Pola Kerja ASN Harus Dirubah Untuk Cegah In-efisiensi Birokrasi Featured

Manado – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mulai merubah pola kerjanya secara profesional agar dapat menekan in-efisiensi birokrasi yang selama ini cenderung merugikan keuangan negara. ASN juga harus berorientasi pada aspek pelayanan publik yang memuaskan sebagaimana telah banyak dilakukan kalangan swasta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan review terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Menurutnya, banyak aspek yang disoroti terkait program kegiatan ASN yang harus dibenahi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Hasil evaluasi yang kita lakukan terhadap pola kerja ASN menunjukkan banyak program kegiatan yang tidak nyambung urgensinya. Akibatnya, anggaran negara terbuang sia-sia,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan ASN  bertema “Bersatu Mengembangkan Kompetensi ASN Menuju Human Capital ASN 2025,” di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Kamis (18/5) malam.

Asman mencontohkan, adanya sejumlah daerah yang menyusun program kerja hanya berorientasi kepada proyek semata. Padahal hal itu tidak benar-benar dilakukan berdasarkan skala prioritas.

“Ada daerah yang membangun program pengairan tetapi airnya tidak mampu mengairi sawah. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata orientasinya hanya proyek dan menghabiskan anggaran. Ada juga program Kesehatan Lingkungan yang dalam bayangan saya isinya penataan dan pengelolaan lingkungan. Namun ternyata kegiatannya isinya Seminar, Studi Banding dan honorarium. Jelas sekali ini tidak boleh terjadi lagi ke depan,” kata dia. 

Asman mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berupaya untuk menyatukan sistem perencanaan, penganggaran, keuangan dan manajemen kinerja dalam satu sistem tunggal. Dengan demikian ada sinkronisasi program kegiatan sejak awal perencanaan hingga implementasi di lapangan.

“Nantinya juga akan kita siapkan basis pengukuran kinerja yang bernama performance management. Sehingga ASN memiliki tolok ukur kinerja yang jelas dan tepat,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Asman menambahkan, upaya profesionalisme ASN bukanlah omong kosong belaka. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN telah memberikan panduan pembinaan dan pengembangan pola karir ASN ke depan.

“Pembinaan dan pengembangan ASN itu akan dimulai dari sistem rekrutmen hingga pengangkatan dalam jabatan. Ada tiga aspek yang kita tekankan, yakni kualifikasi, kompetensi, serta kinerja,” tuturnya.

Dengan tiga aspek tersebut, lanjut Asman, terjadi perubahan pola pembinaan ASN. Dari yang tadinya berkonsep comfort zone menjadi comfort competitive zone.

“Dengan demikian, pola karir ASN akan sangat kompetitif. Tidak memiliki kompetensi, silahkan minggir dulu. Apalagi sekarang sudah mulai sistem open bidding yang memberi kesempatan kepada kalangan profesional untuk masuk birokrasi. Jadi iklim kompetitif ini yang sedang kita bangun agar birokrasi di Indonesia menjadi maju,” tutupnya. (budiprayitno/humas)

 

Last modified on Jumat, 19 Mei 2017 07:57