Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Jakarta – Kelemahan mendasar birokrasi pada umumnya disebabkan oleh nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak ditanamkan secara serius. Alhasil, pegawai  ASN yang dihasilkan tidak memiliki karakter.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto M.Si mengatakan, LAN saat ini telah menyempurnakan konsep pelatihan dasar calon aparatur sipil negara dengan mengeluarkan Peraturan Kepala LAN No. 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.

“Saat ini kita telah merubah nomenklatur Diklat Prajabatan menjadi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil,”  jelasnya saat membuka acara “Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Pilot Project”, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan Jakarta, Kamis (16/2).

Menurut Kepala LAN, Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini merupakan salah satu pelatihan yang sangat strategis pascaterbitnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam rangka pembentukan karakter PNS.

Sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka merujuk pasal 63 ditegaskan bahwa calon PNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme, dan membentuk karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme.

“Karakter itu yakni kemampuan bersikap dan bertindak secara professional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut dia, setiap ASN akan memahami kedudukan dan perannya sebagai pelayan publik dalam bingkai NKRI.  

Kepala LAN juga menambahkan, dalam pelatihan dasar ASN ini juga ditanamkan nilai-nilai ANEKA yang terdiri dari : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu (professional) serta Anti Korupsi. 

“Pelatihan ini juga merupakan salah satu proses pembentukan karakter dan persiapan untuk memperdalam kompetensi teknis dibidang kerja masing-masing,” jelasnya.

Di hadapan 40 peserta pelatihan dasar ASN itu, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara penuh disiplin. Apabila selama kegiatan ini ada peserta yang tidak serius mengikuti pelatihan sampai selesai, maka panitia tidak ragu untuk tidak meluluskan yang bersangkutan. (Choky/humas)

 

Jakarta – Banyaknya aparatur sipil negara yang memiliki satndar kompetensi dibawah kualifikasi mengakibatkan upaya menjadikan birokrasi berkelas dunia menghadapi banyak problematika. Disisi lain, pemangku kebijakan masih memandang upaya peningkatan kompetensi aparatur merupakan pemborosan anggaran.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas bahwa sumber daya aparatur sipil negara kita masih banyak yang dibawah kualifikasi. Dari 4,5 juta jumlah ASN, ada sekitar 46 % ASN yang tingkat pendidikannya masih dibawah SMA dengan profil kompetensi yang masih jauh dari harapan,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLIII Kelas A, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (14/2).

Menurutnya, masalah rendahnya kompetensi dan kualifikasi para ASN di Indonesia ini harus segera diselesaikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Harapannya birokrasi di Indonesia semakin profesional agar mampu bersaing dengan negara lain di kawasan.  

“SDM itu harus dipandang sebagai aset organisasi yang secara berkesinambungan harus dikembangkan kompetensinya. Hal ini dimaksudkan agar terwujud birokrasi berkelas dunia,” kata dia.

ASN berkelas dunia itu, lanjut dia, memiliki  kriteria yang meliputi profesional, integritas, budaya pelayanan yang tinggi, serta memiliki wawasan global. Kriteria tersebut perlu dilakukan oleh seluruh ASN secara berkesinambungan guna memenuhi tuntutan kualifikasi ASN yang mumpuni untuk wujudkan World Class governance di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto juga mengingatkan para pemangku kebijakan di Indonesia agar merubah paradigmanya terhadap pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara.

Menurut dia, pendidikan dan pelatihan harus dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pegawai sekaligus merupakan investasi jangka panjang.

“Pemangku kebijakan harus memberikan hak bagi ASN untuk mengembangkan kompetensinya sebagai bentuk pentingnya ASN dalam menentukan masa depan birokrasi negara. Sehingga paradigma yang menganggap pendidikan dan pelatihan bagi aparatur merupakan bentuk in-efisiensi anggaran sudah harus mulai ditinggalkan,” tegasnya.

Kepala LAN mengungkapkan, saat ini memang sudah mulai ada pergeseran paradigma terkait kebutuhan diklat bagi ASN. Karena memang profesionalisme ASN menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Karena itu birokrasi kita harus memiliki pemahaman yang sama bahwa pengembangan kompetensi ASN merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik saat ini untuk mewujudkan smart ASN (2019) dan world class governance (2025). Dan hal itu tidak bisa ditawar lagi,” pungkasnya. (choky/humas)

 

 

 

 

 

Jakarta – Penguatan kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik saat ini mengalami kemajuan signifikan. Meski demikian, masih ada komitmen yang kurang dari para pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

“Di beberapa daerah masih sering kita jumpai Gubernur, Bupati/Walikota mengadakan inspeksi mendadak dan menemukan pelayanan yang tidak optimal. Bahkan pegawai yang bertugas juga tidak ada di tempat sehingga menyulitkan masyarakat yang akan memperoleh layanan,” jelasnya Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto saat membuka Diklat Kepemimpinan Tk. I Angkatan XXXV, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (7/2).

Menurut dia, cara kerja tersebut harus segera ditinggalkan. Apalagi tantangan yang dihadapi dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN semakin berat. Pemerintah tidak bisa menggunakan cara kerja lama dalam memberikan pelayanan.

“Kondisi demikian harus menjadi perhatian seluruh Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendorong program Nawacita,” kata dia.

Menghadapi kompleksitas yang dihadapi tersebut, Kepala LAN mengatakan, perlunya peningkatan kapasitas birokrasi dengan menciptakan agen-agen perubahan di setiap institusi.

“LAN sejauh ini terus berperan aktif dalam menciptakan agen perubahan melalui inovasi-inovasi yang dikembangkan melalui Kedeputian Inovasi LAN dan keharusan setiap peserta Diklatpim untuk membuat proyek perubahan,” kata dia.

Kepala LAN mengungkapkan, saat ini telah banyak daerah yang berhasil melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Keberhasilan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas pemimpin, tetapi juga dipengaruhi oleh integritas para pemimpinnya.

“Berbagai perubahan tersebut tidak terlepas dari peran serta LAN dalam upayanya merubah aparatur sipil negara yang lebih berkualitas menuju smart ASN 2019,” kata dia.

Kepala LAN menandaskan, melalui smart ASN sudah saatnya birokrasi Indonesia memiliki ASN yang berkualifikasi profesional untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. (choky/humas)

 

 

Jakarta – Etika Penyelenggara Negara saat ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Berbagai kasus pelanggaran etika penyelenggara Negara seperti pungutan liar (pungli), jual beli jabatan, operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada salah satu pejabat Negara serta kasus tertangkapnya kepala daerah yang diduga selingkuh telah mencoreng wajah birokrasi.

Komite I DPD RI yang fokus dalam penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Persoalan utama bangsa ini adalah pada moralitas dan etika. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memformulasikan etika dalam penyelenggaraan negara,” ujar Ketua Komite I Akhmad Muqowam pada RDP dalam rangka menginisiasi penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, di Ruang Rapat Komite I DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Ketua KASN Sofian Effendi menganggap unsur yang terlupakan dalam reformasi birokrasi adalah etika aparatur sipil negara sehingga saat ini marak terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat Negara dan PNS.

“Saya sangat senang dengan inisiatif Komite I DPD RI dan ini harus disusun dengan seksama agar tidak terjadi pelanggaran etika dari penyelenggara negara. Kami sangat senang untuk merumuskan apa saja yang menjadi subject matters. Melalui penegakan etika maka masalah pidana dapat diminimalkan, karena etika terkait erat dengan sikap dan perbuatan,” jelas Sofian.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Muhammad Taufiq juga menegaskan perlunya etika penyelenggara Negara untuk mengatur sikap dan perilaku pejabat Negara dan PNS.

“Banyak penyelenggara negara yang tidak tahu dan tidak mau tahu etika yang melekat pada jabatannya,” terang Taufiq.

LAN sendiri telah menginisiasi pendidikan etika sejak mulai dari pendidikan dan pelatihan (diklat) pra jabatan Calon PNS (CPNS). Materi diklat pra jabatan CPNS yaitu ANEKA yang merupakan kepanjangan dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.

“Urgensi penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara salah satunya karena tuntutan akuntabilitas penyelenggara Negara,” lanjutnya.

Maraknya penyalahgunaan wewenang, memperdagangkan pengaruh, jual beli jabatan, korupsi, suap dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk kurangnya akuntabilitas dan minimnya etika yang dimiliki oleh penyelenggara Negara.

Taufiq membandingkan dengan Negara Amerika Serikat yang memiliki ribuan pegawai yang bekerja di Office of Government Ethics (OGE), tugasnya menginvestigasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara.

“Kita butuh mekanisme dan instrument yang kuat untuk menegakkan kode etik penyelenggara negara,” tegasnya. (dan/humas)

Jakarta – Urgensi revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinilai masih belum diperlukan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan UU ASN belum selesai dan pelaksanaannya pun belum maksimal.

Komisioner Aparatur Sipil Negara Nuraida Muhsin mengatakan, ada beberapa persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan dalam rangka mendorong profesionalisme birokrasi di Indonesia. Menurut dia, banyaknya Peraturan Pemerintah yang belum diselesaikan pasca dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebabkan undang-undang ini tidak optimal dilaksanakan.

“Adanya usulan revisi UU ASN justru mendegradasi semangat untuk membawa ASN lebih profesional,” jelasnya saat Diskusi Media “Menimbang Kembali Gagasan Revisi UU ASN,” di Gedung A Kantor LAN, Rabu (1/2).

Diskusi itu juga menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya anggota DPR Akbar Faisal, Asisten Deputi SDM Kemenpan & RB Aba Subagja, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Muhammad Taufiq, serta Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.

Nuraida mengatakan, setidaknya ada tiga isu krusial yang diusung dalam rencana revisi UU ASN, antara lain seleksi terbuka, pembubaran KASN, serta pengangkatan tenaga honorer.

“KASN hadir untuk memperkuat reformasi birokrasi dan memperbaiki manajemen ASN, yakni sistem merit, netralitas ASN dan penegakan nilai dasar dan kode etik ASN. Jika KASN diusulkan untuk dibubarkan, lantas siapa yang akan menjamin penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi, baik di pemerintah pusat maupun daerah bebas dari kepentingan politik,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran KASN tidak hanya mengawasi pelaksanaan seleksi terbuka (open bidding) saja. Namun juga melakukan tindakan preventif melalui pemberian rekomendasi atas rencana seleksi instansi, pengawasan selama proses seleksi, pemberian rekomendasi hingga penindakan apabila ditemukan terjadi penyimpangan.

“Tidak hanya terbatas pada seleksi terbuka dan berbagai dinamikanya, tugas KASN juga mengawal pada pengembangan pegawai,” ujarnya.

Nuraida mengatakan, hal yang lebih penting saat ini adalah mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU ASN. Karena PP itu yang akan menjadi dasar bagi birokrasi di seluruh Indonesia untuk menuju pada birokrasi yang profesional.

“Belum selesainya PP ini membuat upaya mendorong birokrasi profesional menjadi sulit. Saat ini saja banyak instansi yang belum siap untuk melakukan sistem merit. Karena banyak instansi yang tidak memiliki standar kompetensi maupun manajemen kinerja. Jadi ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Nuraida juga menanggapi rencana pengangkatan tenaga honerer yang menjadi dasar usulan revisi UU ASN. Menurutnya, penyelesaian masalah honorer bisa dilakukan tanpa melakukan revisi UU ASN.

“Menyelesaikan tenaga honorer K2 tidak harus diselesaikan dengan revisi UU tetapi bisa dengan Peraturan Presiden (Perpres),” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menengarai upaya revisi UU ASN yang saat ini diusulkan DPR memiliki motif politik. Menurut dia, upaya DPR yang ingin membubarkan KASN disebabkan keberadaan Komisi itu mempersempit ruang gerak para pejabat politik untuk melakukan politisasi birokrasi.

 “Tujuan revisi UU ASN apa? Salah satu isunya adalah efisiensi anggaran KASN karena dianggap pemborosan. Padahal anggaran KASN itu hanya Rp. 40 miliar. Pasti ada tujuan tertentu dibalik rencana revisi tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, Adnan juga menyoroti jika persoalan ini tidak berdiri sendiri. Menurutnya, birokrasi tidak semata-mata menjadi korban politik para politisi namun di beberapa kasus para elite di birokrasi juga menjadi aktor yang berkelit kelindan dengan para pejabat politik untuk memperoleh keuntungan.

“Fenomena isu jual beli jabatan yang baru-baru ini terungkap di Klaten merupakan bentuk politisasi birokrasi. Birokrasi tidak hanya menjadi korban politik namun ada juga aktor birokrasi yang ‘bermain’. Sehingga ada simbiosis mutualisme,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR Akbar Faisal mengatakan, isu utama yang menjadi konsen DPR adalah persoalan tenaga honorer yang mendesak untuk diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Ia menyadari, pengangkatan itu akan berkonsekuensi terhadap anggaran negara.

“Terkait open recruitmen untuk memperoleh pejabat yang kompeten, saya sangat mendukung sekali karena itu sangat bagus untuk menempatkan pejabat yang benar-benar berkompeten,” jelasnya.

Pemetaan ASN

Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN & RB Aba Subagja mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap aparatur sipil negara di Indonesia.

Dia merinci, pemetaan itu meliputi distribusi ASN yang belum merata, terjadinya gap kompetensi dengan kebutuhan jabatan, rekrutmen PNS yang dipandang bernuansa KKN dan diskriminatif, pengangkatan jabatan yang belum berbasis kualifikasi dan kompetensi serta kinerja, maupun sistem karir yang tertutup.

“Saat ini kita tengah melakukan penataan PNS, khususnya terkait penataan organisasi dan membangun sistem merit ASN. Tidak hanya itu saja, kita juga melakukan talent mapping dan career planing, termasuk juga rotasi secara nasional,” jelasnya.

Aba mengakui, upaya membangun sistem merit ASN menemui sejumlah persoalan, khususnya menyangkut kontelasi politik dalam Pilkada yang pada ujungnya berpengaruh terhadap pengangkatan pejabat dan pegawai.

“Untuk mengurangi politisasi jabatan di lingkungan birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi pengawas dalam pengisian jabatan agar sesuai dengan kompetensinya,” kata dia. (humas)

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si memimpin jalannya rapat pimpinan (rapim) dengan tema "Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Seluruh Unit Kerja di LAN" yang dihadiri oleh seluruh jabatan pimpinan tinggi di lingkungan LAN di ruang Rapim, Kantor LAN, Jakarta, Jumat (27/1).