Berita

Jakarta – Banyaknya negara yang gagal atau mengalami keterpurukan ekonomi meskipun dilimpahi sumber daya alam pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan pemerintah negara bersangkutan dalam membuka ruang ekonomi dan politik yang inklusif. Thesis ini menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai asal mula kesenjangan kemakmuran antar bangsa yang selama ini diyakini disebabkan oleh kondisi geografi, kebudayaan dan kebodohan.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari Bedah Buku berjudul “Mengapa Negara Gagal : Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan” karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang digelar Perpustakaan LAN, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Rabu (9/5). Bedah buku itu menghadirkan Pengamat Politik LIPI Prof. Dr. Syamsudin Haris serta Direktur Eksekutif PPM Manajemen Bramantyo Djohanputro.

Syamsudin Haris mengatakan, kemakmuran suatu negara di satu pihak dan kemiskinan yang dialami negara di pihak lainnya ditentukan oleh faktor politik dan ekonomi ketimbang faktor geografis, kebufataan, serta kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara.

“Buku ini menyatakan secara spesifik bahwa pilihan atas sistem politik yang inklusif serta sistem yang relatif adil dalam mendistribusikan sumber-sumber lebih membuka pintu bagi kemakmuran suatu negara ketimbang sistem yang tidak demokratis. Jadi ada korelasi positif antara pilihan institusi politik dan ekonomi yang inklusif dengan kemakmuran suatu negara,” jelasnya.

Syamsudin mengatakan, pilihan terhadap sistem politik dan ekonomi yang inklusif merupakan faktor utama yang mempengaruhi peluang suatu negara untuk merebut kemakmuran dan kelimpahan ekonomi.

Hal senada dikemukakan Bramantyo Djohanputro. Menurut dia, adanya institusi politik yang memberikan ruang partisipasi akan membuka ruang ekonomi inklusif. Hal ini pada akhirnya mendorong kreativitas dan kemajuan ekonomi suatu bangsa.

“Sebaliknya, institusi politik yang otoriter dan didukung ekonomi ekstraktif akan memiskinkan dan mematikan kreativitas warga di dalamnya. Penentu dari pilihan tersebut kembali kepada institusi politik yang menjadi operator dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil,” jelas dia.

Bramantyo mengatakan, banyak contoh sukses negara yang awalnya berkubang dalam kegagalan, namun kemudian mampu membalik jalan sejarah menjadi institusi yang inklusif dantumbuh menjadi negara maju serta bergelimang kemajuan peradaban.

Salah satu contoh yang paling kelihatan adalah pertumbuhan ekonomi di Korea. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki kesamaan budaya, iklim, maupun geografis. Anehnya, rakyat Korea Utara termasuk yang termiskin di dunia sementara masyarakat Korea Selatan hidup berkecukupan sebagai salah satu negara termakmur di dunia.

Korea Selatan, lanjut dia, berhasil membangun masyarakat yang menghargai inovasi dan memberikan insentif bagi anak bangsanya yang kreatif dan berbakat serta membuka peluang yang sama kepada segenap rakyat yang ingin memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada. Kemakmuran yang diraih bisa dipertahankan sebab pemerintahnya bersikap tanggap terhadap aspirasi warga.

Hal ini, kata Bram, sangat bertolak belakang dengan apa yang dirasakan rakyat Korea Utara. Berpuluh-puluh tahun mereka didera kelaparan, pemerintahan yang represif, dan perangkat institusi ekonomi yang sama sekali berbeda.

“Perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu berakar pada masalah politik yang menciptakan arah dan haluan institusi kemasyarakatan yang saling bertolak belakang,” tandasnya. (budiprayitno)

 

 

 

 

Jakarta - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan sosialisasi Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) kepada pegawai Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) di Auditorium Makarti Bhakti Nagari LAN RI, Rabu (9/5). Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana zakat serta mengedukasi masyarakat.

Kepala Divisi Pengumpulan UPZ BAZNAS, Faisal Qosim mengatakan, potensi penghimpunan dan pengelolaan dana zakat saat ini dirasa masih belum optimal. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai hakikat penyaluran zakat serta pengelolaannya.

“Kami mengajak ingin mengoptimalkan layanan zakat pegawainya LAN supaya bermanfaat untuk penyaluran yang ada di LAN ini. Maka nanti tugas UPZ salah satunya membuat program perencanaan selama 1 tahun kedepan,” jelasnya.

Faizal mengatakan, BAZNAS sebagai koordinator Lembaga zakat juga memiliki diklat untuk memberikan sertifikasi Hak Amil atau profesi Amil Zakat, khususnya pelatihan untuk pengurus UPZ.

“Kami siap memfasilitasi apabila nanti akan dibuatkan manajemen dalam hal yang lebih konkrit di UPZ LAN. Bahkan yang pensiun pun nanti bisa jadi amil zakat,” kata dia

Terkait regulasi, Faisal memaparkan perlu adanya pembinaan pengurus UPZ agar Lembaga pengumpul zakat ini nantinya berjalan sesuai regulasi, manajemen yang jelas dan mengusung konsep-konsep Syariah, serta menjamin penyaluran zakat dapat bermanfaat di lingkungan LAN dan sekitarnya.

Kepala Biro Umum Sudardi berharap sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS ini dapat memberikan pemahaman kepada para pegawai, khususnya yang ingin menyalurkan sebagian rezekinya kepada yang berhak. (irena/budiprayitno)

Jakarta – Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) dengan mengundang seluruh penanggung jawab (Person in Charge) lembaga diklat di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemda, di Auditorium Makarti Bhakti Nagari LAN RI pada Selasa (8/5). Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) ini menggantikan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) yang sebelumnya digunakan.

Kepala Bidang Akreditasi dan SIDA Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN Rudi Masthofani mengatakan, sosialisasi atas sistem yang baru kepada seluruh PiC lembaga Diklat ini sangat penting karena berkaitan dengan hal yang sifatnya krusial.

“Keberadaan PiC lembaga diklat sangat penting, khususnya untuk akreditasi. Beberapa lembaga diklat tertunda akreditasinya karena PIC-nya kurang memperhatikan persyaratan yang ada,” jelasnya.

Menurut dia, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) ini juga mengakomodasi proses pengembangan kompetensi pegawai. Karena data pengembangan kompetensi pegawai akan terintegrasi secara nasional dan dimonitor.

“Informasi pengembangan kompetensi sudah harus masuk di 2019. Sehingga secara nasional akan terekapitulasi data pengembangan kompetensi selama 5 tahun dan setiap tahunnya,” kata Dia

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Kasubag SIDA, Ir. Ari Noviano memaparkan beberapa pengembangan program yang saat ini dimiliki SIPKA. Diantaranya, sistem yang sudah terhubung dengan BKN, pengembangan pelayanan informasi, interaksi dan transaksi, sistem keamanan yang lebih baik, tersedianya layanan e-learning serta pengembangan di masa yang akan datang terkait ASN Corporate University sebagai program prioritas nasional. (irena/budiprayitno) 

Jakarta - Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Sri Hadiati WK, SH, MBA menginstruksikan seluruh pejabat administrator dan JPT untuk mengedepankan kontrol dan taat aturan administrasi. Mereka juga diminta untuk meningkatkan ketertiban dalam pencatatan Barang Milik Negara (BMN) serta ketaatan dalam merealisasikan jenis belanja sesuai dengan ketentuannya, terutama terkait dengan pemeriksaan BPK.

“Terkait dengan beberapa pemeriksaan, dimohon dengan sangat untuk melakukan semuanya sesuai aturan. Lakukan pertanggungjawaban sesuai kondisi riil yang kita lakukan,” jelasnya saat acara Konsolidasi Kesekretariatan di Ruang Kelas A, Gedung A LAN RI, Jakarta, Senin (8/5).

Dia meminta dalam setiap kegiatan, tanggung jawab administrasi bukan hanya berada di tangan para pejabat administrator saja. Namun juga sampai kepada tingkatan JPT Pratama. Pembagian tanggung jawab diperlukan sebagai bentuk kontrol sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan jadwal revisi anggaran.

Sri Hadiati dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai majemen risiko yang merupakan kebutuhan krusial. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah mewajibkan setiap instansi sudah memiliki pedoman manajemen resiko sebagai salah satu syarat untuk maturisasi SPIP.

”Saya kira ini merupakan kebutuhan mendesak. Paling tidak JPT Pratama harus paham mengenai manajemen resiko supaya tidak terjadi ‘kebakaran’ di akhir tahun,” kata dia.

Sosialisasi Perpres N0. 16 Tahun 2018

Dalam kesempatan yang sama juga dipaparkan mengenai beberapa perubahan peraturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 4 Tahun 2015.

Anggota tim sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018, Nosin mengatakan keluarnya peraturan baru terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilandasi oleh beberapa hal, diantaranya semakin kompleks dan besarnya nilai transaksi PBJP setiap tahunnya, perkembangan kondisi pasar dan lingkungan bisnis terutama yang berbasis elektronik, serta upaya pemerintah untuk mengedepankan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi dalam PBJP.

“Perpres ini sangat simple sekali dan mengatur hal2 yang sangat umum. Peraturan turunannya nanti akan diatur dalam peraturan LKPP dan peraturan Kementerian sektoral terkait. Hal tersebut untuk mengakomodasi perubahan-perubahan terhadap kondisi faktual yang terjadi saat ini,” jelasnya. (irena/budiprayitno)

 

 

Yogyakarta - Ilmu administrasi publik di Indonesia berkembang pesat sejak era reformasi yang ditandai dengan perubahan pola pikir administrasi publik yang sentralistik menuju ke arah pelibatan pihak swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Meski demikian, ilmu administrasi publik sejauh ini belum terdefinisikan secara jelas, baik oleh akademisi maupun pemerintah dalam pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat acara Peluncuran dan Bedah Buku “Ilmu Administrasi Publik di Indonesia Mencari Identitas?” karya terakhir Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto di Ruang Auditorium Gedung Mandiri Fisipol UGM, Yogyakarta. Sabtu (5/5). Peluncuran dan bedah buku itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Dr. Pratikno, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Phd, Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Miftah Thoha serta Ketua KASN Prof. Dr. Sofian Effendi.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, walaupun konsep tradisional old public administration era Orde Baru menekankan segala urusan harus diselesaikan oleh negara sudah usang namun mengadopsi konsep administrasi publik dari Barat secara letter lux juga tidak tepat. Karena konsep administrasi ala Barat sangat berbeda dengan konteks yang di Indonesia, baik dilihat dari sisi historis maupun kultur yang ada.

“Buku karya Prof. Agus Dwiyanto ini secara lugas menyajikan inti perdebatan administrasi publik dari sisi keilmuan serta praktek empiris di Indonesia. Perkembangan ilmu dan praktek administrasi sangat terasa terutama sejak reformasi. Selain itu, kupasan mengenai gagasan privatisasi, kebijakan mendorong kompetisi, dan adopsi masif prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam sektor publik menjadikan batasan antara lembaga pemerintah dan non pemerintah menjadi semakin kabur”, lanjutnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan perlunya peran pihak lain selain negara dalam implementasi administrasi publik. Perlunya pelibatan pihak lain di luar pemerintah itu guna melaksanakan pembangunan yang menjangkau semua lapisan. Anwar mencontohkan pembangunan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sejak musyawarah, perencanaan hingga eksekusi kebijakan.

“Paradigma jaman old mengatakan segala urusan harus diselesaikan oleh negara. Kalau hal ini dibiarkan terus menerus maka akan terjadi stagnansi. Bahkan urusan pemerintahan tidak akan pernah selesai”, ujar Anwar Sanusi.

Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Miftah Thoha menyatakan deskripsi atau hakikat ilmu administrasi publik di Indonesia memang sulit untuk didefinisikan karena kuatnya campur tangan politik dalam ranah birokrasi.

“Kondisi di Indonesia sering menunjukan adanya pejabat politik yang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya. Sehingga implementasi konsep administrasi publik seringkali rancu karena berbenturan dengan kepentingan politik penguasa,” jelasnya.

Hal ini, lanjut dia, sangat berbeda dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Menurut dia, diskursus mengenai administrasi publik telah selesai dengan adanya prinsip “When politics end, administration begin”.

“Jadi ketika perhelatan politik selesai maka selanjutnya tugas administrasi atau birokrasi yang akan melaksanakan visi politik yang diusung. Dengan demikian maka politik tidak lagi mencampuri urusan administrasi/birokrasi. Kalau di Indonesia semuanya saling berkelit kelindan dan kompleks,” jelasnya.

Buku Ilmu Administrasi Publik di Indonesia: Mencari Identitas? merupakan karya terakhir Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto yang terakhir. Sebelumnya beliau juga telah menulis buku antara lain: Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah: Catatan Kritis Seorang Akademisi, Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali ke Jalur yang Benar, dan Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto pernah menjabat sebagai Kepala LAN RI periode 2012-2015. Almarhum juga merupakan Guru Besar Fisipol UGM yang aktif mengajar semasa hidup. (danang/budiprayitno)