Berita Lintas Instansi

Berita Lintas Instansi (61)

Infografis diatas adalah agenda rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II periode bulan Februari hingga Maret 2019.
.
#lanuntuknegeri

LAN Mengundang ASN Indonesia! Untuk mengikuti Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik Angkatan I!
#KawanLAN #lanuntuknegeri

Bagi ASN pengelola pelatihan, LAN mengundang anda untuk mengikuti Pelatihan Management of Training (MoT) yang akan dilaksanakan sebanyak empat angkatan. Untuk info lebih lanjut, segera hubungi contact person Pusbangkom Teknis dan Sosial Kultural ASN!

Bagi ASN penyelenggara pelatihan, LAN mengundang anda untuk mengikuti Pelatihan Training Officer Course (TOC) yang akan dilaksanakan sebanyak empat angkatan.
Untuk info lebih lanjut, segera hubungi contact person Pusbangkom Teknis dan Sosial Kultural ASN!

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil serta menindaklanjuti Surat Menpan RB perihal Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, LAN akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk dapat lebih memahami pengimplementasian yang tepat dari Peraturan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dimaksud.


Acara ini terbuka untuk K/L/Provinsi khususnya yang bertanggung jawab dalam Pengembangan Kompetensi ASN di instansinya dan BPSDM/BPSDMD/Bandiklat/Pusdiklat
.
Ditunggu konfirmasi kehadirannya disini http://bit.ly/konfirmasirakornas2019
.
#lanuntuknegeri

Setelah sukses menyelenggarakan Asian Games, Indonesia masih akan menyelenggarakan kompetisi olahraga multi-event dengan nama Asian Para Games. Keduanya sama-sama merupakan kompetisi olahraga multi-event yang terbesar di Asia tapi untuk Asian Para Games diselenggarakan khusus untuk atlet penyandang disabilitas.

Asian Para Games 2018 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah di Guangzhou, China, pada tahun 2010 dan di Incheon, Korea Selatan pada 2014. Berbeda dengan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di dua kota yakni Jakarta dan Palembang, untuk Asian Para Games hanya diselenggarakan di Jakarta saja.

Di Guangzhou saat itu Indonesia menempati peringkat 14 dari 30 peserta, mengantongi 1 medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Sedangkan di Incheon dengan total 38 medali yakni 9 emas, 11 perak, dan 18 perunggu Indonesia berada di peringkat 9 dari 32 peserta.

Untuk cabang olahraga total akan ada 18 yang dipertandingkan yakni Panahan, Para Badminton, Boccia, Catur, Menembak, Blind Judo, Lawn Ball, Goal Ball, Anggar, Para Atletik, Angkat Besi, Voli Duduk, Tenis Meja, Bowling, Basket Kursi Roda, Tenis, Balap Sepeda, dan Renang.

Beberapa cabang olahraga tersebut merupakan penyesuaian untuk penyandang disabilitas. Voli duduk misalnya, sesuai dengan namanya ini adalah pertandingan voli tapi dilakukan dengan cara duduk. Contoh lainnya adalah basket kursi roda yaitu bermain basket dengan penyesuaian aturan karena dilakukan sembari menggunakan kursi roda.

Namun ada juga cabang olahraga yang hanya khusus dimainkan penyandang disabilitas seperti boccia dan goal ball. Boccia adalah olahraga yang dimainkan oleh orang dengan keterbatasan kemampuan motorik. Cara bermainnya adalah melemparkan bola merah melawan bola biru agar dekat dengan bola target berwarna putih.

Sedangkan goalball dimainkan oleh penyandang tuna netra. Tujuan permainannya adalah melemparkan bola agar masuk ke gawang. Ketika bola dilempar maka tim lawan akan bertindak sebagai penjaga gawang dan dilakukan secara bergantian. Karena tidak bisa melihat bola maka di dalam bola tersebut akan diberi semacam lonceng.

Total 18 cabang olahraga tersebut 15 di antaranya juga akan dipertandingkan pada Paralimpiade Tokyo 2020 mendatang, yang tidak termasuk adalah Lawn ball, bowling, dan catur. Dukungan langsung dari masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menargetkan 16 medali pada Asian Para Games 2018 dan berada di peringkat 8.

*Biro Humas dan Hukum Kemenpora bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

#AyoIndonesia 

Nusadua, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, selaku ketua panitia nasional,  menyatakan Annual Meetings Internasional Montery Fund-World bank Group (AM IMF-WBG) 2018 di Bali lebih hemat dibandingkan gelaran sebelumnya di negara lain.

Sampai saat ini, katanya, panitia hanya menghabiskan sebagian dari dana yang dianggarkan APBN. Anggaran penyelenggaraan di Bali ini Rp855,6 miliar yang berasal dari APBN tahun anggaran 2017 dan 2018. “Total anggaran baru digunakan Rp566 miliar dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 192,1 miliar,” urai Luhut dalam dalam konferensi pers  di Nusa Dua, Nali, Senin (8/10).

Ia mengaku siap menerima para tokoh yang selama ini memberikan kritik terkait dengan anggaran pelaksanaan IMF-World Bank (WB) 2018 di Bali. Ia juga meminta  para tokoh jangan mengkritik bila  memang tidak tahu informasi yang sebenarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani  menolak tegas tudingan  Indonesia berniat untuk mendapatkan utang dengan cara menjadi tuan rumah AM IMF-WBG 2018.

“IMF itu tidak akan memberikan utang kepada negara yang tidak mengalami krisis, karena mandate IMF itu memang untuk negara yang krisis, itu pun jika diminta. IMF itu berfungsi seperti layaknya koperasi saja yang memberikan pinjaman sementara untuk menyelamatkan perekonomian anggotanya,” tegas Sri.

Menkeu menegaskan  saat ini Indonesia tidak dalam keadaan krisis. “Perbankan kita terjaga dengan sehat, GDP kita masih tumbuh sekitar 5%, defisit APBN menurun, inflasi terjaga rendah, dan moneter stabil. Kami meyakini bila fleksibilitas ekonomi bisa kita jaga, maka kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi global yang terjadi saat ini,” paparnya.

AM IMF-WBG 2018  di Nusa Dua, Bali pada 8-15 Oktober 2018 merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi. Hadir dalam pertemuan ini lebih dari 34.000 peserta dari 189 negara. Mereka yang hadir adalah pemimpin lembaga keuangan dunia, menteri-menteri yang membidangi urusan ekonomi dan moneter, serta pengusaha-pengusaha dari berbagai sektor.

Indonesia menjadi negara di Asia keempat yang terpilih menjadi tuan rumah, setelah Singapura, Thailand, dan Filipina. Proses pemilihan sebagai tuan rumah dimulai sejak Indonesia mengajukan proposal pada September 2014 hingga penetapan pada kuartal akhir 2015.

Kunjungan ke Kabupaten Nabire pada Rabu (20/12), dimanfaatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau lahan baru Bandar Udara (bandara) Douw Aturure. Presiden yakin bandara tersebut akan menjadi besar dan penghubung antar kabupaten karena keberadaan Nabire yang strategis di tengah Provinsi Papua.

Bandara besar ini akan menjadi simpul bagi wilayah yang berada di sekitarnya, yaitu Paniai, Dogiyai, Diyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Waropen, Wondama dan Kaimana.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan membangun terminal penumpang seluas 8000 meter persegi. Pada tahap berikutnya dikembangkan menjadi 15.000 meter persegi.

Presiden pun berharap pembangunan bandara baru Douw Aturure akan selesai paling lambat pada tahun 2020 mendatang.

“Tapi Pak Bupati tadi mintanya 2019,” kata Presiden.

Dalam bagian lain sambutannya, Presiden juga yakin keberadaan bandara baru Douw Aturure akan ikut meningkatkan potensi pariwisata di Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Nabire.

“Ya nanti juga tentu saja ada sampingnya, pariwisata karena kanan kiri Nabire ini sangat sangat sangat indah sekali,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana dalam acara tersebut diantaranya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Papua Lukas Enembe. (BPMI/EN)

 

Target penerbitan lima juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat hingga akhir tahun ini terus dikejar pemerintah. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat hari ini, penyerahan sertifikat hak atas tanah menjadi bagian dari agenda kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebanyak 2.568 sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala Negara kepada masyarakat di Gedung Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Rabu (20/12). Di Papua Barat sendiri, tahun ini ditargetkan sebanyak 15 ribu sertifikat diserahkan kepada masyarakat Papua Barat.

Di Provinsi Papua Barat sendiri diperkirakan terdapat 1.356.581 bidang tanah, namun yang disertifikatkan baru 190.638 bidang atau baru 14 persen.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk memiliki sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki. Banyak keluhan yang masuk kepadanya mengenai sengketa tanah oleh karena ketiadaan sertifikat ini.

“Setiap pergi ke daerah yang banyak terjadi adalah sengketa tanah antarindividu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Karena apa? Masyarakat belum pegang sertifikat,” ujarnya pada Rabu, 20 Desember 2017.

Ia mengungkapkan bahwa di seluruh Indonesia semestinya sudah diserahkan sebanyak 126 juta sertifikat kepada rakyatnya. Namun, hingga akhir tahun 2016 kemarin baru diserahkan sebanyak 46 juta sertifikat.

“Jadi masih banyak sekali yang belum memegang sertifikat ini,” tuturnya.

Untuk tahun depan, pemerintah sudah bersiap untuk menyerahkan sekitar tujuh juta sertifikat kepada masyarakat. Target tersebut ditetapkan meningkat pada tahun setelahnya hingga menjadi sembilan juta sertifikat.

Adapun bagi masyarakat yang telah menerima sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki, Kepala Negara berpesan agar mereka menjaga dengan baik sertifikat tersebut. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.

“Saya titip kalau ini mau dipakai untuk agunan ke bank tolong dihitung dulu, dikalkulasi dulu, bisa mengembalikan tidak bunga dan angsurannya. Kalau tidak bisa jangan,” tutur Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. (BPMI/EN)

 

Dalam peresmian ini, Presiden menjajaki jalan tol tersebut dengan mobil listrik berwarna merah karya mahasiswa Insitut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Mobil yang digunakan Presiden ini adalah mobil listrik Ezzy II yang menggunakan tenaga baterai sebesar 20 kWh dengan kemampuan jarak tempuh 130 kilometer.

“Kalau saya enak-enak saja, sebagai sebuah produk baru awal,” ucap Presiden mengomentari mobil listrik tersebut. Meski masih terdapat kekurangan, namun Presiden mengakui bahwa secara umum sudah sangat baik. Kekurangan tersebut telah disampaikan Direktur Pusat Unggulan Iptek Sistem dan Kontrol Otomotif (PUI SKO) ITS Muhammad Nur Yuniarto kepada Presiden.

Kekurangan itu merupakan sesuatu yang wajar. Terlebih lagi bila melihat pengalaman negara lain. “Perlu waktu 40 hingga 50 tahun untuk menuju kepada standar agar bisa masuk pasar,” kata Presiden.

Untuk melangkah ke tahap berikutnya diakui Presiden tidaklah mudah. “Yang paling berat biasanya adalah bagaimana produk itu secara desain, secara harga bisa masuk ke pasar, bisa kompetisi dengan produk-produk mobil lain yang sudah lama berada di pasar,” ucapnya.

Namun Presiden akan terus mendorong berbagai produk anak bangsa agar dapat masuk ke proses industri dan memiliki daya saing. “Terus kita kejar agar segera bisa masuk ke proses di industri,” ucap Presiden. (BPMI/EN)