Berita Lintas Instansi

Berita Lintas Instansi (56)

Setelah sukses menyelenggarakan Asian Games, Indonesia masih akan menyelenggarakan kompetisi olahraga multi-event dengan nama Asian Para Games. Keduanya sama-sama merupakan kompetisi olahraga multi-event yang terbesar di Asia tapi untuk Asian Para Games diselenggarakan khusus untuk atlet penyandang disabilitas.

Asian Para Games 2018 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah di Guangzhou, China, pada tahun 2010 dan di Incheon, Korea Selatan pada 2014. Berbeda dengan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di dua kota yakni Jakarta dan Palembang, untuk Asian Para Games hanya diselenggarakan di Jakarta saja.

Di Guangzhou saat itu Indonesia menempati peringkat 14 dari 30 peserta, mengantongi 1 medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Sedangkan di Incheon dengan total 38 medali yakni 9 emas, 11 perak, dan 18 perunggu Indonesia berada di peringkat 9 dari 32 peserta.

Untuk cabang olahraga total akan ada 18 yang dipertandingkan yakni Panahan, Para Badminton, Boccia, Catur, Menembak, Blind Judo, Lawn Ball, Goal Ball, Anggar, Para Atletik, Angkat Besi, Voli Duduk, Tenis Meja, Bowling, Basket Kursi Roda, Tenis, Balap Sepeda, dan Renang.

Beberapa cabang olahraga tersebut merupakan penyesuaian untuk penyandang disabilitas. Voli duduk misalnya, sesuai dengan namanya ini adalah pertandingan voli tapi dilakukan dengan cara duduk. Contoh lainnya adalah basket kursi roda yaitu bermain basket dengan penyesuaian aturan karena dilakukan sembari menggunakan kursi roda.

Namun ada juga cabang olahraga yang hanya khusus dimainkan penyandang disabilitas seperti boccia dan goal ball. Boccia adalah olahraga yang dimainkan oleh orang dengan keterbatasan kemampuan motorik. Cara bermainnya adalah melemparkan bola merah melawan bola biru agar dekat dengan bola target berwarna putih.

Sedangkan goalball dimainkan oleh penyandang tuna netra. Tujuan permainannya adalah melemparkan bola agar masuk ke gawang. Ketika bola dilempar maka tim lawan akan bertindak sebagai penjaga gawang dan dilakukan secara bergantian. Karena tidak bisa melihat bola maka di dalam bola tersebut akan diberi semacam lonceng.

Total 18 cabang olahraga tersebut 15 di antaranya juga akan dipertandingkan pada Paralimpiade Tokyo 2020 mendatang, yang tidak termasuk adalah Lawn ball, bowling, dan catur. Dukungan langsung dari masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menargetkan 16 medali pada Asian Para Games 2018 dan berada di peringkat 8.

*Biro Humas dan Hukum Kemenpora bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

#AyoIndonesia 

Nusadua, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, selaku ketua panitia nasional,  menyatakan Annual Meetings Internasional Montery Fund-World bank Group (AM IMF-WBG) 2018 di Bali lebih hemat dibandingkan gelaran sebelumnya di negara lain.

Sampai saat ini, katanya, panitia hanya menghabiskan sebagian dari dana yang dianggarkan APBN. Anggaran penyelenggaraan di Bali ini Rp855,6 miliar yang berasal dari APBN tahun anggaran 2017 dan 2018. “Total anggaran baru digunakan Rp566 miliar dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 192,1 miliar,” urai Luhut dalam dalam konferensi pers  di Nusa Dua, Nali, Senin (8/10).

Ia mengaku siap menerima para tokoh yang selama ini memberikan kritik terkait dengan anggaran pelaksanaan IMF-World Bank (WB) 2018 di Bali. Ia juga meminta  para tokoh jangan mengkritik bila  memang tidak tahu informasi yang sebenarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani  menolak tegas tudingan  Indonesia berniat untuk mendapatkan utang dengan cara menjadi tuan rumah AM IMF-WBG 2018.

“IMF itu tidak akan memberikan utang kepada negara yang tidak mengalami krisis, karena mandate IMF itu memang untuk negara yang krisis, itu pun jika diminta. IMF itu berfungsi seperti layaknya koperasi saja yang memberikan pinjaman sementara untuk menyelamatkan perekonomian anggotanya,” tegas Sri.

Menkeu menegaskan  saat ini Indonesia tidak dalam keadaan krisis. “Perbankan kita terjaga dengan sehat, GDP kita masih tumbuh sekitar 5%, defisit APBN menurun, inflasi terjaga rendah, dan moneter stabil. Kami meyakini bila fleksibilitas ekonomi bisa kita jaga, maka kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi global yang terjadi saat ini,” paparnya.

AM IMF-WBG 2018  di Nusa Dua, Bali pada 8-15 Oktober 2018 merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi. Hadir dalam pertemuan ini lebih dari 34.000 peserta dari 189 negara. Mereka yang hadir adalah pemimpin lembaga keuangan dunia, menteri-menteri yang membidangi urusan ekonomi dan moneter, serta pengusaha-pengusaha dari berbagai sektor.

Indonesia menjadi negara di Asia keempat yang terpilih menjadi tuan rumah, setelah Singapura, Thailand, dan Filipina. Proses pemilihan sebagai tuan rumah dimulai sejak Indonesia mengajukan proposal pada September 2014 hingga penetapan pada kuartal akhir 2015.

Kunjungan ke Kabupaten Nabire pada Rabu (20/12), dimanfaatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau lahan baru Bandar Udara (bandara) Douw Aturure. Presiden yakin bandara tersebut akan menjadi besar dan penghubung antar kabupaten karena keberadaan Nabire yang strategis di tengah Provinsi Papua.

Bandara besar ini akan menjadi simpul bagi wilayah yang berada di sekitarnya, yaitu Paniai, Dogiyai, Diyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Waropen, Wondama dan Kaimana.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan membangun terminal penumpang seluas 8000 meter persegi. Pada tahap berikutnya dikembangkan menjadi 15.000 meter persegi.

Presiden pun berharap pembangunan bandara baru Douw Aturure akan selesai paling lambat pada tahun 2020 mendatang.

“Tapi Pak Bupati tadi mintanya 2019,” kata Presiden.

Dalam bagian lain sambutannya, Presiden juga yakin keberadaan bandara baru Douw Aturure akan ikut meningkatkan potensi pariwisata di Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Nabire.

“Ya nanti juga tentu saja ada sampingnya, pariwisata karena kanan kiri Nabire ini sangat sangat sangat indah sekali,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana dalam acara tersebut diantaranya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Papua Lukas Enembe. (BPMI/EN)

 

Target penerbitan lima juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat hingga akhir tahun ini terus dikejar pemerintah. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat hari ini, penyerahan sertifikat hak atas tanah menjadi bagian dari agenda kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebanyak 2.568 sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala Negara kepada masyarakat di Gedung Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Rabu (20/12). Di Papua Barat sendiri, tahun ini ditargetkan sebanyak 15 ribu sertifikat diserahkan kepada masyarakat Papua Barat.

Di Provinsi Papua Barat sendiri diperkirakan terdapat 1.356.581 bidang tanah, namun yang disertifikatkan baru 190.638 bidang atau baru 14 persen.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk memiliki sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki. Banyak keluhan yang masuk kepadanya mengenai sengketa tanah oleh karena ketiadaan sertifikat ini.

“Setiap pergi ke daerah yang banyak terjadi adalah sengketa tanah antarindividu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Karena apa? Masyarakat belum pegang sertifikat,” ujarnya pada Rabu, 20 Desember 2017.

Ia mengungkapkan bahwa di seluruh Indonesia semestinya sudah diserahkan sebanyak 126 juta sertifikat kepada rakyatnya. Namun, hingga akhir tahun 2016 kemarin baru diserahkan sebanyak 46 juta sertifikat.

“Jadi masih banyak sekali yang belum memegang sertifikat ini,” tuturnya.

Untuk tahun depan, pemerintah sudah bersiap untuk menyerahkan sekitar tujuh juta sertifikat kepada masyarakat. Target tersebut ditetapkan meningkat pada tahun setelahnya hingga menjadi sembilan juta sertifikat.

Adapun bagi masyarakat yang telah menerima sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki, Kepala Negara berpesan agar mereka menjaga dengan baik sertifikat tersebut. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.

“Saya titip kalau ini mau dipakai untuk agunan ke bank tolong dihitung dulu, dikalkulasi dulu, bisa mengembalikan tidak bunga dan angsurannya. Kalau tidak bisa jangan,” tutur Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. (BPMI/EN)

 

Dalam peresmian ini, Presiden menjajaki jalan tol tersebut dengan mobil listrik berwarna merah karya mahasiswa Insitut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Mobil yang digunakan Presiden ini adalah mobil listrik Ezzy II yang menggunakan tenaga baterai sebesar 20 kWh dengan kemampuan jarak tempuh 130 kilometer.

“Kalau saya enak-enak saja, sebagai sebuah produk baru awal,” ucap Presiden mengomentari mobil listrik tersebut. Meski masih terdapat kekurangan, namun Presiden mengakui bahwa secara umum sudah sangat baik. Kekurangan tersebut telah disampaikan Direktur Pusat Unggulan Iptek Sistem dan Kontrol Otomotif (PUI SKO) ITS Muhammad Nur Yuniarto kepada Presiden.

Kekurangan itu merupakan sesuatu yang wajar. Terlebih lagi bila melihat pengalaman negara lain. “Perlu waktu 40 hingga 50 tahun untuk menuju kepada standar agar bisa masuk pasar,” kata Presiden.

Untuk melangkah ke tahap berikutnya diakui Presiden tidaklah mudah. “Yang paling berat biasanya adalah bagaimana produk itu secara desain, secara harga bisa masuk ke pasar, bisa kompetisi dengan produk-produk mobil lain yang sudah lama berada di pasar,” ucapnya.

Namun Presiden akan terus mendorong berbagai produk anak bangsa agar dapat masuk ke proses industri dan memiliki daya saing. “Terus kita kejar agar segera bisa masuk ke proses di industri,” ucap Presiden. (BPMI/EN)

Presiden Joko Widodo kembali meresmikan salah satu proyek infrastruktur yang ada di Tanah Air. Kali ini jalan tol Surabaya-Mojokerto seksi IB, II, dan III ruas Sepanjang-Krian dengan total panjang 15,47 kilometer diresmikan secara langsung oleh Kepala Negara.

Peresmian jalan tol tersebut dilaksanakan Selasa (19/12), tepatnya di Gerbang Tol Warugunung, Kecamatan Warugung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

“Ketiga seksi ini adalah tiga seksi pamungkas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang total panjangnya 34,05 kilometer,” ucap Presiden.

Presiden menyatakan bahwa proyek jalan tol Merak-Banyuwangi sepanjang 1.167 kilometer akan dirampungkan pemerintah pada akhir tahun 2019 mendatang.

“Saya sudah kejar terus setiap hari agar pada akhir 2019 tanpa alasan harus selesai,” ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa dari jalan tol sepanjang 1.167 kilometer tersebut, terdapat 561 kilometer ruas jalan yang telah beroperasi. Sedangkan 433 kilometer masuk dalam tahapan konstruksi dan 173 kilometer lainnya masih berada dalam tahap persiapan.

“Di Jatim sendiri ternyata yang paling banyak, yaitu 268 kilometer,” tutur Kepala Negara.

Tak hanya sampai di situ, Presiden menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan jalan tol di luar Pulau Jawa yang sudah dimulai sebelumnya.

“Misalnya tol trans Sumatra di Lampung sudah bergerak, di Palembang sudah bergerak, ke atas lagi di Medan sekitarnya sudah bergerak. Tahun depan dari ujung barat, Aceh sudah masuk akan ke timur,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan alasan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yaitu untuk mempersiapkan persaingan antar negara yang semakin keras dan semakin ketat.

Presiden meyakini bahwa negara berkembang akan menjadi negara maju jika memiliki daya saing yang tinggi dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan jalan tol terus dikebut pemerintah guna mengurangi ketergantungan pembiayaan pada APBN.

“Saya sampaikan jalan tol ini jangan sekali-sekali bergantung terus pada APBN. BUMN juga harus bisa mencari skema-skema baru pendanaan yang tidak memberatkan negara,” ujar Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden juga menegaskan pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga jalur kereta api bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah yang selama ini mengalami ketimpangan akibat infrastruktur yang tidak lengkap.

“Dengan kita bangkitkan ekonomi daerah maka ekonomi nasional akan bergerak dan kesejahteraan juga makin merata. Itu mengapa kita butuh infrastruktur,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. (BPMI/EN)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, hilangnya sejumlah lapangan pekerjaan karena perkembangan teknologi yang sangat cepat akan ada jenis pekerjaan baru yang muncul. Demikian pula halnya, tatkala ada jenis bisnis lama yang hilang maka ada jenis bisnis baru muncul. Untuk itu, Presiden meminta perguruan tinggi merespons hal ini.

“Tatkala lanskap politik, lanskap ekonomi berubah, lanskap sosial budaya berubah, pasti agenda penelitian dan pengabdian masyarakat universitas juga perlu mengalami perubahan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan kuliah umum dalam rangka Dies Natalis ke-68 perguruan tinggi tersebut, di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Selasa (19/12) pagi.

Presiden mengemukakan, karakter sumber daya manusia (SDM) dan jenis profesi yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan, politisi dan birokrat akan selalu penting namun jumlahnya tidak akan bertambah banyak. Namun, para pekerja profesional, insinyur, dokter, farmasi, dan lainnya perlu semakin banyak dengan kompetensi yang berstandar internasional.

Yang justru sangat penting ditingkatkan jumlahnya, menurut Presiden, adalah para entrepreneur, kewirausahawan yang akan menghasilkan peluang kerja baru yang akan membangun nilai tambah. Namun Presiden menyayangkan semangat kewirausahaan kita masih sangat rendah.

Ia menyebutkan, dalam Global Entrepreneurship Index tahun 2017, peringkat kewirausahaan Indonesia masih di urutan ke-90 dari 137 negara. Ditingkat Asia Pasifik peringkat Indonesia nomor 16 dari 24 negara, juga masih rendah. Jumlah inovasi dan paten, lanjut Presiden juga masih rendah, yaitu peringkat 87 dari 137 negara.

“Inilah fakta-fakta yang memang harus kita ketahui dan ini merupakan tantangan kita ke depan,” tegas Presiden Jokowi.

Tingkatkan Peran

Pemerintah sendiri, menurut Presiden Jokowi,  saat ini sedang terus bekerja keras untuk membangun ekosistem bagi pengembangan kewirausahaan, untuk mendorong tumbuhnya start up bisnis-bisnis pemula, dan berusaha membangun ekosistem untuk bisnis pemula, bisnis kecil untuk bisa menjadi besar.

Pemerintah juga membangun infrastruktur untuk memperkuat perdagangan yang efisien, melakukan deregulasi, debirokratisasi  untuk mendorong efisiensi dan inovasi, dan mengembangkan skema-skema pembiayaan baru untuk memperkuat pembiayaan bagi bisnis pemula.

Namun Kepala Negara mengingatkan, ekosistem pengembangan kewirausahaan buka hanya dibangun oleh pemerintah saja, pendidikan tinggi juga punya peran yang sangat strategis baik dalam mencetak SDM enterpreneur yang unggul maupun dalam menghasilkan karya riset inovatif yang mendorong kewirausahaan.

“Sungguh saya berharap pendidikan tinggi mampu meningkatkan perannya sebagai bagian penting dari ekosistem untuk mengembangkan kewirausahawan, mencetak sociopreneur,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden berharap Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi motor penggerak dalam pendidikan tinggi, berperan aktif sebagai ekosistem kewirausahaan.

“Jangan terjebak pada rutinitas, cara-cara baru harus terus kita kembangkan. Keinginan mahasiswa untuk berinovasi harus ditumbuhkan, kreasi-kreasi baru harus difasilitasi dan dikembangkan,” tutur Presiden seraya menambahkan, para sociopreneur yang memecahkan masalah dimasyarakat harus diberikan dukungan.

Kepala Negara mengaku senang sekali, telah mulai muncul  para sociopreneur di kalangan generasi muda Indonesia, yang menciptakan tas plastik daur ulang yang terbuat dari bahan natural, atau membuat aplikasi untuk pemberi makan ikan secara efisien.

“Ini saya lihat sangat bagus sekali, membuat aplikasi untuk perdagangan online dan lainnya, membuat film-film sejarah republik Indonesia kemudian dijual melalui YouTube atau Netflix. Membuat games viral dan kartun tentang kepahlawanan Indonesia yang diwirausahakan melalui dunia digital,” terang Kepala Negara.

Di akhir kuliah umumnya, Presiden Jokowi kembali berharap UGM bisa menjadi contoh untuk tidak terjebak pada rutinitas, tapi bisa menjadi contoh untuk perubahan besar, perubahan radikal dalam pendidikan tinggi yang menjawab tantangan iptek dan perubahan zaman.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Ristek dan Dikti M. Nasir, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan para civitas akademika UGM. (FID/ES)

Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2018 yang bersamaan dengan masa liburan panjang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada jajaran pemerintah terkait untuk memperhatikan tiga hal penting.

Pertama, mengenai ketersediaan bahan-bahan pokok dan stabilitas harga pangan. Meskipun ini  sudah rutin dilakukan, Presiden meminta agar diantisipasi terjadinya cuaca ekstrem dan beberapa bencana di beberapa daerah.

“Ketersediaan dan stabilitas harga pangan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Juga soal kelancaran distribusi logistik, baik berupa pangan, maupun BBM, dan juga elpiji,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Persiapan Natal dan Tahun Baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/12) sore.

Yang kedua,  Presiden juga meminta diperhatikan terkait dengan pelayanan transportasi.

Ia mengingatkan, tahun ini ada liburan yang sangat panjang, sehingga harus dipastikan pelayanan transportasi yang mudah dan gampang diakses oleh masyarakat, serta aman dan nyaman.

Apalagi, lanjut Presiden, akhir tahun ini juga bertepatan dengan momen liburan sekolah sehingga kebutuhan akan layanan transportasi semakin meningkat.

“Utamakan keselamatan warga dalam menggunakan sarana transportasi, baik yang di darat, laut maupun udara,” tegas Presiden Jokowi.

Terakhir, Presiden meminta Polri dan TNI dibantu BIN untuk mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban.

“Hadirkan rasa aman kepada masyarakat dengan meningkatkan pengawasan, pengamanan terhadap tempat-tempat publik, tempat ibadah, bandar udara, pelabuhan, stasiun dan terminal bus,” pinta Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga meminta agar masyarakat dilibatkan menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (DNA/SM/RAH/ES)

 

Segenap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) diminta untuk menjadikan momentum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 sebagai ujian netralitas dan profesionalisme untuk menerapkan Panca Prasetya Korpri.

“Ingatlah bahwa pengabdian anggota KORPRI bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu. Melainkan pengabdian anggota KORPRI hanyalah kepada negara, bangsa, dan rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan selaku Penasihat Nasional KORPRI pada Hari Ulang Tahun ke-45 KORPRI, di Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11) pagi.

Presiden menegaskan, anggota KORPRI berada di garis depan perjuangan dalam memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik yang prima. Karena itu, agar Indonesia bisa menjadi pemenang dalam era kompetisi global, maka rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi kerja.

“Segera tinggalkan pola pikir masa lalu, seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka,” tegas Presiden.

Presiden meminta anggota KORPRI memfokuskan energinya pada intisari dari pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Untuk itu, Presiden meminta setiap anggota KORPRI haruslah menjadi aset bangsa, yang menjadi bagian dari solusi bangsa, dan bukannya bagian dari masalah bangsa.

“Artinya, harus melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, makin akurat, dan makin baik,” tutur Presiden seraya menambahkan, anggota KORPRI harus menghilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional.

Bertranformasi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal akan bertranformasinya KORPRI menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara RI. Dalam bentuk baru itu, kata Presiden, fungsi pemerintahan yang diemban berupa pembinaan dan pengembangan profesi Aparatur Sipil Negara, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota ASN, memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Presiden berharap KORPRI menjadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncatan-loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. “Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan, korps berperan menjaga kode etik profesi, standar pelayanan profesi dan mewujudkan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa,” tuturnya.

Upacara HUT ke-45 KORPRI itu dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi. (Humas Setkab)

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan.

“Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru dengan predikat WTP kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel, yang lebih akuntabel,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) pagi.

Presiden menegaskan, pemerintah harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, prosesnya digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan, mensimpelkan. Selain itu, jangan lupa juga kita harus membangun manusianya. “Sekali lagi, kita harus membangun manusianya, SDM (Sumber Daya Manusia)-nya, dengan meningkatkan kompetensi kapasitas sumber daya manusia kita secara berkelanjutan,” ujarnya.

Jadi Basis

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam laporannya berharap, daerah-daerah atau kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak menutup atau menyimpan laporannya. Tetapi seharusnya menjadi basis untuk membuat tindakan-tindakan perbaikan yang makin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Menkeu, jika pada tahun 2014 lalu sebanyak 274 entitas mendapatkan opini WTP dari BPK. Pada 2015 ini meningkat menjadi 367 entitas pelaporan, meliputi 56 untuk kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi (pemprov), 222 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 60 pemerintahan kota (pemkot).

Dari jumlah tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada 22 K/L, 3 pemprov, 8 pemkab, dan 4 pemkot yang selama lima tahun terakhir berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK.

Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis untuk lima perwakilan saja yang menerima penghargaan lima tahun berturut-turut, yaitu perwakilan dari: 1. DPR-RI; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Provinsi Jawa Barat; 4. Kabupaten Boyolali; dan 5. Kota Surakarta.

Menkeu menjelaskan, tahun ini merupakan tahun yang sangat penting dan bersejarah, karena mulai tahun ini kita akan melakukan implementasi akuntansi yang berbasis aktual. “Ini berbeda sekali dengan akuntansi yang berbasis kas, yang selama ini kita lakukan. Ini merupakan suatu titik bersejarah di dalam pengelolaan keuangan RI,” ujarnya.(Humas Setkab/DND/ES)