Reformasi Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0 Featured

Bandung – Kemajuan teknologi informasi digital saat ini telah melanda seluruh belahan dunia. Kondisi ini memaksa pemerintah di seluruh dunia melakukan reposisi peran dan fungsinya agar mampu bersaing. Birokrasi sebagai tulang punggung pemerintah secara otomatis harus menyesuaikan berbagai perubahan tersebut agar tidak menjadi beban bagi pemerintah.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis Yanuar Nugroho mengatakan, kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah mengubah lanskap zaman. Hal ini ditandai dengan konsep jarak, ruang dan waktu yang semakin tereduksi karena teknologi.

“Apa yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita ketahui secara langsung melalui berbagai platform aplikasi yang tersedia. Hal ini ditunjang dengan perkembangan ponsel pintar, internet, media sosial, serta peningkatan penggunanya,” jelasnya saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Ilmu Administrasi dengan tema “Strategi Administrasi Pembangunan dalam Merespon Revolusi Industri 4.0, yang digelar STIA LAN Bandung, Rabu (17/10).

Menurut Yanuar, Indonesia yang merupakan negara berkembang juga tak lepas dari perkembangan tersebut. Masyarakat kini banyak mengadopsi cara baru dalam aktivitas sehari-hari, misalnya dalam hal belanja yang kini dilakukan secara on line, mengurangi penggunaan uang tunai karena memanfaatkan uang digital, serta berbagai aplikasi untuk memudahkan aktivitas.

“Hal ini menjadi penanda pokok telah terjadinya pergeseran menuju industri 4.0, dimana ada penyatuan antara dunia fisik, digital dan biologi secara on line. Industri 4.0 juga ditandai dengan pemanfaatan komputasi dalam suatu jaringan internet untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama.

Adanya revolusi industri 4.0, menurut Yanuar, telah menyebabkan banyak sekali dampak, baik itu positif ataupun negatif. World Economic Forum memperkirakan, selama kurun waktu 2015-2020 diperkirakan jutaan pekerjaan akan berkurang dan digantikan dengan mesin, robot, artificial intelligence, serta perangkat komputasi lainnya.

“Sekarang ini digitalisasi adalah masa depan, dan ekonomi digital menjadi penggerak perekonomian. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana birokrasi kita mempersiapkan diri terhadap tantangan globalisasi dan digitalisasi ini,” jelasnya.

Menurut Yanuar, dengan kondisi ASN sebanyak 4,37 juta orang dengan tingkat demografi yang masih belum ideal merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Belum idealnya demografi PNS itu tercermin dari sebanyak 43 persen PNS yang merupakan kelompok fungsional administrasi umum dengan modus usia di kisaran 51 tahun sebanyak 20,36 persen. Masalah lain yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah adalah rendahnya kompetensi dan performa para Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 34,5 persen.

“Sektor birokrasi kita masih banyak masalah, khususnya kualitas SDM. Padahal alokasi belanja pegawai trennya meningkat terus dari tahun ke tahun tetapi out come-nya tidak jelas. Hal ini juga diperkuat dengan Indeks Efektivitas Pemerintah kita yang cenderung stagnan. Bahkan diantara negara ASEAN, Indonesia masih berada di peringkat lima, sedangkan di dunia peringkat ke 95. Ini menjadi penanda bahwa mesin birokrasi kita masih lambat,” jelasnya.

Kebijakan Pemerintah

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam revolusi industri 4.0 itu, menurut Yanuar, dijawab pemerintah dengan memerintahkan exercise dan redistribusi ASN untuk memperluas akses layanan sampai ke pelosok tanah air.

“Pemerintah berupaya hadir dengan menempatkan para tenaga kesehatan, dokter dan tenaga pendidikan hingga ke pulau-pulau terluar dan terpencil. Selain itu, berbagai pelayanan publik juga dihadirkan di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini sebagai upaya pemerataan terhadap hasil pembangunan,” kata dia.

Hal lain yang juga menjadi fokus pemerintah adalah penguatan tata kelola dan manajemen ASN, implementasi e-govt terintegrasi, serta kualitas dan inovasi pelayanan publik. Persoalan lain yang juga tak kalah penting adalah penguatan akuntabilitas dan sistem pengawasan internal.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono mengatakan pemerintah berupaya melakukan sejumlah langkah strategis dengan melakukan perbaikan terhadap kerangka kebijakan, kelembagaan, pendanaan, serta regulasi.

Slamet merinci, pada aspek kerangka kebijakan, pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan berusaha dengan mengeluarkan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kebijakan e-government, kebijakan satu data, kebijakan satu peta serta open government Indonesia. Sementara dalam kerangka kebijakan, pemerintah melakukan penguatan terhadap kapasitas SDM dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Keseriusan itu diwujudkan dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha secara Elektronik. Ini sejumlah langkah yang dilakukan dalam menghadapi era Industri 4.0,” jelasnya. (budiprayitno)

 

 

Last modified on Senin, 12 November 2018 04:36