LAN Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Pelaksanaan Anggaran TA 2017 Featured

Jakarta -  Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperoleh penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai institusi dengan Kinerja Terbaik Pelaksanaan Anggaran  Tahun 2017 untuk Kategori Pagu Kecil (<Rp. 2,5 Triliun). Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu diterima langsung oleh Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran,  di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (21/2).

Penghargaan diberikan kepada Lembaga Administrasi Negara  karena dinilai telah memenuhi indikator utama dalam penilaian, di antaranya mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik untuk menunjang program pembangunan nasional.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk benar-benar menggunakan alokasi anggarannya demi kemakmuran dan kepentingan rakyat Indonesia.

“Tema kita tahun ini adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan secara lebih inklusif artinya kualitasnya menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ingin konsisten dengan temanya maka bagaimana kita semua bekerja sama untuk membuat 2.220 triliun dan 847,4 triliun yang dikelola oleh Bapak/Ibu sekalian itu bisa menjadi instrument yang mendorong pertumbuhan yang lebih baik,” kata Menkeu di depan perwakilan Kementerian/Lembaga.

Sri Mulyani juga menyampaikan kritik kepada Kementerian/Lembaga yang dinilai belum optimal dalam mengelola anggarannya.

“Kita punya tujuan, kita punya uang, tapi kalau sampai tidak bisa mengeksekusi itu adalah kekonyolan kita sendiri. Kesalahan tidak kepada siapa-siapa tapi kita semua, anda semua sebagai penanggung jawab untuk bisa membelanjakan Rp847,4 triliun secara baik,” kata dia.

Sri Mulyani juga mengingatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan anggaran dengan baik. Menurut dia, saat ini sebanyak 52.400 revisi DIPA dengan jumlah Satker di seluruh Indonesia sekitar 26.000.

 “Ini artinya setiap satker melakukan revisi. Hal ini menjadi indikasi ketika menyusun perencanaan anggaran yang diutamakan adalah yang penting saya dapat uangnya dulu, nanti belakangan saya pikirkan uangnya untuk apa. How bad that habit is. Jelek sekali kelakuan dan kebiasan itu,” tegas Sri Mulyani sambil memberikan contoh buruknya system perencanaan anggaran di beberapa K/L.

Menurut dia, sikap mental tersebut menunjukkan para birokrat tidak menghormati kedaulatan rakyat selaku pembayar pajak.

“Itu berarti kita tidak menghormati bahwa uang itu kita kumpulkan dari rakyat untuk kembali ke rakyat dan kita sebagai birokrat memikirkan terus, terus dan terus, bagaimana sih sebetulnya tahun depan akan lebih baik supaya masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara. Kalau perasaan ini tidak ada di dalam hati, pikiran bapak/Ibu sekalian, maka APBN bisa bertambah terus, namun dampaknya buat ekonomi dan masyarakat akan tetap stagnan,” tambahnya.

Menyikapi hal itu, Sri Mulyani ke depannya berencana untuk melakukan punishment berupa pemberian penilaian buruk dan pemotongan anggaran terhadap K/L yang tidak mampu melakukan perencanaan anggaran secara baik.

“Saya minta kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan, mungkin selain saya memberikan tadi prestasi, tahun depan saya akan melakukan punishment saja, anggarannya akan saya potong,” tutupnya. (prayitnobudi/siaran pers kemenkeu)

 

Last modified on Jumat, 23 Februari 2018 02:41