Perlu Distribusi ASN agar Pelayanan Publik Merata Featured

Jakarta - Salah satu Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membuat negara hadir melalui pelayanan publik yang lebih professional dan berintegritas secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hingga kini hal itu masih belum terwujud karena masih ada persoalan dalam distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kunci utama berjalannya pelayanan publik.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, problematika distribusi ASN yang terpusat di kota besar mengakibatkan pelayanan publik yang diterima masyarakat tidak merata. Padahal, dalam kondisi apapun hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Negara pada intinya harus hadir di manapun warga negaranya membutuhkan. Apalagi setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Demikian  juga dengan pelayanan publik,” kata dia saat menyampaikan paparan pembuka di acara “Diskusi Terbatas : Strategi Optimalisasi Jabatan Fungsional Tertentu di Pemerintah Pusat dan Daerah”, bertempat di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Jumat (19/10).

Menurut Taufiq, alpanya pelayanan publik itu salah satunya karena distribusi dan komposisi PNS di Indonesia yang didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh daerah, sangat diperlukan pegawai yang memiliki keahlian khusus, seperti tenaga medis, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Selain dominannya populasi jabatan fungsional umum, masalah distribusi pegawai juga mengakibatkan sebaran jabatan fungsional tertentu dengan keahlian tidak merata. Bahkan terjadi kesenjangan antar daerah terkait jumlah jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini tentunya ikut memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan,” jelasnya.

Meski begitu, Taufik tidak menafikan bahwa masalah distribusi pegawai bukan satu-satunya penyebab kesenjangan sebaran jabatan fungsional tertentu di Indonesia. Adanya tren urbanisasi pelayanan di mana tenaga professional dalam pelayanan cenderung memilih tinggal di kota ikut menyumbang masalah besarnya kesenjangan pelayanan di perkotaan dan pedesaan.

“Banyak para pegawai yang kemudian memilih daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur lebih maju. Daerah-daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur masih tertinggal, umumnya pemerintah daerahnya kesulitan menarik minat para calon JFT untuk mendaftar. Bila mengikuti mekanisme pasar tenaga kerja yang umum seperti ini tanpa ada strategi distribusi pegawai, tentunya kondisi kesenjangan pegawai dan kualitas pelayanan akan semakin besar dan berlangsung terus menerus,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, saat ini posisi JFT masih dipandang kurang menarik karena berbagai alasan. Misalnya karena prosedur kenaikan pangkat yang lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan JFU dan Jabatan Struktural.

“Karena bagi JFT, untuk kenaikan pangkat, mereka harus mengumpulkan angka kredit, ditambah persyaratan lainnya. Untuk para JFT di daerah yang lumayan jauh atau berada di remote area, akan lebih kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat dibandingkan dengan JFT di daerah yang infrastrukturnya sudah established,” katanya.

Skenario yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, kata Taufik, yaitu melalui tour of duty untuk perpindahan pegawai dari satu jenis profesi ke profesi lainnya. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan para pegawai dari posisi JFU ke JFT keahlian dan keterampilan yang mendukung perbaikan pelayanan di daerah.

Dalam prosesnya nanti tetap akan ada penentuan kriterianya mulai dari tes kompetensi hingga menyusun program pengembangan kompetensi yang akan mampu mengubah keahlian yang sifatnya umum dari para JFU tersebut menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh JFT.

Bukan hanya sekadar mengalihkan JFU menjadi JFT, tapi dalam pengelolaannya juga diadakan pemilahan antara JFT utama yang akan menggerakkan perbaikan pelayanan dasar dengan JFT yang sifatnya pendukung atau penunjang. (ima/budiprayitno)

 

 

Last modified on Senin, 05 November 2018 10:10