Berita

Jakarta – Keputusan dan kebijakan politik akan jalan ditempat apabila tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang memadai. Apalagi kompetensi aparatur saat ini menjadi kunci dalam pengembangan ASN sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014.

“Di era persaingan global sekarang ini, semua kinerja dinilai dengan indeks. Ini berarti tidak peduli sehebat apa pun keputusan dan kebijakan politik akan jalan di tempat kalau tidak didukung oleh sumber daya dengan skill luar biasa,” kata Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN Dr. Muhammad Idris, M.Si  di acara Forum Komunikasi BPSDM dan BKD se-Kalimantan, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (11/10). Acara Forum Komunikasi BPSDM dan BKD se-Kalimantan sendiri merupakan rangkaian kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan 2018, yang diselenggarakann di Pontianak, Kalimantan Barat 9-13 Oktober 2018.

Menurut Idris, pengembangan kompetensi ini sangat vital. Karena itu setiap instansi pemerintah harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya untuk membangun kompetensi ASN.

Idris meminta agar pengembangan kompetensi ASN di daerah jangan sampai tertinggal karena tuntutan ke depan adalah bagaimana menghasilkan smart ASN.

“Sekarang ini sudah mulai ada pergeseran isu, tidak hanya good governance saja namun juga bagaimana pemerintah mewujudkan smart ASN. Untuk itu lembaga diklat di daerah pun harus mampu merancang program untuk mempersiapkan masa depan,” jelasnya.

Idris juga menyinggung permasalahan yang masih banyak ditemui, yaitu kebijakan yang saling tumpang tindih, termasuk di antaranya kebijakan dan peraturan yang seharusnya menaungi ASN dan pengembangan ASN. Kebijakan dan peraturan dari pusat yang seharusnya diturunkan menjadi peraturan daerah menjadi sulit dilakukan dan tidak efektif.

“Terlalu banyak kebijakan dari pusat yang menyita waktu karena kita harus memilah-milah kebijakan tersebut. Padahal bangsa yang kuat itu salah satunya karena mampu menerjemahkan keputusan nasional pada level sub nasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Idris meminta seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN untuk mulai meninggalkan mindset kedaerahan dan harus mulai berpikir ke depan.

“Kita harus mulai mengadopsi gaya birokrasi ala perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang selalu berusaha mengonstruksi masa depan,” pungkasnya. (mus/ima)

 

Jakarta - Salah satu kekuatan suatu bangsa terletak pada kemampuannya mengelola aset intelektual dan mengaplikasikannya untuk pembangunan. Salah satu aset intelektual itu adalah hasil kajian maupun riset yang memiliki manfaat bagi orang lain dan lingkungan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pentingnya hasil kajian atau riset itu harus disertai dengan promosi dan pengelolaan yang terencana dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar hasil kajian dan riset tidak berhenti menjadi karya akademis semata namun juga menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

“Dalam rangka menjaga kualitas hasil kajian dan risetnya inilah LAN menganggap perlu ada suatu forum untuk sarana kontrol penyempurnaan hasil kajian di LAN,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Forum Ekspose Kajian, Inovasi dan Kebijakan Strategis 2018, di Graha Makarti Bakti Nagari, LAN Pejompongan, Selasa (16/10).

Menurut Adi Suryanto, forum ekspose ini tidak hanya sebagai wadah memamerkan hasil-hasil kajian dan inovasi unit kerja di LAN, tetapi juga kesempatan untuk melakukan review dan masukan kepada hasil-hasil kajian.

“Karena riset LAN bukan semata pure research, tapi juga merupakan kajian kebijakan dan memiliki keterkaitan dengan proses penyusunan kebijakan,” kata dia.

Adi Suryanto berharap apa yang dihasilkan oleh LAN sepanjang tahun 2018 mampu memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, terutama yang terkait administrasi negara.

“Forum ini, selain diharapkan mampu memberi masukan-masukan dari para narasumber, dapat pula menjadi wadah bertukar pikiran dan berbagi pengalaman bagi para peneliti kita demi pengembangan karir mereka ke depannya,” ujar Kepala LAN.

Kepala LAN berharap hasil kajian dan penelitian yang dihasilkan setiap unit di LAN akan lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang. Apalagi menjelang perubahan struktur organisasi LAN, maka tentunya akan ada perubahan pada tugas fungsi serta keharusan untuk menyesuaikan program. Namun, itu tidak boleh sampai membuat LAN melupakan hasil-hasil kajiannya.

“Bukan berarti nanti dengan struktur dan tugas maupun fungsi baru kita akan melupakan kajian-kajian selama ini. Justru ini akan menjadi pondasi bagi kita melangkah lebih jauh ke depan karena fungsi penelitian, fungsi kajian, dan fungsi pengembangan inovasi harus tetap ada,” jelasnya.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini mengundang beberapa narasumber handal dari berbagai instansi. Bertindak sebagai reviewer dalam Forum Ekspose hari pertama adalah Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA (Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Vishnu Juwono (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Chanif Nurcholis (Universitas Terbuka). (ima/mus)

 

 

 

Bandung – Kemajuan teknologi informasi digital saat ini telah melanda seluruh belahan dunia. Kondisi ini memaksa pemerintah di seluruh dunia melakukan reposisi peran dan fungsinya agar mampu bersaing. Birokrasi sebagai tulang punggung pemerintah secara otomatis harus menyesuaikan berbagai perubahan tersebut agar tidak menjadi beban bagi pemerintah.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis Yanuar Nugroho mengatakan, kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah mengubah lanskap zaman. Hal ini ditandai dengan konsep jarak, ruang dan waktu yang semakin tereduksi karena teknologi.

“Apa yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita ketahui secara langsung melalui berbagai platform aplikasi yang tersedia. Hal ini ditunjang dengan perkembangan ponsel pintar, internet, media sosial, serta peningkatan penggunanya,” jelasnya saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Ilmu Administrasi dengan tema “Strategi Administrasi Pembangunan dalam Merespon Revolusi Industri 4.0, yang digelar STIA LAN Bandung, Rabu (17/10).

Menurut Yanuar, Indonesia yang merupakan negara berkembang juga tak lepas dari perkembangan tersebut. Masyarakat kini banyak mengadopsi cara baru dalam aktivitas sehari-hari, misalnya dalam hal belanja yang kini dilakukan secara on line, mengurangi penggunaan uang tunai karena memanfaatkan uang digital, serta berbagai aplikasi untuk memudahkan aktivitas.

“Hal ini menjadi penanda pokok telah terjadinya pergeseran menuju industri 4.0, dimana ada penyatuan antara dunia fisik, digital dan biologi secara on line. Industri 4.0 juga ditandai dengan pemanfaatan komputasi dalam suatu jaringan internet untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama.

Adanya revolusi industri 4.0, menurut Yanuar, telah menyebabkan banyak sekali dampak, baik itu positif ataupun negatif. World Economic Forum memperkirakan, selama kurun waktu 2015-2020 diperkirakan jutaan pekerjaan akan berkurang dan digantikan dengan mesin, robot, artificial intelligence, serta perangkat komputasi lainnya.

“Sekarang ini digitalisasi adalah masa depan, dan ekonomi digital menjadi penggerak perekonomian. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana birokrasi kita mempersiapkan diri terhadap tantangan globalisasi dan digitalisasi ini,” jelasnya.

Menurut Yanuar, dengan kondisi ASN sebanyak 4,37 juta orang dengan tingkat demografi yang masih belum ideal merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Belum idealnya demografi PNS itu tercermin dari sebanyak 43 persen PNS yang merupakan kelompok fungsional administrasi umum dengan modus usia di kisaran 51 tahun sebanyak 20,36 persen. Masalah lain yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah adalah rendahnya kompetensi dan performa para Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 34,5 persen.

“Sektor birokrasi kita masih banyak masalah, khususnya kualitas SDM. Padahal alokasi belanja pegawai trennya meningkat terus dari tahun ke tahun tetapi out come-nya tidak jelas. Hal ini juga diperkuat dengan Indeks Efektivitas Pemerintah kita yang cenderung stagnan. Bahkan diantara negara ASEAN, Indonesia masih berada di peringkat lima, sedangkan di dunia peringkat ke 95. Ini menjadi penanda bahwa mesin birokrasi kita masih lambat,” jelasnya.

Kebijakan Pemerintah

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam revolusi industri 4.0 itu, menurut Yanuar, dijawab pemerintah dengan memerintahkan exercise dan redistribusi ASN untuk memperluas akses layanan sampai ke pelosok tanah air.

“Pemerintah berupaya hadir dengan menempatkan para tenaga kesehatan, dokter dan tenaga pendidikan hingga ke pulau-pulau terluar dan terpencil. Selain itu, berbagai pelayanan publik juga dihadirkan di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini sebagai upaya pemerataan terhadap hasil pembangunan,” kata dia.

Hal lain yang juga menjadi fokus pemerintah adalah penguatan tata kelola dan manajemen ASN, implementasi e-govt terintegrasi, serta kualitas dan inovasi pelayanan publik. Persoalan lain yang juga tak kalah penting adalah penguatan akuntabilitas dan sistem pengawasan internal.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono mengatakan pemerintah berupaya melakukan sejumlah langkah strategis dengan melakukan perbaikan terhadap kerangka kebijakan, kelembagaan, pendanaan, serta regulasi.

Slamet merinci, pada aspek kerangka kebijakan, pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan berusaha dengan mengeluarkan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kebijakan e-government, kebijakan satu data, kebijakan satu peta serta open government Indonesia. Sementara dalam kerangka kebijakan, pemerintah melakukan penguatan terhadap kapasitas SDM dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Keseriusan itu diwujudkan dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha secara Elektronik. Ini sejumlah langkah yang dilakukan dalam menghadapi era Industri 4.0,” jelasnya. (budiprayitno)

 

 

Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara mengadakan Seminar Nasional dengan tema: Grand Design Public Administration of  Indonesia pada Rabu, 14 November 2018, di Aula Prof. Agus Dwiyanto, LAN-RI, Gambir, Jakarta Pusat.

Jakarta - Salah satu Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membuat negara hadir melalui pelayanan publik yang lebih professional dan berintegritas secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hingga kini hal itu masih belum terwujud karena masih ada persoalan dalam distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kunci utama berjalannya pelayanan publik.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, problematika distribusi ASN yang terpusat di kota besar mengakibatkan pelayanan publik yang diterima masyarakat tidak merata. Padahal, dalam kondisi apapun hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Negara pada intinya harus hadir di manapun warga negaranya membutuhkan. Apalagi setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Demikian  juga dengan pelayanan publik,” kata dia saat menyampaikan paparan pembuka di acara “Diskusi Terbatas : Strategi Optimalisasi Jabatan Fungsional Tertentu di Pemerintah Pusat dan Daerah”, bertempat di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Jumat (19/10).

Menurut Taufiq, alpanya pelayanan publik itu salah satunya karena distribusi dan komposisi PNS di Indonesia yang didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh daerah, sangat diperlukan pegawai yang memiliki keahlian khusus, seperti tenaga medis, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Selain dominannya populasi jabatan fungsional umum, masalah distribusi pegawai juga mengakibatkan sebaran jabatan fungsional tertentu dengan keahlian tidak merata. Bahkan terjadi kesenjangan antar daerah terkait jumlah jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini tentunya ikut memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan,” jelasnya.

Meski begitu, Taufik tidak menafikan bahwa masalah distribusi pegawai bukan satu-satunya penyebab kesenjangan sebaran jabatan fungsional tertentu di Indonesia. Adanya tren urbanisasi pelayanan di mana tenaga professional dalam pelayanan cenderung memilih tinggal di kota ikut menyumbang masalah besarnya kesenjangan pelayanan di perkotaan dan pedesaan.

“Banyak para pegawai yang kemudian memilih daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur lebih maju. Daerah-daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur masih tertinggal, umumnya pemerintah daerahnya kesulitan menarik minat para calon JFT untuk mendaftar. Bila mengikuti mekanisme pasar tenaga kerja yang umum seperti ini tanpa ada strategi distribusi pegawai, tentunya kondisi kesenjangan pegawai dan kualitas pelayanan akan semakin besar dan berlangsung terus menerus,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, saat ini posisi JFT masih dipandang kurang menarik karena berbagai alasan. Misalnya karena prosedur kenaikan pangkat yang lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan JFU dan Jabatan Struktural.

“Karena bagi JFT, untuk kenaikan pangkat, mereka harus mengumpulkan angka kredit, ditambah persyaratan lainnya. Untuk para JFT di daerah yang lumayan jauh atau berada di remote area, akan lebih kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat dibandingkan dengan JFT di daerah yang infrastrukturnya sudah established,” katanya.

Skenario yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, kata Taufik, yaitu melalui tour of duty untuk perpindahan pegawai dari satu jenis profesi ke profesi lainnya. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan para pegawai dari posisi JFU ke JFT keahlian dan keterampilan yang mendukung perbaikan pelayanan di daerah.

Dalam prosesnya nanti tetap akan ada penentuan kriterianya mulai dari tes kompetensi hingga menyusun program pengembangan kompetensi yang akan mampu mengubah keahlian yang sifatnya umum dari para JFU tersebut menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh JFT.

Bukan hanya sekadar mengalihkan JFU menjadi JFT, tapi dalam pengelolaannya juga diadakan pemilahan antara JFT utama yang akan menggerakkan perbaikan pelayanan dasar dengan JFT yang sifatnya pendukung atau penunjang. (ima/budiprayitno)