LAN Kembali Raih WTP

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun anggaran 2017. Laporan BPK tersebut diserahkan langsung oleh anggota III BPK Achsanul Qosasi didampingi Auditor Utama Keuangan Negara III Blucer W. Rajagukguk kepada Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, Msi, di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Selasa (5/6).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK setelah memeriksa Laporan Keuangan LAN tahun anggaran 2015 itu menempatkan LAN selama sebelas kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi dalam sambutannya mengatakan, dari 38 entitas yang menjadi objek pemeriksaan pada tahun 2017, saat ini sudah tidak ada lagi Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Disclaimer.

“Pemeriksaan pada tahun 2017, terdapat beberapa hal yang patut diapresiasi, karena tidak ada lagi yang mendapat predikat disclaimer,” jelasnya.

Achsanul mengatakan, tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah melihat mutu transparansi, terutama kepatuhan terhadap peraturan. Dia menghimbau kepada pimpinan Kementerian/Lembaga untuk terbuka dan berkomunikasi apabila ada hal-hal yang tidak dipahami.

“Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan mindset “mencari salah”. Yang dilakukan auditor adalah mengkonfirmasi kebenaran, bahwa apa yang dilakukan Kementerian dan Lembaga tersebut sudah benar atau tidak, dan lakukan uji kebenaran. Bila salah diberitahu dimana kesalahannya,” jelasnya.

Achsanul menyadari bahwa kesalahan juga mungkin terjadi dari pihaknya, oleh karena itu peluang komunikasi dan konsultasi dibuka selebar-lebarnya untuk berdiskusi dan klarifikasi. Dia berharap Kementerian dan Lembaga yang diaudit dapat berperan aktif untuk menindaklanjuti apabila ditemukan permasalahan dan temuan.

“Kami tidak ingin rekomendasi terus mengendap di tempat bapak hingga berlanjut dan berganti pemimpin. Apabila tidak segera ditindaklanjuti dan diselesaikan akan membebani karir profesionalisme karir Bapak/Ibu sebagai birokrat dan abdi negara. Apabila ada temuan yang sudah tidak mungkin lagi ditindaklanjuti karena kementerian sudah melebur, struktur organisasi sudah berubah dan sebagainya, mohon dilaporkan kepada kami secara tertulis sehingga dapat kami tindaklanjuti dan dapat diselesaikan,” pungkasnya. (irena/budiprayitno)