Perlu Kerjasama Semua Pihak di Era Kolaboratif Featured

Jakarta – Perkembangan ekonomi yang kian menegasi batas-batas negara membutuhkan kolaborasi dengan semua sektor. Kerjasama dan keterlibatan antara sektor publik, masyarakat, serta pemerintah menjadi kunci untuk mendorong keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

“Indonesia kini dihadapkan kepada era kolaboratif yang satu sama lain menjadi penopang. Untuk itu sektor publik yang ditunjang dengan tata kelola pemerintahan yang baik saling terkait satu dengan yang lain,” kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat acara “Pelepasan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLII, Kelas I, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jumat (10/11).

Menurut Taufiq, keterlibatan ketiga sektor tersebut penting dilakukan guna menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi sektor publik dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator perlu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan untuk memberikan jalan tengah bagi penyelesaian sejumlah masalah tersebut.

“Keterlibatan intensif antara ketiga aktor ini perlu dilakukan mengingat dinamika yang berkembang kini kian kompleks. Pemerintah dihadapkan pada perkembangan yang luar biasa di sektor publik,” kata dia.  

Menurut dia, kompleksitas persoalan di ruang publik ini harus dijawab dengan kemampuan para aparatur sipil negara untuk menginisiasi sejumlah terobosan yang inovatif dan kolaboratif. Inisiasi diharapkan semakin menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan publik

Taufiq mengungkapkan, saat ini pemerintah sendiri tengah berupaya mengimplementasikan konsep reformasi birokrasi melalui tiga target yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, serta kualitas pelayanan yang baik. Jika ketiga hal ini telah berjalan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya merasa ini merupakan tanggung jawab sparatur sipil negara, terutama para pemimpin di level apapun untuk mampu menggerakkan serta merangkul para pemangku kepentingan guna mendukung berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” pungkasnya.  (choky/budiprayitno)

Last modified on Rabu, 15 November 2017 05:20