Jakarta- Lembaga Administrasi Negara sebagai pembina penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau Leadership Training bertanggung jawab untuk menciptakan pemimpin yang mampu merubah VUCA menjadi VUCA.

“Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini dimaksudkan untuk mewujudkan agile bureaucracy, melalui penciptaan pemimpin birokrasi yang mampu merubah VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity) menjadi VUCA (Vision, Understanding, Clarity dan Agility)“. Hal ini disampaikan Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam Pembukaan Upacara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2019 di Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan, Kamis (14/3).

Lebih lanjut Kepala LAN menyatakan bahwa dalam situasi VUCA, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki leadership agility. Leadership agility adalah ciri kepemimpinan yang memiliki kepiawaian dalam menghadapi global megatrend: seorang expert, achiever, sekaligus catalyst. Dengan kata lain, adalah pemimpin yang lincah, tangkas, dan cepat tanggap dalam menyusun kebijakan.

“Leadership agility yang akan dicetak melalui pelatihan kepemimpinan ini adalah yang mampu mempromosikan kesadaran diri, mendengarkan kebutuhan masyarakat, melayani siapapun yang tergabung dalam tim, membantu sesama agar dapat berkembang, mengutamakan pengembangan kompetensi dibanding pengaturan, mengutamakan dimensi humanistik, serta memberikan reward kepada pegawai.” urainya.

Terakhir, Kepala LAN mengatakan bawa demi mampu mengemban amanah dalam mencetak pemimpin yang memiliki agility tersebut, maka maka LAN terus berupaya melakukan berbagai terobosan dalam program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN antara lain berupa reorientasi kurikulum melalui pengembangan literasi baru berbasis data, teknologi, dan kemanusiaan. Selain itu, LAN juga mengembangkan metode pembelajaran berbasis hybrid/blended learning, serta mendorong entrepreneurship dan internship dalam setiap program pengembangan kompetensi. Hal lain yang menjadi perhatian LAN adalah secara konsisten terus berupaya untuk melakukan pengembangan, serta penguatan kapasitas tenaga pelatih. (Humas)

Jakarta - Selama ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dianggap sebagai aset produksi. Sehingga upaya untuk meningkatkan kapasitas ASN melalui program pengembangan kompetensi masih dianggap sebagai pemborosan. Padahal, seiring dengan kemajuan perkembangan jaman untuk menuju visi Indonesia Emas 2045 serta tantangan Global Megratrend, menuntut birokrasi Indonesia mampu beradaptasi dan sejajar dengan negara-negara lain. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, Angkatan 41 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta (12/03).

“Di satu sisi, kita tahu bahwa membangun negara, pemerintah, world class bureaucracy ataupun birokrasi berkelas dunia ini adalah merupakan kebutuhan bersama. Namun, cita-cita pemerintah membangun birokrasi berkelas dunia tersebut tidak akan pernah terwujud jika kita tidak mengupayakannya secara serius. Harus ada intervensi program, kegiatan dan rencana yang baik agar semua sumberdaya dapat kita kelola secara baik untuk meningkatkan kualitas SDM.” lanjutnya.

“Seharusnya, ASN dilihat sebagai modal, yaitu human capital. Maka, kalau kita sepakat dengan itu, setiap upaya ikhtiar meningkatkan kapasitasnya, mencerdaskan, mengembangkan kompetensinya, adalah merupakan keniscayaan,” tambah Kepala LAN.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN juga berharap semoga ke-35 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I angkatan 41 ini nantinya dapat memberikan kontribusi pada kemajuan instansi masing-masing dan juga kepada pemerintahan, sehingga nantinya birokrasi Indonesia semakin berdaya saing dan mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia. (humas/reny)

Link Ke LPSE

Unduh Selengkapnya di sini

Jakarta - Menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas serta mampu menjawab tantangan riil di masyarakat sudah menjadi tuntutan saat ini. Seringkali kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada basis pengetahuan dan data yang kuat. Situasi ini menyebabkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah malah menyisakan sejumlah persoalan karena proses penyusunannya tidak didasarkan pada evidence-based yang kuat sebagai pondasi dasar yang harus dibangun di dalam menghasilkan kebijakan public. Disinilah analis kebijakan harus berperan aktif memberikan alternative pilihan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Sri Hadiati WK, MBA pada acara Knowledge Sharing Penguatan Peran Analis Kebijakan dan Utilisasi Index Kualitas Kebijakan, di Aula Prof Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jakarta (6/3).

“Analis Kebijakan dituntut untuk mengubah cara pandangnya terkait persoalan publik agar semakin utuh dan mencakup kepentingan publik yang luas. Dan knowledge sharing ini merupakan media untuk berbagi pengalaman terbaik dari berbagai instansi dalam mempraktikkan penyusunan kebijakan berbasis bukti ilmiah dan argumen yang rasional atau evidence based policy making” tambah Sestama LAN.

Kehadiran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI diharapkan dapat dioptimalkan untuk menjawab dinamika perumusan kebijakan di Indonesia. Dengan mengaplikasikan indeks kualitas kebijakan ini, diharapkan dapat diproduksi kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinir dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitoring secara terus menerus.

Sementara itu menurut Staff Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Dr.Diani Sadia Wati, SH, LLM, adanya indeks kualitas kebijakan menjadi sangat penting, karena kebijakan dan regulasi ini merupakan dua sisi mata uang yang harus dilihat secara komprehensif.

“Para Analis kebijakan juga harus dapat memperhatikan hal-hal tersebut dalam perumusan kebijakan. Dan bagaimana Analis kebijakan juga dapat melakukan intervensi untuk menggunakan teknologi dalam kebijakan.” tambah Diani.

Acara yang terselenggara atas kerjasama Lembaga Administrasi Negara dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) diisi oleh beberapa narasumber. Diantaranya Walikota Pematang Siantar, Hefriansyah, SE, MM, Sekda Kabupaten Tulung Agung, Ir. Indra Fauzi, MM, Kepala Biro Renortala Bappenas, Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si dan Kepala Subdirektorat Operasi Pusat Pengendalian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Yeppi Sudarja, M.Si. (humas/reny)

Download disini

Link Ke LPSE

Download Disini

Jakarta- Setelah selama empat tahun pertama Pemerintah lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, maka memasuki 2019 fokus pemerintah mulai bergeser pada penyiapan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif termasuk di dalamnya adalah pembangunan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

“Memasuki tahun 2019 ini, pemerintah memastikan untuk berfokus pada pengembangan SDM aparatur.  Oleh karenanya menjadi kewajiban kita setiap Kementerian/Lembaga untuk menyiapkan desain pengembangan kompetensi aparatur yang lebih baik”. Hal tersebut diungkapkan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat menjadi keynote speaker dalam Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang diselenggarakan di ruang Garuda Gedung F kantor BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Kepala LAN menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pegawai ASN. Jika perspektif lama memandang pegawai hanya sebagai faktor produksi, maka dengan pendekatan human capital yang saat ini dianut, pegawai harus dipandang sebagai aset organisasi. Oleh karenanya setiap anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi ASN merupakan modal dalam upaya peningkatan organsisasi. Hal ini sejalan dengan UU ASN yang mengamanahkan bahwa setiap ASN berhak untuk memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

“Sudah menjadi kewajiban setiap K/L untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan hak ASN tersebut. Pemerintah mendorong pemenuhan hak pegawai sebanyak 20 jam pelajaran per tahun tidak hanya melalui pelaksanaan berbagai pelatihan yang sifatnya klasikal. Pengembangan kompetensi tersebut  dapat  pula diisi dengan berbagai aktivitas lainnya, seperti workshop, study banding, mentoring, seminar dan sebagainya” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala LAN juga membahas tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki kualitas ASN, diantaranya rendahnya pendidikan yang dimiliki aparatur serta banyak terjadinya “mismatch” antara pengadaan pegawai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, dan hanya dapat dipenuhi melalui kolaborasi antar lembaga baik tingkat pusat maupun daerah, utamanya dalam mendesain kebutuhan pengembangan aparatur.

“Dalam mendukung hal tersebut LAN juga telah mengembangkan sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur (SIPKA) yang akan merekam semua upaya-upaya kita secara terintegrasi, apa saja yang sudah dilakukan dan belum dilakukan, apa saja yang sudah kita penuhi dan belum kita penuhi, bagi  pemenuhan kebutuhan hak ASN selama 20 JP/ Tahun.  Dengan berbagai upaya pengembangan ASN tersebut diharapkan akan menempatkan ASN kita sejajar dengan ASN negara lain yang mampu berkompetisi secara global” tutupnya. (Humas/Choky)

Download Disini