Berita

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti manajemen krisis para kepala daerah dan pejabat birokrasi di daerah. Setiap bencana dan masyarakat sangat memerlukan, pemerintah justru tidak muncul.

“Minggu lalu saya ke Palu melihat (penanganan) bencana. Semua yang memegang kendali tentara. Semua bantuan lewat korem, satgas korem, yang mengatur tentara. Kemana aparat sipil?Kemana Kantor Gubernur?Kemana kantor Wali Kota?” ujar Wapres Kalla saat memberikan pembekalan kepada 88 birokrat pemegang jabatan pimpinan madya dan calon pemegang jabatan pimpinan madya peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXXVIII, XXXIX, dan XL, Senin (8/10/2018). Pembekalan yang diadakan di Istana Wapres itu bertema “Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Berbasis Kolaborasi”.

Wapres Kalla menyatakan, mungkin saja ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban dan masih mengurus keluarganya. Namun, pemerintah daerah (pemda) harus segera berfungsi. Justru di saat kritis pemerintah sangat diperlukan.

Akibat pemda tak berfungsi, kata Kalla, semua didatangkan dari Jakarta. Bahkan operator penjual bahan bakar minyak pun dari daerah lain.

“Kemarin setelah seminggu, (pemda) baru apel. Kalau tentara, baru hari pertama sudah apel. Sipil, (setelah) satu minggu baru apel,” ujar Kalla.

Pemerintahan sipil, kata Kalla, terlalu dimanjakan fasilitas, seperti telepon pintar dan listrik. Akibatnya ketika listrik dan komunikasi melalui telepon pintar terputus, semua lumpuh.

Pelajaran khusus

Lumpuhnya koordinasi, kata Wapres, juga disebabkan kurangnya kepemimpinan, baik kepala daerah maupun ASN di bawahnya. Karena itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional disarankan memberikan pelajaran manajemen krisis. Di saat krisis diperlukan kepemimpinan dan kemampuan mengelolanya.

Meskipun bencana menimbulkan trauma, pemda tetap harus hadir. Justru warga kian trauma ketika pemimpin tidak hadir. Gubernur atau walikota ada, tetapi tanpa ASN membuat pemerintahan tak berjalan.

Hal ini, menurut Kalla, terjadi tidak hanya di Sulawesi Tengah. Di beberapa wilayah, seperti kasus tsunami Aceh 2004, manajemen krisis pemda tak muncul. Manajemen krisis untuk semua pemda.

“Ini pelajaran yang baik, bagaimana kepemimpinan yang baik dalam keadaan normal dan tidak normal,” ujarnya. (Dimuat di Harian Kompas/humas)

Jakarta – Era keterbukaan informasi publik telah membawa perubahan signifikan pada pola interaksi yang dijalankan pemerintah dengan semua pihak. Pemimpin birokrasi pun harus mereposisi peran dan fungsinya agar sesuai dengan tuntutan jaman.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan pembekalan kepada peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVIII dan XL, di Istana Wapres Jakarta, Senin (8/10).

Jusuf Kalla mengatakan, di era keterbukaan informasi sekarang ini para pemimpin harus bertindak hati-hati. Birokrat tidak bisa lagi berbuat macam-macam karena tingkah polah mereka gampang diketahui publik.

“Tidak bisa lagi mengatakan saya (ini) atasan. Kalau anak buah tidak suka, dia bikin di medsos (media sosial) macam-macam, gampang saja semua orang tahu," kata dia.

Kondisi saat ini, menurut Kalla sangat berbeda dibandingkan dengan birokrasi di era 90 -an. Saat itu pejabat negara bisa memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi tingkahnya.

“Sekarang berbeda karena ada keterbukaan, jadi pemimpin itu harus lebih pintar, bijaksana, dan mengayomi anak buah, memberikan contoh,” jelas Kalla.

Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla juga meminta agar para pemimpin birokrasi lebih inovatif. Birokrasi di Indonesia harus menjadi lebih ringkas dan cepat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Kalla, perkembangan tekonologi dan kebutuhan masyarakat harus dijadikan dasar bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk mempercepat pelayanan mereka kepada masyarakat.

“Kemajuan teknologi telah mengubah banyak hal. Anda tidak perlu lagi administrasi yang banyak, tidak perlu lagi arsip, tidak perlu lagi operator telepon, tidak perlu lagi segala macam kepala seksi. Oleh karena itu, birokrasi juga harus menjadi lebih singkat,” urainya.

Menurutnya, panjangnya urusan di birokrasi dapat menghambat pelayanan serta berpotensi adanya celah korupsi. Wapres menjelaskan tingkatan birokrat yang berbelit-belit tersebut menyebabkan dakwaan korupsi di tingkat kementerian, misalnya, melibatkan pegawai di tingkat bawah.

"Akhirnya yang bertanggung jawab yang di bawah. Padahal yang seharusnya tanggung jawab itu siapa yang teken, bukan siapa yang paraf. Bahwa prinsipnya, siapa yang teken, itu memang soal tanggung jawab," jelasnya.

Wapres menegaskan rata-rata pelayanan birokrasi di kantor pemerintahan, baik di pusat dan daerah, melibatkan tingkatan jabatan sedikitnya empat level. Sehingga, hal itu menyebabkan lambannya proses pelayanan di kantor tersebut.

"Birokrasi lambat sekali, karena empat (orang) harus paraf. Jadi walaupun berubah kondisi, dibutuhkan juga kecepatan. Ya lebih cepat, lebih baik kan? Oleh karena itu, saya minta menteri dan dirjen saja (yang tanda tangan); sementara yang di bawah konseptor saja," ujarnya.

Pemimpin Perubahan

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga menekankan agar seorang pemimpin harus adaptif terhadap perubahan dan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik.

Menurut dia, seorang pemimpin harus bisa memimpin bukan hanya dalam situasi normal, namun justru harus bisa diandalkan dalam keadaan krisis. Kejadian di Palu dan beberapa daerah lain yang terkena bencana menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, Diklat yang dilakukan LAN bertujuan untuk membangun kepemimpinan kolaboratif. (irene/ima/budiprayitno)

 

Jakarta – Keberpihakan sejumlah kepala daerah kepada salah satu pasang calon di Pilpres 2019 dikhawatirkan akan berdampak pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain berpotensi menyeret ASN dalam ranah politik praktis, hal ini juga mendorong terjadinya praktek politisasi birokrasi.

Hal ini mengemuka dalam  diskusi media bertajuk “Netralitas Kepala Daerah dan ASN di Pemilu 2019” di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (4/10/18).

Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Hary Supriadi mengatakan, peran Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sangat sentral. Selain sebagai pejabat politik, kepala daerah juga sebagai pejabat pemerintahan yang harus mampu membedakan posisinya.

“Bisa dibayangkan bagaimana di satu sisi kepala daerah itu memiliki hak politik, tapi di sisi lain juga harus netral terhadap aparat di bawahnya. Kepala daerah tentunya memiliki hak politik namun di saat bersamaan dia juga harus memastikan tidak ada potensi konflik di birokrasinya. ASN sendiri sekarang ada pada posisi sulit karena rawan terseret kepentingan politik,” kata dia.

Potensi politisasi birokrasi ini diamini Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nurhasni. Menurut dia, Pilpres 2019 disinyalir akan membuka ruang politisasi birokrasi. Indikasi ini terlihat dari terlibatnya 900 lebih ASN yang diduga tidak netral ataupun melakukan pelanggaran kampanye dalam Pilkada serentak kemarin.

“Sekarang ada 900 lebih ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Baik moral etika dan disiplin,” kata dia.

Nurhasni mencontohkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan ASN, antara lain terlibat kampanye di media sosial, berfoto bersama pasangan calon, ikut dalam deklarasi dan menjadi tim sukses.

“Jika hal demikian terjadi, KASN tidak akan tinggal diam. KASN akan melaporkan pelanggaran itu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).  Hanya saja, banyak laporan dari KASN tidak ditindak lanjuti oleh para PPK di daerah yang juga pejabat politik dan berasal dari partai politik,” jelasnya.

Dalam rangka menjaga indepensi ASN, Nurhasni mengusulkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 42 tahun 2004 mengenai kode etik ASN.

Alasannya, dari 500 daerah hanya 71 yang baru membangun peraturan bagi ASN. Oleh sebab itu, perlu dibuat aturan yang kekikinian agar ASN lebih patuh dan jika melanggar langsung diberi sanksi.

“Dari 500 daerah yang kita monitoring hanya 71 daerah yang mempunyai peraturan kode etik. Ini ada apa? Kami sudah mendorong kepada Kemenpan untuk merevisi supaya bisa kekinian dengan UU KASN. Kalau bisa jangan sampai moral saja, tapi juga pelanggaran sanksi yang tegas. Jangan di pisahkan,” kata dia. (ima/budiprayitno)

 

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, MSi kembali melakukan pelantikan terhadap para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan LAN. Pelantikan yang dilakukan di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (2/10), itu dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong.

Menurut Kepala LAN, rotasi, mutasi dan promosi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam organisasi. Apalagi tantangan organisasi kini kian kompleks dengan adanya era industri 4.0.

“Mutasi dan promosi adalah hal yang biasa dalam organisasi akibat kebutuhan dan tantangan jaman. Karena itu dibutuhkan pegawai-pegawai yang kompeten,” jelasnya.

Tidak banyak yang disampaikan dalam pelantikan tersebut, namun Kepala LAN Dr. Adi Suryanto berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat beradaptasi secara cepat dan menunjukkan kinerja yang maksimal bagi organisasi.

Berikut beberapa pejabat yang dilantik :

  1. Novel Saleh Seff, S.Sos, MAP sebagai kepala bagian administrasi pada Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional.
  2. Neneng Sri Rahayu, ST, M.Si sebagai Dosen (lektor) yang diberi tugas tambahan sebagai Puket III bidang administrasi kemahasiswaan pada STIA LAN Jakarta.
  3. Mala Sondang Silitonga, SIP, MA sebagai kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan pada STIA LAN Jakarta
  4. Kurnia Angraeni Dewi, ST sebagai kepala sub bagian keuangan pada bagian administrasi PKP2A I LAN Jatinangor.
  5. Betha Miranti Andalina, SIP sebagai kepala sub bagian umum dan SDM pada Bagian Administrasi PKP2A III Samarinda
  6. Fikri Aditya Tri Andikaputra, S.Kom sebagai kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga pada Bagian Administrasi Umum STIA LAN Bandung

 

 

 

Jakarta – Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 jam pelajaran per tahun sesuai UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN tidak bisa dibebankan pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung. Bahkan atasan langsung berkontribusi besar dalam pengembangan pegawai yang menjadi bawahannya.

Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK mengatakan, tanggung jawab pengembangan kompetensi pegawai yang terbesar terletak di tangan atasan langsung (line manager).

“Jadi kebijakan pengembangan pegawai bukan semata-mata urusan Sekretariat atau Bagian SDM saja tetapi tanggung jawab semua pihak,” kata dia saat memberikan sambutan “Sosialisasi Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil” kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi, administrator, serta pengawas di lingkungan LAN,  di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (3/10).

Menurut dia, ada tiga pihak yang bertanggung jawab, yakni unsur organisasi yang biasanya diwakili oleh Biro, line manager atau atasan langsung yang mengetahui kemampuan langsung dari para pegawai yang ada dibawah koordinasinya, serta pegawai yang bersangkutan.

Sri Hadiati merinci, persentase tanggung jawab pengembangan pegawai yang terbesar ada di tangan line manager atau atasan langsung yang berkontribusi sebesar 60 persen. Sedangkan tanggung jawab organisasi dan individu masing-masing berkontribusi sebesar 20 persen. 

“Jadi atasan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan kompetensi dan kapasitas anak buahnya,” jelasnya.

Menurut dia, dengan adanya kewajiban pengembangan pegawai sebanyak 20 jam pelajaran per tahun dan minimnya anggaran pengembangan, maka setiap pimpinan harus mengembangkan potensi anak buahnya melalui berbagai cara. Tidak harus melalui diklat namun bisa melalui metode pengembangan kompetensi yang lain.

“Ada banyak bentuk pengembangan kompetensi seperti belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, magang, serta bentuk pelatihan non klasikal lainnya,” jelasnya. (choky/budiprayitno)