Instansi Pemerintah Harus Bergerak Cepat Wujudkan ASN Profesional Featured

Manado – Seluruh instansi pemerintah harus bergerak cepat dalam menyiapkan sumber daya aparaturnya yang profesional. Selain karena tuntutan perubahan, keluarnya UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah merubah pondasi dasar sistem pengelolaan ASN di Indonesia.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pemberlakuan UU No. 5 tahun 2014 merupakan penanda penting kebangkitan Aparatur Sipil Negara. Undang-undang itu saat ini telah menempatkan ASN sebagai profesi dan memberikan landasan bagi pengelolaan ASN secara holistik.

“Keluarnya UU No.5 tahun 2014 tentang ASN yang disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN harus disikapi dengan strategi yang tepat dalam rangka melakukan reformasi pengelolaan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Harapannya, ASN profesional yang mampu mendorong dan mendukung gerak laju pembangunan pemerintah dapat terwujud,” jelasnya saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan ASN  bertema “Bersatu Mengembangkan Kompetensi ASN Menuju Human Capital ASN 2025,” di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Kamis (18/5) malam.

Menurut Kepala LAN, pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan dengan mengedepankan kesadaran, komitmen, komunikasi dan koordinasi antar para pemangku kepentingan, khususnya dalam merencanakan program pengembangan kompetensi ASN sebagaimana mandat dalam UU ASN dan PP Manajemen ASN.

“Reformasi pengelolaan ASN harus didasari dengan sinergitas berbagai pihak yang terkait. Sehingga ada satu kesamaan misi yang akan dijalankan bersama dalam mewujudkan ASN yang berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,” jelasnya.

Kepala LAN berharap, Rakornas kali ini harus mampu dimanfaatkan sebagai media bagi seluruh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ASN untuk merumuskan langkah taktis apa saja yang harus dilakukan.

“Sehingga di akhir Rakornas ini dapat disepakati komitmen bersama seluruh stakeholders dalam melaksankan kebijakan ASN, khususnya terkait Pengembangan Kompetensi ASN. Jadi para Pejabat Pembina Kepegawaian mampu memenuhi tuntutan UU ASN dan PP Manajemen ASN mulai tahun 2018,” kata dia.

Rapat Koordinasi Nasional yang berlangsung selama dua hari ini rencananya akan membahas sejumlah isu aktual terkait dengan kebijakan ASN beserta tantangan dalam penerapannya. Sejumlah materi yang akan dibahas antara lain : Arah Kebijakan Pengembangan SDM dalam mewujudkan Human Capital ASN, Implementasi Merit Sistem dalam Manajemen ASN, Implikasi Mandat PP No. 11 Tahun 2017 bagi Instansi Pemerintah, Pengembangan Kompetensi ASN dalam konteks Human Resource Management, Strategi Pemenuhan Hak Pengembangan Kompetensi ASN, Peran BPSDM Provinsi dalam Pengembangan ASN Daerah, Pengembangan Program Pelatihan Teknis : Lesson Learnt koordinasi Kementerian dengan Daerah, Pengelolaan Program Pelatihan Terpadu dan Kemandirian Lembaga Pelatihan, serta Tantangan Pengembangan Kompetensi ASN Wilayah Terpencil. (budiprayitno/humas)

Last modified on Jumat, 19 Mei 2017 07:58