Grand Design Jabatan Fungsional Diperlukan Agar Lebih Baik Featured

Jakarta – Menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang kini sedang bergulir, Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika khususnya dalam memperbaiki kualitas manajemen sumber daya aparatur dalam birokrasi pemerintahan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, perbaikan kualitas sumber daya aparatur mendesak dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. LAN melalui Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) saat ini tengah menyusun grand design untuk jabatan fungsional di Indonesia.

“Ada sejumlah problem mendasar dalam pengembangan jabatan fungsional di kita, yakni sistem pengembangan karirnya yang belum jelas serta bentuk penghargaan bagi jabatan fungsional yang masih dianggap tidak menarik,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat memberikan sambutan di acara Seminar Nasional “Grand Design Jabatan Fungsional”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, jumlah PNS di Indonesia per tahun 2017 mencapai lebih dari empat juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 51,25 % menduduki Jabatan Fungsional. Namun belum ada sistem pengelolaan jabatan fungsional yang memadai.

“Masih ada sejumlah persoalan dalam sistem perekrutan untuk jabatan fungsional. Dari 152 jenis jabatan fungsional, baik keahlian maupun keterampilan, sejauh ini juga belum ada standardisasi dalam proses perekrutan jabatan-jabatan tersebut,” kata dia.

Akibatnya, lanjut Kepala LAN, sistem rekrutmen per jabatan fungsional saat ini berbeda-beda. Ada yang sangat ketat namun ada juga yang terlalu mudah.

“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, jabatan fungsional bisa kehilangan daya tarik dan kekhasannya,” jelasnya.

Kajian Grand Design Jabatan Fungsional yang ditawarkan oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) menghasilkan sejumlah rekomendasi, khususnya menyangkut desain organisasi dan manajemen SDM jabatan fungsional.

Dari aspek desain organisasi, perbaikan dan penguatan dapat dimulai dengan upaya membangun desain organisasi yang dinamis dan berbasis fungsional. Tujuannya agar terjalin konektivitas antara karir fungsional dan struktural.

Sementara perbaikan dan penguatan manajerial SDM Jabatan Fungsional harus dilakukan di semua tahapan dengan diawali sejak tahapan seleksinya. Dalam proses seleksi, harus dilakukan dengan fokus pada keahlian yang dibutuhkan oleh suatu jabatan fungsional untuk menjamin orang yang tepat menempati jabatan yang sesuai (right man on the right place).

Tidak hanya tahapan seleksi, manajemen SDM Jabatan Fungsional yang baik juga harus memiliki sistem penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir yang terintegrasi dalam sistem pembinaan jabatan fungsional. Sistem penilaian kinerja harus representatif dengan didasari oleh Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Fungsional yang jelas dan terkait langsung dengan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator agar Jabatan Fungsional dalam bekerja tidak terjebak dalam kinerja individual demi perolehan angka kredit semata.

Pola pengembangan karir Jabatan Fungsional juga harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pemegang jabatan fungsional untuk melakukan perpindahan/lintas Kementerian/ Lembaga. Dan untuk menunjang hal ini, dibutuhkan pula suatu pengembangan kompetensi yang riil yang mampu menghasilkan pejabat fungsional dengan kemampuan yang aktual dan aplikatif.

Dengan melaksanakan perbaikan dan penguatan ada dua aspek tersebut, diharapkan peran Jabatan Fungsional akan semakin optimal. Kontribusinya pun akan semakin kuat dalam mendorong terwujudnya world class bureaucracy di Indonesia. (ima/budiprayitno)

Last modified on Selasa, 16 Oktober 2018 02:27