Tiga Isu Aktual Inovasi Sektor Publik Featured

Jakarta - Upaya pemerintah untuk meratakan pelayanan publik yang berkualitas hingga ke seluruh pelosok tanah air dilakukan salah satunya dengan mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik di daerah-daerah. Namun, dalam prosesnya, masih banyak ditemukan hambatan karena banyaknya ketidakjelasan dan keraguan soal proses berinovasi. Bila tidak dibahas bersama, hal ini tentu akan menyulitkan proses ke depan dalam menjalankan program maupun kebijakan.

“Inovasi dalam sektor publik sendiri ranahnya sangat luas. Maka kalau kita bicara isunya, tentu jumlahnya sangatlah banyak. Namun, untuk diskusi kali ini kami akan mengangkat tiga isu yang kami rasa penting,” kata Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo saat membuka acara Seminar Nasional bertema “Isu Aktual Inovasi Sektor Publik”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Senin (19/11).

Seminar ini mengangkat tiga isu yang masih berkaitan dengan inovasi sektor publik. Tiga isu tersebut kemudian dikemas dalam tema-tema diskusi yang berbeda. Tema Grand Design Jabatan Fungsional untuk membahas isu pengembangan serta penguatan Jabatan Fungsional dalam struktur birokrasi di Indonesia, tema Model Inovasi Berbasis Gender yang mengupas posisi serta peran perempuan dalam pembangunan nasional untuk mendukung program ekonomi kreatif pada tingkat lokal, serta tema Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan untuk membahas strategi dalam membangun kesinambungan inovasi.

“Latar belakang pemilihan tiga isu ini adalah karena dalam pandangan kami, ketiganya masih cukup terpinggirkan. Artinya, masih belum banyak yang menaruh perhatian pada ketiga isu ini. Akibatnya, permasalahan yang ditimbulkannya dari dulu hingga sekarang tidak juga berubah,” kata dia.

Tri Widodo menjelaskan secara singkat permasalahan dalam tiap-tiap isu seperti misalnya posisi Jabatan Fungsional yang hingga sekarang masih tidak banyak peminatnya di kalangan PNS.

“Kapan Jabatan Fungsional ini bisa berhenti dilihat sebagai kasta rendah? Kapan mereka bisa memberi kontribusi yang tinggi dan diakui kinerjanya seperti Jabatan Pimpinan Tinggi? Kita tentu tidak ingin melanggengkan kondisi semacam ini,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi tema diskusi adalah permasalahan gender. Tri Widodo mengatakan, sudah sejak lama gerakan feminism dan bahkan emansipasi wanita berkumandang. Bahkan, sudah ada Peraturan tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya sudah mencantumkan tentang penyetaraan gender. Meski demikian, kata dia, ternyata masih banyak kebijakan-kebijakan afirmatif terkait dengan posisi wanita dalam partai politik, lembaga legislatif, maupun dalam jabatan-jabatan publik yang sampai saat ini belum mencapai kondisi ideal  yang diharapkan.

Terkait dengan isu akselerasi inovasi, LAN mendapati bahwa meskipun inovasi sekarang sudah berkembang pesat da nada banyak jumlah karya inovasi yang dihasilkan, tapi ternyata budaya berinovasi masih belum terbentuk hingga sekarang.

“Semua ini mengindikasikan bahwa ada yang masih keliru dalam pengelolaan kita terhadap isu-isu tadi.  Sehingga membutuhkan perhatian lebih serius dari para pemangku kepentingan agar bersama-sama dicari solusi yang terbaik,” pungkasnya. (Ima/budiprayitno)

 

 

 

 

 

 

Last modified on Selasa, 08 Januari 2019 22:46