Pemerintah Perbaiki Berbagai Sektor terkait Pelayanan Publik Featured

Jakarta – Pelayanan publik yang baik pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pola pikir ASN yang melayani, dukungan regulasi, pemanfaatan tekonologi informasi, serta sinergitas kebijakan. Pemerintah sendiri saat ini fokus pada perbaikan berbagai aspek tersebut untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Hal ini disampaikan Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati W.K. saat membuka Seminar Whole Government Approach On Policy Coordination And Managing Performance di Aula Lt. 2, Gedung A, Kantor LAN, Jakarta, Kamis (27/4).

Sri Hadiati mengakui, beberapa sektor layanan publik yang diberikan pemerintah masih belum optimal. Apalagi jika dibandingkan dengan sektor privat yang lebih profesional dalam memberikan pelayanan.

Tak dapat dipungkiri kinerja birokrasi kita kalah dibandingkan dengan swasta. Kita menyadari bahwa aparatur birokrasi kita belum optimal dalam memberikan layanan. Konsekuensinya adalah tingkat kepuasan publik,” jelasnya.

Menurut Sri Hadiati, kepuasan publik sebagai stakeholder merupakan tujuan utama dari pelayanan yang diberikan pemerintah. Namun kenyataannya masyarakat masih merasa belum puas atas kinerja Aparatur Sipil Negara. Menurut dia, hal ini harus menjadi koreksi dan self assesment untuk memperbaiki kinerja ASN.

Selain fokus pada perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara, Sri Hadiati menekankan faktor lain yang kini sedang dibenahi oleh pemerintah, di antaranya memangkas regulasi yang selama ini cenderung menghambat gerak laju pembangunan.

"Sejumlah regulasi telah dipangkas oleh pemerintah. Aturan-aturan yang ada diringkas dan disederhanakan agar tidak menyusahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan oleh pemerintah," kata dia.

Sementara itu, Consultant Civil Service Collage David Ma menegaskan, upaya perbaikan kualitas pelayanan publik harus dimulai dengan perubahan mindset Aparatur Sipil Negara itu sendiri dalam memberikan pelayanan publik.

Menurut Ma, pemerintah harus memosisikan diri sebagai masyarakat. Dengan demikian pemerintah mengerti kebutuhan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

“Pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengapa kebijakan itu harus dilakukan. Dengan demikian masyarakat paham dan mendukung program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” kata dia. (danang/budiprayitno/humas)

Last modified on Jumat, 28 April 2017 13:39