Laman

Laman (36)

Dra. Reni Suzana, MPPM.

 

Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran, penyusunan rancangan produk hukum, penataan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan layanan informasi, dan protokol arsip.

 

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan laporan, dan pengendalian program;
  2. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis operasional di lingkungan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  3. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  4. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  5. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  6. pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum dan penataan organisasi dan tata laksana;
  7. pengelolaan dan pelayanan kehumasan dan informasi;
  8. pemberian layanan teknis keprotokolan dan pengelolaan arsip;
  9. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; dan
  10. pelaksanaan tugas kedinasan lain terkait yang diberikan oleh pimpinan.

 

Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masya-rakat dan Protokol terdiri atas :

  1. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
  2. Bagian Hukum dan Organisasi;
  3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi;
  4. Bagian Protokol dan Arsip; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sri Hadiati Woro Kustriani, SH., MBA.

 

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN.

 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

  1. Koordinasi kegiatan di lingkungan LAN.
  2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
  3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, kepustakaan, sistem informasi, dan dokumentasi.
  4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
  5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
  6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

Sekretariat Utama terdiri atas :

  1. Biro Perencanaan dan Keuangan
  2. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
  3. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

 

 

 

Alamat:

Sekretariat Utama LAN RI

Lembaga Administrasi Negara, Lantai 2 Gedung B,

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Telp.: (021) 3455021 ext. 106

INTEGRITAS

  • Berkarya dan berbakti  untuk organisasi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi
  • Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma sosial
  • Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan
  • Mengedepankan kepentingan publik dan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan
  • Menjunjung tinggi amanah

 

PROFESIONAL

  • Bekerja sesuai dengan keahlian dan kompetensinya
  • Berorentasi pada kualitas hasil
  • Menjunjung tinggi kode etik profesi
  • Selalu melakukan pengembangan potensi diri
  • Bekerja secara total dan bertanggungjawab
  • Mampu mengambil keputusan secara mandiri maupun dalam tim

 

INOVATIF

  • Berfikir dan bertindak di luar kebiasaan (Out of the Box)
  • Melakukan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah
  • Melakukan pembenahan secara terus menerus (Continous Improvement) terhadap proses dan metode kerja
  • Mampu beradaptasi dengan perkembangan Iptek
  • Berani mengambil resiko untuk sebuah keputusan

 

PEDULI

  • Menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan gotong royong
  • Bersikap adil
  • Merasakan apa yang dirasakan orang lain/memahami orang lain
  • Saling menguatkan antar sesama warga LAN
  • Bersikap ramah, mengembangkan senyum salam sapa serta cepat tanggap terhadap persoalan orang lain
  • Mau mendengar pendapat dan kritik orang lain

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Lembaga Administrasi Negara

 

Tugas :

  1. Meneliti, mengkaji dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan;
  2. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;
  3. Merencanakan dan mengawai kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional;
  4. Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
  5. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  6. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan
  7. Membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan.

 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya LAN, menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
  2. Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
  3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
  4. Pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan
  5. Melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.

Logo

"Makarti Bhakti Nagari"

secara ringkas diartikan

"Bekerja untuk dan berbakti kepada Negara"

  

Makna logo seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan secara terperinci seperti di bawah ini: 

  • Huruf “L” dengan warna merah mewakili kata “Lembaga”. Penggunaan warna merah melambangkan nilai integritas, yang berarti LAN selalu siap berkarya dan berbakti untuk negeri dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, serta selalu mengedepankan kepentingan public di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.
  • Segitiga yang membentuk huruf “A” dengan warna hijau, mewakili kata “Administrasi”. Bentuk ini melambangkan nilai peduli yang berarti LAN selalu menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan saling menguatkan. Sedangkan, bentuk diamond yang berwarna oranye melambangkan nilai inovatif yang berarti LAN akan selalu mengembangkan kreativitas untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman sebaimana diamond yang memancarkan kilauan 
  • Huruf “N” mewakili kata “Negara”, dengan warna biru melambangkan nilai profesionalitas yang berarti LAN selalu berorientasi pada kualitas hasil, selalu melakukan pengembangan potensi diri, serta bekerja secara total dan bertanggung jawab bagi negara
  • Tulisan “LAN RI” yang berwarna hitam, berarti menekankan kekuatan LAN sebagai lembaga pemerintah. Dan tulisan “MAKARTI BHAKTI NAGARI” yang berwarna merah merupakan semboyan LAN yang berarti "Bekerja dan berbakti kepada Negara”.

VISI

Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan Administrasi Negara.

 

MISI

Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui :

1. Pengembangan Inovasi Administrasi Negara;

2. Pengkajian Kebijakan;

3. Pembinaan dan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

4. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Administrasi.

Sejarah Lembaga Administrasi Negara RI

Lembaga Administrasi Negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 283/P.M./1957.

Pendirian Lembaga Administrasi Negara pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan pegawai negeri, lebih-lebih yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah, akan kecakapan dan ketrampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu sistem administrasi pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang, kondisi seperti itu dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan pengembangan administrasi pemerintah yang lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka.

Dalam rapat antar Sekretaris Jenderal Kementerian yang diselenggarakan pada tanggal 1 Nopember 1956, masalah tersebut telah dibahas secara mendalam dan dicapai kata sepakat untuk mengajukan hal itu kepada Pemerintah. Sehubungan dengan itu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada waktu itu yaitu M. Hutasoit, telah membicarakan secara mendalam dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yang selanjutnya dengan suratnya nomor 1727/S tertanggal 5 Januari 1957 telah mengusulkan kepada Perdana Menteri, untuk mendirikan suatu institut bagi pen-didikan tenaga administrasi pemerintahan.

Akhirnya dalam sidang kabinet tanggal 23 Januari 1957 diputuskan untuk menugaskan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengajukan sebuah rencana yang konkrit tentang pembentukan institut tersebut. Dalam rangka menyiapkan rancangan tersebut, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan No. 16079/S tertanggal 15 Pebruari 1957 telah membentuk Panitia Perencanaan Pembentukan Lembaga Pendidikan Tenaga Administrasi Pemerintah dengan tugas pokok mengajukan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, sebuah rancangan yang lengkap dan konkrit tentang pembentukan lembaga dimaksud.

Panitia itu bersifat antar instansi dan diketuai oleh Kosim Adisaputra, dari Kementerian Dalam Negeri, dengan anggota-anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Kementerian Perburuhan; Kantor Urusan Pegawai, dan Biro Perancang Negara. Panitia tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan mengajukan rancangan tentang pembentukan Lembaga tersebut kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Akhirnya setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan Pemerintah, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 tentang Pendirian Lembaga Administrasi Negara.

Walaupun pendirian dan kedudukan Lembaga Administrasi Negara secara yuridis telah ditetapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957, tetapi baru benar-benar direalisasikan dan mulai melakukan kegiatannya sejak tanggal 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, SH sebagai Direktur Lembaga Administrasi Negara yang pertama.

Dalam masa-masa selanjutnya, dengan makin meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lebih-lebih sejak dimulainya pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Lembaga Administrasi Negara dengan tuntutan perkembangan jaman. Oleh karena itu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971, dicabutlah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 dan sejak saat itu organisasi Lembaga Administrasi Negara diatur dengan Keputusan Presiden (Keppres). Keppres pertama adalah Keppres No. 5 Tahun 1971. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan perubahan administrasi pemerintah dan dalam rangka menghadapi tantangan millenium ke-3, tuntutan peran LAN sebagai lembaga kajian semakin besar. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut LAN melakukan restrukturisasi serta revitalisasi melalui perubahan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu dalam rangka menghadapi era globalisasi Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi organisasi LPND, sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Keppres No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2005.

Dengan adanya restrukturisasi LPND tersebut, LAN melakukan penyesuaian ke dalam dengan melakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja yang diatur berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013.

Seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, dan juga kebutuhan akan perkembangan administrasi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara kembali bertransformasi. Pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, maka saat ini LAN RI memiliki 1 Sekretariat Utama, 4 Kedeputian, 5 Unsur Pendukung di seluruh Indonesia, dan juga 4 Unit Pelaksana Teknis.