Revisi UU ASN Belum Diperlukan Featured

Jakarta – Urgensi revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinilai masih belum diperlukan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan UU ASN belum selesai dan pelaksanaannya pun belum maksimal.

Komisioner Aparatur Sipil Negara Nuraida Muhsin mengatakan, ada beberapa persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan dalam rangka mendorong profesionalisme birokrasi di Indonesia. Menurut dia, banyaknya Peraturan Pemerintah yang belum diselesaikan pasca dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebabkan undang-undang ini tidak optimal dilaksanakan.

“Adanya usulan revisi UU ASN justru mendegradasi semangat untuk membawa ASN lebih profesional,” jelasnya saat Diskusi Media “Menimbang Kembali Gagasan Revisi UU ASN,” di Gedung A Kantor LAN, Rabu (1/2).

Diskusi itu juga menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya anggota DPR Akbar Faisal, Asisten Deputi SDM Kemenpan & RB Aba Subagja, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Muhammad Taufiq, serta Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.

Nuraida mengatakan, setidaknya ada tiga isu krusial yang diusung dalam rencana revisi UU ASN, antara lain seleksi terbuka, pembubaran KASN, serta pengangkatan tenaga honorer.

“KASN hadir untuk memperkuat reformasi birokrasi dan memperbaiki manajemen ASN, yakni sistem merit, netralitas ASN dan penegakan nilai dasar dan kode etik ASN. Jika KASN diusulkan untuk dibubarkan, lantas siapa yang akan menjamin penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi, baik di pemerintah pusat maupun daerah bebas dari kepentingan politik,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran KASN tidak hanya mengawasi pelaksanaan seleksi terbuka (open bidding) saja. Namun juga melakukan tindakan preventif melalui pemberian rekomendasi atas rencana seleksi instansi, pengawasan selama proses seleksi, pemberian rekomendasi hingga penindakan apabila ditemukan terjadi penyimpangan.

“Tidak hanya terbatas pada seleksi terbuka dan berbagai dinamikanya, tugas KASN juga mengawal pada pengembangan pegawai,” ujarnya.

Nuraida mengatakan, hal yang lebih penting saat ini adalah mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU ASN. Karena PP itu yang akan menjadi dasar bagi birokrasi di seluruh Indonesia untuk menuju pada birokrasi yang profesional.

“Belum selesainya PP ini membuat upaya mendorong birokrasi profesional menjadi sulit. Saat ini saja banyak instansi yang belum siap untuk melakukan sistem merit. Karena banyak instansi yang tidak memiliki standar kompetensi maupun manajemen kinerja. Jadi ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Nuraida juga menanggapi rencana pengangkatan tenaga honerer yang menjadi dasar usulan revisi UU ASN. Menurutnya, penyelesaian masalah honorer bisa dilakukan tanpa melakukan revisi UU ASN.

“Menyelesaikan tenaga honorer K2 tidak harus diselesaikan dengan revisi UU tetapi bisa dengan Peraturan Presiden (Perpres),” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menengarai upaya revisi UU ASN yang saat ini diusulkan DPR memiliki motif politik. Menurut dia, upaya DPR yang ingin membubarkan KASN disebabkan keberadaan Komisi itu mempersempit ruang gerak para pejabat politik untuk melakukan politisasi birokrasi.

 “Tujuan revisi UU ASN apa? Salah satu isunya adalah efisiensi anggaran KASN karena dianggap pemborosan. Padahal anggaran KASN itu hanya Rp. 40 miliar. Pasti ada tujuan tertentu dibalik rencana revisi tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, Adnan juga menyoroti jika persoalan ini tidak berdiri sendiri. Menurutnya, birokrasi tidak semata-mata menjadi korban politik para politisi namun di beberapa kasus para elite di birokrasi juga menjadi aktor yang berkelit kelindan dengan para pejabat politik untuk memperoleh keuntungan.

“Fenomena isu jual beli jabatan yang baru-baru ini terungkap di Klaten merupakan bentuk politisasi birokrasi. Birokrasi tidak hanya menjadi korban politik namun ada juga aktor birokrasi yang ‘bermain’. Sehingga ada simbiosis mutualisme,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR Akbar Faisal mengatakan, isu utama yang menjadi konsen DPR adalah persoalan tenaga honorer yang mendesak untuk diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Ia menyadari, pengangkatan itu akan berkonsekuensi terhadap anggaran negara.

“Terkait open recruitmen untuk memperoleh pejabat yang kompeten, saya sangat mendukung sekali karena itu sangat bagus untuk menempatkan pejabat yang benar-benar berkompeten,” jelasnya.

Pemetaan ASN

Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN & RB Aba Subagja mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap aparatur sipil negara di Indonesia.

Dia merinci, pemetaan itu meliputi distribusi ASN yang belum merata, terjadinya gap kompetensi dengan kebutuhan jabatan, rekrutmen PNS yang dipandang bernuansa KKN dan diskriminatif, pengangkatan jabatan yang belum berbasis kualifikasi dan kompetensi serta kinerja, maupun sistem karir yang tertutup.

“Saat ini kita tengah melakukan penataan PNS, khususnya terkait penataan organisasi dan membangun sistem merit ASN. Tidak hanya itu saja, kita juga melakukan talent mapping dan career planing, termasuk juga rotasi secara nasional,” jelasnya.

Aba mengakui, upaya membangun sistem merit ASN menemui sejumlah persoalan, khususnya menyangkut kontelasi politik dalam Pilkada yang pada ujungnya berpengaruh terhadap pengangkatan pejabat dan pegawai.

“Untuk mengurangi politisasi jabatan di lingkungan birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi pengawas dalam pengisian jabatan agar sesuai dengan kompetensinya,” kata dia. (humas)

Last modified on Kamis, 02 Februari 2017 05:50