Kewenangan Pusat dan Daerah Dinilai Masih Belum Jelas

Jakarta - Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih belum rinci. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program. Urusan pemerintah yang bersifat konkuren pun rentan inefisiensi biaya dan tak akuntabel. Sistem pengawasan di daerah juga kurang maksimal.

Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (LAN) Hary Supriadi mengatakan, di sejumlah sektor pun selama ini ada pembagian kewenangan yang masih belum jelas antara pusat dan daerah. Contohnya adalah sejumlah sektor yang dikerjakan secara bersama-sama dengan anggaran berbeda.

“Dengan konkuren ini ada potensi tumpang tindih. Contohnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, masih ada dana alokasi khusus. Artinya, ada intervensi sectoral. Tetapi, pembangunan di tiga sektor itu ada pendekatan sektoral dan regional, yang masih belum jelas pembagiannya. Karena itu, ada potensi biaya-biaya yang tak efisien.” ujar Hary dalam diskusi “Quo Vadis Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren” di Kantor Lan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Hadir dan sebagai pembicara, antara lain Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) Remigo Yolando Berutu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan I Kementerian Dalam Negeri Edison Siagian, dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng.

Menurut Hary, urusan pemerintah yang bersifat konkuren harus mengedepankan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. “Harus ada rencana besar pembagian kewenangan agar arahnya jelas,” ujarnya.

Remigo Yolando Berutu membenarkan bahwa pemimpin di Pemerintah Kabupaten kerap merasa bingung soal pembagian kewenangan. Sektor pendidikan sekolah menengah, misalnya, menjadi kewenangan provinsi, tetapi masalah pendidikan di daerah lebih sering diadukan ke Kabupaten daripada provinsi. Contoh lain di sektor perhutanan. Disayangkan tidak ada unit pengelola teknis yang seharusnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Implikasinya, koordinasi pelayanan publik jadi jauh. Pengawasan jadi tidak maksimal karena pemerintah provinsi dan pusat sulit sulit rasanya mengontrol situasi di kabupaten,” ujar Remigo. Ia berharap pemerintah pusat mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur detail pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih dan pelayanan kepada masyarakat terjamin.

Edison Siagian menambahkan, sebenarnya pembagian kewenangan yang konkuren sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Namun, pembagian kewenangan itu masih belum detail sehingga akan dikeluarkan RPP.

“Aturan saat ini masih belum optimal. Untuk itu, RPP masih dibahas sekarang di tingkat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Harus ada aturan jelas dan rinci agar daerah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujar Edison. (Berita di Harian Kompas)