Ilmu Administrasi Publik di Indonesia: Mencari Identitas? Featured

Yogyakarta - Ilmu administrasi publik di Indonesia berkembang pesat sejak era reformasi yang ditandai dengan perubahan pola pikir administrasi publik yang sentralistik menuju ke arah pelibatan pihak swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Meski demikian, ilmu administrasi publik sejauh ini belum terdefinisikan secara jelas, baik oleh akademisi maupun pemerintah dalam pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat acara Peluncuran dan Bedah Buku “Ilmu Administrasi Publik di Indonesia Mencari Identitas?” karya terakhir Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto di Ruang Auditorium Gedung Mandiri Fisipol UGM, Yogyakarta. Sabtu (5/5). Peluncuran dan bedah buku itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Dr. Pratikno, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Phd, Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Miftah Thoha serta Ketua KASN Prof. Dr. Sofian Effendi.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, walaupun konsep tradisional old public administration era Orde Baru menekankan segala urusan harus diselesaikan oleh negara sudah usang namun mengadopsi konsep administrasi publik dari Barat secara letter lux juga tidak tepat. Karena konsep administrasi ala Barat sangat berbeda dengan konteks yang di Indonesia, baik dilihat dari sisi historis maupun kultur yang ada.

“Buku karya Prof. Agus Dwiyanto ini secara lugas menyajikan inti perdebatan administrasi publik dari sisi keilmuan serta praktek empiris di Indonesia. Perkembangan ilmu dan praktek administrasi sangat terasa terutama sejak reformasi. Selain itu, kupasan mengenai gagasan privatisasi, kebijakan mendorong kompetisi, dan adopsi masif prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam sektor publik menjadikan batasan antara lembaga pemerintah dan non pemerintah menjadi semakin kabur”, lanjutnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan perlunya peran pihak lain selain negara dalam implementasi administrasi publik. Perlunya pelibatan pihak lain di luar pemerintah itu guna melaksanakan pembangunan yang menjangkau semua lapisan. Anwar mencontohkan pembangunan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sejak musyawarah, perencanaan hingga eksekusi kebijakan.

“Paradigma jaman old mengatakan segala urusan harus diselesaikan oleh negara. Kalau hal ini dibiarkan terus menerus maka akan terjadi stagnansi. Bahkan urusan pemerintahan tidak akan pernah selesai”, ujar Anwar Sanusi.

Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Miftah Thoha menyatakan deskripsi atau hakikat ilmu administrasi publik di Indonesia memang sulit untuk didefinisikan karena kuatnya campur tangan politik dalam ranah birokrasi.

“Kondisi di Indonesia sering menunjukan adanya pejabat politik yang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya. Sehingga implementasi konsep administrasi publik seringkali rancu karena berbenturan dengan kepentingan politik penguasa,” jelasnya.

Hal ini, lanjut dia, sangat berbeda dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Menurut dia, diskursus mengenai administrasi publik telah selesai dengan adanya prinsip “When politics end, administration begin”.

“Jadi ketika perhelatan politik selesai maka selanjutnya tugas administrasi atau birokrasi yang akan melaksanakan visi politik yang diusung. Dengan demikian maka politik tidak lagi mencampuri urusan administrasi/birokrasi. Kalau di Indonesia semuanya saling berkelit kelindan dan kompleks,” jelasnya.

Buku Ilmu Administrasi Publik di Indonesia: Mencari Identitas? merupakan karya terakhir Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto yang terakhir. Sebelumnya beliau juga telah menulis buku antara lain: Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah: Catatan Kritis Seorang Akademisi, Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali ke Jalur yang Benar, dan Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto pernah menjabat sebagai Kepala LAN RI periode 2012-2015. Almarhum juga merupakan Guru Besar Fisipol UGM yang aktif mengajar semasa hidup. (danang/budiprayitno)

Last modified on Minggu, 06 Mei 2018 12:58