelayanan publik, pelayanan aparatur, kemandirian birokrasi pemerintah dari tekanan politik, kualitas rumusan kebijakan dan implementasinya, serta komitmen pemerintah juga masih menunjukkan adanya kelemahan.

“Banyak aparatur kita yang masih merasa nyaman dan bermental dilayani. Hal ini yang terus kita dorong untuk berubah sehingga birokrasi orientasinya melayani kepentingan rakyat,” jelasnya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting, menurut Kepala LAN adalah rendahnya kapasitas berinovasi aparatur birokrasi dalam memecahkan permasalahan publik. Padahal, dinamika yang berkembang baik di internal maupun eksternal birokrasi kian kompleks.

“Banyak yang tidak mampu beradaptasi dengan dinamika yang berkembang. Dibandingkan dengan sektor swasta yang kreatif dalam beradaptasi dengan perubahan sosial, sektor publik dibawah kendali birokrai terlalu lambat bergerak dan sulit tanggap dengan perubahan persoalan yang dihadapi masyarakat. Akibatnya birokrasi kita semakin ketinggalan dan sering menjadi bulan-bulanan ketika tidak mampu menghadapi perubahan di masyarakt,” jelasnya.

Faktor lain yang juga membuat efektifitas pemerintahan di Indonesia semakin sulit, menurut Kepala LAN adalah adanya intervensi politik yang mengakibatkan birokrasi pemerintah menjadi tidak bebas nilai.   

“Kondisi ini menyebabkan kinerja birokrasi kurang optimal. Penyimpangan terjadi dimana-mana bahkan timbul konflik dalam tubuh birokrasi. Akibatnya, energi birokrasi hanya dihabiskan untuk mengurusi kepentingan politik dan mengatasi konflik birokrat dengan politisi. Padahal, energi itu harusnya disalurkan untuk membangun produktifitas dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,” jelasnya.

Mendorong Efektifitas Pemerintahan

Berpijak dari berbagai kondisi itu, Kepala LAN menegaskan bahwa LAN selaku instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi ASN terus mengambil peran konstruktif guna membangun ASN yang profesional dan kompeten.

“Pada aspek pembinaan dan penyelenggaraan diklat bagi aparatur sipil negara, LAN sudah melakukan pembaruan yang cukup serius. Di antaranya Diklatpim Pola Baru, perubahan kurikulum dan substansi diklat, metode pembelajaran, serta perubahan orientasi diklat yang diarahkan untuk mendukung program pembangunan nasional,” jelasnya.

Peran lain yang dilakukan LAN dalam mendorong efektifitas pemerintahan juga dilakukan dengan meminimalisasi praktek politisasi dalam jabatan publik. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan Diklatpim Tingkat II Tematik. Model Diklatpim ini merupakan diklatpim perubahan yang dirancang untuk menyiapkan peserta diklatpim yang akan menduduki jabatan kepala dinas di tingkat provinsi, kabupaten/kota pada sektor strategis tertentu.

“Diklat ini mencoba untuk membentuk pemimpin perubahan dengan peningkatan wawasan dan kompetensi teknis tertentu. Misalnya setiap pejabat publik yang sekarang dan atau akan menduduki jabatan pada sektor strategis tertentu, seperti jabatan kepala dinas pekerjaan umum, kesehatan ataupun pendidikan, harus mengikuti diklatpim tematik ini sesuai dengan sektornya masing-masing. Selain dapat mencegah politisasi jabatan, diklatpim tematik ini juga memiliki nilai strategis karena para kepala dinas atau yang akan dilantik nantinya memiliki kompetensi sesuai dengan orientasi karirnya,” jelasnya.

Upaya lain yang juga terus dilakukan LAN untuk mendorong efektifitas pemerintahan saat ini adalah mendorong inovasi sektor publik. Sejauh ini sudah banyak advokasi inovasi yang dilakukan LAN ke sejumlah pemerintah daerah yang membutuhkan pendampingan dalam menciptakan inovasi yang benar-benar memberikan nilai lebih dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“LAN sendiri terus mendorong pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk menjadi laboratorium inovasi guna meningkatkan kapasitas sektor publiknya. Sehingga masyarakat merasakan betul kehadiran pemerintah di wilayahnya,” jelasnya.

Dalam hal mendorong perbaikan kualitas kebijakan publik, Kepala LAN mengungkapkan saat ini LAN juga menjadi instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan sesuai mandat Permenpan RB No. 5 Tahun 2012. Dengan demikian, kebijakan yang nantinya dikeluarkan para pemangku kepentingan benar-benar didasarkan pada eviden yang solid, benar dan memadai. Sehingga kebijakan yang dihasilkan bukan lagi berdasarkan kepentingan sempit dan wawasan jangka pendek.

“Sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan LAN dalam menyikapi berbagai dinamika yang kini berkembang semoga membawa perubahan yang signifikan dalam mendorong efektifitas pemerintahan,” pungkasnya. (budiprayitno/choky/humas)

Jakarta - Tuntutan reformasi birokrasi saat ini menuntut aparat birokrasi mampu memberikan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, serta tidak berbelit-belit. Untuk itu perlu ada perubahan orientasi, cara berpikir, dan bertindak dari seluruh aparat birokrasi dalam menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang kian dinamis.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN),  Dr.  Adi Suryanto,  M.Si saat acara Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLIII Kelas I di Graha Makarti Bhakti Nagari,  Pejompongan,  Selasa (18/7).

Menurut Kepala LAN, perubahan internal dan eksternal di dalam organisasi, serta dinamika perubahan jaman menuntut organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola SDM sebaik-baiknya. SDM Aparatur harus dipandang sebagai aset organisasi sehingga pengembangannya harus menjadi skala prioritas.

“SDM Aparatur harus dipandang sebagai aset organisasi. Biaya yang timbul dalam pengembangan pegawai harus dipandang sebagai investasi yang akan memberikan timbal balik bagi organisasi berupa produktifitas kinerja,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Kepala LAN, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN menuntut organisasi untuk konsen dalam pengembangan SDM aparatur, khususnya tuntutan kualifikasi atas kompetensi dan kapasitas SDM pada institusi pemerintah. 

“Meski demikian, kita akui masih lemahnya kemampuan SDM Aparatur, baik pada level manajerial maupun non manajerial menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, LAN terus berupaya melakukan berbagai perubahan mendasar dalam sistem pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara dimulai dari level manajerial. Menurut dia, pembaharuan Diklat Kepemimpinan terus dilakukan LAN sejak beberapa tahun lalu dan terbukti telah memberikan kontribusi nyata dalam setiap proyek perubahan yang digagas para peserta diklat. 

“Setiap peserta diklat dibekali kemampuan manajerial untuk dapat melakukan perubahan di sektor publik. Harapannya, gerakan perubahan yang dimulai dari para pimpinan organisasi dapat dicontoh bawahannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN berharap, para peserta diklat dapat memanfaatkan waktu pembelajaran sebagai momentum untuk terus menggali pengetahuan dan kelak mampu menjadi pioner-pioner perubahan bagi organisasinya. (choky/budiprayitno/humas)

Jakarta – Diklat Reform Leader Academy (RLA) diselaraskan dengan program reformasi birokrasi nasional agar mampu mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Hal ini penting mengingat berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi masih banyak aspek yang tidak tercapai dalam program tersebut.

“Selama lima tahun terakhir, kita lebih asyik dengan proses reformasi birokrasi di internal instansi tapi lupa dengan masyarakat yang sudah menunggu hasilnya yang bisa mereka rasakan langsung,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara “Pembukaan Diklat Reform Leader Academy,” Angkatan VII Tahun 2017, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Senin (17/7).

Kepala LAN mengatakan, dari delapan area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi, lima area perubahan hanya berfokus pada perbaikan internal birokrasi tanpa memperhatikan aspek hasil dan out put yang dirasakan masyarakat nantinya. Ke delapan aspek reformasi birokrasi itu antara lain Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pola Pikir dan Budaya kerja Aparatur.  

“Proses reformasi birokrasi di Indonesia yang saat ini sedang berlangsung seolah jalan di tempat. Hiruk pikuk reformasi birokrasi yang diharapkan membawa dampak signifikan ternyata hasilnya justru tidak dirasakan masyarakat secara langsung. Untuk itu, perlu ada terobosan-terobosan agar reformasi birokrasi nasional ini lebih  berhasil,” pungkasnya. (mustofa/budiprayitno/humas)

Jakarta - Pemerintah saat ini berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Salah satu poin penting yang dijadikan pintu masuk adalah memperbaiki kualitas birokrasi di Indonesia melalui perbaikan kompetensi pegawai yang ada di lingkup pemerintahan.

Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Idris mengatakan, saat ini sektor birokrasi menghadapi tantangan dan problematika yang cukup berat. Antara lain, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan kelembagaan, inovasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, peningkatan pengawasan, hingga pengelolaan SDM Aparatur.

“Pemerintah terus mendorong proses perbaikan menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Proses ini cukup panjang karena membangun kompetensi aparatur membutuhkan waktu,” jelasnya saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XV, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (11/7).

Menurut Idris, perbaikan secara simultan terhadap kompetensi aparatur dilakukan sejalan dengan diimplementasikannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, termasuk peraturan pemerintah yang menjadi landasan operasionalnya.

“Keluarnya UU ASN merupakan momentum untuk melakukan perbaikan manajemen ASN. Terbitnya UU ASN diharapkan juga dapat menutup celah kelemahan birokrasi, salah satunya dengan penyediaan ASN yang berkualifikasi profesional dan kompeten,” paparnya.

Lebih lanjut Idris menyampaikan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi pembina diklat saat ini juga terus berupaya meningkatkan kompetensi ASN melalui diklat aparatur yang berkualitas. Diklat yang didesain LAN juga diarahkan untuk menciptakan munculnya pemimpin-pemimpin perubahan di setiap instansi.

Menurut dia, munculnya pemimpin perubahan itu dapat dilihat dari sikap kepemimpinan yang ditandai dengan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahanan organisasi, memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawabnya, kemampuan melakukan pembaruan dalam organisasinya, serta mampu membangun komunikasi dengan para stakeholdersnya dan mampu bekerja dalam tim.

“Saya yakin birokrasi Indonesia yang saat ini sedang berproses nantinya akan dipenuhi oleh ASN yang berkualitas, berkompeten, berintegritas, berkinerja tinggi, dan bebas dari pengaruh politik,” tegas Idris. (choky/budiprayitno/humas)