Berita

Jakarta - Widyaiswara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan kompetensi PNS. Untuk itu, Widyaiswara harus mendidik dan melatih PNS dengan pola pembelajaran yang konstruktif sesuai dengan perkembangan jaman.

“Sekarang kita menuntut para Widyaiswara untuk memiliki pemikiran yang lebih konstruktif serta kontekstual dengan dinamika yang saat ini berkembang cepat. Widyaiswara harus berkontribusi bagi pengembangan kompetensi ASN,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si pada pidatonya di hadapan 13 Widyaiswara Ahli Utama dalam acara “Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (23/10).

Menurut Kepala LAN, Widyaisara merupakan garda terdepan dalam pembentukan karakter PNS yang profesional. Apalagi Widyaiswara Utama yang saat ini baru saja dikukuhkan, tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi.

“Bagaimana pun ketika seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan yang tinggi, dia akan dilihat banyak orang. Widyaiswara Ahli Utama sebagai jenjang tertinggi adalah guru bangsa sehingga harus bisa menjadi contoh dan memberi teladan untuk yang lainnya,” katanya.

Selain memiliki tanggung jawab etika yang berkaitan dengan jabatannya, menurut Kepala LAN, Widyaiswara Ahli Utama juga dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaik.

“Widyaiswara Ahli Utama harus mampu menghasilkan berbagai terobosan serta cara baru dalam mengembangkan bahan ajar. Mereka juga harus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana kita harus mengembangkan metode pelatihan,”kata dia.

Menurut Kepala LAN, perubahan pendekatan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sangat diperlukan karena adanya gerak laju perubahan di era revolusi industri 4.0. Hal ini menyebabkan semua pihak harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

“Kondisi ini menuntut adanya terobosan baru dalam bekerja, penggunaan cara-cara baru untuk memecahkan masalah, serta keharusan untuk memperhitungkan lagi dengan jeli dan detail kemampuan yang dimiliki dan kemungkinan-kemungkinan aspek apa saja yang bisa kita kembangkan,” jelas dia.

Ke depannya, untuk pengelolaan jabatan Widyaiswara, Kepala LAN mengungkapkan keinginan agar Widyaiswara bisa mendapatkan gelar profesor. Hal ini didasari oleh banyaknya Widyaiswara dengan kualitas yang bagus, telah mampu menghasilkan terobosan luar biasa, dan banyak memberikan sumbangsih pada bangsa dan negara dalam bidang pendidikan untuk pengembangan kompetensi ASN.

“Mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan agar sekaligus menjadi motivasi bagi kawan-kawan Widyaiswara selain juga sebagai reward atas prestasi,” kata dia. (ima/budiprayitno)

 

 

 

Jakarta - Belum meratanya sebaran aparatur sipil negara (ASN) dinilai sebagai penyebab tak kunjung membaiknya mutu pelayanan publik. Sebagian besar ASN saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Padahal, pemerataan sebaran ASN dan kompetensi aparatur menjadi kunci perbaikan kinerja birokrasi.

“Sebaran konsentrasi PNS di kota-kota besar ini menjadi persoalan yang dilematis. Karena akhirnya mereduksi kehadiran negara, khususnya di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan pelayanan,” kata Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara “Pameran Inovasi dan Budaya Nasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. I Angkatan XXXIX, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (23/10).

Menurut Kepala LAN, perlu ada upaya penataan ulang terhadap distribusi PNS. Dengan demikian, setiap warga negara mampu merasakan kehadiran peran negara melalui aparaturnya di setiap wilayah, termasuk wilayah terluar ataupun terpencil.

Gelaran pameran inovasi dan budaya nasional yang saat ini kita pamerkan, lanjut Kepala LAN, menjadi cerminan bahwa Indonesia itu sangat luas. Wilayahnya tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai keragaman suku, agama, budaya, dan karakteristiknya.

“Pameran ini memberikan gambaran bahwa penyebaran ASN harus merata dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia,” tambah dia.

Menurut Kepala LAN, pameran inovasi dan budaya ini juga mengandung pesan bahwa peserta Diklat Kepemimpinan Nasional Tk. I yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah daerah harus memiliki pemikiran yang holistik dalam memandang persoalan bangsa. Selain itu, pelatihan kepemimpinan ini juga menjadi wujud keseriusan pemerintah untuk mencetak para pimpinan nasional meskipun terhalang oleh kendala geografis maupun budaya.

“Jadi kendala geografis maupun budaya bukanlah halangan tapi menjadi pendorong bagi kita semua bahwa pengembangan kompetensi itu merupakan hak setiap aparatur. Dengan demikian pemerataan kompetensi menjangkau ke semua wilayah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si juga meninjau stand pameran para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang berisi hasil proyek perubahan dan inovasi yang dilakukan para peserta. Selain itu, stand pameran itu juga dihias dengan tema budaya sesuai dengan asal wilayah para peserta pelatihan. (choky/budiprayitno)

Jakarta – Menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang kini sedang bergulir, Indonesia masih menghadapi sejumlah problematikan khususnya dalam memperbaiki kualitas manajemen sumber daya aparatur PNS dalam birokrasi pemerintahan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, perbaikan kualitas sumber daya aparatur mendesak dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. LAN melalui Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) saat ini tengah menyusun grand design untuk jabatan fungsional di Indonesia.

“Ada sejumlah problem mendasar dalam pengembangan jabatan fungsional di kita, yakni sistem pengembangan karirnya yang belum jelas serta bentuk penghargaan bagi jabatan fungsional yang masih dianggap tidak menarik,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat memberikan sambutan di acara Seminar Nasional “Grand Design Jabatan Fungsional”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPAA, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, saat ini jumlah PNS di Indonesia per tahun 2017 mencapai lebih dari empat juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 51,25 % menduduki Jabatan Fungsional. Namun belum ada sistem pengelolaan jabatan fungsional yang memadai.

“Masih ada sejumlah persoalan dalam sistem perekrutan untuk jabatan fungsional. Dari 152 jenis jabatan fungsional, baik keahlian maupun keterampilan, sejuah ini juga belum ada standardisasi dalam proses perekrutan jabatan-jabatan tersebut,” kata dia.

Akibatnya, lanjut Kepala LAN, sistem rekrutmen per jabatan fungsional saat ini berbeda-beda. Ada yang sangat ketat namun ada juga yang terlalu mudah.

“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, jabatan fungsional bisa kehilangan daya tarik dan kekhasannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kajian Grand Design Jabatan Fungsional yang ditawarkan oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) menghasilkan sejumlah rekomendasi, khususnya menyangkut desain organisasi dan manajemen SDM jabatan fungsional. (ima/budiprayitno)

Jakarta – Keputusan dan kebijakan politik akan jalan ditempat apabila tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang memadai. Apalagi kompetensi aparatur saat ini menjadi kunci dalam pengembangan ASN sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014.

“Di era persaingan global sekarang ini, semua kinerja dinilai dengan indeks. Ini berarti tidak peduli sehebat apa pun keputusan dan kebijakan politik akan jalan di tempat kalau tidak didukung oleh sumber daya dengan skill luar biasa,” kata Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN Dr. Muhammad Idris, M.Si  di acara Forum Komunikasi BPSDM dan BKD se-Kalimantan, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (11/10). Acara Forum Komunikasi BPSDM dan BKD se-Kalimantan sendiri merupakan rangkaian kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan 2018, yang diselenggarakann di Pontianak, Kalimantan Barat 9-13 Oktober 2018.

Menurut Idris, pengembangan kompetensi ini sangat vital. Karena itu setiap instansi pemerintah harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya untuk membangun kompetensi ASN.

Idris meminta agar pengembangan kompetensi ASN di daerah jangan sampai tertinggal karena tuntutan ke depan adalah bagaimana menghasilkan smart ASN.

“Sekarang ini sudah mulai ada pergeseran isu, tidak hanya good governance saja namun juga bagaimana pemerintah mewujudkan smart ASN. Untuk itu lembaga diklat di daerah pun harus mampu merancang program untuk mempersiapkan masa depan,” jelasnya.

Idris juga menyinggung permasalahan yang masih banyak ditemui, yaitu kebijakan yang saling tumpang tindih, termasuk di antaranya kebijakan dan peraturan yang seharusnya menaungi ASN dan pengembangan ASN. Kebijakan dan peraturan dari pusat yang seharusnya diturunkan menjadi peraturan daerah menjadi sulit dilakukan dan tidak efektif.

“Terlalu banyak kebijakan dari pusat yang menyita waktu karena kita harus memilah-milah kebijakan tersebut. Padahal bangsa yang kuat itu salah satunya karena mampu menerjemahkan keputusan nasional pada level sub nasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Idris meminta seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN untuk mulai meninggalkan mindset kedaerahan dan harus mulai berpikir ke depan.

“Kita harus mulai mengadopsi gaya birokrasi ala perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang selalu berusaha mengonstruksi masa depan,” pungkasnya. (mus/ima)

 

Jakarta - Salah satu kekuatan suatu bangsa terletak pada kemampuannya mengelola aset intelektual dan mengaplikasikannya untuk pembangunan. Salah satu aset intelektual itu adalah hasil kajian maupun riset yang memiliki manfaat bagi orang lain dan lingkungan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pentingnya hasil kajian atau riset itu harus disertai dengan promosi dan pengelolaan yang terencana dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar hasil kajian dan riset tidak berhenti menjadi karya akademis semata namun juga menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

“Dalam rangka menjaga kualitas hasil kajian dan risetnya inilah LAN menganggap perlu ada suatu forum untuk sarana kontrol penyempurnaan hasil kajian di LAN,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Forum Ekspose Kajian, Inovasi dan Kebijakan Strategis 2018, di Graha Makarti Bakti Nagari, LAN Pejompongan, Selasa (16/10).

Menurut Adi Suryanto, forum ekspose ini tidak hanya sebagai wadah memamerkan hasil-hasil kajian dan inovasi unit kerja di LAN, tetapi juga kesempatan untuk melakukan review dan masukan kepada hasil-hasil kajian.

“Karena riset LAN bukan semata pure research, tapi juga merupakan kajian kebijakan dan memiliki keterkaitan dengan proses penyusunan kebijakan,” kata dia.

Adi Suryanto berharap apa yang dihasilkan oleh LAN sepanjang tahun 2018 mampu memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, terutama yang terkait administrasi negara.

“Forum ini, selain diharapkan mampu memberi masukan-masukan dari para narasumber, dapat pula menjadi wadah bertukar pikiran dan berbagi pengalaman bagi para peneliti kita demi pengembangan karir mereka ke depannya,” ujar Kepala LAN.

Kepala LAN berharap hasil kajian dan penelitian yang dihasilkan setiap unit di LAN akan lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang. Apalagi menjelang perubahan struktur organisasi LAN, maka tentunya akan ada perubahan pada tugas fungsi serta keharusan untuk menyesuaikan program. Namun, itu tidak boleh sampai membuat LAN melupakan hasil-hasil kajiannya.

“Bukan berarti nanti dengan struktur dan tugas maupun fungsi baru kita akan melupakan kajian-kajian selama ini. Justru ini akan menjadi pondasi bagi kita melangkah lebih jauh ke depan karena fungsi penelitian, fungsi kajian, dan fungsi pengembangan inovasi harus tetap ada,” jelasnya.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini mengundang beberapa narasumber handal dari berbagai instansi. Bertindak sebagai reviewer dalam Forum Ekspose hari pertama adalah Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA (Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Vishnu Juwono (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Chanif Nurcholis (Universitas Terbuka). (ima/mus)