JAKARTA - Di hadapan 6.198 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengikuti Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan Jakarta (24/7), Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) Jusuf Kalla memberikan arahan bahwa ASN haruslah inovatif, melayani dan bekerja keras.

“Negara Indonesia yang selalu kita banggakan, yang kaya akan sumber daya alam akan habis pada waktunya. Namun demikian, ada hal yang tak akan habis, yaitu kemampuan kita untuk berkreasi dan berinovasi. Tidak ada negara yang berhasil tanpa bekerja keras.”

Dalam sambutannya, Wapres juga mengajak seluruh CPNS untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai bidangnya masing-masing. “Jika menjadi guru, harus melayani muridnya dengan baik. Jika bekerja di kantor, harus mempercepat adminstrasi dan proses birokrasi di kantor masing-masing.”

Selain itu, Wapres juga menekankan bahwa ASN harus selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya dalam memperbaiki pelayanan, melalui pemanfaatan teknologi. “Dalam persaingan global, kemajuan teknologi tidak dapat dielakkan. Ini semua tergantung pada kemampuan generasi milenial,”ujarnya.

Selain memberikan arahan, Wapres juga melakukan kolaborasi dengan para CPNS dengan memainkan perkusi secara bersama-sama. Perkusi yang dimainkan Wapres adalah jimbe, sedangkan untuk peserta lainnya memainkan rebana, shaker, tambourine, dan jimbe.

Kegiatan Presidential Lecture merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Latsar CPNS secara nasional, sehingga Lembaga Administrasi Negara mewajibkan seluruh CPNS di Indonesia mengikuti dengan seksama baik secara langsung maupun melalui media TVRI.Dalam acara ini, sebanyak 14 orang CPNS LAN RI juga turut meramaikan rangkaian acara yang bertemakan “Sinergi Untuk Melayani”. Tidak ketinggalan CPNS LAN di Bandung, Makassar, Samarinda dan Aceh juga menyaksikan acara ini secara bersama-sama di kantor masing-masing.

Turut hadir sebagai undangan dalam kegiatan ini Sekretaris Utama LAN Dra. Reni Suzana, MPPM, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Dr. Agus Sudrajat, S.Sos, MA, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Dr. Basseng, M.Ed, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo W.U, SH, MA dan sejumlah Pejabat Tinggi Pratama LAN. (Humas)

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan LAN diberikan bersamaan dengan penyerahan LHP 38 instansi pemerintah di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LAN diserahkan langsung oleh Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi kepada Kepala LAN, Adi Suryanto, di Auditorium Lantai II Tower BPK RI, Jakarta, Senin (17/6)

Achsanul Qosasi dalam sambutannya mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan tingkat penghematan penggunaan sumber daya serta menilai pencapaian target/program kerja. Namun, untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dari penyelenggara negara yang dalam hal ini kuasa pengguna anggaran terhadap keuangan yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah. “BPK mendapat mandat untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat atas anggaran yang sudah digunakan oleh penyelenggara negara yang kemudian hasilnya dapat dilihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Rakyat berhak tahu terhadap anggaran yang telah dikelola Kementerian dan Lembaga” ungkapnya

Sementara itu Inspektur LAN Dra. Elly Fatimah, M.Si menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan pegawai Lembaga Administrasi Negara. “Pencapaian WTP yang diperoleh oleh LAN secara 12 kali berturut-turut merupakan prestasi bersama seluruh unit di lingkungan LAN dalam pengelolaan anggaran” tandasnya.

Yang lebih istimewa, pada tahun 2018, LAN menjadi satu-satunya entitas yang pemeriksaan Laporan Keuangannya dilakukan menggunakan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang ditetapkan oleh the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), dimana tenaga pemeriksa yang ditugaskan untuk mengaudit di LAN juga berkualifikasi internasional.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, dari 38 instansi yang merupakan lingkup AKN III, 37 diantaranya mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan 1 K/L mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian). (humas)

Jakarta - Instansi pemerintah dituntut untuk terus bergerak maju dalam memberikan pelayanan prima terhadap stakeholdersnya, yaitu pelayanan yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.  Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama LAN, Sri Hadiati, MBA pada saat membuka kick off meeting ISO 9001:2015 di lingkungan Sekretariat Utama (Settama) LAN di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Kantor LAN, Jakarta, Selasa (28/5).

Sri Hadiati menjelaskan, kick off meeting ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan dan pelaksanaan layanan yang bermutu, berkualitas serta berstandar internasional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara khususnya gugus tugas Settama LAN. 

“ISO 9001 : 2015 ini merupakan suatu langkah komitmen Settama LAN menuju perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dalam memberikan dukungan terhadap unit-unit lini serta pelayanan langsung kepada stakeholdersnya. Sertifikasi ini nantinya akan selalu dievaluasi setiap setahun sekali. Jika tidak dijalankan secara konsisten, dapat saja dicabut” tambahnya.

Oleh karena itu Sri Hadiati mengharapkan setiap pegawai lingkup Settama LAN dapat menginternalisasikan ISO 9001 : 2015 dengan baik sehingga diharapkan tidak ada lagi kesalahan dan komplain dalam setiap proses bisnis yang dilakukan sekretariat. Setelah kick off meeting, acara dilanjutkan dengan pelatihan prinsip dasar dan persyaratan ISO 9001 : 2015 yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Settama LAN. (humas/coky)

Jakarta - Widyaiswara sebagai guru bangsa merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu ia harus melakukan sejumlah terobosan baru dalam menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran kepada peserta didiknya. 

“Saat ini kita dihadapkan pada generasi yang sedang bertumbuh sesuai dengan masanya. Ada generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, hingga generasi milenial. Mereka yang dilahirkan sesuai dengan momentum masanya itu memiliki talenta dan keahlian yang berbeda. Tentu pendekatan yang kita gunakan dalam memberikan materi pendidikan dan pelatihan ke setiap generasi ini berbeda pula.” Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara “Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama”, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (28/3).

Kepala LAN menambahkan bahwa pendekatan pembelajaran khususnya bagi para ASN Milenial harus disesuaikan dengan karakteristik mereka yang hidup di era konvergen media sosial. Oleh karenanya, para widyaiswara harus mampu beradaptasi dengan situasi ini, dengan selalu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam metode pembelajaran berbasis media yang beragam. Widyaiswara juga harus mampu memanfaatkan dunia digital menjadi ruang belajar dan terus mengembangkan metode, terobosan, dan program baru, serta bahan tayang yang substansial namun kekinian. (Humas)

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pidato kunci dalam acara Temu Alumni Ikatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKA PIMNAS) yang diselenggarakan oleh IKA PIMNAS bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jakarta, Selasa (5/3). 

Dalam kesempatan ini, Wapres juga berdialog secara langsung dengan para alumni. Kepada para peserta yang hadir, Wapres berpesan untuk selalu tertib, berhati-hati dalam memberikan saran maupun rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Sebab menurut Wapres pejabat di tingkat Eselon I hingga Eselon II lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

"Sering ada pertanyaan siapa sebenarnya pengambil keputusan di negeri ini? Siapa yang menjalankan negeri ini? Banyak yang mengatakan tentu Pak Presiden yang utama, (lalu) Menteri. Tapi sebenarnya yang mengambil banyak keputusan itu Eselon 1 dan Eselon 2," jelas Wapres.

"Setiap Presiden mau ambil keputusan, tanya menteri (agar) dikaji. Menteri pasti, bikin memo lagi kepada eselon satu sekjen atau dirjen akankah ini sesuai UU aturan yang berlaku," tambahnya.

Dalam acara ini, Kepala LAN, Adi Suryanto didampingi Menteri PAN RB, Syafruddin serta Ketua IKA PIMNAS Bambang Hendroyono berkesempatan menyerahkan buku “Sumbangan Pemikiran” dari Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional  kepada Wakil Pesiden. Pelatihan Kepemimpinan Nasional sendiri merupakan bentuk pelatihan tertinggi bagi pejabat birokrasi di Indonesia.

Setelah pembukaan selesai, acara dilanjutkan dengan Talkshow “Tantangan Kepemimpinan ASN dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas”. Hadir sebagai pembicara Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.Si menyampaikan materi “Strategi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Dalam Menciptakan Agile Bureaucracy”, Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan materi Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, dan Direktur Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmojo yang menyampaikan materi Tantangan dan Transformasi Kepemimpinan. (humas/reny)