Info Pelatihan

 

Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) di Ruang Rapat BSM, Gedung Bappenas, Jl. Taman Suropati No 2, Menteng, Jakarta (21/2).

Audiensi delegasi LAN dalam rangka mempelajari implementasi Integrated Digital Working (IDW) dan Smart Office ini diterima langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Randy R. Wihatnolo.

Dalam paparannya Randy menyatakan IDW ini merupakan sebuah inovasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan percontohan pelaksanaan Flexi Work dimana aparatur dapat bekerja tanpa harus ‘ngantor’ secara konvensional. Presiden Joko Widodo sendiri telah melihat langsung bagaimana sistem IDW diimplementasikan pada 16 Januari 2020.

“Pola Flexi Work ini perlahan akan mengubah pola lama ke pola yang baru, sehingga diharapkan produktivitas kerja dapat naik. Harapan Presiden Jokowi nantinya dapat meningkatkan motivasi, produktivitas dan kinerja ASN. Model ini akan diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nantinya, tentunya dengan sistem yang terus disempurnakan” ungkap Randy.

Pada kesempatan tersebut dari delegasi LAN hadir Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Manajemen ASN Anastasia Eny Retnoastuti, S.Pd., M.A., Kepala Bagian Administrasi Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN, Rusma Dwiyana, SH., M.Hum, Kepala Bidang Sistem Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi, Anak Agung Sri Astiti, S.Kom., M.Sc, dan juga pejabat fungsional di lingkungan LAN. (humas)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) di Ruang Rapat BSM, Gedung Bappenas, Jl. Taman Suropati No 2, Menteng, Jakarta (21/2).

Audiensi delegasi LAN dalam rangka mempelajari implementasi Integrated Digital Working (IDW) dan Smart Office ini diterima langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Randy R. Wihatnolo.

Dalam paparannya Randy menyatakan IDW ini merupakan sebuah inovasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan percontohan pelaksanaan Flexi Work dimana aparatur dapat bekerja tanpa harus ‘ngantor’ secara konvensional. Presiden Joko Widodo sendiri telah melihat langsung bagaimana sistem IDW diimplementasikan pada 16 Januari 2020.

“Pola Flexi Work ini perlahan akan mengubah pola lama ke pola yang baru, sehingga diharapkan produktivitas kerja dapat naik. Harapan Presiden Jokowi nantinya dapat meningkatkan motivasi, produktivitas dan kinerja ASN. Model ini akan diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nantinya, tentunya dengan sistem yang terus disempurnakan” ungkap Randy.

Pada kesempatan tersebut dari delegasi LAN hadir Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Manajemen ASN Anastasia Eny Retnoastuti, S.Pd., M.A., Kepala Bagian Administrasi Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN, Rusma Dwiyana, SH., M.Hum, Kepala Bidang Sistem Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi, Anak Agung Sri Astiti, S.Kom., M.Sc, dan juga pejabat fungsional di lingkungan LAN. (humas)

Ketua Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara (RB LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA memimpin jalannya rapat konsolidasi Tim RB, untuk menindaklanjuti rencana pelaksanaan RB LAN tahun 2020 di Ruang Administrator A, Gedung B, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Jakarta, Kamis (20/2).

Pada kesempatan tersebut Kepala Biro SDM dan Umum, M. Yusuf Gunawan Idris, S.IP., ME memaparkan pelaksanaan dan arah kebijakan LAN Corporate University dalam menunjang RB LAN. Selain itu, dibahas usulan komponen penilaian RB dan program RB yang dikoordinir LAN sebagai respon atas rancangan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM dan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo W.U, SH, MA.

Jakarta- Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara menerima kunjungan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) di Ruang Rapat Administrator Lantai 5, Gedung B, LAN Veteran Jakarta Pusat, (18/2). Kunjungan dalam rangka inisiasi kerjasama itu diterima oleh Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Dra. Elly Fatimah, M.Si. Sedangkan dari pihak FISIP UNS di pimpin oleh Dekan FISIP UNS, Prof Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim FISIP UNS. Elly Fatimah memberikan gambaran singkat beberapa alternatif kerjasama yang nantinya dapat dijalin, seperti penguatan kualitas analisis kebijakan dan laboratorium inovasi. “Kami juga sudah mengembangkan modul Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dapat dibahas dan kembangkan lebih mendalam lagi nantinya terkait model penyusunan desain, analisis kebijakan dan advokasi kebijakan", tambah Elly.

Sementara itu Dekan FISIP UNS menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lulusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara terutama dalam bidang analisis persoalan kebijakan maka diperlukan kerjasama dengan LAN. "Kami telah mengajarkan Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik, seperti: Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, dan Evaluasi Kebijakan Publik. Tetapi secara praktis operasional, kami tidak memiliki kemampuan untuk itu, sehingga kami berinisiasi untuk berkerjasama dengan LAN supaya nanti lulusan kami mendapatkan pengakuan sebagai Analis Kebijakan", ungkap Ismi.

Selain itu, Ismi juga menyampaikan ketertarikannya terhadap laboratorium inovasi LAN. "Kami terdorong untuk membuat laboratorium sosial yang terstandardisasi. Kami ingin belajar banyak bagaimana laboratorium itu bekerja, fasilitas seperti apa yang digunakan, dan apa yang perlu kami persiapkan untuk bisa sampai di sana", tutup Ismi.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara, Dra. Isti Heriani, MBA, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara UNS, Rino Ardhian Nugroho, S.Sos, M.T.I., Ph.D., dan Tim Laboratory Public and Governance Reform (LPGR) UNS.

Jakarta- Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara menerima kunjungan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) di Ruang Rapat Administrator Lantai 5, Gedung B, LAN Veteran Jakarta Pusat, (18/2). Kunjungan dalam rangka inisiasi kerjasama itu diterima oleh Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Dra. Elly Fatimah, M.Si. Sedangkan dari pihak FISIP UNS di pimpin oleh Dekan FISIP UNS, Prof Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim FISIP UNS. Elly Fatimah memberikan gambaran singkat beberapa alternatif kerjasama yang nantinya dapat dijalin, seperti penguatan kualitas analisis kebijakan dan laboratorium inovasi. “Kami juga sudah mengembangkan modul Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dapat dibahas dan kembangkan lebih mendalam lagi nantinya terkait model penyusunan desain, analisis kebijakan dan advokasi kebijakan", tambah Elly.

Sementara itu Dekan FISIP UNS menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lulusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara terutama dalam bidang analisis persoalan kebijakan maka diperlukan kerjasama dengan LAN. "Kami telah mengajarkan Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik, seperti: Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, dan Evaluasi Kebijakan Publik. Tetapi secara praktis operasional, kami tidak memiliki kemampuan untuk itu, sehingga kami berinisiasi untuk berkerjasama dengan LAN supaya nanti lulusan kami mendapatkan pengakuan sebagai Analis Kebijakan", ungkap Ismi.

Selain itu, Ismi juga menyampaikan ketertarikannya terhadap laboratorium inovasi LAN. "Kami terdorong untuk membuat laboratorium sosial yang terstandardisasi. Kami ingin belajar banyak bagaimana laboratorium itu bekerja, fasilitas seperti apa yang digunakan, dan apa yang perlu kami persiapkan untuk bisa sampai di sana", tutup Ismi.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara, Dra. Isti Heriani, MBA, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara UNS, Rino Ardhian Nugroho, S.Sos, M.T.I., Ph.D., dan Tim Laboratory Public and Governance Reform (LPGR) UNS.

Halo #KawanLAN.
 
Tau ga, setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia membelanjakan hingga triliunan rupiah untuk membuat dan mengembangkan kebijakan publik baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan di tingkat daerah. Namun, pada implementasinya banyak produk kebijakan yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tidak mewakili kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan memegang peranan penting dalam perbaikan proses penyusunan kebijakan publik dan peningkatan efektifitas implementasi kebijakan dan efisiensi anggaran negara.
 
Nah, kali ini Masmin mau bagi-bagi informasi ke #KawanLAN nih seputar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Simak terus yaa postingan dari Masmin. Psst... Di akhir bulan nanti, bakal ada kuis berhadiah yang bisa diikuti oleh #KawanLAN loh. Tunggu tanggal mainnya yaa!
 
 
 
 
 

Dalam konteks pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian besar akan perlunya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Hal tersebut memiliki urgensi yang tinggi oleh karena adanya dua momentum penting yang akan disongsong oleh Indonesia, yakni Birokrasi Berkelas Dunia tahun 2024 dan Indonesia Emas 2045. Birokrasi Berkelas Dunia dan Indonesia Emas hanyalah akan menjadi istilah belaka jika tidak didukung dengan usaha, komitmen dan konsistensi untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan terlebih kualitas SDMnya, yang menjadi pondasi kuat agar Indonesia semakin berdaya saing dan siap menjadi negara yang maju. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan I Tahun 2020 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta, Kamis (13/2).

“Kunci membangun Birokrasi Berkelas Dunia adalah dengan membangun ASN yang berkualitas dunia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan mempersiapkan pimpinan yang ada di pemerintahan agar memiliki kemampuan dan wawasan yang mumpuni,” tambah Adi Suryanto.

Lebih lanjut, di depan ke 60 peserta PKN Tingkat II Angkatan I, Adi Suryanto berharap bahwa melalui PKN Tingkat II ini, para pimpinan organisasi dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Terlebih, era yang serba dinamis menuntut agilitas organisasi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Pimpinan sebagai tanduk dari suatu organisasi memiliki peran yang sangat vital, dimana seorang pimpinan harus mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasinya, serta mampu menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui cara dan metode baru serta mendorong hingga tataran bawah agar kontribusi yang diberikan kepada organisasi dapat maksimal,” jelasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN, Erfi Muthmainnah, SS., M.A., para Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan LAN, para widyaiswara, dan perwakilan instansi pengirim peserta. (humas)

Dalam konteks pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian besar akan perlunya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Hal tersebut memiliki urgensi yang tinggi oleh karena adanya dua momentum penting yang akan disongsong oleh Indonesia, yakni Birokrasi Berkelas Dunia tahun 2024 dan Indonesia Emas 2045. Birokrasi Berkelas Dunia dan Indonesia Emas hanyalah akan menjadi istilah belaka jika tidak didukung dengan usaha, komitmen dan konsistensi untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan terlebih kualitas SDMnya, yang menjadi pondasi kuat agar Indonesia semakin berdaya saing dan siap menjadi negara yang maju. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan I Tahun 2020 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta, Kamis (13/2).

“Kunci membangun Birokrasi Berkelas Dunia adalah dengan membangun ASN yang berkualitas dunia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan mempersiapkan pimpinan yang ada di pemerintahan agar memiliki kemampuan dan wawasan yang mumpuni,” tambah Adi Suryanto.

Lebih lanjut, di depan ke 60 peserta PKN Tingkat II Angkatan I, Adi Suryanto berharap bahwa melalui PKN Tingkat II ini, para pimpinan organisasi dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Terlebih, era yang serba dinamis menuntut agilitas organisasi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Pimpinan sebagai tanduk dari suatu organisasi memiliki peran yang sangat vital, dimana seorang pimpinan harus mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasinya, serta mampu menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui cara dan metode baru serta mendorong hingga tataran bawah agar kontribusi yang diberikan kepada organisasi dapat maksimal,” jelasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN, Erfi Muthmainnah, SS., M.A., para Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan LAN, para widyaiswara, dan perwakilan instansi pengirim peserta. (humas)

Sebagai salah satu upaya untuk memperoleh masukan, saran-saran dan ide mengenai kajian dan inovasi di bidang administrasi negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar Stakeholders Meeting Kajian dan Inovasi di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Dalam sambutannya Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si menekankan pentingnya konsep evidence based policy guna menciptakan sebuah kebijakan yang tepat dan menjadi solusi dari permasalahan publik di Indonesia agar agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat tercapai dengan optimal. Menurut Kepala LAN, saat ini konsep evidence based policy ini belum memperoleh perhatian yang memadai dari para pengambil kebijakan.

“Minat untuk melakukan riset kebijakan dalam bidang administrasi publik relatif masih rendah. Sedangkan kebutuhan untuk melakukan administrative reform dan governance reform sangat besar. Keberhasilan melakukan administrative and governance reform sangat menentukan kapabilitas negara dan pemerintahnya dalam mengatasi berbagai masalah publik seperti korupsi, kemiskinan, dan kelangkaan kesempatan kerja,” jelasnya.

Adi Suryanto juga mengatakan bahwa unit-unit kelitbangan yang ada masih cenderung berjalan masing-masing sehingga masih sangat banyak ditemukan tumpang tindih hasil kajian dengan tema yang sama antara satu instansi dengan instansi lainnya. Stakeholders Meeting ini diharapkan dapat memfasilitasi para peneliti, agen pelaksana, pemerhati, dan pembuat kebijakan untuk membangun shared understanding tentang isu dan masalah kebijakan dalam reformasi administrasi dan birokrasi, merumuskan agenda riset, dan meningkatkan utilisasi dari riset dalam proses kebijakan.

“Sinergitas kajian kebijakan tidak hanya mengatur upaya untuk mensinkronkan pada fase perencanaan kebijakan saja, namun juga menelisik sejauh mana penataan kajian kebijakan dilakukan dan seberapa bermanfaat hasil kajian kebijakan ditinjau dari kualitas rekomendasi kebijakan dan ketepatan sasaran bagi penerima kebijakan,” tambahnya.

Diakhir sambutannya Kepala LAN menyampaikan harapan agar forum ini dapat menjadi sarana bagi pengembangan reformasi kebijakan yang berlandaskan bukti untuk mengembangkan jejaring dalam mempromosikan penerapan evidence-based policy dan regulatory reform di Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN), Dr. Tri Widodo W.U, SH., M.A., menyatakan bahwa sejak awal LAN melalui DKKIAN memiliki tujuan untuk mendukung regulatory reform melalui kajian-kajian berbasis kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kredibel dan didukung oleh ketersedian SDM Analis Kebijakan yang kompeten sehingga dapat terwujud inovasi kebijakan yang berkesinambungan.

“Kebijakan di sini sebenarnya bukan hanya berupa peraturan, tetapi juga setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, pusat-pusat di DKKIAN secara bersama-sama bertujuan untuk membangun policy reform menuju kebijakan publik yang unggul,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, Dr. Agus Sudrajat, MA dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar melalui forum ini LAN juga dapat memperoleh sebanyak mungkin masukan dan saran mengenai pembangunan aparatur negara dalam 5 (lima) tahun ke depan.

“Masukan dan saran tersebut diperlukan bagi kami agar bisa memberikan paling tidak rekomendasi-rekomendasi untuk penyusunan kebijakan terutama dalam rangka mewujudkan ASN Unggul sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk mengefektifkan proses pendalaman masalah dan masukan dari stakeholders, peserta forum dibagi ke dalam dua kelompok sesuai dengan bidang yang diminati, yaitu: kelompok pembahasan kajian administrasi negara dan manajemen ASN yang dipandu oleh Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Dr. Agus Sudrajat, M.A., Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN Dr. Hary Supriadi, SH., Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto, M.Si., dan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Dra. Elly Fatimah, M.Si., serta kelompok pembahasan inovasi administrasi negara dan manajemen ASN yang dipandu oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Dr. Tri Widodo W.U, SH., M.A., Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara Dra. Isti Heriani, MBA., Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Drs. Seno Hartono, DESS., dan Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi ASN Muhammad Firdaus, MBA., PhD. (humas)