Perlu Upaya Sinergis Perbaiki Tata Kelola dan Manajemen ASN Featured

Jakarta – Upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia masih menghadapi persoalan. Selain masalah fragmentasi di level internal, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kapasitas SDM yang masih rendah dan manajemen SDM yang sering tidak match antara kebutuhan jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tantangan yang kita hadapi untuk memenangkan persaingan global sangat berat. Sejauh ini kita masih dihadapkan pada persoalan politisasi birokrasi, ego sektoral, serta tata kelola dan manajemen ASN,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Diklatpim Tingkat II Angkatan I, di Graha Makarti Bhakti Nagari, PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Selasa (11/2).

Menurut Kepala LAN, fragmentasi, politisasi maupun ego sektoral yang berlangsung dilingkungan birokrasi sudah saatnya dihentikan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, birokrasi harus bebas kepentingan dan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

“Perspektif ego sektoral yang terjadi di lingkup birokrasi harus kita kikis habis karena hal itu akan menghambat kinerja birokrasi di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Hal yang lebih utama, lanjut Kepala LAN, adalah memperkuat pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN. Karena fokus RPJM Ketiga difokuskan pada upaya pengembangan ASN berbasis merit sistem.

“Ke depan hal yang paling menentukan dalam karir ASN adalah pengalaman,  kompetensi dan performance tiap-tiap ASN,” kata dia.

Kepala LAN menambahkan, hal lain yang tidak kalah penting dan juga menjadi skala prioritas pemerintah saat ini adalah penataan birokrasi di Indonesia. Menurut dia, kebijakan reformasi birokrasi yang sudah dijalankan pemerintah belum menghasilkan perubahan yang signifikan.

“Program reformasi birokrasi sudah diluncurkan tetapi perubahan yang dihasilkan tidak terlihat signifikan. Maka dari itu kita harus evaluasi penyebabnya,” kata dia.

Dalam kesempatan itu Kepala LAN mengatakan, Diklat Kepemimpinan yang saat ini diikuti para peserta bertujuan untuk memperkuat kompetensi para pemimpin sektor publik agar membawa perubahan yang lebih baik bagi birokrasi. (choky/fina/budiprayitno)

 

 

 

Last modified on Rabu, 14 Februari 2018 06:02