Kepala LAN Tantang BPSDM Tingkatkan Kompetensi ASN Featured

Banjarmasin – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di seluruh instansi pemerintah untuk menyusun program pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang strategis.  Pasalnya, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN telah meletakan dasar yang kuat bagi perwujudan birokrasi berkelas dunia.

“Dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan pegawai ASN. Jika perspektif lama memandang pegawai hanya sebagai faktor produksi semata, saat ini pegawai harus dipandang sebagai aset organisasi. Dengan demikian, pengembangan ASN merupakan modal untuk peningkatan organisasi,” kata dia dalam acara Forum Komunikasi BPSDM dan BKD Se-Kalimantan, di BPSDM Propinsi Kalimantan Selatan,  Banjarbaru, Kamis (3/8). Forum Komunikasi ini sekaligus menjadi satu rangkaian dengan kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan 2017.

Kepala LAN mengungkapkan, selain UU ASN telah meletakan pondasi dasar bagi pengembangan ASN, terbitnya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN juga mengatur tentang bagaimana pengelolaan ASN yang profesional.

“Sejumlah perubahan itu menuntut transformasi menyeluruh terhadap tata kelola ASN di Indonesia. Karena mulai dari sistem rekrutmen, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan hingga pensiun sudah diatur secara jelas dalam kedua peraturan tersebut,” kata dia.

Dalam aspek pengembangan ASN, Kepala LAN mengatakan, sesuai dengan UU ASN disebutkan bahwa setiap ASN berhak untuk memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 80 jam pelajaran dalam setahun.

“Sehingga jelas jika pengembangan kompetensi ASN yang bertumpu pada tiga aspek, seperti kualifikasi, kompetensi dan kinerja merupakan hak ASN. Hal yang tak kalah penting terkait pengembangan ASN adalah untuk menempatkan ASN kita sejajar dengan ASN negara lain yang lebih maju,” ujarnya.

Menurut Kepala LAN, disinilah peran strategis BPSDM sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan ASN. BPSDM juga perlu memiliki database standar kompetensi pegawai di lingkupnya agar mengetahui kebutuhan pengembangan ASN.

“Kedepan program-program BPSDM harus sinkron dengan amanat yang terdapat dalam UU ASN dan PP manajemen ASN. Sehingga program-program strategis dan inovatif yang dirancang mendapatkan perhatian khusus para pengambil kebijakan di Pusat maupun di Daerah,” jelasnya. (choky/budiprayitno)

Last modified on Rabu, 09 Agustus 2017 08:56