Pengembangan Kompetensi ASN Butuh Komitmen Tinggi Pimpinan Featured

Sumedang – Pengembangan kompetensi ASN di Indonesia selama ini masih belum optimal dan dilakukan hanya sebagai prasyarat untuk memenuhi peraturan perundang-undangan saja.

Penilaian itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka lokakarya “Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” yang digelar Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN, di Gedung Serba Guna PK2A I LAN Jatinangor, Rabu (31/10).

Hadir sebagai narasumber dalam acara itu antara lain : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Ketua KADIN Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno, Direktur Digital Service Portofpolio PT. Telkom David Bangun serta Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Muhammad Taufiq, DEA.

Menurut Adi Suryanto, pengembangan kompetensi ASN seharusnya tidak lagi dipandang sebagai prasyarat untuk memenuhi undang-undang, misalnya promosi jabatan saja. Namun pengembangan kompetensi ASN harus menjadi kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah kepada para pegawainya.

“Apalagi pengembangan kompetensi ASN saat ini menjadi hak bagi setiap ASN sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.

Selanjutnya Ia menambahkan bahwa birokrasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat masih harus menempuh jalan panjang untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Hal ini terlihat dari komposisi ASN yang masih didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal, dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan ASN yang memiliki keahlian tertentu.

“Komposisi ASN di Jawa Barat masih didominasi oleh fungsional umum. Butuh waktu beberapa tahun untuk menciptakan kondisi SDM aparatur yang ideal,” jelasnya.

Menurut Adi, upaya itu bukan hal yang mustahil. Dia yakin pemerintah provinsi Jawa Barat mampu menciptakan aparatur yang profesional apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam pengembangan SDM aparatur.

Selain disandarkan pada instansi pemerintah, menurut Adi, pengembangan kompetensi ASN juga dimulai dari kesadaran diri masing-masing pegawai. Apalagi di tengah laju Revolusi Industri 4.0 yang kini kian masif memengaruhi semua sektor.

“Sudah bukan waktunya bagi birokrasi berbicara mengenai melayani atau dilayani. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana di era sekarang ini mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi publik,” kata dia.

Menurut dia, saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang praktis dan cepat. Birokrasi sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang responsif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni.

“Hal itu tentu akan susah terwujud apabila kompetensi SDM aparatur masih jauh dari yang diharapkan,” imbuhnya. (choky/budiprayitno)

.

 

Last modified on Senin, 05 November 2018 10:05