Berita

Jakarta - Pemberhentian 2357 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi melalui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht masih terkendala. Meskipun beberapa waktu lalu telah ditandatangani keputusan bersama tiga menteri antara Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara danReformasi Birokrasi (KemenPAN- RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun peraturan tersebut tidak serta merta digunakan senjata untuk memberhentikan ASN pelaku korupsi.

LAN yang ikut bertanggung jawab dalam manajemen ASN melihat hal ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks dan harus mendapatkan penanganan yang sangat serius dan mendesak dari berbagai pihak. hal ini diungkap Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) LAN, Dr. Hary Supriyadi dalam acara diskusi media yang digelar kantor LAN Veteran, Jakarta, Jumat (28/9).

Dalam acara yang bertema pemberhentian ASN eks terpidana korupsi ini, Rosdiana, Kepala Bidang Penegakan Disiplin Sumber daya Manusia Aparatur, Kementerian PAN dan RB mengatakan ada dua faktor yang menjadi kendala pemberhentian ASN terpidana korupsi salah satunya ialah faktor kedekatan.

“Faktor kedekatan ASN korupsi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu gubernur, bupati dan walikota. Hal demikianlah yang membuat PPK tersebut sulit untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian ASN tersebut” ungkap Rosdiana

Selain itu, ASN pelaku korupsi berdalih bahwa dirinya tidak terkena ketentuan pasal 87 ayat 4 (b) dijelaskan nama lain dari kejahatan jabatan adalah tipikor, yang intinya berapa pun putusan dari peradilan selama sudah memiliki keputusan tetap, ASN tersebut harus dipecat secara tidak hormat. Tetapi mereka berdalih perkara sebelum UU ASN tersebut lahir dianggap tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bidang mediasi dan perlindungan Andi abu Bakar mengatakan bahwa ketentuan pemberhentian PNS sudah ada sejak lama, hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32/1979 tentang pemberhentian PNS yang menyatakan “semua ASN yang melakukan tindak pidana jabatan dan mempunyai keuputusan hokum tetap  harus diberhentikan secara tidak hormat”

Disadari bahwa walau berbagai peraturan terkait pemberhentian pns terpidana korupsi telah jelas, namun prakteknya di lapangan berbeda jauh, dimana banyak PNS yang terlibat tipikor yang sudah diputus tetap oleh Pengadilan justru tetap aman bahkan kembali mendapat jabatan strategis.

 "Memang antara normatif dengan penerapan berbeda jauh. Banyak PNS yang sudah diputus bahkan lebih dari dua tahun masih tetap menjadi PNS," ungkapnya. Menurut dia, masih banyaknya PNS yang sudah divonis namun tidak dipecat karena tidak adanya komitmen pimpinan para PNS itu dalam menciptakan birokrasi dan aparatur yang bersih dari tipikor.

Di sisi lain, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dewan Perwakilan Nasional Korps Pegawai RI, Nurmandjito menilai pemecatan ASN terpidana korupsi tidak dapat begitu saja dilakukan walaupun telah ada keputusan bersama tiga menteri, perlu adanya pemahaman terhadap terpidana kasus korupsi.

Ia menambahkan bahwa “tanpa menutup mata sebagian ASN yang divonis tersebut adalah korban dari sistem pengelolaan keuangan yang masih rentan penyelewengan, korban paksaan dari atasan maupun lingkungan kerjanya” karena itulah pendekatan humanis perlu dilakukan dalam penanganan kasus tersebut. Sehingga kedepannya tidak menyengsarakan keluarga eks terpidana korupsi, tutupnya. (choky/budiprayitno)


Denpasar  – Global megatrends yang ditandai dengan pertumbuhan teknologi, perubahan iklim, pergeseran kekuatan ekonomi, hingga urbanisasi tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi & pola interaksi masyarakat namun juga bagaimana pemerintahan, pelayanan publik, kelembagaan serta sektor publik dikelola.

“Perubahan besar di lingkungan global seperti teknologi, revolusi industri 4.0, perang ekonomi negara-negara besar, perubahan iklim, dan demografi yang dikenal dengan istilah global megatrends telah menimbulkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam banyak aspek,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam pembukaan Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) Conference 2018 yang bertema "Public Administration in Managing Global Megatrends: People, Public Services, Institution and Ethics”, di Sofitel Nusa Dua, Bali, Senin (17/9).

Menurut Kepala LAN, berbagai gejolak dan volatilitas di era global megatrends harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

“Melalui konferensi ini, saya berharap kita dapat berbagi pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman kita dalam bagaimana administrasi publik, sumber daya manusia, layanan publik, lembaga dan etika bertransformasi menghadapi global megatrends,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin berharap EROPA Conference 2018 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) mampu memberikan kontribusi bagi semua negara yang hadir mewakili.

“Saya berharap pertemuan EROPA ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam diskusi global megatrends yang sedang berkembang saat ini,” jelasnya.

Konferensi EROPA ini diikuti oleh 350 orang yang berasal dari berbagai negara antara lain Indonesia, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Thailand, Iran, Nepal, Brunei Darussalam, Malaysia, Australia, Liberia, Kamboja dan Afrika Selatan ini akan mempresentasikan 70 karya dari 4 sub tema di mana 27 makalah berasal dari Indonesia. (humas)

 

Bali – Perbaikan terhadap kualitas sumber daya aparatur sipil negara menjadi faktor kunci dalam menghadapi era Global Megatrends. Selain itu, inovasi di sektor pelayanan publik menjadi upaya lain untuk mengantisiasi perubahan global tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, akan memprioritaskan perbaikan kualitas aparatur sipil negara untuk mengimbangi kecanggihan teknologi sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan global.

“ASN ke depan akan kami benahi dengan meningkatkan kualitas mereka melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas,” kata dia usai memberikan pidatao pembukaan EROPA Conference 2018, di Nusa Dua, Bali, Senin (17/9).

Syafruddin menyadari kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk menunjang kualitas layanan publik. Selain diklat, hal lain yang juga dilakukan adalah melalui pertukaran sumber daya aparatur antar lembaga pemerintah dan non pemerintah maupun kerjasama dalam dan luar negeri.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan perubahan global yang saat ini terjadi telah menyebabkan dampak terhadap semua sektor. Tidak hanya berimbas kepada lembaga pemerintahan namun juga sektor swasta. Semua pihak pada akhirnya dituntut mengubah cara mereka melakukan bisnis, termasuk membangun strategi dalam menghadapi global megatrends.

“Selain kecanggihan teknologi yang berkembang pesat, perubahan besar global saat ini juga terkait dengan revolusi industri 4.0, perang ekonomi negara besar perubahan iklim, dan perubahan demografi. Untuk itu kita pelu melakukan inovasi sektor publik agar mampu menghadapi global megatrends,” kata dia. (Humas)

 

Selalu berhati-hati dengan penipuan mengatasnamakan Kepala LAN RI, Pejabat, ataupun Instansi LAN RI. 
Selalu berkontak dengan nomor resmi dan sosial media resmi Lembaga Administrasi Negara.