Berita

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai salah satu instansi pembina diklat instansi pemerintah memiliki target yang besar dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance). Karena itu dibutuhkan dasar yang kuat tentang bagaimana nilai organisasi dipahami secara baik oleh seluruh pegawainya.

“Internalisasi nilai-nilai organisasi harus diberikan sedini mungkin kepada calon-calon pegawai. Dengan demikian akan muncul kader-kader baru yang akan meneruskan kiprah Lembaga Administrasi Negara ke depan dengan lebih baik,” kata Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol LAN Dra. Reni Suzana, MPPM saat memberikan sambutan pada acara “Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi untuk CPNS LAN RI 2018’, di Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan, Jakarta, Jumat (29/6).

Menurut dia, internalisasi nilai-nilai organisasi LAN seperti Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli atau disingkat IPIP sangat penting dilakukan. Selain menjadi nilai dasar yang harus dimiliki setiap pegawai di LAN, nilai-nilai organisasi ini juga menjadi pondasi dasar bagi organisasi untuk bergerak dan berubah menjadi lebih baik ke depannya.

Reni Suzana menuturkan, bagaimana nilai organisasi seperti Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli berhasil dirumuskan setelah melalui pergulatan pemikiran di era kepemimpinan alm. Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA. Proses nilai organisasi itulah yang menjadi dasar bagi LAN hingga bertransformasi seperti sekarang ini.

“Sebagai generasi penerus pilihan, maka organisasi wajib membekali calon ASN LAN dengan cara menginternalisasi nilai-nilai IPIP sebagai acuan bagaimana berkinerja dan memotivasi diri bahkan dapat menjadi contoh bagi yang lain,” kata dia.

Dia merinci, nilai organisasi seperti Intergritas tidak hanya terkait loyalitas terhadap organisasi namun juga integritas terhadap kinerja. Demikian juga dengan nilai Profesional yang mensyaratkan adanya standar kompetensi dari setiap entitas di LAN agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan organisasi demi tercapainya standar kinerja yang diharapkan.

“Dua hal lain yang tidak kalah penting ialah Inovatif dan Peduli,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro PH2P juga menjelaskan bahwa pola pembelajaran dalam internalisasi nilai-nilai organisasi ini tidak hanya berdasarkan teori dan bersifat klasikal semata. Namun juga ada berbagai simulasi yang nantinya akan memperlihatkan seberapa besar para CPNS dapat mengaktualisasi nilai Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli dalam pola kerja kedepannya.

Pada kesempatan itu CPNS LAN dari seluruh satuan kerja di Indonesia memperoleh materi pembelajaran dari Syafrudin Irfan atau yang akrab disapa “Kang Ojie” beserta tim Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia. (mustofa/budiprayitno)

 

Jakarta - Dalam rangka akreditasi program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (APN), tim asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi melakukan visitasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Kamis (5/7).

Visitasi tersebut menghadirkan dua asesor yakni Prof Paulus Israwan Setyoko, M.S. dari Universitas Soedirman dan Dr. H. Entang Adhy Muhtar, M.S. dari Universitas Padjajaran. Kedatangan tim tersebut diterima oleh Ketua STIA LAN Jakarta Dr. Makhdum Priyatno, M.A beserta jajaran, di Ruang Prayudi Atmosudirdjo.

Pada kesempatan itu, Makhdum menceritakan sejarah berdirinya STIA LAN Jakarta pada tahun 1960 dengan nama Perguruan tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PT DIAN) berdasarkan keputusan Menteri Pertama RI No. 578/MP/1960. Kemudian pada tahun 1964 berdiri pula akademi Ilmu Administrasi dan yang kemudian dengan PT DIAN berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN).

Dalam proses visitasi ini, tim asesor melakukan klarifikasi terkait isi borang yang mereka terima dengan melihat secara faktual terutama terkait dengan fasilitas pembelajaran.  Pada kesempatan yang sama, Ketua STIA LAN Jakarta menjelaskan pihaknya telah melakukan persiapan dalam rangka re-akreditasi ini.

Selain melakukan komunikasi, Tim Asesor melakukan tanya jawab dan pemeriksaan bukti fisik kegiatan akademik di Jurusan, Program Studi dan juga melakukan peninjauan pada sarana kampus yang ada seperti ruang perkuliahan, perpustakaan, laboratorium serta prasarana penunjang lainnya.

Proses visitasi ini berguna untuk meningkatkan mutu pengelolaan akademik di instansi kependidikan agar lebih baik lagi kedepannya. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh kedua asesor terhadap data yang telah tertulis di borang yang diajukan. Dan harapan program Magister Terapan APN segera mendapatkan akreditasi. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta - Pemerintah saat ini terus berupaya membawa Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain. Untuk itu pemerintah mengharapkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru direkrut untuk menjadi aset negara yang memberikan manfaat untuk negara bukan malah menjadi beban negara.

"Anda semua sebagai human capital, mulai dari rekrutmen sampai dengan latihan dasar merupakan bentuk investasi yang dilakukan negara. Sehingga pada saat nanti bekerja, negara kita tidak kalah bersaing dengan negara lain,” kata Menteri PAN & RB, Asman Abnur saat melakukan audiensi dan memantau pelaksanaan Latsar CPNS di Auditorium Wicaksana, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (5/7).

Asman mengatakan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan dalam sistem rekrutmen CPNS. Langkah ini ditempuh untuk mendapatkan calon pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

“Selain sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan bagi ASN juga terus disempurnakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dengan demikian, calon pegawai dari berbagai instansi nantinya betul-betul bermanfaat untuk negara,” kata dia.

Asman menuturkan, tingkat keberhasilan pegawai pada masa mendatang dapat dilihat dari bagaimana pegawai itu bermanfaat untuk unit kerjanya.

"Apa kontribusinya terhadap outcome yang dilakukan unit kerjanya. Jadi tidak boleh seseorang itu hadir dalam suatu unit kerja tetapi tidak ada manfaatnya," tambah Menpan.

Terakhir Menpan berpesan, selain kinerja seorang ASN harus mempunyai keberanian untuk melakukan inovasi dan membuat perubahan-perubahan.

"Di jaman yang milenial sekarang perubahan itu begitu cepat, tidak bisa kita bendung, kita harus menjadi bagian dari perubahan, jangan hanya jadi pengikut tapi kita menjadi bagian yang membuat perubahan" tutup Menpan. (Mustopa/budiprayitno)

Jakarta – Sumber daya aparatur merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik agar mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pelayanan publik. Pemerintah saat ini juga terus mendorong reformasi birokrasi di semua tingkatan agar birokrasi pemerintah lebih profesional.

“Tata kelola SDM aparatur saat ini sudah diarahkan ke Integrated Human Resource Management (HRM). IHRM atau pendekatan administrasi personil ini memandang bahwa sumber daya aparatur sebagai asset negara harus dikelola, dihargai dan dikembangkan dengan baik sejak masuk menjadi ASN hingga pensiun,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur saat memberi sambutan Upacara Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVIII dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan III, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (5/7).

Asman mengatakan, selain konsep IHRM dalam manajemen ASN, ke depan juga akan diterapkan manajemen berbasis kinerja. ASN tidak hanya dinilai berdasarkan kewajiban absen semata namun juga manfaat yang diberikan atas apa yang dikerjakannya.

“Karena itu kita terus mendorong agar ASN meningkatkan kapasitasnya dengan memanfaatkan haknya mengikuti diklat selama 20 jam per tahun sebagaimana tercantum dalam UU ASN,” kata dia.

Asman juga mengungkapkan selama ini terus mendorong Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk terus berinovasi dalam perbaikan kualitas Diklat.

“Sebagai instansi pembina kediklatan, LAN terus saya dorong untuk memberikan atmosfir yang positif bagi pemerintah dengan menyelenggarakan program-program diklat yang lebih aplikatif,” ungkap asman.

Asman juga meminta para peserta Diklatpim Tk. I yang telah lulus dapat menjadi inisiator dalam melakukan inovasi-inovasi di instansinya serta menjadi motor penggerak reformasi birokrasi.

Pameran Inovasi

Sehari sebelum upacara pelepasan peserta, para peserta Diklatpim menyelenggarakan pameran inovasi hasil proyek perubahan yang dilakukan para peserta.

"Pameran Inovasi ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam membangun budaya inovasi, serta menularkan virus dan gagasan inovasi kepada khalayak yang lebih luas," kata Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Pameran Inovasi Pimpinan Tinggi ASN Proyek Perubahan Peserta Latihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVIII, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Rabu (4/7).

Para peserta pameran inovasi yang merupakan JPT Madya dan JPT Pratama harus menjadi pendorong di instansinya masing masing untuk terus melakukan inovasi. Sehingga diharapkanbirokrasi di Indonesia benar-benar menjadi birokrasi yang berkualitas.

"Kita berharap gagasan gagasan yang ada di pameran inovasi ini bisa menular, bagai virus kemana mana, dorong kawan-kawan kita, kolega kita, staff kita untuk melakukan inovasi," tambah Kepala LAN.

Sekedar catatan 4 tahun belakangan ini, lanjut Kepala LAN, dari kurikulum pembelajaran Diklat Kepemimpinan dan media lain kita telah menghasilkan kurang lebih 18 ribu inovasi sektor publik. Angka itu didapat dari hitungan para alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat I sampai tingkat IV. Dimana semua alumni diklatpim diwajibkan untuk menyusun proyek inovasi yang bermanfaat untuk instansinya dan juga untuk masyarakat luas.

“Selain itu tiga tahun belakangan ini LAN juga menginisiasi kabupaten dan kota di tiap daerah untuk melakukan laboratorium inovasi sehingga turut berperan dalam meningkatnya jumlah inovasi sektor publik di Indonesia,” jelas dia. (choky/mustofa/budiprayitno)

 

Jakarta - Salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam agenda reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Hingga saat ini masih banyak kebijakan yang diputuskan tanpa melalui analisis rasional yang memadai. Padahal kualitas kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam acara Peluncuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan tema “Kebijakan Publik Untuk Pelayanan yang Lebih Baik”, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA LAN Jakarta, Kamis (7/5).

Acara itu juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya : Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN & RB Damayani Tyastianti, Staf Ahli Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif Kemenko PMK Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama Lies Marcoes, serta Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Gunawan.

“Salah satu akibat dari miskinnya bukti dalam membuat kebijakan adalah munculnya kebijakan yang sekedar meniru tanpa melihat konteks,” jelasnya.

Oleh karena itu, perbaikan kualitas kebijakan yang disertai dengan instrumen yang baku untuk dapat mengukur kualitas kebijakan menjadi penting. Sehingga, kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi sebagai pembelajaran untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.

“Perbaikan manajemen hulu kebijakan merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah hilir kebijakan public. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Dia

Kepala LAN menambahkan bahwa untuk memandu upaya perbaikan proses dan manajemen kebijakan tersebut, LAN menginisiasi pengembangan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai sebuah alternatif instrumen yang mudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Dr. Muhammad Taufik mengemukakan contoh salah satunya dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN bahwa Indonesia banyak tertinggal. Pemerintah masih belum bisa optimal bersaing di dunia internasional karena belum melihat perancangan kebijakan berdasarkan bukti. Kebijakan masih dianggap sebagai sekedar regulasi dan tidak berbasis bukti sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan di masa yang akan datang.

“Ini merupakan pekerjaan rumah kita semua. Ke depan jika kita ingin menjadi bangsa yang world class maka kebijakan-kebijakannya harus responsif, visioner dan mampu memberdayakan. Bukan sekedar diartikan sebagai sebuah regulasi. Paradigma ini perlu kita ubah dalam memecahkan problem-problem kebangsaan kita,” jelasnya.

Dia mengatakan keberadaan IKK merupakan salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah kualitas kebijakan.

“IKK bukan hanya merupakan instrument untuk mengukur, tetapi sebagai sarana untuk belajar membuat kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kebijakan,” jelasnya. (irena/budiprayitno)