Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Semarang – Ekspektasi publik yang semakin besar terhadap efektivitas hasil kebijakan pemerintah membutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan merasa perlu membangun kerja sama dengan para pihak untuk mendorong langkah nyata perbaikan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini semakin berat. Sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jabatan analis kebijakan secara nasional mendesak dilakukan.

“LAN sebagai pembina jabatan fungsional analis kebijakan tentu harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan jabatan analis kebijakan, terutama dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan tersebut,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam Acara penandatanganan MoU kerjasama antara LAN dengan UNDIP, UI, dan UGM, di Ruang Auditorium, FISIP UNDIP, jumat (24/3).

Kerjasama LAN dengan ketiga universitas ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan, dan dinamika politik yang berkembang dengan sangat cepat. Keterlibatan antara pihak akademisi dengan pihak praktisi diharapkan dapat mengurangi isu – isu  yang berkembang di pemerintahan.

Acara Penandatanganan MoU itu juga dihadiri Rektor UNDIP, Prof. Dr. Yos. Johan Utama, SH., MH, Wakil Rektor UGM, Prof. Dr. Suratman, M.Sc, Wakil Rektor Universitas Indonesia, Dr. Ir. Hamid Chalid, SH., LLM serta Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK, SH, MBA.

Kepala LAN mengatakan, sinergi dengan perguruan tinggi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas para analis kebijakan agar mampu membuka katup-katup penghambat terciptanya kebijakan publik yang berkualitas.

Ke depan kemitraan ini saya harapkan dapat menjadi pendongkrak tumbuhnya para pemikir kebijakan atau agen-agen perubahan kebijakan publik di daerah yang akan menjadi kekuatan positif untuk menjembatani kebijakan dengan publik,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, analis kebijakan sangat berperan penting dalam menjembatani kebijakan berbasis bukti yang diperoleh melalui penelitian dan advokasi yang mendalam. Dengan demikian, validitas dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan bukti-bukti yang solid, analis kebijakan melakukan advokasi terhadap rekomendasi kebijakan yang disarankan kepada pemangku kepentingan agar rekomendasinya dapat diterima atau diadopsi oleh pengambil keputusan,” kata dia.  

Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama mengatakan, keberadaan analis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Harapannya, ke depan kebijakan publik yang muncul tidak hanya didasari oleh intuisi, opini, dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan semata.

Yos menuturkan, saat ini banyak sekali kasus yang menjerat para pejabat publik karena masalah – masalah kebijakan yang tidak diketahuinya. Akibatnya banyak pejabat publik yang tersandung masalah pidana.

“Banyak pejabat publik yang tersandung masalah pidana ketika menggunakan hak diskresi. Disini peran analis kebijakan menjadi sangat penting dalam memberikan saran dan kebijakan kepada para pengambil keputusan,” ujarnya. (Humas)

 

 

 

 

 

Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris memberikan sambutan dalam kegiatan Drum Up/ Pemberian Motivasi bagi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas di Kantor LAN RI, Jakarta Pusat, Selasa (21/3). Sekda Pemkab Banyumas Wahyu Budi Saptono mengatakan acara ini bagian dari tindak lanjut penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) Pemkab Banyumas dengan LAN RI beberapa waktu lalu.

Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (P3D) LAN RI menyelenggarakan Pembekalan Asessor di Kantor LAN RI, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (21/3). Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris dan Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (P3D) LAN RI Renni Suzana memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan Pembekalan Asessor dalam proses akreditasi lembaga diklat.

Kepala Lembaga Administrasi Negara DR. Adi Suryanto, M.Si menerima kunjungan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Badan BPPK Kusmanadji dan Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Annies Said Basalamah di Kantor LAN RI, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (23/3). 
Kepala LAN bersama Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN Muhammad Idris menerima kunjungan dalam rangka audiensi terkait dengan rencana pelaksanaan pelatihan dasar (latsar) ASN yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.

Jakarta -  Kualitas mutu suatu diklat yang dilaksanakan oleh lembaga diklat sangat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kelengkapan sarana, prasarana dan kualitas penyelenggara diklat.  Disamping itu, integritas Assesor dalam proses akreditasi memegang peran penting dalam rangka menjaga kualitas mutu diklat.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Idris saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembekalan Asessor di Kantor LAN RI, Jakarta, Selasa (21/3).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina diklat pemerintah memegang peran penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan diklat. Demikian juga dengan asessor sebagai ujung tombak LAN dalam menilai lembaga diklat juga memiliki berbagai tantangan yang tidak mudah,” jelasnya.

Menurut Idris, tantangan yang tidak mudah itu antara lain bukan karena sarana prasarana lembaga diklat yang buruk saja namun juga seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran selama penyelenggaran diklat.  

“Persoalan selama proses akreditasi lembaga diklat sangat kompleks. Disamping cakupan wilayah yang sangat luas, banyak faktor lain selama visitasi yang dapat mempengaruhi penilaian oleh assessor,” kata dia.

Idris mengatakan, tantangan yang dihadapi LAN saat ini cukup berat untuk memastikan mutu dan kualitas pelatihan diklat. Pasalnya, Menteria PAN dan RB Asman Abnur memiliki perhatian yang lebih terhadap keberadaan lembaga diklat pemerintah.

“Assessor sebagai ujung tombak diharapkan dapat memperkuat dimensi akreditasi yang dilakukan LAN,” terangnya.

Assessor lembaga diklat LAN Ismail Said mengatakan tantangan sebagai assessor selama proses akreditasi cukup banyak terutama ketika assessor mendapat fasilitas dari lembaga diklat. Meski demikian, menurut dia, assesor harus tetap obyektif dan tidak terpengaruh.

Sebagai assessor kita harus tetap bertanggungjawab untuk melakukan penilaian secara obyektif, tepat pada waktunya dan tidak mengabaikan tugas utama yang melekat pada jabatan kita,” kata dia. 

Ismail menambahkan, saat ini tugas yang melekat pada para assesor semakin lebih mudah pasca penerapan sistem akreditasi on line.

“Yang terpenting adalah tetap menjaga integritas sebab ada banyak godaan di daerah - daerah,” pesannya.

Sementar itu, Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Renni Suzana juga mengingatkan tantangan yang akan dihadapi seorang assessor.

“Tantangan pertama adalah bagaimana me-manage waktu dalam proses akreditasi. Tantangan lainnya yaitu menjaga integritas,” jelas Renni.

Menurut Renni, menjaga integritas assesor merupakan faktor penting dalam sebuah proses akreditasi. Karena ditengarai beberapa lembaga diklat sering berhubungan langsung dengan assessor karena sudah kenal.

“Berhubungan dengan lembaga diklat cukup sampai visitasi saja, diluar itu tidak diperkenankan. Kode etik lain yang harus dijaga yaitu assessor akreditasi tidak diperkenankan untuk menjadi penjamin mutu lembaga diklat,” tegasnya. (dan/prayitnobudi/humas)

Jakarta – Komitmen inovasi di seluruh jajaran pemerintah daerah harus terus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi jalan keluar atas persoalan yang membelenggu birokrasi di Indonesia.

Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Idris mengatakan, inovasi yang digagas Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN adalah salah satu solusi dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

“Lintasan sejarah yang dilalui LAN dalam bidang administrasi negara dan tata kelola pemerintahan cukup panjang. Sehingga sangat tepat kunjungan yang dilakukan jajaran OPD Kab. Banyumas ke LAN ini,” jelasnya saat menerima kedatangan 42 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono. Kedatangan Kepala OPD Banyumas ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU Pemkab Banyumas dengan LAN beberapa waktu lalu.

Idris mengatakan urgensi inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan inovasi, menurutnya, pemda akan mampu membuat akselerasi pembangunan daerah yang berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Namun untuk mewujudkan hal tersebut OPD harus mampu membuat terobosan-terobosan guna meningkatkan kinerjanya sehingga kehadirannya dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Faktor lainnya yang tidak kalah penting, lanjut Idris, adalah penyempurnaan pelayanan publik. Menurut dia, penyempurnaan pelayanan publik bisa dilakukan dengan melakukan inovasi secara terus menerus dalam rangka memudahkan pelayanan ke masyarakat.

“Drum Up merupakan tahapan awal Laboratorium Inovasi guna memotivasi pemda mengumpulkan gagasan inovasi,” lanjutnya.

Idris berharap dengan adanya kegiatan Drum Up ini maka masing-masing Kepala OPD memiliki persepsi yang sama mengenai inovasi. Harapannya 42 Kepala OPD tersebut akan menjadi motor penggerak inovasi di Kabupaten Banyumas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono mengatakan, sangat berterima kasih sekali pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah melakukan advokasi dan membimbing Kabupaten Banyumas dalam tata kelola pemerintahannya agar semakin lebih baik ke depannya.

“Saya berharap apa yang kita lakukan ini mampu memberikan sumbangsih bagi masyarakat Banyumas, khususnya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Langkah kita ini juga menjadi tonggak sejarah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata dia. (danang/prayitnobudi/humas)

 

 

Kepala LAN RI DR. Adi Suryanto, M.Si membuka Rapat Pimpinan Instansi dalam Rangka Membangun Komitmen Pimpinan Instansi Peserta Pelatihan Reform Leader Academy (RLA) Tahun 2017 di Graha Makarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Rabu (8/3).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol Elly Fatimah beserta Inspektur LAN Etty Kurniasih menerima kunjungan BKN dalam rangka Study Banding Pengelolaan PNBP BKN di Kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).