Masyarakat Harus Terlibat Aktif Awasi Layanan Publik Featured

Jakarta – Rendahnya kepatuhan aparatur dalam menerapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat pada akhirnya berimplikasi terhadap kualitas layanan yang diterima. Apabila tidak dilakukan pengawasan secara terus menerus, hal ini dikhawatirkan akan merugikan masyarakat selaku penerima layanan sektor publik.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Dr. Muhammad Taufiq mengatakan, pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam memacu pelayanan publik agar lebih baik.

“Selain perubahan tata kelola pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peran aktif  masyarakat dalam pengawasan juga diperlukan,” jelasnya  saat Diskusi Perbaikan Kualitas Layanan publik, di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, di Ruang Rapat Abdulrahman Wahid, Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/1). Diskusi ini digelar dalam rangka penjajakan kerjasama ini terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Hal lain yang tidak kalah penting, menurut Taufiq adalah pemberdayaan dan perubahan mindset aparatur sipil negara sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik mereka harus terus memberikan pelayanan yang memadai, cepat dan efisien.

“Pemeritah sebagai penyedia pelayanan publik harus memiliki sumber daya dan sistem yang mumpuni guna pemenuhan tersebut. Salah satunya adalah pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur sipil negara,” kata dia.

Taufiq mengakui, di era yang sudah mulai terbuka ini  masih ada beberapa aspek dalam hal pelayanan publik yang seringkali menjadi sorotan publik. Bahkan publik tak segan-segan memanfaatkan media sosial untuk melakukan kritikan terhadap layanan publik yang dirasa kurang memadai.

“Hal ini tentu harus segera dibenahi sebelum merugikan kinerja yang sudah dibangun oleh pemerintah,” kata dia.

Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, sebagai unsur pengawas pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik di Indonesia, pihaknya selama ini selalu melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan yang diberikan.

“Ombudsman sejauh ini terus mendorong terbentuknya standar layanan masyarakat dan berupaya mengadvokasi bahkan intervensi terbentuknya unit pengaduan di setiap instansi pemerintah atau penyedia layanan publik,” jelasnya. (choky/prayitnobudi)

Last modified on Senin, 05 Februari 2018 08:28