Rumusan Kebijakan Harus Dukung Program Pembangunan Featured

Jakarta - Kebijakan publik di Indonesia dinilai masih belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Hal ini tercermin dari 3.000 peraturan daerah yang dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo karena dianggap menghambat iklim investasi di Indonesia.

“Presiden Jokowi saat ini tengah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan nasional. Salah satunya adalah melakukan deregulasi dan debirokratisasi terhadap regulasi di level pemerintah pusat sampai daerah yang selama ini jadi penghambat,” jelas Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Dr. Muhammad Idris, M.Si dalam acara pembukaan Pelatihan Calon Analis Kebijakan, di Graha Wicaksana, kampus PPLPN LAN, Pejompongan, Jakarta, Rabu (26/4).

Menurut Idris, pembatalan peraturan daerah yang dianggap menghambat iklim investasi itu menunjukan adanya permasalahan di level perumusan kebijakan. Alih-alih mendukung pembangunan nasional, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah justru menyumbat upaya pemerintah membuka kran investasi.

Padahal, lanjut Idris, peraturan daerah yang dibatalkan itu sudah menghabiskan anggaran negara dalam perumusannya. Idris menghitung, apabila setiap peraturan daerah membutuhkan Rp. 600 juta dalam perumusannya, maka biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah mencapai dua triliun lebih.

“Nominal yang sangat fantastis bagi suatu negara yang telah merdeka lebih dari setengah abad namun belum mampu mengelola kebijakan yang kuat,” kata dia.

Menurutnya, pada tataran inilah diperlukan analisis kebijakan publik yang berkualitas dan mampu memberikan perspektif bagi pengambil kebijakan terhadap langkah apa yang sebaiknya diambil.

“Disinilah urgensi analis kebijakan,” jelasnya.

Idris mengatakan, diklat fungsional analis kebijakan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan para analis kebijakan yang berkompeten dan mumpuni di setiap instansi pemerintah. Harapannya, wajah kebijakan di Indonesia mampu menghadirkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan mendukung upaya pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah.

“Karena kualitas kebijakan publik menjadi kunci sukses memperbaiki kebijakan bangsa ini yang sudah terlanjur tumpang tindih. Saya berharap para peserta Diklat Analis Kebijakan ini mampu memberikan sumbangsih pemikirannya bagi para pengambil kebijakan di instansi masing-masing,” jelasnya. (choky/budiprayitno/humas)

 

Last modified on Kamis, 27 April 2017 11:26