Setiap PNS Berhak Dapat Pengembangan Kompetensi Featured

Jakarta - Pengembangan inovasi pelayanan publik perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif sehingga pengembangan kompetensi ASN yang merupakan hak pegawai mutlak diperlukan. Pengembangan kompetensi ASN diperlukan mengingat tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pengembangan kompetensi ASN mendesak dilakukan agar mampu mengimbangi perkembangan jaman. Apalagi saat ini memasuki era disruptif, dimana pemerintah dituntut untuk lebih cepat, responsif dan adaptif terhadap seluruh tuntutan kebutuhan masyarakat. 

“Pengembangan kompetensi ASN ini mendesak karena kita menyadari kompetensi ASN kita masih terbatas dalam merespon perkembangan yang begitu cepat dan dinamis,” kata dia saat membuka Workshop Pengembangan Kompetensi ASN, di Graha Makarti Bhakti Nagari, PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, pengembangan kompetensi  merupakan hak  setiap ASN, sebagaimana telah diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan secara tegas bahwa setiap ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun.

“Aturan ini juga diwadahi dalam Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kompetensi ASN. Peraturan ini saya harap mampu menjadi pedoman dalam memperbaiki kualitas kompetensi ASN di negeri ini,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, dengan adanya hak dan kesempatan yang sama untuk semua ASN dalam mengikuti pengembangan kompetensi, maka diharapkan setiap ASN memiliki kompetensi untuk mengimbangi perkembangan yang ada.

“Pengembangan kompetensi pegawai ini tidak harus melalui diklat yang bersifat klasikal saja, namun dapat disiasati dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan non klasikal, seperti penugasan, bimbingan, magang, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan bagi instansi yang minim anggaran pengembangan pegawai,” tutup dia. (choky/budiprayitno)

Last modified on Selasa, 16 Oktober 2018 02:27