Knowledge Management Pengaruhi Kualitas Kebijakan Featured

Jakarta – Manajemen pengetahuan berupa data dukung yang akurat, relevan, terpercaya serta up to date untuk bahan pengambilan kebijakan harus dikelola dengan baik agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, di tengah luapan informasi dan era disruptive teknologi yang merubah pola hubungan dan pendekatan antara pemerintah dengan masyarakat,  pengelolaan data dan informasi di era digital memegang peran penting.

“Kita tidak bisa menghindar dari perkembangan dan tuntutan jaman. Era keterbukaan informasi ini menuntut apa yang sudah dihasilkan pemerintah disampaikan secara terbuka. Masyarakat kita sekarang ini semakin kritis dalam melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelasnya saat membuka seminar “Knowledge Management untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Selasa (26/2).

Menyadari hal itu, Kepala LAN mengatakan, berbagai keberhasilan ataupun capaian pemerintah harus secepat mungkin disampaikan ke masyarakat. Pengelolaan informasi serta manajemen kebijakan yang profesional merupakan kunci utama membangun komunikasi dengan masyarakat.

“Sejauh ini banyak hal yang sudah dihasilkan namun karena tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi adalah missinformasi di tingkat publik,” kata dia.

Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada Erwan Agus Purwanto mengatakan, kualitas kebijakan pemerintah saat ini disandarkan pada para analis kebijakan. Keberadaan profesi analis kebijakan harus mampu menjadi penyuplai informasi yang akurat dan relevan guna mendukung kebijakan publik yang berkualitas.

“Dukungan itu tentu berupa data yang berasal dari kajian ilmiah untuk mendukung proses pembuatan kebijakan. Data dukung yang diberikan uga harus memiliki karakteristik yang bersifat multi informasi, lintas sektoral, dan up to date secara real time,” jelasnya.

Erwan mengatakan, selain proses pengambilan kebijakan yang memegang peran penting, diseminasi hasil kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tengah era keterbukaan publik juga harus dilakukan. Tujuannya agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat dari sumber yang valid dan tidak keliru.

“Di tengah era keterbukaan informasi ini, perlu ada diseminasi terhadap kebijakan yang sudah dihasilkan pemerintah. Tentu dengan memperhatikan etika dan aturan yang berlaku,” kata dia. (astrid/budiprayitno)

Last modified on Kamis, 01 Maret 2018 16:12