Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) kehilangan salah satu pegawai terbaiknya. Hari ini, 13 Juli 2020 sekitar pukul 13.20 WIB, Dian Alin Mulyasari S.Sos., MT., M.Sc (Analis Kebijakan Madya selaku Koordinator Humas dan Protokol) pergi mendahului rekan-rekan kerja di instansi yang teramat almarhumah cintai. 

Berawal dari demam yang dideritanya sejak 3 minggu lalu, almarhumah melakukan karantina mandiri. Sakit asma yang sudah diderita almarhumah juga semakin dirasakan. 

Selama karantina mandiri, selain terus berkonsultasi dengan dokter, almarhumah juga sempat melakukan 2 (dua) kali rapid test dengan hasil non reaktif.

Dikarenakan keadaan belum membaik, almarhumah berinisiatif melakukan swab test. Hasil yang didapat tidak jauh berbeda dengan hasil rapid test, yaitu negatif Covid-19. 

Setelah melakukan swab test, dikarenakan kondisi almarhumah belum segera membaik, pada tanggal 11 Juli 2020 kembali dilakukan swab test di RS Carolus, dan dinyatakan positif Covid-19.

Dan setelah berjuang untuk kesembuhannya, hari ini pukul 13.20, almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya. 

Selamat jalan Ibu Alin, mentor dan rekan kerja terbaik kami di LAN. Kami bersaksi, Ibu adalah orang yang sangat baik. 

Insyaa Allah tempat terbaik sudah disiapkan di sisi Allah SWT. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Jakarta - Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang meluas dalam berbagai sektor, hal ini pun dirasakan oleh Koperasi Pegawai Lembaga Administrasi Negara (LAN). Untuk itu dibutuhkan inovasi baru untuk melihat celah atau peluang lain yang bisa dimanfaatkan. Hal tersebut diungkapkan Kepala LAN sekaligus pembina Koperasi LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan secara daring, Kamis (9/7).

“Masa pandemi ini menuntut kita melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya membangun koperasi LAN. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi seluruh anggota koperasi dalam menyalurkan ide-ide kreatif agar koperasi LAN terus maju" tambahnya

Berdasarkan pasal 26 (1), UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, menyebutkan bahwa diwajibkan menyelenggarakan RAT Koperasi selambatnya pada bulan Juni. Dikarenakan kondisi covid-19 ini, maka acara RAT ini berlangsung agak mundur, namun tidak mengurangi esensi dari kegiatan RAT tersebut.

“Saya berharap pegawai dapat menganggap koperasi LAN sebagai rumah kita bersama, maka kita memiliki kewajiban untuk berpatisipasi secara langsung hal ini juga berguna dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia” tutupnya

Kegiatan RAT ini juga dihadiri, perwakilan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesi (PKPRI) DKI, Drs. Muhammad Djajuli, dan perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DKI Jakarta, Ivan Janitra, SE

 

Jakarta - Salah satu tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk melayani masyarakat. Walaupun di tengah terpaan badai pandemi Covid-19, kualitas pelayanan ASN yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh berkurang atau bahkan berhenti. ASN harus menjadi ujung tombak yang mendorong terjadinya produktivitas sosial dengan tetap menjaga Protokol Kesehatan Covid-19. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh ASN di seluruh Indonesia kala pandemi Covid-19 adalah menemukan terobosan baru agar pelayanan terhadap masyarakat tetap dapat terselenggara dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada acara Ngobar (Ngobrol Bareng) bertajuk “ASN Unggul dan Melayani di Tengah Pandemi” yang diselenggarakan MNC Trijaya FM melalui teleconference, Kamis (9/7).

“Sebagai upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tengah terjadi, telah dilakukan penyesuaian kebijakan sebagai basis hukum ASN dalam bekerja. Perubahan kebijakan dilakukan pada ranah yang mengatur business process dan tata cara pelayanan yang disesuaikan dengan Protokol Kesehatan Covid-19. Sebagai contoh, dalam menghadapi Covid, LAN telah melakukan upaya untuk beradaptasi agar ASNnya tetap produktif. Pertama adalah LAN menjadi instansi pionir dalam mengeluarkan kebijakan Work from Home (WfH). Kedua adalah memberlakukan WfH bagi pegawai LAN yang menggunakan transportasi umum (KRL dan MRT). Dan ketiga adalah membangun sebuah platform yang berfungsi untuk memantau seluruh pegawai LAN, dimana aplikasi tersebut berfungsi untuk logbook yang memuat laporan kinerja harian, kondisi kesehatan dan juga posisi pegawai yang bersangkutan,” ujarnya.

Adi juga menegaskan bahwa reformulasi kebijakan dan pergeseran sistem pengembangan kompetensi ASN telah dirumuskan sejak terjadinya era disrupsi teknologi. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, menuntut perubahan tersebut agar terjadi lebih cepat. Disinilah peran teknologi dimanfaatkan secara optimal sehingga tercipta kultur ASN yang profesional, produktif, dan berdaya saing tinggi. 

“Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada agar dapat keeping up dengan kondisi yang begitu dinamis. Salah satunya dengan dengan membangun platform e-learning dan menerapkan flexi learning sehingga ASN bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Adanya varian pembelajaran yang beragam membuat ASN dapat mengembangkan kapasitasnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D),” tambahnya.

Dalam konteks pengembangan kompetensi ASN pada masa pandemi Covid-19, LAN sendiri telah mengambil langkah-langkah strategis. Pengembangan kompetensi ASN tidak lagi akan dilakukan secara satu arah, dimana seluruh proses pengajaran berbasis kepada fasilitator yang membentuk pola pikir dan paradigma peserta. Sebagai terobosan, pengembangan kompetensi ASN dilakukan dengan cara collaborative learning yang memungkinkan seluruh peserta untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menghilangkan gap antar ASN dan menyamakan tujuan bersama, yakni untuk mencapai birokrasi yang semakin berkualitas.

Dalam acara yang disiarkan langsung di radio MNC Trijaya FM dan akun youtube MNC Trijaya FM, para pendengar juga mendapat kesempatan langsung untuk bertanya kepada Kepala LAN.

Jakarta – Kunci keberhasilan sebuah Negara ada pada birokrasinya. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini menjadi blessing in disguise yang menyadarkan kita semua bahwa masih banyak tata kelola birokrasi yang perlu direformasi. Salah satunya adalah penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi, perencanaan yang didasarkan pada arah Pembangunan Nasional, perekrutan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karir, dan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, S.H., didampingi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si., pada Upacara Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIV Tahun 2020 di Gedung A Lantai 2 Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (9/7).

“Jumlah ASN yang ada di Indonesia saat ini adalah 4,2 juta, yg 70% tersebar di daerah dan sebanyak 1,6 juta adalah tenaga administrasi. Oleh karena itu, sebagai upaya efisiensi jumlah ASN di Indonesia, maka ASN akan dipangkas dan disederhanakan, dengan mengkaji kompetensi yang akan dibutuhkan dan menghapuskan fungsi-fungsi yang saling tumpang tindih. Sehingga, proporsi ASN akan sebanding dengan kebutuhan masing-masing organisasi”, ungkap Tjahjo Kumolo

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo mengatakan dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi, diperlukan komitmen dari pimpinan organisasi. Untuk itu, seorang pemimpin haruslah memiliki jiwa inovatif dan melayani. Hal ini sangatlah penting, karena seorang pemimpin harus mampu untuk memprediksi kemungkinan yang timbul, mampu mengatasi keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh organisasinya, dan serta mampu membangun kekuatan persuasif.

“Jika sebuah organisasi dipimpin oleh pemimpin yang inovatif dan melayani, maka akan tercipta birokrasi yang ‘tidak bertele-tele’ dan berfokus kepada kualitas pelayanan, yang sejalan dengan fungsi utama ASN yakni sebagai pelayan masyarakat.” ungkap Tjahjo.

Pada kesempatan yang sama, Kepala LAN melaporkan penyelenggaraan PKN Tingkat I Angkatan XLIV yang terdiri dari 40 peserta berasal dari Kementerian, Lembaga, Kepolisian dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebanyak 39 peserta dinyatakan lulus dan 1 peserta ditunda kelulusannya. Adi Suryanto juga menyampaikan bahwa pembelajaran PKN Tingkat I bertujuan untuk mengembangkan dan menyiapkan kompetensi kepemimpinan kolaboratif bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya guna meningkatkan daya saing Bangsa dan mempercepat pembangunan Nasional. Sebagai produk pembelajaran, telah dibuat policy paper yang terkait dengan tematik angkatan yaitu Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Daya Saing Bangsa dengan judul ‘Transformasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Bangsa’.

Pada kesempatan tersebut, Adi Suryanto juga membacakan 10 peserta dengan predikat ‘Sangat Memuaskan’, yakni sebagai berikut:

  1. Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
  2. Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng. - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
  3. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si. - Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (KEMENHUB).
  4. Gupuh Setiyono S. IK, M.H. - Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  5. Lucky Agung Binarto, S.H., C.N., M.H. - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM).
  6. Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si. - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KEMENDES PDTT).
  7. Suko Tri Kuntjoro, SE., SH. - Kepolisian Negara Republik Indonesia
  8. Drs. Haryomo DP., S.Pd., M.Hum. - Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  9. Ir. Ekatmawati - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KEMENDES PDTT).
  10.  Rinto Prastowo, S.I.K. - Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(humas)

Jakarta - Arsip memiliki peranan vital di dalam kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu pengelolaan arsip harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan mewujudkan budaya tertib arsip. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat LAN, Tri Atmojo Sejati, S.T., SH., M.Si pada kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh Tim Pengawas dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ruang Rapat Administrator Lantai 3, Kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta, Senin dan Selasa (6-7/2).

"Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kearsipan, dibutuhkan pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal, guna mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan, khususnya di lingkungan LAN," ujarnya.

Lebih lanjut, Tri Atmojo berharap bahwa kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan lancar dan dicapai hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 2019, LAN telah menerima penghargaan atas Pencapaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 dengan Nilai “AA” Kategori Sangat Baik dan meraih Juara Harapan III dalam Pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Terbaik Nasional Tahun 2019.

“Kita tidak boleh terlena atas penghargaan terkait kearsipan yang telah diraih oleh LAN. Melainkan, dengan diraihnya beberapa penghargaan pada tahun 2019, tugas dan tanggungjawab yang kita miliki akan semakin besar, karena kita harus mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi kita di bidang kearsipan,” tambahnya.

Sementara itu, Ardiani, Arsiparis Ahli Muda dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), selaku Ketua Tim Pengawas Kearsipan Eksternal menyampaikan bahwa LAN menjadi salah satu instansi yang diprioritaskan dalam kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal berdasarkan kepatuhan instansi dalam mengumpulkan formulir beserta bukti dukung kearsipan. Hal tersebut juga menjadi nilai tambah bagi penilaian Pengawasan Kearsipan Eksternal.

"Oleh karena adanya pandemi Covid-19, maka pada tahun ini pengawasan kearsipan eksternal dilakukan melalui dua cara, yakni monitoring aktif dengan melakukan verifikasi lapangan dan monitoring pasif dengan melakukan pengecekan terhadap bukti dukung yang telah dikumpulkan," tutupnya. 

Proses Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2020 di lingkungan LAN dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun tahapan tersebut adalah entry meeting, verifikasi bukti dukung menggunakan instrumen monitoring, wawancara terhadap objek pengawasan, pengamatan langsung, penyusunan risalah hasil monitoring dan exit meeting yang diakhiri dengan pemaparan risalah hasil monitoring dan penandatanganan Berita Acara Pengawasan Kearsipan Eksternal. (humas)

Jakarta - Dalam suatu negara, birokrasi yang korup dan proses penegakan hukum yang lemah tidak boleh terjadi. Dalam negara hukum, setiap birokrasi yang dijalankan pada hakekatnya merupakan tindakan atau upaya penegakan hukum. Oleh sebab itu, birokrasi yang bersih merupakan cerminan dari proses penegakan hukum yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, didampingi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si., pada acara Ceramah Isu Strategis Kebijakan Nasional bertajuk ‘Optimalisasi Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi’ dihadapan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Tahun 2020 melalui fasilitas video conference, Selasa (7/7).

“Penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jika ada konflik, maka hukum ditegakkan melalui pengadilan. Namun, jika tidak ada konflik, maka penegakan hukum ada di birokrasi. Jadi birokrasi pemerintahan merupakan pelaksanaan penegakan hukum yang ada dalam kegiatan sehari-hari sebagai upaya menjalankan roda pemerintahan”, tambah Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan bahwa jenis pengadilan hukum yang ada di Indonesia terbagi menjadi empat. Pertama, Peradilan Umum yaitu peradilan yang berhubungan dengan pidana perdata. Kemudian yang kedua adalah Peradilan Militer yaitu peradilan yang khusus mengadili aparat TNI dan orang yang disamakan kedudukannya dengan TNI. Ketiga, Peradilan Agama yang berhubungan dengan urusan agama seperti kasus pernikahan, perceraian, ahli waris, dan perwakafan. Keempat, Peradilan Tata Usaha Negara yaitu peradilan yang mengadili sengketa administratif yang timbul antara orang biasa melawan pejabat birokrasi sebagai akibat dikeluarkanya keputusan. Biasanya sengketa tersebut bersifat konkret, individual dan final. Konkret yaitu jelas masalahnya, sedangkan individual adalah jelas orangnya atau pihak yang dituju, dan keputusan tersebut sudah bersifat final tidak bisa dinegosiasikan kembali di ranah internal.

“Sebagai seorang pemimpin dan birokrat harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, jangan sampai keputusan yang dibuat menciptakan sebuah konflik hukum. Oleh sebab itu, dalam membuat keputusan perlu diperhatikan beberapa hal seperti: tidak melanggar peraturan yang jelas berlaku, jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power, dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang agar tidak membuat seseorang digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara” terang Mahfud MD.

Mahfud MD juga menyampaikan bahwa masalah birokrasi sudah ada sejak dulu. Sejarah kelam Bangsa Indonesia pernah menggunakan birokrasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga tugas pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi bias dan kurang maksimal. Pasca reformasi telah disuarakan good governance sebagai tata kelola baru dalam pemerintahan yang lebih baik. Namun, masalah lama seperti korupsi, kolusi dan nepotisme masih tetap saja ada. Maka dibentuklah lembaga dan komisi baru yang berfungsi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Sampai akhirnya kini Pemerintah/Presiden mengamanatkan untuk memangkas birokrasi sebagai langkah perbaikan birokrasi.  Pada awalnya eselonisasi dibuat untuk memperlancar dan mempermudah jalannya urusan. Namun, yang terjadi di negara kita hal tersebut tidak berlaku dan banyak urusan-urusan macet di level eselon 2 dan 3.  

“Birokrasi yang korup dapat diminimalkan melalui 3 hal seperti: mekanisme kontrol yang baik melalui pengawasan dan pembagian tugas yang jelas, pembenahan substansi hukum atau aturan-aturan yang dapat menciptakan clean government, dan internalisasi budaya sadar hukum. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menanamkan sikap sadar hukum yang mengedepankan birokrasi yang baik untuk melayani dan tidak mentolerir birokrasi yang koruptif, sehingga perubahan yang komprehensif ke arah yang lebih baik lagi dapat kita capai bersama”, tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si membuka ceramah ini sekaligus menyampaikan bahwa isu strategis tentang kebijakan nasional ini merupakan salah satu mata pelatihan dalam agenda manajemen strategis yang akan membekali para Peserta PKN Tk. II Angkatan X dengan pengetahuan tentang isu strategis untuk mengembangkan kepemimpinan strategis. Dengan pembelajaran tentang isu strategis kebijakan nasional ini, diharapkan para pimpinan birokrasi mampu meningkatkan kualitas birokrasi yang berorientasi masa depan dengan wawasan dan isu-isu strategis terkini. Acara ceramah ini dihadiri oleh 60 Peserta PKN Tk. II Angkatan X Tahun 2020 yang berasal  dari Pemerintah Pusat dan Daerah dengan komposisi 54 orang telah menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 6 orang lainnya akan diproyeksikan menduduki jabatan tersebut. (humas)

Jakarta - Dalam masa pandemi Covid-19, birokrasi dituntut untuk terus berkinerja melakukan pelayanan prima terhadap masyarakat. Untuk itu, beberapa langkah inovatif perlu dilakukan seorang pemimpin agar dapat beradaptasi menuju tatanan kenormalan baru (new normal). Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Basseng, M.Ed saat membuka Web Expo Festival Inovasi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIV LAN tahun 2020 di Auditorium Prof Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jln. Veteran, Jakarta, Senin (7/7).

“Disinilah pemimpin memiliki fungsi strategis untuk melakukan terobosan-terobosan baru, menemukan gagasan-gagasan baru yang inovatif serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus menerus berubah setiap saat” tambah Basseng.

Basseng juga menyampaikan, kegiatan Web Expo Festival Inovasi merupakan ajang pembuktian bagi peserta PKN I untuk menjadi pemimpin yang inovatif dan membawa perubahan nyata di sektor publik. Selain itu, kegiatan ini juga membuktikan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini, ASN tetap berkinerja dan mampu menciptakan ide dan gagasan baru.

“Di tengah krisis saat ini, kita membutuhkan pemimpin sebagai agen perubahan yang membiasakan diri membawa kultur inovasi di instansinya masing-masing. Adanya kebiasaan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja yang inovatif, hal itu setidaknya menjadi langkah awal bagi seluruh ASN untuk menggerakkan gerbong reformasi birokrasi yang saat ini terus bergulir” jelasnya.

Tidak hanya itu, menurut Basseng, kemampuan komunikasi yang efektif juga mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin perubahan. Hal ini berkaitan dengan cara seorang pemimpin mampu menyampaikan gagasan proyek perubahannya kepada stakeholders, sehingga secara bersama-sama dapat tercapai tujuan yang diinginkan.

“Saya yakin inovasi yang telah digagas para peserta ini dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Apalagi jika proyek perubahan ini bisa diaplikasikan dan dikembangkan oleh instansi-instansi lain tentu manfaatnya akan bertambah” tambahnya.

Basseng berharap inovasi yang lahir dari para pemimpin perubahan dapat memicu pertumbuhan inovasi lain di instansi asal peserta. Selain menjadi ajang promosi inovasi, kegiatan Web Expo Festival Inovasi tersebut juga menjadi arena pembelajaran bagi peserta.

“Para calon pemangku jabatan pimpinan tinggi madya diharapkan tidak hanya mampu melahirkan inovasi, tetapi juga dituntut mampu memimpin penerapan inovasi tersebut,” tutupnya

Kegiatan Web Expo Festival Inovasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan bagi para peserta yang hadir Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menyaksikan secara langsung inovasi-inovasi yang digagas peserta PKN tingkat I ini melalui fasilitas youtube dan zoom meeting. Dalam kesempatan ini ditayangkan 40 video pendek yang berisikan proyek perubahan para peserta PKN Tingkat I Angkatan XLIV Tahun 2020.

Jakarta – Widyaiswara merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Mengemban tugas tersebut, widyaiswara memiliki peran strategis sebagai motor dalam menentukan kualitas dan profesionalitas ASN. Hal tersebut diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si pada acara “Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama”, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jalan Veteran Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

"Diharapkan setelah dikukuhkan menjadi Widyaiswara Ahli Utama, tidak hanya berhenti pada tangga tertinggi, namun justru meningkatkan komitmen dan rasa tanggung jawab yang semakin besar untuk memberikan contoh dan menjadi panutan bagi widyaiswara lainnya," tambah Adi..

Lebih lanjut, Adi menyampaikan bahwa LAN saat ini sedang mengembangkan platform ASN Unggul yang menampung seluruh bentuk pelatihan yang berlangsung di berbagai lini, mulai dari proses pembelajaran, sharing pengetahuan, dan uji kompetensi yang dapat diakses melalui platform tersebut. Hal tersebut menuntut para widyaiswara untuk tidak hanya berkutat dalam lingkup kelas ajar, melainkan harus mengembangkan metode pembelajaran yang beyond limit, dengan mengubah mindset dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pengajaran widyaiswara.

“Saat ini kita dihadapkan pada beragam generasi yang ada di dalam organisasi, mulai dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, hingga generasi milenial yang banyak mendominasi. Oleh karenanya, para widyaiswara harus mampu beradaptasi dengan situasi ini, dengan selalu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam metode pembelajaran berbasis media yang beragam,” tutupnya.

Pada kesempatan tersebut, terdapat 10 widyaiswara yang melakukan Orasi Ilmiah dan dikukuhkan sebagai Widyaiswara Ahli Utama. Adapun kesepuluh widyaiswara tersebut adalah:

  1. Drs. H. Rusdjiman Soemaatmadja, M.Si - BPSDMD Provinsi Banten
  2. Dr. H. Suhardjo, M.Si - BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan
  3. Dr. Hj. Wiwin Winarni, M.M.Pd - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
  4. Ir. Moch. Toha Khuseno, M.Si - Balai Pelatihan Teknis Pertanian, Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  5. Dr. Sopan Adrianto, S.E., M.M., M.Pd. - BPSDM Provinsi DKI Jakarta
  6. Dr. Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si., M.H. - BPSDM Provinsi Jawa Barat
  7. Ir. H. Baharuddin, MM - BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
  8. Dr. Ir. Syahrin Daulay, M.Eng.Sc. - BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah
  9. Dra. Nelly Nurmelly, M.M. - Balai Diklat Keagamaan Palembang
  10. Drs. H.M. Samir Patsan, M.Ag. - Balai Diklat Keagamaan Makassar

Jakarta - Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada potensi desa akan memiliki dampak bagi peningkatan perekonomian apabila fasilitasi yang dilakukan dikelola dengan baik dan dilaksanakan berkelanjutan. Namun sayangnya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) terkadang masih bersifat parsial. Tidak jarang Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi yang sama di satu tempat, sehingga  terjadi pengulangan. Berdasarkan hal tersebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) berinisiatif membuat inovasi Village Preneurship yang bertujuan membangun kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendorong kreativitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat presentasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menuju Top 45 secara virtual di hadapan Tim Panel Independen, Kamis (2/7).

“Inovasi ini merupakan upaya dalam rangka mengikis ego sektoral sebagaimana mandat atau arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita tidak boleh lagi mengedepankan ego institusi dan ego daerah untuk melakukan kerja tim secara bersama-sama”, tambah Adi Suryanto.

Adi Suryanto juga menyampaikan, LAN telah melakukan fasilitasi di dua desa di Kabupaten Purwakarta untuk melakukan village preneurship dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: Idea, Product, dan Market (IPM). Kita tidak bisa mengembangkan produk kalau tidak memiliki ide yang cocok dan tidak bisa melakukan marketing kalau tidak punya produk. Untuk itu maka, IPM ini merupakan tahapan penting bagi dalam men-deliver proses inovasi di Kabupaten Purwakarta.

“Desa Pesanggrahan dan Desa Sukamulya adalah dua desa yang unik, karena bukan desa yang berstatus mandiri, tetapi bukan yang berstatus tertinggal juga. Dalam kegiatan ini yang paling penting adalah bagaimana  membangun komitmen  Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan beberapa stakeholder di Pemerintah Pusat dan juga kawan-kawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa memfasilitasi untuk bersama-sama bergerak. Selain itu, LAN juga melakukan pendekatan secara langsung kepada para aparat Desa tersebut, ajak berbicara dari hati ke hati. Hasilnya kami mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat sehingga pelan-pelan kami mencoba merubah mindset mereka bahwa apapun yang kita mimpikan dapat terwujud jika disertai dengan kemauan kuat. Secara singkat, langkah pertama yang kami lakukan adalah memetakan potensi desa, mengusulkan ide usaha dan juga merencanakan usaha. Selanjutnya yang kedua kami selenggarakan workshop untuk mengembangkan produk-produk unggulan tadi. Kami mengajak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Purwakarta, dan narasumber dari Yogyakarta untuk sharing pengetahuan dan pengalaman suksesnya”, ungkap Adi Suryanto.

Lebih lanjut, Adi Suryanto mengatakan, pada tahap ketiga kegiatan ini LAN memberikan pelatihan untuk memasarkan produk mereka mulai dari packaging, branding, dan menjual produk mereka, baik melalui media sosial BUMDES, e-commerce, maupun marketplace. Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak kegiatan tersebut. Salah satu contohnya adalah olahan gula yang diolah menjadi gula semut dapat dijual dengan harga Rp. 40.000 yang sebelumnya hanya dapat dijual dengan harga Rp. 18.000. Hal ini merupakan nilai tambah yang luar biasa bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan potensi dan peluang lapangan pekerjaan bagi para ibu rumah tangga, pemuda desa, dan komponen masyarakat lainnya.  Yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana inovasi ini telah menumbuhkan jiwa wirausaha baru. Banyak usaha-usaha baru yang muncul dengan mereplikasi cara-cara kami dalam mengembangkan usaha. Bahkan dari Deputi Jasa Ilmiah LIPI, Tanoto Foundation, dan ASTRA sudah memberikan komitmen untuk bergabung dalam program ini.

“Peran LAN adalah bagaimana membangun mindset masyarakat dan mengkolaborasikan kompetensi-kompetensi yang tersebar di banyak institusi melalui pendekatan inovasi kolaboratif ini. Kita percaya dengan semangat kebersamaan dan gotong royong kita bisa bersatu membangun Desa, tutup Adi Suryanto.

Pada kesempatan tersebut salah satu tim panel independen Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A. yang peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI menyampaikan dukungannya atas inovasi yang dilakukan oleh LAN. Karena nantinya inovasi ini bisa membangun smart ekonomi di desa. 

“Saya setuju ada gerakan membangun Indonesia dari desa, jadi kalau LAN bisa membumikan itu sangat luar biasa. Bukan secara fisik, tetapi nuansa kolaboratif dan sinergis antara stakeholders, masyarakat dan juga pemerintah desa itu yang ditonjolkan. Nantinya untuk membangun masyarakat unggul level desa perlu dibangun roadmapnya, untuk bisa nanti digerakkan ke seluruh Indonesia.” ungkap Siti Zuhro

 

Sebagai tambahan informasi, dari 2250 proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi, inovasi Village Preneurship "Sinergi Antar Stakeholders dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" yang digagas Pusat Inovasi Administrasi Negara LAN terpilih menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada KIPP Tahun 2020. Acara ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo, MA, Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM., dan Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara Dra. Isti Heriani, MBA.(humas)

Jakarta - Di tengah era disrupsi teknologi, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi digital bagi para Widyaiswara sangat diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, maka diharapkan dapat menjadi ‘jembatan’ bagi para Widyaiswara dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dalam mendapatkan akses informasi dan bahan pengajaran yang berkualitas, sehingga diharapkan akan tercipta ASN yang unggul dan profesional. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Aswad, M.Si. saat membuka Community of Practice (CoP) Widyaiswara Edisi Ketiga yang bertema “Langsung Praktik Bikin Video dalam 15 Menit”, dengan fasilitas video conference, Senin (29/6).

“Widyaiswara haruslah memiliki kemampuan yang mumpuni serta harus update dengan teknologi yang terkini. Dengan demikian, Widyaiswara akan dapat bersaing secara global dan menjadi pilar kemajuan bangsa, terutama dalam memajukan ASN di seluruh Indonesia,” tambah Aswad.

Lebih lanjut, Aswad menjelaskan bahwa saat ini LAN memfasilitasi penerbitan regulasi terkait CoP dan pembangunan sistem yang akan menjadi sarana bagi para Widyaiswara untuk saling belajar. Pembangunan sistem yang bernama Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia (RCWI) tersebut saat ini telah mencapai 75% dan rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun 2020.

“Sebagai instansi pembina Widyaiswara, LAN ingin membudayakan interaksi antar instansi pembina, Widyaiswara dan ASN yang berjalan terus-menerus. Diharapkan dengan adanya transfer knowledge yang dilaksanakan secara berkala melalui sistem tersebut, maka akan tercipta Widyaiswara yang semakin berkualitas,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia (DPP IWI), Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME, menyatakan bahwa pembangunan RCWI sejalan dengan gagasan dan program kerja DPP IWI, yakni pengembangan ruang belajar dari, oleh, dan untuk Widyaiswara serta menjadi ruang komunikasi antara Widyaiswara dengan ASN. 

“Kunci kesuksesan RCWI tergantung pada komitmen dan keaktifan Widyaiswara dalam memproduksi konten. Konten yang ada pada RCWI harus secara berkala dikembangkan dalam berbagai lini kompetensi, baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi sosial kultural,” tambahnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN ini merupakan forum ketiga setelah forum pertama yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2020 dan forum kedua yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2020 lalu. Kegiatan yang dimoderatori oleh Ir. M. Maliki Moersid, MCP., (Wakil Ketua DPP IWI) ini dihadiri oleh 264 Widyaiswara dari seluruh Indonesia. (humas)