Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Jakarta – Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2018 akan menggunakan kurikulum baru yang terintegrasi. Dengan kurikulum baru ini para CPNS hanya mendapatkan satu kali kesempatan untuk mengikuti Latsar.

“Kurikulum pendidikan dan pelatihan yang akan kita terapkan ini berbeda dengan kurikulum bagi CPNS sebelumnya. Jika sebelumnya kita kenal dengan Diklat Pra Jabatan dan setiap CPNS punya dua kali kesempatan, maka dengan kurikulum baru ini para CPNS hanya punya satu kali kesempatan,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si dihadapan seluruh Kepala Pusat Diklat Kementerian dan Lembaga saat Rapat Koordinasi Persiapan Latsar CPNS Nasional 2018, di Aula Graha Makarti, Gedung B Lantai 8 Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Jumat (12/1).

Menurut Kepala LAN, dalam Latsar CPNS Nasional 2018, para CPNS akan melalui tahapan yang disebut masa percobaan selama satu tahun setelah mengikuti diklat.

“Setelah itu ada ujian seleksi yang harus mereka ikuti. Apabila dinyatakan lulus mereka dapat diangkat sebagai PNS. Jika tidak berarti mereka gagal untuk diangkat dan tidak ada kesempatan untuk mengulang lagi,” kata dia.

 Kepala LAN menjelaskan, Latsar CPNS nantinya akan dibagi dalam tiga tahapan, yakni Diklat Bela Negara, Pembentukan Karakter dan Internalisasi Nilai Dasar ASN, serta pembekalan teknis dari instansi masing-masing.

“Latsar nantinya juga akan diisi dengan materi lain seperti korupsi, bahaya narkoba, perdagangan manusia, termasuk juga masalah media sosial dan kabar bohong (hoax),” jelasnya.

Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Muhammad Idris mengatakan, Latsar CPNS Nasional 2018 tidak hanya menekankan pada aspek interaksi di kelas dan substansi perilaku peserta semata. Namun juga pada elemen pengetahuan dan teknis.

“Elemen pengetahuan dan teknis harus bisa tercapai dalam satu tahun masa percobaan bagi CPNS. Sehingga diperlukan komitmen para pengelola Latsar agar benar-benar profesional,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan & RB Setiawan Wangsaatmaja berharap Latsar CPNS Nasional 2018 dapat menghasilkan profil pegawai yang mampu mewujudkan pemerintahan berkelas dunia sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2024 mendatang.

“Profil ASN yang ingin kita capai pada tahun 2024 mendatang adalah ASN yang melek IT, memiliki kemampuan bahasa asing, ramah, memiliki jejaring, berjiwa enterpreneur, serta memiliki integritas,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Setiawan juga mengungkapkan bahwa Latsar CPNS 2018 rencananya akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dia berharap kehadiran presiden dalam pembukaan ini mampu menjadi pemantik bagi penyelenggara diklat untuk secara profesional mengembangkan kompetensi ASN. (irena/prayitnobudi)

 

 

 

 

Jakarta –  Tingginya kebutuhan tenaga Arsiparis di Indonesia sejauh ini berbanding terbalik dengan ketersediaan tenaga yang ada. Hal ini mendorong Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara dalam waktu dekat akan membuka Program Pendidikan Vokasi Arsiparis.

“Minat masyarakat untuk menekuni pekerjaan kearsipan masih sangat minim. Apalagi sejauh ini ada pandangan bahwa profesi arsiparis adalah tempat orang-orang buangan. Padahal profesi arsiparis ini sangat penting dalam merekam jejak perjalanan sebuah bangsa,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat Rapat Audiensi Pembukaan Program Vokasi Arsiparis dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Dr. Mustari Irawan, MPA, di Ruang Rapat STIA LAN Jakarta, Rabu (10/1).

Menyadari hal itu, Kepala LAN mengatakan, STIA LAN yang merupakan unit kerja LAN bidang pengembangan aparatur akan segera membuka program vokasi atau terapan arsiparis. Rencananya program vokasi ini akan terdiri dari Program  Diploma III (Terapan) dan S-1 (Terapan).

Sementara itu, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. Mustari Irawan, MPA menyambut baik rencana pembukaan program vokasi arsiparis yang digagas STIA LAN. Mustari mengatakan, kebutuhan ideal arsiparis nasional saat ini adalah sebanyak 143.630 tenaga Arsiparis. Namun hingga kini baru tersedia 3.241 Arsiparis.

“Jumlah Arsiparis yang ada saat ini masih sebesar 2,25 dari kebutuhan nasional. Artinya masih ada gap kebutuhan yang cukup besar dengan ketersediaan yang ada saat ini,” jelasnya.

Untuk menutup gap kebutuhan Arsiparis saat ini, Mustari mengungkapkan telah menempuh berbagai cara, di antaranya melalui inpassing maupun perekrutan CPNS untuk formasi Arsiparis.

“Namun hal itu masih belum dapat memenuhi kebutuhan Arsiparis, baik di level pusat maupun daerah. Oleh karena itu kami sangat mendukung dibukanya program terapan/vokasi di STIA LAN ini,” jelasnya.

Mustari mengungkapkan, pihaknya bersedia duduk bersama untuk menyusun standar kompetensi arsiparis yang dibutuhkan. Dengan demikian nantinya akan dapat dibedakan kompetensi lulusan Diploma dan Sarjana Terapan.

“ANRI siap mendukung untuk ketersediaan tenaga ahli dan sarana yang dibutuhkan seperti laboratorium kearsipan. Karena program vokasi persentase prakteknya akan lebih banyak dibandingkan teori,” ujarnya.

Mustari berharap, pembukaan Program Vokasi Arsiparis di STIA LAN ini dapat menjawab permasalahan kurangnya tenaga Arsiparis nasional. (choky/prayitnobudi).

Jakarta – Pengembangan sistem layanan berbasis teknologi dan informasi harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur pendukungnya agar berjalan optimal. Di samping itu juga perlu ada koordinasi dan pemetaan terhadap pengembangan sistem agar tidak terjadi duplikasi.

“Ruang lingkup pengembangan sistem informasi yang ada dilingkungan LAN harus mampu dipetakan dengan baik. Pengembangannya juga harus terintegrasi agar tidak tumpang tindih,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, di Auditorium Lt. 2 Gedung Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (9/1).

Menurut Kepala LAN, penataan sistem layanan berbasis teknologi dan informasi ini penting dilakukan dalam rangka mengoptimalkan proses pelayanan yang diberikan, baik itu bagi tugas keseharian internal organisasi maupun bagi pihak eksternal yang menjadi mitra kerja LAN di seluruh Indonesia. 

“Saya canangkan tahun 2018 ini menjadi tahun Teknologi dan Informasi LAN dengan menjadikan LAN sebagai Smart Organization  yang berbasis layanan IT,” kata dia.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kepala LAN meminta seluruh pimpinan madya di lingkungan LAN untuk menyusun konsep LAN Corporate University. Keberadaan LAN Corporate University ini penting mengingat sepanjang dua tahun terakhir terdapat hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi, khususnya kesiapan Sumber Daya Manusia.

“LAN Corporate University ini saya harapkan mampu menjadi tempat pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di LAN. Sehingga nantinya semua pimpinan harus bertanggung jawab dalam pengembangan pegawainya, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi,” kata dia. 

Rapat Koordinasi Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berlangsung selama tiga hari ini membahas seluruh rencanan pengembangan layanan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan seluruh satuan kerja di LAN hingga lima tahun mendatang. (choky/prayitnobudi)

 

 

Jakarta – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi seperti Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli. Hal ini penting karena menjadi cermin komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada acara “Penyambutan Calon Pegawai Negeri Sipil LAN 2018, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Senin (8/1). Acara penyambutan secara serentak melalui video conference ini juga diikuti seluruh kantor perwakilan LAN di Indonesia.

Kepala LAN mengatakan, di tengah ketatnya persaingan di dunia kerja saat ini, para calon pegawai yang terpilih untuk bergabung di LAN harus benar-benar menunjukkan komitmennya bagi kemajuan organisasi. Selain itu, penambahan pegawai baru diharapkan dapat memotivasi LAN untuk terus memberikan pelayanan yang optimal bagi stakeholders.

“Saya berharap calon pegawai yang bergabung dengan LAN ini mampu bekerja secara profesional, menunjukkan komitmen, serta memiliki ide baru dalam menciptakan inovasi,” jelasnya.

Kepala LAN juga berharap para CPNS LAN 2018 terus mengembangkan kompetensi dan pengetahuannya.

“Jangan hanya puas dengan pendidikan yang telah diraih saat ini. Karena ke depannya kita akan dihadapkan pada kompetisi secara global, dan LAN harus menjadi organisasi selangkah jauh didepan,” jelasnya.

Selain acara penyambutan terhadap para CPNS baru, dalam acara itu juga diisi dengan perkenalan antara CPNS dengan seluruh pejabat di lingkungan LAN. (choky/prayitnobudi)

Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN RI, Dra. Reni Suzana, MPPM menjadi pembina upacara pada upacara bendera peringatan Hari Ibu 2017, di halaman kantor LAN RI, Veteran, Jakarta, Jumat (22/12)

Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.Si menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Award Tingkat Nasional Tahun 2017 & Anugerah KASN Tahun 2017 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Pusat, Jakarta, Kamis (28/12)

Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.Si memimpin jalannya Rapat Pimpinan perdana Tahun 2018 di Ruang Sidang Pimpinan, Lt 2, Kantor LAN, Jakarta (2/1)

JAKARTA - Sebagai bentuk penghargaan pada Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan PPT Madya Teladan Award Tingkat Nasional Tahun 2017. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengaskan jika Penganugerahan PPT Madya Teladan untuk kali pertama dan Anugerah KASN Tahun 2017 merupakan bentuk penghargaan kepada pejabat pimpinan tinggi dan instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen dan konsistensi guna mewujudkan ASN yang profesional.

“Penghargaan yang diberikan bukan untuk mengukuhkan juara, karena seluruh pejabat pimpinan tinggi merupakan aset yang berharga dalam menjalankan organisasi pemerintahan,” ujarnya dalam sambutan Penganugerahan PPT Madya Teladan untuk tahap pertama dan Anugerah KASN Tahun 2017, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Kamis (28/12).

Diharapkan melalui penganugerahan ini, dapat menjadi sebuah motivasi serta mendorong setiap individu pejabat untuk terus menjadi pelopor dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan serta kepemimpinan manajemen, pengembangan kerja sama dengan instansi lain. Selain itu, tentunya keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN serta melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Penganugerahan PPT Madya Teladan Award ini ditujukan bagi instansi yang mendapatkan apresiasi dengan kategori kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka dalam pengisian JPT dan kategori inovasi penguatan sistem merit dalam manajemen ASN. Dengan demikian para pejabat dapat terus mengembangkan kualitas kepatuhan dan inovasinya agar dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya untuk terus melaksanakan tata kelola manajemen ASN berbasis sistem merit dalam setiap tahapan manajemen ASN itu sendiri.

Dikatakannya bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pengisian jabatan pimpinan tinggi dan sistem seleksi ASN secara terbuka, obyektif dan transparan. “Kompetisi yang terbuka penting dilakukan sebagai manifestasi pelaksanaan merit system, lebih-lebih dalam pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT),” ucap Asman.

Selain kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, pengangkatan ASN dalam jabatan, lebih-lebih jabatan pimpinan tinggi baik utama, madya, dan pratama harus didasarkan pada pertimbangan aspek integritas dan moralitas. Dalam hal ini kompetensi manajerial, teknis dan sosial kutural menjadi penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan kepemimpinan dalam organisasi.

Menteri mengingatkan, bahwa dengan adanya kompetisi yang lebih terbuka harus mendorong para PPT untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kinerjanya. “Kinerja menjadi tolak ukur, dan kinerja yang tinggi hanya dapat diraih dengan kualitas SDM yang handal dan mumpuni,” ujarnya.

Ditambahkan, PPT sebagai panglima dalam birokrasi Indonesia, harus mampu memimpin dan menjadi teladan dan mampu mewujudkan kerja nyata sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Dengan penghargaan yang diberikan pemerintah akan memberikan dorongan kepada para PPT untuk terus bangkit guna bersaing membangun Indonesia yang maju dan sejahtera.

Masih Ada Like and Dislike

Dalam kesempatan itu, Mentrri juga mengakatakan bahwa selama tiga tahun penerapan sistem seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) secara  terbuka, pengisian jabatan yang lebih transparan dan adil bagi ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa sistem merit masih belum dijalankan dengan baik dan di sana- sini masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. “Di berbagai daerah  masih ada intervensi dan kooptasi politik, rasa suka dan tidak suka serta pencopotan jabatan yang tidak berdasar, baik dalam pengisian JPT, mutasi maupun promosi,” ujarnya.

Pelaksanaan seleksi terbuka PPT ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.  Sampai saat ini, praktik pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif sudah dilaksanakan pada instansi pusat dan daerah, yaitu pada 51 kementerian/lembaga, 15 provinsi, dan 118 kabupaten/kota.  Dari praktek pengisian JPT tersebut, pengaduan lebih banyak dari Kabupaten/Kota.

Sampai dengan saat ini proses pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah masih berlangsung atau dalam proses pengisian, artinya semua lembaga telah menerapkan seleksi terbuka dan kompetitif. Yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan sistem meritnya.

Seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian PANRB sedang  melakukan penyesuaian dan penguatan terhadap pengaturan pengisian JPT.  Sebab dari hasil pengamatan dan evaluasi selama ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam praktek pengisian JPT.  

Dengan adanya pengaturan dalam pengisian JPT mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta kinerja dalam menduduki jabatan, menjadikan JPT memiliki peran yang strategis dan tanggung jawab yang besar dalam mempertahankan kinerjanya.

Menteri mengingatkan, dengan adanya kompetisi yang lebih terbuka harus mendorong para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kinerjanya. Kinerja menjadi tolak ukur, dan kinerja yang tinggi hanya dapat diraih dengan kualitas SDM yang handal dan mumpuni.

Bahkan, lanjutnya, persaingan juga sudah mulai terjadi bukan hanya dengan sesama PNS namun juga non PNS yang dapat menduduki JPT Madya dan Utama, termasuk yang lebih luas lagi persaingan antar negara. “Hal ini perlu kita respon dengan positif dan dijawab dengan kesiapan PPT kita, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional,” tegas Asman.

Dikatakan, saat ini sudah ada dan sedang dikembangkan  tools assesment

yang dapat menilai PPT dengan standar internasional agar dapat bersaing dengan SDM dari negara-negara lain. Setidaknya dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. “Dengan standar ini kita dapat membandingkan kualitas PPT kita dalam persaingan global,” imbuhnya.

Tantangan Panglima Birokrasi

Setidaknya ada 16 permasalahan mendasar di Indonesia yang paling mendapatkan sorotan dari World Economic Forum  WEF. Semua itu merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kinerja ASN, terutama para PPT yang menjadi panglima dalam birokrasi Indonesia.

Persoalan dimaksud  antara lain korupsi menempati urutan pertama dengan skor mencapai 11,8. Disusul inefisiensi birokrasi pemerintah (9,3) dan keterbatasan infrastruktur (9,0).  Selanjutnya adalah  akses terhadap pembiayaan (8,6); inflasi (7,6); ketidakstabilan politik (6,5); etos kerja yang buruk (6,3); tarif pajak (6,1); keterbatasan sumber daya manusia terdidik (6,3); regulasi perpajakan (4,8), regulasi mata uang (4,6); ketidakstabilan pemerintah (4,1); kesehatan masyarakat miskin (4,0); pencurian (4,0); kurangnya inovasi (3,7), serta kebijakan perburuhan yang menghambat (3,7).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, sebagai panglima birokrasi, PPT harus mampu memimpin dan menjadi teladan dan mampu mewujudkan kerja nyata sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

Dijelaskan, World Economic Forum (WEF) memangkas peringkat daya saing Indonesia tahun ini, dari posisi ke-37 pada tahun lalu menjadi ke-41. Dalam Laporan Indeks Daya Saing WEF 2016-2017, posisi Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand (34), Malaysia (25), dan Singapura (2). Namun, Indonesia masih unggul dibandingkan dengan Filipina (57), Vietnam (60), dan Laos (93). Meski skornya tetap (4,52), posisi Indonesia menurun empat level setelah disalip sejumlah negara.

Setidaknya ada 12 indikator yang menjadi penilaian WEF, yakni kualitas institusi, infrastruktur, kondisi makroekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, pelatihan dan pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan,  penerapan teknologi, ukuran pasar, dan kecanggihan bisnis.

Terkait lingkungan ekonomi makro, Indonesia bertengger di posisi ke-30. Sedangkan untuk kategori inovasi, Indonesia masih berkutat di posisi ke-31 dari 138 negara yang disurvei. Perbaikan signifikan terjadi dalam hal pengembangan sektor keuangan, di mana posisi Indonesia naik tujuh level menjadi ke-42. Namun, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia masih tergolong rendah, yakni di posisi ke-100 atau anjlok 20 level dibandingkan tahun lalu.

Selanjutnya, untuk efisiensi pasar tenaga kerja, Indonesia berada di peringkat ke-108. Sementara untuk pemanfaatan teknologi, peringkat Indonesia turun enam peringkat menjadi ke-91. Sebab, penetrasi investasi di sektor informasi dan komunikasi masih rendah, di mana hanya seperlima dari populasi menggunakan internet dan hanya ada satu koneksi broadband untuk setiap 100 orang.

Menteri Asman Abnur mengatakan, upaya reformasi sebenarnya telah dilakukan Indonesia untuk memperbaiki iklim berusaha. Komitmen untuk mencapai cita-cita tersebut harus kita bangun bersama. “Saya yakin dan percaya dengan penghargaan yang diberikan pemerintah akan memberikan dorongan kepada para PPT untuk terus bangkit guna bersaing membangun Indonesia yang maju dan sejahtera,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga memberikan penghargaan. Ada 24 kementerian/lembaga dari nasional hingga tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan.

Penghargaan ini dibagi ke dalam dua kategori. Berikut ini daftar kementerian/lembaga penerima penghargaan:

1. Kategori 'Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi'
a. Instansi Kementerian:
- Kementerian Koordinator Perekonomian
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

b. Instansi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
- Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi
- Badan Kepegawaian Negara
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

c. Instansi Pemerintah Provinsi
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Pemerintah Sulawesi Utara

d. Instansi Pemerintah Kabupaten
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Deli Serdang
- Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kabupaten Buleleng
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Grobogan

e. Instansi Pemerintah Kota
- Kota Yogyakarta
- Kota Bandung

2. Kategori 'Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara'
a. Pengembang Manajemen Talenta
- Kementerian Keuangan

b. Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi Teknis
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c. Perintis Pengembangan Sistem Merit Secara Berkelanjutan
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Pelayanan Assessment Center bagi Instansi Pemerintah
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur

e. Penerapan Uji Publik dalam Pelaksanaan Seleksi Terbuka
- Provinsi Kalimantan Timur