Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

Jakarta - Memasuki era revolusi industri 4.0 saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk dapat  mengejar ketertinggalan kompetensi aparatur sipil negara dengan negara-negara lain. Sebagai gambaran saat ini dari 4,5 juta pegawai ASN setidaknya 46%-nya hanya lulusan SMA, SMP bahkan masih terdapat pegawai yang tidak bisa baca tulis. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik agar profil aparatur kita menjadi semakin berkualitas.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, kondisi riil profil kompetensi PNS di Indonesia yang masih minim itu menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam rangka mengembangkan ASN di Indonesia.

“Keluarnya Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, saya harapkan menjadi pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi PNS tingkat nasional," jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara  “Sosialisasi Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN,” di Auditorium Prof.Dr.Agus Dwiyanto,MPA, kantor LAN Veteran, Jakarta, Selasa (4/9).

Adi Suryanto mengatakan, keluarnya Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 diyakini akan mengubah perspektif pengembangan pegawai di Indonesia. Menurutnya, pegawai harus dipandang sebagai aset organisasi yang harus ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya.    

“Jadi ketika ada tambahan biaya untuk pengembangan kompetensi ASN jangan dianggap pemborosan anggaran.  Semoga keluarnya peraturan ini menjadi tonggak awal sinergitas instansi dalam mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi berkelas dunia,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga menyinggung kemajuan teknologi 4.0 yang harus dimanfaatkan oleh seluruh aparatur birokrasi. Dengan kondisi sebanyak 737 lembaga diklat di seluruh Indonesia yang masih belum terintegrasi, menurut dia, pembangunan Big Data yang dapat diakses oleh seluruh ASN sangat penting untuk dilakukan.

“Karena hal ini menjadi solusi praktis bagi minimnya anggaran pengembangan pegawai yang dimiliki instansi. Di samping itu, sinergitas dan jejaring yang kuat menjadi kunci penting dalam menjamin keberhasilan kebijakan pengembangan ASN,” pungkasnya. (choky/budiprayitno)