Berita

Sumedang – Pengembangan kompetensi ASN di Indonesia selama ini masih belum optimal dan dilakukan hanya sebagai prasyarat untuk memenuhi peraturan perundang-undangan saja.

Penilaian itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka lokakarya “Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” yang digelar Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN, di Gedung Serba Guna PK2A I LAN Jatinangor, Rabu (31/10).

Hadir sebagai narasumber dalam acara itu antara lain : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Ketua KADIN Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno, Direktur Digital Service Portofpolio PT. Telkom David Bangun serta Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Muhammad Taufiq, DEA.

Menurut Adi Suryanto, pengembangan kompetensi ASN seharusnya tidak lagi dipandang sebagai prasyarat untuk memenuhi undang-undang, misalnya promosi jabatan saja. Namun pengembangan kompetensi ASN harus menjadi kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah kepada para pegawainya.

“Apalagi pengembangan kompetensi ASN saat ini menjadi hak bagi setiap ASN sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.

Selanjutnya Ia menambahkan bahwa birokrasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat masih harus menempuh jalan panjang untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Hal ini terlihat dari komposisi ASN yang masih didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal, dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan ASN yang memiliki keahlian tertentu.

“Komposisi ASN di Jawa Barat masih didominasi oleh fungsional umum. Butuh waktu beberapa tahun untuk menciptakan kondisi SDM aparatur yang ideal,” jelasnya.

Menurut Adi, upaya itu bukan hal yang mustahil. Dia yakin pemerintah provinsi Jawa Barat mampu menciptakan aparatur yang profesional apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam pengembangan SDM aparatur.

Selain disandarkan pada instansi pemerintah, menurut Adi, pengembangan kompetensi ASN juga dimulai dari kesadaran diri masing-masing pegawai. Apalagi di tengah laju Revolusi Industri 4.0 yang kini kian masif memengaruhi semua sektor.

“Sudah bukan waktunya bagi birokrasi berbicara mengenai melayani atau dilayani. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana di era sekarang ini mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi publik,” kata dia.

Menurut dia, saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang praktis dan cepat. Birokrasi sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang responsif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni.

“Hal itu tentu akan susah terwujud apabila kompetensi SDM aparatur masih jauh dari yang diharapkan,” imbuhnya. (choky/budiprayitno)

.

 

Jakarta - Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih belum rinci. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program. Urusan pemerintah yang bersifat konkuren pun rentan inefisiensi biaya dan tak akuntabel. Sistem pengawasan di daerah juga kurang maksimal.

Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (LAN) Hary Supriadi mengatakan, di sejumlah sektor pun selama ini ada pembagian kewenangan yang masih belum jelas antara pusat dan daerah. Contohnya adalah sejumlah sektor yang dikerjakan secara bersama-sama dengan anggaran berbeda.

“Dengan konkuren ini ada potensi tumpang tindih. Contohnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, masih ada dana alokasi khusus. Artinya, ada intervensi sectoral. Tetapi, pembangunan di tiga sektor itu ada pendekatan sektoral dan regional, yang masih belum jelas pembagiannya. Karena itu, ada potensi biaya-biaya yang tak efisien.” ujar Hary dalam diskusi “Quo Vadis Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren” di Kantor Lan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Hadir dan sebagai pembicara, antara lain Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) Remigo Yolando Berutu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan I Kementerian Dalam Negeri Edison Siagian, dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng.

Menurut Hary, urusan pemerintah yang bersifat konkuren harus mengedepankan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. “Harus ada rencana besar pembagian kewenangan agar arahnya jelas,” ujarnya.

Remigo Yolando Berutu membenarkan bahwa pemimpin di Pemerintah Kabupaten kerap merasa bingung soal pembagian kewenangan. Sektor pendidikan sekolah menengah, misalnya, menjadi kewenangan provinsi, tetapi masalah pendidikan di daerah lebih sering diadukan ke Kabupaten daripada provinsi. Contoh lain di sektor perhutanan. Disayangkan tidak ada unit pengelola teknis yang seharusnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Implikasinya, koordinasi pelayanan publik jadi jauh. Pengawasan jadi tidak maksimal karena pemerintah provinsi dan pusat sulit sulit rasanya mengontrol situasi di kabupaten,” ujar Remigo. Ia berharap pemerintah pusat mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur detail pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih dan pelayanan kepada masyarakat terjamin.

Edison Siagian menambahkan, sebenarnya pembagian kewenangan yang konkuren sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Namun, pembagian kewenangan itu masih belum detail sehingga akan dikeluarkan RPP.

“Aturan saat ini masih belum optimal. Untuk itu, RPP masih dibahas sekarang di tingkat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Harus ada aturan jelas dan rinci agar daerah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujar Edison. (Berita di Harian Kompas)

Jakarta – Menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang kini sedang bergulir, Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika khususnya dalam memperbaiki kualitas manajemen sumber daya aparatur dalam birokrasi pemerintahan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, perbaikan kualitas sumber daya aparatur mendesak dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. LAN melalui Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) saat ini tengah menyusun grand design untuk jabatan fungsional di Indonesia.

“Ada sejumlah problem mendasar dalam pengembangan jabatan fungsional di kita, yakni sistem pengembangan karirnya yang belum jelas serta bentuk penghargaan bagi jabatan fungsional yang masih dianggap tidak menarik,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat memberikan sambutan di acara Seminar Nasional “Grand Design Jabatan Fungsional”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, jumlah PNS di Indonesia per tahun 2017 mencapai lebih dari empat juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 51,25 % menduduki Jabatan Fungsional. Namun belum ada sistem pengelolaan jabatan fungsional yang memadai.

“Masih ada sejumlah persoalan dalam sistem perekrutan untuk jabatan fungsional. Dari 152 jenis jabatan fungsional, baik keahlian maupun keterampilan, sejauh ini juga belum ada standardisasi dalam proses perekrutan jabatan-jabatan tersebut,” kata dia.

Akibatnya, lanjut Kepala LAN, sistem rekrutmen per jabatan fungsional saat ini berbeda-beda. Ada yang sangat ketat namun ada juga yang terlalu mudah.

“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, jabatan fungsional bisa kehilangan daya tarik dan kekhasannya,” jelasnya.

Kajian Grand Design Jabatan Fungsional yang ditawarkan oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) menghasilkan sejumlah rekomendasi, khususnya menyangkut desain organisasi dan manajemen SDM jabatan fungsional.

Dari aspek desain organisasi, perbaikan dan penguatan dapat dimulai dengan upaya membangun desain organisasi yang dinamis dan berbasis fungsional. Tujuannya agar terjalin konektivitas antara karir fungsional dan struktural.

Sementara perbaikan dan penguatan manajerial SDM Jabatan Fungsional harus dilakukan di semua tahapan dengan diawali sejak tahapan seleksinya. Dalam proses seleksi, harus dilakukan dengan fokus pada keahlian yang dibutuhkan oleh suatu jabatan fungsional untuk menjamin orang yang tepat menempati jabatan yang sesuai (right man on the right place).

Tidak hanya tahapan seleksi, manajemen SDM Jabatan Fungsional yang baik juga harus memiliki sistem penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir yang terintegrasi dalam sistem pembinaan jabatan fungsional. Sistem penilaian kinerja harus representatif dengan didasari oleh Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Fungsional yang jelas dan terkait langsung dengan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator agar Jabatan Fungsional dalam bekerja tidak terjebak dalam kinerja individual demi perolehan angka kredit semata.

Pola pengembangan karir Jabatan Fungsional juga harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pemegang jabatan fungsional untuk melakukan perpindahan/lintas Kementerian/ Lembaga. Dan untuk menunjang hal ini, dibutuhkan pula suatu pengembangan kompetensi yang riil yang mampu menghasilkan pejabat fungsional dengan kemampuan yang aktual dan aplikatif.

Dengan melaksanakan perbaikan dan penguatan ada dua aspek tersebut, diharapkan peran Jabatan Fungsional akan semakin optimal. Kontribusinya pun akan semakin kuat dalam mendorong terwujudnya world class bureaucracy di Indonesia. (ima/budiprayitno)

Jakarta - Pengembangan inovasi pelayanan publik perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif sehingga pengembangan kompetensi ASN yang merupakan hak pegawai mutlak diperlukan. Pengembangan kompetensi ASN diperlukan mengingat tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pengembangan kompetensi ASN mendesak dilakukan agar mampu mengimbangi perkembangan jaman. Apalagi saat ini memasuki era disruptif, dimana pemerintah dituntut untuk lebih cepat, responsif dan adaptif terhadap seluruh tuntutan kebutuhan masyarakat. 

“Pengembangan kompetensi ASN ini mendesak karena kita menyadari kompetensi ASN kita masih terbatas dalam merespon perkembangan yang begitu cepat dan dinamis,” kata dia saat membuka Workshop Pengembangan Kompetensi ASN, di Graha Makarti Bhakti Nagari, PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, pengembangan kompetensi  merupakan hak  setiap ASN, sebagaimana telah diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan secara tegas bahwa setiap ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun.

“Aturan ini juga diwadahi dalam Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kompetensi ASN. Peraturan ini saya harap mampu menjadi pedoman dalam memperbaiki kualitas kompetensi ASN di negeri ini,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, dengan adanya hak dan kesempatan yang sama untuk semua ASN dalam mengikuti pengembangan kompetensi, maka diharapkan setiap ASN memiliki kompetensi untuk mengimbangi perkembangan yang ada.

“Pengembangan kompetensi pegawai ini tidak harus melalui diklat yang bersifat klasikal saja, namun dapat disiasati dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan non klasikal, seperti penugasan, bimbingan, magang, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan bagi instansi yang minim anggaran pengembangan pegawai,” tutup dia. (choky/budiprayitno)