Berita

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si menegaskan perlunya pemerataan terhadap pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Pemerataan pengembangan kompetensi ini diperlukan untuk membentuk aparatur sipil negara yang berkualitas dan berdaya saing.

“Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sangat diperlukan agar birokrasi kita semakin profesional dan mampu menghadapi kompleksitas persoalan,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara “Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah,” di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Selasa (4/12).

Menurut Kepala LAN Adi Suryanto, pemerataan dalam hal pengembangan kompetensi aparatur serta pendidikan dan pelatihan bagi ASN harus menjangkau semua aparatur di Indonesia.

“PNS dari Sabang sampai Merauke hingga yang ada di kawasan perbatasan dan terpencil harus memperoleh haknya untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata dia.

Hal ini, lanjut Kepala LAN, menjadi tanggung jawab lembaga diklat pemerintah di semua wilayah. Menurut dia, lembaga diklat harus mampu menjangkau semua ASN di Indonesia.

“ASN tidak hanya yang ada di Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, namun meliputi ASN yang berada di daerah, termasuk 3T (terluar, terpencil dan tertinggal). Sehingga lembaga diklat pemerintah terutama di tingkat pusat tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, namun juga mengedepankan kepentingan seluruh PNS di Indonesia,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala LAN meminta lembaga diklat pemerintah memiliki strategi baru untuk meningkatkan kualitas aparatur dengan pengembangan kompetensi yang bervariatif.

“Pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya dipahami melalui diklat saja. Masih banyak cara lain bagi PNS kita untuk menerima 20 Jam pelajaran pengembangan kompetensi yang menjadi haknya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita bersama untuk memenuhi hak tersebut,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menyerahkan 28 sertifikat akreditasi lembaga diklat pemerintah yang terdiri dari 7 lembaga diklat kementerian/lembaga, 8 BPSDM pemerintah daerah, 10 unit pelayanan terpadu (UPT), dan 3 kementerian/lembaga yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk memberikan akreditasi terhadap diklat teknis dan fungsional. (choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk juga kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional.

“Kurikulum untuk PKM Tingkat I ini dimaksudkan agar terbentuk sosok pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi dan kemampuan melakukan perubahan dan juga kolaborasi dalam upaya pembangunan pemerintahan,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam laporannya pada Upacara Pelepasan Peserta Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXIX Tahun 2018 di Aula Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan, Senin (29/10).

Demi mencapai tujuan tersebut, kata Kepala LAN, para peserta pelatihan Diklatpim Tingkat I dibekali dengan materi yang mencakup self-mastery, managing policy, managing collaborative change, serta aktualisasi kepemimpinan kolaboratif. Seluruh materi pelatihan diberikan melalui metode klasikal dan juga non-klasikal dengan e-learning.

Selain bekal materi, para peserta juga diwajibkan menyusun proyek perubahan dan menjalani ujian akhir dengan sistem computer-based test sebagai syarat lain untuk kelulusannya. Agar makin memperluas wawasan dan pengalaman para peserta PKM Tingkat I, diadakan juga agenda benchmarking melalui kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional ke Shanghai, Tiongkok.

“Visitasi ke Tiongkok ini dimaksudkan agar para peserta memeperoleh tambahan wawasan dan pengalaman dalam rangka penyusunan policy paper mereka. Hasilnya adalah angkatan yang luar biasa. Kawan-kawan tidak hanya berhasil menyusun policy paper, tetapi juga menyampaikannya pada Wakil Presiden dan usulannya langsung diterima,” jelas dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Syafruddin juga menyampaikan apresiasi pada alumni Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXIX Tahun 2018.

Menurut Syafruddin, beban dan tanggung jawab yang diemban oleh para lulusan Diklatpim Tingkat I ini cukup berat. Apalagi Indonesia saat ini hendak mewujudkan world-class bureaucracy di tengah era Revolusi Industri 4.0.

“Saya berharap alumni pelatihan ini mampu menjadi agen perubahan nasional sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien demi memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” kata dia.

Syafruddin juga berpesan agar ide-ide, hasil pemikiran, serta proyek perubahan yang didapatkan dari pelatihan kepemimpinan dapat diimplementasikan ketika mereka kembali ke instansi masing-masing. Selain itu, dia juga menghimbau agar para peserta juga terus menjaga serta mengembangkan jejaring yang telah didapat melalui interaksi dalam proses pelatihan ini.

Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXIX 2018 meluluskan 30 alumni yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah.  Acara ditutup dengan penyerahan Sertifikat Kelulusan secara langsung oleh Menteri PAN & RB Syafruddin kepada para peserta Diklatpim. (Ima/budiprayitno)

Jakarta – Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Sri Hadiati menyampaikan apresiasi dan ucapan selama kepada 223 wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN dari program Sarjana, Magister, serta Magister Terapan.

Sri Hadiati dalam sambutannya sangat mengapresiasi mereka yang mampu menyelesaikan pendidikan di jenjang yang tinggi adalah orang-orang yang memiliki usaha keras, dedikasi serta semangat belajar yang pantang menyerah.

“Saya tahu sendiri bahwa untuk menjadi lulusan STIA LAN Jakarta bukan hal yang mudah. Standar mutu seluruh tahapan pendidikan mulai dari input, proses, dan output yang diterapkan cukup tinggi, sehingga dapat dipastikan bahwa yang berhasil lulus adalah mereka yang memiliki kemampuan akademik, kompetensi teknikal, manajerial dan sosial kultural yang baik,” jelasnya saat memberikan sambutan pada acara Wisuda ke-55 Program Sarjana, Magister, serta Magister Terapan, di Aula Makarti Bhakti Nagari, Lt.2 Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Sabtu (17/11).

Menurut Sri Hadiati, gelar yang disandang para lulusan STIA LAN ini secara imanen melekat dengan tanggung jawab untuk menjadi pelayan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

“Saat ini kita berada pada kondisi lingkungan yang sangat dinamis. Gerak kemajuan teknologi terjadi begitu cepat dan tidak bisa terhindarkan. Terjadi lompatan-lompatan inovasi teknologi dalam waktu singkat. Menurut akademisi arus utama kita sedang memasuki Revolusi Industri 4.0,” jelasnya.

Menghadapi hal itu, Sri Hadiati berpesan agar alumni STIA LAN Jakarta yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan di Tanah Air dapat memberikan kontribusinya ke instansi dan daerah masing-masing. (budiprayitno)

 

 

Jakarta - Saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Bukti keseriusan itu diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah  yang menetapkan bahwa akselerasi inovasi dalam bidang tata kelola pemerintahan demi meningkatkan daya saing daerah sebagai Program Prioritas Nasional 2018.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN Dr. Tri Widodo mengatakan, inovasi memiliki peran penting di era sekarang ini. Apabila dilakukan secara tepat, akselerasi inovasi akan mampu mendorong percepatan penerapan good governance hingga peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke daerah.

“LAN sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi mengembangkan inovasi di bidang administrasi negara, telah mendorong bukan hanya pertumbuhan inovasi, tapi juga berusaha membentuk budaya inovasi melalui program Laboratorium Inovasi. Hasilnya, sejak 2014, terjadi lonjakan yang signifikan pada jumlah inovasi yang telah berhasil diciptakan. Periode 2014-2018 bisa dikatakan sebagai masa-masa keemasan inovasi,” kata Deputi Bidang Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo saat memberikan sambutan pada acara Seminar Nasional dengan judul “Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah” yang bertempat di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA., Kantor LAN Veteran, Selasa (13/11).

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Drs. Riyadi, M.Si. (Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN), Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA (Direktur Aparatur Negara BAPPENAS), Dr. Agung Firman Sampurna, SE., M.Si. (Anggota BPK RI), Ir. H. Herwin Yatim, MM. (Bupati Kabupaten Banggai), dan Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM (Walikota Sorong).

Tri Widodo memaparkan, Program Laboratorium Inovasi yang dimulai sejak tahun 2015 hingga saat ini, setidaknya telah menghasilkan 6.855 inovasi dengan sebaran pada 63 kabupaten/kota dan propinsi. Bila dirata-rata, maka untuk tiap kabupaten/kota mampu menghasilkan 109 inovasi.

Melalui program Laboratorium Inovasi ini, lanjut dia, LAN berusaha meningkatkan kapasitas daerah untuk berinovasi, memberikan pengalaman berinovasi, di samping mencoba menghasilkan produk inovasi.

“Maka bisa dikatakan bahwa tugas LAN adalah melakukan inkubasi inovasi guna memastikan ide-ide segar yang masih bertebaran dapat dilaksanakan secara sistematis untuk nantinya menghasilkan kemajuan dan perbaikan dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Meski demikian, Tri Widodo mengakui, masih terdapat kendala dalam menumbuh kembangkan dan meratakan budaya inovasi di daerah. Kendala itu antara lain terkait dengan dukungan kebijakan. Masih banyak kekhawatiran dari aparatur daerah untuk berinovasi karena takut inovasi itu akan berbenturan dengan peraturan.

“Mereka ragu untuk berinovasi karena khawatir inovasinya berbenturan dengan peraturan dan bisa membuat mereka berurusan dengan aparat hukum. Padahal dalam berinovasi, seharusnya jangan sampai dibayangi oleh perasaan takut,” ungkapnya.

Kendala lain yang menyebabkan kebiasaan inovasi belum merata sepenuhnya adalah belum adanya ekosistem inovasi di tiap daerah di Indonesia. Untuk mengatasi kendala ini, Tri Widodo menawarkan solusi dengan cara mengadakan upaya habituasi inovasi untuk membudayakan inovasi, dan memperkuat komitmen untuk mendukung inovasi.

“Karena inovasi dan ekosistem pendukungnya adalah dua hal yang berbeda. Di satu sisi kita harus mendorong akselerasi inovasi, tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan ekosistemnya,” pungkasnya. (ima/budiprayitno)

 

 

 

 

 

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam waktu dekat akan mulai menerapkan kartu kredit perusahaan (corporate card) untuk transaksi keperluan dinas demi peningkatan efisiensi penggunaan dan akuntabilitas anggaran.

“Penerapan corporate card ini akan semakin memudahkan organisasi saat menghadapi audit BPK. Karena semua transaksi akan terekam dengan jelas di sistem perbankan,” jelas Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK, SH., MBA., saat memberikan sambutan pada acara “Sosialisasi Uji Coba Penggunaan Corporate Card dalam Rangka Uang Persediaan”, di Ruang Kelas A dan Ruang Kelas B, LAN Veteran, Rabu (24/10).

Menurut dia, penerapan corporate card ini akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu masa peralihan. Namun ke depan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan kedinasan dan operasional organisasi nantinya akan menggunakan sistem baru ini secara permanen.

“Untuk masa permulaan ini, penggunaan dan pemilikan corporate card di LAN masih dibatasi. Namun, secara bertahap nantinya seluruh transaksi akan menggunakan sistem ini,” jelas dia.

Menurut Sri Hadiati, keputusan membatasi penggunaaan dan pemilikan corporate card ini dilatar belakangi alasan yang cukup mendasar. LAN ingin agar seluruh pegawai terlebih dulu mengetahui teknis dan beban tanggung jawab dari penggunaan corporate card.

“Untuk sementara ini memang masih terbatas. Kita masih menggunakannya untuk keperluan perjalanan dinas saja, misalnya untuk transportasi dan akomodasi hotel. Namun, saya harap pada akhirnya nanti semua transaksi akan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit ini sehingga akhirnya tidak ada lagi cash yang beredar di tangan pegawai,” kata Sekretaris Utama. 

Selain masih dibatasi untuk transaksi tertentu, kata Sestama, personel yang dapat memiliki corporate card untuk saat ini juga masih pegawai tertentu saja. Pegawai-pegawai yang diprioritaskan untuk mendapat corporate card pada masa transisi awal ini adalah mereka yang memiliki frekuensi tugas perjalanan dinas tertinggi. Selain itu, para pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi juga termasuk pegawai yang diprioritaskan memperoleh corporate card.

“Saya ingin kita semua menyadari bahwa kita harus pandai dalam menggunakan kartu ini. Jangan sampai kita mudah menggesek, tapi kemudian lupa pada kewajiban untuk membayar,” pungkasnya.