Pemberhentian Tidak Hormat ASN Korupsi Masih Terkendala Featured

Jakarta - Pemberhentian 2357 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi melalui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht masih terkendala. Meskipun beberapa waktu lalu telah ditandatangani keputusan bersama tiga menteri antara Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara danReformasi Birokrasi (KemenPAN- RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun peraturan tersebut tidak serta merta digunakan senjata untuk memberhentikan ASN pelaku korupsi.

LAN yang ikut bertanggung jawab dalam manajemen ASN melihat hal ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks dan harus mendapatkan penanganan yang sangat serius dan mendesak dari berbagai pihak. hal ini diungkap Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) LAN, Dr. Hary Supriyadi dalam acara diskusi media yang digelar kantor LAN Veteran, Jakarta, Jumat (28/9).

Dalam acara yang bertema pemberhentian ASN eks terpidana korupsi ini, Rosdiana, Kepala Bidang Penegakan Disiplin Sumber daya Manusia Aparatur, Kementerian PAN dan RB mengatakan ada dua faktor yang menjadi kendala pemberhentian ASN terpidana korupsi salah satunya ialah faktor kedekatan.

“Faktor kedekatan ASN korupsi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu gubernur, bupati dan walikota. Hal demikianlah yang membuat PPK tersebut sulit untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian ASN tersebut” ungkap Rosdiana

Selain itu, ASN pelaku korupsi berdalih bahwa dirinya tidak terkena ketentuan pasal 87 ayat 4 (b) dijelaskan nama lain dari kejahatan jabatan adalah tipikor, yang intinya berapa pun putusan dari peradilan selama sudah memiliki keputusan tetap, ASN tersebut harus dipecat secara tidak hormat. Tetapi mereka berdalih perkara sebelum UU ASN tersebut lahir dianggap tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bidang mediasi dan perlindungan Andi abu Bakar mengatakan bahwa ketentuan pemberhentian PNS sudah ada sejak lama, hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32/1979 tentang pemberhentian PNS yang menyatakan “semua ASN yang melakukan tindak pidana jabatan dan mempunyai keuputusan hokum tetap  harus diberhentikan secara tidak hormat”

Disadari bahwa walau berbagai peraturan terkait pemberhentian pns terpidana korupsi telah jelas, namun prakteknya di lapangan berbeda jauh, dimana banyak PNS yang terlibat tipikor yang sudah diputus tetap oleh Pengadilan justru tetap aman bahkan kembali mendapat jabatan strategis.

 "Memang antara normatif dengan penerapan berbeda jauh. Banyak PNS yang sudah diputus bahkan lebih dari dua tahun masih tetap menjadi PNS," ungkapnya. Menurut dia, masih banyaknya PNS yang sudah divonis namun tidak dipecat karena tidak adanya komitmen pimpinan para PNS itu dalam menciptakan birokrasi dan aparatur yang bersih dari tipikor.

Di sisi lain, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dewan Perwakilan Nasional Korps Pegawai RI, Nurmandjito menilai pemecatan ASN terpidana korupsi tidak dapat begitu saja dilakukan walaupun telah ada keputusan bersama tiga menteri, perlu adanya pemahaman terhadap terpidana kasus korupsi.

Ia menambahkan bahwa “tanpa menutup mata sebagian ASN yang divonis tersebut adalah korban dari sistem pengelolaan keuangan yang masih rentan penyelewengan, korban paksaan dari atasan maupun lingkungan kerjanya” karena itulah pendekatan humanis perlu dilakukan dalam penanganan kasus tersebut. Sehingga kedepannya tidak menyengsarakan keluarga eks terpidana korupsi, tutupnya. (choky/budiprayitno)